1

Peranan Organisasi Internasional dalam Meningkatkan Hubungan Internasional

1. Pengertian

Organisasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara.

Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralisme adalah unilateralisme.

Tariq Yazid, MA.

2

2. Organisasi Internasional ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari "Association of Southeast Asian Nations" atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).

3

Lanjutan ………….

Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain.

Pembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara,
2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif dan intervensi dari luar,
3. Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-masing,
4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai,
5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dan
6. Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.

4

Lanjutan ………….

Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tengggara,
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum,
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi,
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,
5. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga-ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan
6. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

5

Lanjutan ………….

Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang tidak dapat diperbarui

7

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN.

Lanjutan ………….

8

Lanjutan ………….

9

3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika

KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrpk konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan.

Diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani.

Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ”kolonialisme” atau ”neokolonialisme” Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

10

Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia"

Lanjutan ………….

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

11

Lanjutan ……………….

6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

12

Lanjutan ………….

Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi Internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia), Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana).

GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin bersama. Anggota-anggota penting termasuk India, Mesir, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Tiongkok. Brasil tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut.

13

Lanjutan ……………….

Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, telah dihasilkan asas-asas :

1. Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada.
2. Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.
3. Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme dan zionisme.

14

Tujuan Gerakan Non Blok adalah :

1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.
2. Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.
3. Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).
4. Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.

Lanjutan ……………….

15

4. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN) mrp organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia.

PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal : António Guterres (sejak 2017). Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 193 Negara, Bermarkas di New York City (AS)

16

Tujuan PBB adalah berikut ini.

• Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
• Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.
• Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.
• Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

Lanjutan ……………….

17

Lanjutan ……………….

Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.
3. Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.
4. Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.

18

Lanjutan ……………….

Konferensi San Fransisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB sebagai berikut :

19

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :

1. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,
2. Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,
3. Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,
4. Berhubungan dengan keuangan,
5. Penetapan keanggotaan,
6. Mengadakan perubahan piagam,
7. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.

20

Dewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

21

Tugas ECOSOC :

1. Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.
2. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Memupuk hak asasi manusia.
4. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.

Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

22

Mahkamah Internasional (MI) ialah badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa jabatan selama 9 tahun.

Tugas pokok Mahkamah Internasional :

1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.
2. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.
3. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.
4. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

23

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia.

Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :

• Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)
• Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)
• U Thant, Burma (1961 - 1971)
• Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)
• Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)
• Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)
• Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)
• Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2007 - 2016 )
• António Guterres, Portugal (2017-sekarang)

24

2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

25

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas

dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :

1. Landasan idiil adalah Pancasila
2. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.
3. Landasan operasional adalah sebagai berikut.
• Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.
• Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.
• Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.

26

Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik

luar negeri Indonesia :

1. Negara kita menjalani politik damai.
2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.
3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal.
4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.
6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

27

2. Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia

28

29