PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

SOSIALISASI

SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

SYAMSUDIN, S.H.

DASAR HUKUM

UU No. 14/1985:

Ketentuan Awal Organisasi MA.

UU No. 3/2009:

Perubahan kedua yang berlaku saat ini.

• UU RI NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG RI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN NOMOR 3 TAHUN 2009

• UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016

• UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

​

• UU RI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

​

• PEPRES NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

​

• PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

​

• SK KMA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

​

Maksud & Tujuan

• MEWUJUDKAN PELAYANAN INFORMASI YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

• MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN

Implementasi Layanan Peradilan Elektronik dan Transparansi Informasi

​

• MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERADILAN

​

KATEGORI INFORMASI

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

(CONTOH : PROFIL PENGADILAN, PROSEDUR BERACARA, LHKPN, LAKIP, TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI DAN PENGADUAN, RINGKASAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS, KEBIJAKAN MARI, PUTUSAN MARI, DLL)

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

(CONTOH : INFORMASI RENCANA PEMELIHARAAN DAN/ATAU GANGGUAN SARANA DAN PRASARANA UTILITAS PUBLIK, GANGGUAN KEAMANAN YANG SEDANG TERJADI, PERSEBARAN DAN SUMBER PENYAKIT YANG BERPOTENSI MENULAR

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

(SELURUH INFORMASI LENGKAP YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA, DIP dan DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, TAHAPAN PENANGANAN PERKARA, LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA, LAPORAN BIAYA PERKARA, PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN, DIREKTORI PUTUSAN, DLL)

​

INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

Yang Dikecualikan Secara Umum

• INFORMASI YANG DAPAT MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM
• INFORMASI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
• INFORMASI YANG DAPAT DAPAT MENGUNGKAPKAN KEKAYAAN ALAM INDONESIA
• INFORMASI YANG DAPAT DAPAT MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
• INFORMASI YANG DAPAT DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI)
• INFORMASI YANG DAPAT MENGUNGKAPKAN ISI AKTA OTENTIK YANG BERSIFAT PRIBADI DAN WASIAT SESEORANG
• INFORMASI YANG DAPAT MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI
• INFORMASI YANG YANG MENURUT SIFAT DIRAHASIKAN YANG DAPAT MERUGIKAN PROSES KEBIJAKAN DAN INFORMASI SESUAI DENGAN PASAL 17 DAN 18 UU RI NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

• PROSES MUSYAWARAH HAKIM
• SKP DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU HAKIM ATAU APARATUR PENGADILAN
• IDENTITAS PELAPOR YANG MEMINTA IDENTITASNYA DIRAHASIAKAN
• CATATAN DAN DOKUMEN YANG DIPEROLEH DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN
• INFORMASI YANG DAPAT MENGUNGKAP IDENTITAS PIHAK TERTENTU DALAM PUTUSAN ATAU PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA TERTENTU
• BAS DAN ALAT BUKTI

Yang Dikecualikan Di Pengadilan

HAK PENGGUNA INFORMASI

LANGKAH STRATEGIS IMPLEMENTASI

​

MENGAJUKAN DAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

​

1

Memastikan kesiapan seluruh staf pengadilan dalam memahami dan menjalankan standar terbaru pelayanan informasi dengan tepat.

MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGADILAN GUNA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

​

5

Menjamin akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan sesuai amanat serta regulasi Mahkamah Agung secara komprehensif.

MELIHAT DAN MENGETAHUI INFORMASI PUBLIK

​

​

MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PERMOHONAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

​

4

​

MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM HAL APABILA DALAM MEMEPEROLEH INFORMASI PUBLIK MENDAPAT HAMBATAN ATAU KEGAGALAN

​

2

3

KEWAJIBAN PENGGUNA

INFORMASI

PENGGUNA INFORMASI PUBLIK WAJIB MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAK PENGADILAN

1. MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. MEMPEROLEH SUATU INFORMASI PUBLIK DARI BADAN PUBLIK LAINNYA DENGAN MEKANISME BANTUAN KEDINASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. MENOLAK MEMBERIKAN DOKUMEN CETAK TERKAIT DATA ELEKTRONIK YANG DIMINTA DALAM HAL TELAH TERSEDIA DALAM SISTEM INFORMASI PENGADILAN. (Terhadap Naskah Cetak Putusan/Penetapan Pengadilan Tidak Dapat Diberikan Apabila Sudah Tersedia Dalam SIP)

​

KEWAJIBAN PENGADILAN

1. MENGIKUTI STANDAR PELAYANAN, KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI
2. MENETAPKAN DAN MEMUTAKHIRKAN DIP
3. MEMBUAT DAN MENGUMUMKAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
4. MENYAMPAIKAN SALINAN LAPORAN INFORMASI PUBLIK KEPADA KOMISI INFORMASI
5. MELAKUKAN MONEV, PEMBINAAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEWAJIBAN TERSEBUT DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERHATIKAN:

• PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG DITENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• PENGABURAN INFORMASI (MISAL PENGABURAN NAMA ATAU IDENTITAS PADA PERKARA TERTENTU)
• PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

​

BIAYA PENGGADAAN INFORMASI

• INFORMASI PUBLIK DALAM BENTUK DOKUMEN ELETRONIK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA
• BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK DALAM BENTUK CETAK DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON
• BIAYA PENGGANDAAN MERUPAKAN BIAYA RIIL UNTUK MENGGANDAKAN INFORMASI PUBLIK TERMASUK BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA PENGIRIMAN
• PEMOHON MEMBAYAR BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI MELALUI PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI MEMBERIKAN TANDA TERIMA
• SELURUH INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN KEPUTUSAN INI TIDAK DIKENAKAN PNBP

​

PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

1. DEWAN PERTIMBANGAN (KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN DAN PANITERA)
2. ATASAN PPID (SEKRETARIS)
3. PPID (PANITERA MUDA HUKUM)
4. PPID PELAKSANA (SELURUH PANITERA MUDA DAN KASUBBAG)
5. PETUGAS PPID (APARATUR PENGADILAN YANG DITUNJUK OLEH ATASAN PPID)

​

SARANA INFORMASI PUBLIK

1. LAYANAN PTSP
2. LAYANAN ELEKTRONIK (WEBSITE, SIPP, E-BERPADU, E-COURT, E-RATERANG, TELEGRAM, WHATSAPP (SI OMBOT (Sistem Informasi Masyarakat Berbasis Online dan Teknolgi)-082180914481), DLL)

​

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

1. PERSYARATAN

2. PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

3. PROSEDUR KEBERATAN

Penutup

• Bahwa implementasi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 bukanhanya sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan peradilan yang modern.

​

TERIMA KASIH

PENUTUP

​

Bahwa Implementasi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Bukan Hanya Sekadar Pemenuhan Kewajiban Administrasi, Melainkan Wujud Nyata Komitmen Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi dan Peradilan Yang Modern Yang Dilaksanakan Dengan:

TRANSPARANSI

Akses Data Terbuka Untuk Publik

AKUNTABILITAS

Standar Prosedur Yang Terukur

EFISIENSI WAKTU

Respon Informasi Lebih Cepat

E-COURT SYSTEM

Integrasi Layanan Digital

TERIMA KASIH