1 of 77

untuk SMA/MA�Kelas XI�oleh:��Sigit Dwi Nuridha�Aprilia Nur Kurniawati�Yudi Suparyanto

PR Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Semester 1

2 of 77

BAB I

BAB III

BAB II

3 of 77

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

BAB I

4 of 77

Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengemukakan pendapat yang melekat pada setiap individu? Bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini?

5 of 77

Tujuan Pembelajaran

  • Setelah membaca rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan.
  • Setelah membaca materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis terkait keterpenuhan hak-hak mereka melalui penilaian antarteman dengan tepat.
  • Melalui beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah diuraikan, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi pelanggaran HAM secara terperinci.
  • Melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mencari putusan dari kasus pelanggaran HAM yang telah inkrah di Indonesia melalui laman direktori putusan dengan tepat.
  • Setelah memahami materi pembelajaran tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, peserta didik mampu menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab.

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

​

B. HAM dalam Dasar Negara, Konstitusi Negara, dan Peraturan Perundang-undangan

C. Pelanggaran HAM di Indonesia

D. Upaya Penegakan HAM dalam Perspektif Pancasila

6 of 77

A. Hakikat HAM

Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

​

​

​

HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

7 of 77

1. Sifat-Sifat dan Unsur-Unsur HAM

Sifat-sifat

Unsur-unsur

  • Keistimewaan (Previlege)
  • Klaim (Claim)
  • Kuasa (Power)
  • Kekebalan (Immunity)
  • Universal atau menyeluruh
  • Utuh
  • Hakiki
  • Permanen atau kekal

8 of 77

2. Fungsi, Tujuan, dan Prinsip HAM

Membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat.

Memperluas kepentingan.

Fungsi

Melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Mengembangkan rasa saling menghargai antarmanusia.

Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Tujuan

Prinsip HAM

9 of 77

Prinsip HAM

Rhona K.M. Smith

Prinsip Kesetaraan (Equality)

Prinsip Pelarangan Diskriminasi (Non-Discrimination)

Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Manfred Nowak

Prinsip Universal (Universality)

Prinsip Ketergantungan (Interdependence)

Prinsip Saling Terkait (Interrelated) atau Prinsip Tidak Terbagi (Indivisibility)

10 of 77

3. Teori-Teori HAM

Teori hak alami atau kodrati (natural right theory)

Teori hak positivisme

Teori relativisme budaya (cultural relativist theory)

11 of 77

Apa teori HAM yang dianut di Indonesia?

Klik di sini

12 of 77

B. HAM dalam Dasar Negara, Konstitusi Negara, dan Peraturan Perundang-undangan

HAM dalam Dasar Negara

Sila Pertama

Sila Kedua

Sila Ketiga

Sila Keempat

Sila Kelima

Memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut.

Pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.

Setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah.

Menghormati hak-hak orang lain.

13 of 77

2. HAM dalam Konstitusi Negara

Bab XA pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945

14 of 77

3. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan

  • Hak untuk Hidup
  • Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
  • Hak Mengembangkan Diri
  • Hak Memperoleh Keadilan
  • Hak atas Kebebasan Pribadi
  • Hak atas Rasa Aman
  • Hak atas Kesejahteraan
  • Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
  • Hak Wanita
  • Hak Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

15 of 77

Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

16 of 77

Kategori HAM dalam pasal UUD NRI Tahun 1945

Pribadi

Politik

Ekonomi

Hukum

Peradilan

Sosial Budaya

17 of 77

C. Pelanggaran HAM di Indonesia

  • Sikap egoisme
  • Tingkat kesadaran
  • Sikap tidak toleran

Faktor Internal

  • Ketidaktegasan aparat penegak hukum
  • Penyalahgunaan kekuasaan
  • Kesenjangan sosial dan ekonomi

Faktor Eksternal

1. Penyebab Pelanggaran HAM

18 of 77

Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari.

19 of 77

2. Kasus Pelanggaran HAM

  • Memaksakan kehendak kepada orang lain.
  • Meminta orang lain sependapat dengan dirinya.
  • Melarang orang lain beribadah.
  • Melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran.
  • Melarang orang lain berpendapat.

Pelanggaran HAM Ringan

20 of 77

Pelanggaran HAM Berat

  • Kejahatan Genosida
  • Contohnya, membunuh anggota kelompok.

​

  • Kejahatan terhadap Kemanusiaan

🡪 Contohnya, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan.

21 of 77

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu?

22 of 77

Contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu

  • Peristiwa Tanjung Priok
  • Peristiwa Trisakti
  • Timor Timur pascajajak pendapat
  • Peristiwa di Abepura, Papua

23 of 77

Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Menurut Philipus M. Hudjon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum.

24 of 77

3. Akibat Pelanggaran HAM

  • Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan.
  • Adanya rasa dendam dan kebencian antarsesama.
  • Merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan.
  • Menciptakan kekerasan dan konflik antarsesama.
  • Menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban.

25 of 77

D. Upaya Penegakan HAM dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya.

​

26 of 77

2. Bentuk Upaya Penegakan HAM

  • Membuat peraturan perundang-undangan HAM
  • Membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM
  • Melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat
  • Memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKn

Upaya Preventif

27 of 77

Upaya Represif

  • Komnas HAM
  • Pengadilan hak asasi manusia

28 of 77

Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat sebagai berikut.

29 of 77

Bab II�Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

30 of 77

Perhatikan gambar berikut!

Gambar di atas adalah kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia?

31 of 77

Tujuan Pembelajaran

  • Setelah menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik.
  • Melalui telaah buku dan media cetak ataupun elektronik, peserta didik dapat melihat serta menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945 dengan benar.
  • Melalui diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik.
  • Setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan benar.

A. Penerapan Sistem Demokrasi

B. Sistem Demokrasi Pancasila

C. Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

D. Membangun Kehidupan Demokrasi sesuai UUD NRI Tahun 1945

32 of 77

A. Penerapan Sistem Demokrasi

Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (dikemukakan oleh Abraham Lincoln). Lantas, bagaimana prinsip, macam-macam demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi?

Apa yang dimaksud dengan demokrasi?

33 of 77

Sebelum mempelajari prinsip, macam-macam, dan ciri demokrasi, simak video berikut. Apakah perilaku orang-orang dalam video tersebut telah mencerminkan prinsip demokrasi?

​

34 of 77

Prinsip Demokrasi, Macam-Macam Demokrasi, dan Ciri Demokrasi

    • Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik.
    • Tingkat persamaan di antara warga negara.
    • Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara.

​

    • Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat�(demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum).
    • Berdasarkan titik perhatian (demokrasi formal, material, dan gabungan).
    • Berdasarkan ideologi (demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat).

​

    • Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik.
    • Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat.
    • Persamaan hak seluruh rakyat.
    • Lembaga peradilan dan kehakiman yang independen.
    • Kebebasan pers.
    • Pemilu yang jujur dan adil.
    • Pengakuan terhadap perbedaan.

Prinsip

Macam

Ciri

35 of 77

Asas dan Fungsi Demokrasi Pancasila

Prinsip -Prinsip Demokrasi Pancasila

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

B. Sistem Demokrasi Pancasila

36 of 77

Prinsip demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Ayo, nyanyikan lagu ”Garuda Pancasila” berikut!

Garuda Pancasila

​

Garuda Pancasila, akulah pendukungmu

Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu

Pancasila dasar negara

Rakyat adil makmur sentosa

Pribadi bangsaku

Ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju

Oleh: Sudharnoto

37 of 77

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

  • Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.
  • Demokrasi dengan kecerdasan.
  • Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
  • Demokrasi dengan rule of law.
  • Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
  • Demokrasi dengan hak asasi manusia.
  • Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
  • Demokrasi dengan otonomi daerah.
  • Demokrasi dengan kemakmuran.
  • Demokrasi yang berkeadilan sosial.

​

​

38 of 77

�

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

  • Kedaulatan ada di tangan rakyat.
  • Berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan

mufakat.

  • Keselarasan antara hak dan kewajiban.
  • Penghargaan HAM.
  • Tidak menganut sistem monopartai.
  • Tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani

minoritas.

  • Mendahulukan kepentingan rakyat.
  • Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat.
  • Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan.

39 of 77

Asas Demokrasi Pancasila

    • Asas kerakyatan
    • Asas musyawarah

Fungsi Demokrasi Pancasila

    • Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
    • Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia.
    • Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional.
    • Menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila.
    • Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antarlembaga negara.
    • Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.

Asas dan Fungsi Demokrasi Pancasila

40 of 77

C. Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan

Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, perubahan bentuk negara, dan sistem pemerintahan.

Pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan.

Pada periode ini pemilu dilaksanakan secara periodik lima tahunan, terjadi penyederhanaan partai politik, dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.

Pada periode ini terjadi reformasi, amandemen UUD NRI Tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik.

Periode 1998-sekarang

Periode 1965-1998

Periode 1959-1965

Periode 1949-1959

Periode 1945-1949

41 of 77

D. Membangun Kehidupan Demokrasi sesuai UUD NRI Tahun 1945

Nilai-nilai demokrasi sesuai UUD NRI Tahun 1945

Pentingnya kehidupan demokrasi

Budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

42 of 77

Pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut.

  • Persamaan kedudukan di muka hukum.
  • Partisipasi dalam pembuatan keputusan.
  • Distribusi pendapatan secara adil.
  • Kebebasan yang bertanggung jawab.

​

​

​

Perilaku demokrasi tecermin dalam sikap berikut.

    • Taat hukum
    • Mengutamakan musyawarah.
    • Melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab.
    • Memilih pemimpin dengan cara demokratis.
    • Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban.

Nilai-Nilai Demokrasi sesuai UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

    • Kebebasan menyatakan pendapat.
    • Kebebasan berkelompok.
    • Kebebasan berpartisipasi.
    • Kesetaraan gender.
    • Kedaulatan rakyat.
    • Rasa percaya diri.
    • Kerja sama.

43 of 77

BAB III�Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Tata tertib sekolah ibarat sebuah sistem hukum yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah satu dengan lainnya memiliki tata tertib yang berbeda. Sama dengan sistem hukum, setiap tempat memiliki sistem hukum masing-masing. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum?

44 of 77

A

    • Sistem Hukum Nasional

B

    • Sistem Peradilan Nasional

C

    • Menunjukkan Perilaku Sesuai Hukum Nasional

Tujuan Pembelajaran:

  • Setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dengan benar.
  • Setelah mengidentifikasi gambar peradilan nasional dalam sebuah tabel, peserta didik mampu menguraikan tugas dan fungsi lembaga peradilan nasional dengan tepat.
  • Setelah melakukan kegiatan diskusi bersama di dalam kelas, peserta didik mampu menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan benar.
  • Setelah melakukan pengamatan tentang perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai hukum dalam lingkungan masyarakat dengan baik.

45 of 77

�

1. Hakikat Hukum

2. Tata Hukum Nasional

A. Sistem Hukum Nasional

46 of 77

1. Hakikat Hukum

Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

47 of 77

Unsur-Unsur Hukum

Unsur-unsur Hukum

Aturan tentang tingkah laku manusia

Berisi perintah dan larangan

Dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang

Sifat mengatur, memaksa, dan mengikat

Sanksi tegas dan nyata

48 of 77

Tujuan Hukum

Mencegah perilaku sewenang-wenang

Menciptakan suasana damai dan tertib

Memberikan kepastian hukum

Melindungi kepentingan masyarakat

Tujuan Hukum

49 of 77

Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan Isinya

Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Berdasarkan Waktu Berlakunya

Berdasarkan Tempat Berlakunya

Berdasarkan Kekuatan Berlakunya atau Sifatnya

Berdasarkan Wujudnya

Berdasarkan Luas Berlakunya

Penggolongan Hukum

50 of 77

Berdasarkan Sumbernya

Undang-Undang

Traktat

Yurisprudensi

Kebiasaan

Doktrin

51 of 77

Berdasarkan Isinya

Hukum privat

    • Hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara.

Hukum publik

    • Hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum.

52 of 77

Hukum tertulis

    • Peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan, serta kita ketahui.

Hukum tidak tertulis

    • Hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat.

Berdasarkan Bentuknya

53 of 77

Hukum materiel

    • Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat.

Hukum formal

    • Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel.

Berdasarkan Cara Mempertahankannya

54 of 77

Berdasarkan Waktu Berlakunya

Ius constitutum

    • Hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Ius constituendum

    • Hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang.

55 of 77

Berdasarkan Tempat Berlakunya

Hukum nasional

    • Hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu.

Hukum internasional

    • Hukum yang mengatur hubungan antarnegara.

56 of 77

Berdasarkan Kekuatan Berlakunya

Hukum yang bersifat memaksa

    • Aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Hukum yang bersifat mengatur

    • Aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan.

57 of 77

Hukum objektif

    • Hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri.

Hukum subjektif

    • Hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku.

Berdasarkan Wujudnya

58 of 77

Hukum umum

    • Aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang.

Hukum khusus

    • Aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus.

Berdasarkan Luas Berlakunya

59 of 77

2. Tata Hukum Nasional

Lahirnya Tata Hukum Indonesia

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional

60 of 77

Lahirnya Tata Hukum Indonesia

Naskah proklamasi kemerdekaan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

61 of 77

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Peraturan pemerintah

Peraturan presiden

Peraturan daerah provinsi

Peraturan daerah kabupaten/kota

62 of 77

������

Hakikat sistem peradilan nasional

Macam-macam lembaga peradilan

Tingkatan peradilan nasional

Alat kelengkapan lembaga peradilan

B. Sistem Peradilan Nasional

63 of 77

1. Hakikat Sistem Peradilan Nasional

Definisi Peradilan Nasional

    • Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara.

Dasar Hukum Lembaga Peradilan di Indonesia

    • Pancasila
    • UUD NRI Tahun 1945
    • Undang-undang yang berkaitan

64 of 77

2. Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia

    • Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia
      • Klasifikasi Lembaga Peradilan Nasional
      • Tugas dan Kewenangan Lembaga Peradilan di Bawah MA
      • Lingkungan Peradilan Militer
      • Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

65 of 77

Klasifikasi Lembaga Peradilan Nasional

Mahkamah Konstitusi

Lembaga Peradilan di Bawah MA

66 of 77

Tugas dan Kewenangan Lembaga Peradilan Nasional di Bawah MA

Lingkungan Peradilan Umum

    • Pengadilan negeri
    • Pengadilan tinggi
    • Mahkamah Agung

Lingkungan Peradilan Agama

    • Pengadilan agama
    • Pengadilan tinggi agama
    • Mahkamah Agung

67 of 77

Lingkungan Peradilan Militer

    • Lingkungan Peradilan Militer
      • Pengadilan Militer

​

      • Pengadilan Militer Tinggi

​

      • Pengadilan Militer Utama

​

      • Pengadilan Militer Pertempuran

​

68 of 77

Lingkungan Peradilan �Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung

69 of 77

3. Tingkat Peradilan Nasional

    • Pengadilan Tingkat Pertama
      • Disebut juga pengadilan negeri
      • Dibentuk atas keputusan presiden
    • Pengadilan Tingkat Kedua
      • Disebut juga pengadilan tinggi
      • Pengadilan tingkat banding
    • Kasasi oleh MA
      • Puncak peradilan
      • Memutus permohonan kasasi

70 of 77

4. Alat Kelengkapan Lembaga Peradilan

Mahkamah Agung

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Konstitusi

71 of 77

��

1. Makna Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

2. Perilaku yang Mencerminkan Sikap Taat terhadap Hukum

3. Bentuk-Bentuk Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Nasional

4. Akibat yang Ditimbulkan dari Perilaku Melanggar Hukum

5. Arti Penting Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

C. Menunjukkan Perilaku Sesuai Hukum Nasional

72 of 77

1. Makna Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Tahukah Anda, apa makna kepatuhan dan kesadaran hukum?

Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri.

73 of 77

2. Perilaku yang Mencerminkan Sikap Taat terhadap Hukum

    • Lingkungan
      • Keluarga

​

      • Sekolah

​

      • Masyarakat

​

      • Bangsa dan negara

​

74 of 77

3. Bentuk-Bentuk Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Nasional

    • Berlaku kurang sopan terhadap orang tua

​

    • Terlambat datang ke sekolah

​

    • Sewenang-wenang terhadap tetangga

​

    • Melakukan tindak pidana korupsi

​

    • Melakukan aksi makar

​

75 of 77

4. Akibat yang Ditimbulkan dari Perilaku Melanggar Hukum

Agama

    • Dosa

Kesopanan

    • Dicemooh
    • Dikucilkan

Kesusilaan

    • Rasa penyesalan
    • Rasa bersalah

Hukum

    • Denda
    • Penjara

76 of 77

Tahukah Anda, apa arti pentingnya hukum?

5. Arti Penting Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antarmanusia agar tidak saling berbenturan. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya.

77 of 77

Terima Kasih