PERSEPSI DAN PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2020

LAPORAN SURVEI KABUPATEN TORAJA UTARA

Masagena Research Center

September 2020

KATA PENGANTAR

Laporan ini mengemukakan temuan hasil survei Persepsi dan Perilaku Pemilih Pada Pilkada Toraja Utara terkait dengan berbagai macam aspek Pemilihan, diantaranya pengetahuan pemilih tentang Pilkada, partisipasi dan perilaku politik, persepsi dan harapan terhadap kualitas Pilkada, perilaku politik uang dan hoaks serta ujaran kebencian.

Pengumpulan data survei ini dilakukan antara tanggal 31 Agustus 2020 – 21 September 2020. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap 400 (Empat ratus) orang responden yang dipilih sepenuhnya secara acak. Meskipun hanya mewawancarai empat ratus pemilih saja, namun hasil survei ini secara metodologi dapat diklaim mewakili pendapat seluruh penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berpotensi menjadi pemilih (eligible voter).

Bagian 1

METODE SURVEI

Representasi

• Merepresentasi opini calon pemilih (eligible voters) di seluruh kecamatan.
• Hasil survei ini dapat digeneralisasi sebagai opini masyarakat calon pemilih di Kabupaten Toraja Utara

Jumlah Sampel

• 400 responden

Margin of Error (MoE)

• Margin of Error (MoE) adalah +/- 5% pada Tingkat Kepercayaan 95%

Metode Penarikan Sampel

• Sampel dalam survei ini sepenuhnya ditarik secara acak (probability sampling)
• Kerangka sampel yang digunakan adalah daftar nama Pemilih di TPS.
• Primary sampling unit (PSU) adalah wilayah setingkat Desa/kelurahan

​

​

Waktu Pengumpulan Data

• Wawancara dalam rangka pengumpulan data dilaksanakan antara tanggal 31 Agustus – 21 September 2020

Metode Pengumpulan Data

• Wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur (structured interview)

Quality Control

• Bimbingan Teknis atau pelatihan
• Setiap pewawancara hanya boleh mewawancarai maksimum 25 orang responden.
• Spotcheck dilakukan terhadap 20% responden yang telah diwawancarai. Spotcheck dilakukan terhadap seluruh hasil kerja pewawancara (minimum 2 responden per pewawancara)
• Spotcheck dilakukan oleh 10 orang supervisor
• Data yang dientri diverifikasi oleh Tim Analisis Data.

​

METODOLOGI

STRUKTUR SAMPEL

Tabel 1. Distribusi Sampel Toraja Utara

DISTRIBUSI SAMPEL

Bagian 2

PENGETAHUAN

TENTANG PILKADA

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati? (n=400)

Jumlah 8,75% responden yang menjawab belum tahu jika pada tanggal 9 Desember 2020 akan berlangsung pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Toraja Utara tergolong tinggi. Semakin banyak pemilih yang mengetahui jadwal pemungutan suara, semakin membuka peluang peningkatan jumlah pemilih yang akan ke TPS untuk memilih.

Sangat penting bagi masyarakat mengetahui jadwal pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Toraja Utara karena dengan mengetahui jadwal tersebut mereka dapat menyiapkan waktu untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Selain itu, mereka juga secara lebih dini dapat mencari informasi mengenai pasangan calon yang kemudian dapat dipertimbangkan menjadi pilihannya.

Salah satu ancaman jika pemilih tidak mengetahui jadwal pemungutan suara adalah membuka ruang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi ini. Sering terjadi mereka sengaja menciptakan situasi kebingungan di masyarakat dengan membuat jadwal fiktif melalui media sosial. Jika lebih awal mendapat informasi pasti yang resmi dari pihak penyelenggara, maka mereka tidak akan mudah dibuat bingung oleh berbagai informasi palsu di media sosial.

Idealnya, 4 bulan menjelang pelaksanaan pemungutan suara, jumlah pemilih yang mengetahui jadwal pemungutan suara telah mencapai 90% - 100%. Capaian seperti ini sangat mungkin karena penetapan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pada bulan Mei 2020 (4 bulan). Hal ini terutama dengan semakin terbukanya akses informasi bagi publik baik melalui media mainstream maupun media sosial yang online memungkinkan publik dapat lebih cepat mendapatkan informasi Pemilu. Dengan begitu, dapat menjadi perhatian bahwa 83,25% responden yang mengetahui jadwal pelaksanaan pemungutan suara, dan masih terdapat 8,75% responden yang belum tahu.

KATEGORI GENDER

Secara statistik, tidak ada perbedaan yang menonjol pengetahuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara antara gender laki-laki dengan gender perempuan (86,50% dan 80,00%). Angka ini menunjukkan bahwa informasi ini sampai ke sebuah rumah tangga, lalu dibagi ke anggota keluarga yang lain. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang tidak memiliki informasi, maka cenderung anggota yang lain juga tidak tahu (Jadi informasi akan sangat efektif jika berbasis pada rumah tangga).

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati? (nl=200,np=200)

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati?

Tabel 2. Representasi jawaban tidak tahu (8,75%) Kategori Gender

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati?

​

• Pengetahuan responden terhadap jadwal pemungutan suara pada umumnya terdistribusi secara merata pada semua kelompok umur.
• Kelompok umur yang paling tinggi angka yang tidak tahu jadwal pemungutan suara adalah kategori umur 40-49 tahun. Jumlahnya mencapai 2,00 persen atau sekitar 3.324 pemilih. Selanjutnya adalah kategori umur 60 tahun ke atas sebanyak 1,75 persen atau sekitar 2.909 pemilih.

​

​

​

Tabel 3. Representasi jawaban tidak tahu (8,75%) Kategori Umur

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati?

​

Berdasarkan latar belakang pendidikan responden, kategori tamatan SLTA menempati urutan tertinggi yang tidak tahu jadwal Pilkada. Jumlahnya sebanyak 3,00 persen atau merepresentasikan sekitar 4.987 pemilih. Disusul kategori tdk sekolah dengan jumlah responden yang tidak tahu sebanyak 1,75 persen atau merepresentasikan sekitar 2.909 pemilih.

Tabel 4. Representasi jawaban tidak tahu (8.75%) Kategori Pendidikan

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati?

​

Berdasarkan pekerjaan responden, kategori petani/nelayan paling tinggi angka yang tidak tahu jadwal pemungutan suara, yaitu 2,75 persen atau sekitar 4.571 pemilih. Selanjutnya kategori ibu rumah tangga yang tidak tahu jadwal pemungutan suara sebanyak 2,50 persen atau sekitar 4.155 pemilih.

Tabel 5. Representasi jawaban tidak tahu (8,75%) Kategori Pekerjaan

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati?

​

Tabel 6. Representasi jawaban tidak tahu (8,75%) Kategori Ekonomi

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tahu atau tidak tahu bahwa pada 9 Desember 2020 yang akan datang akan dilakukan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati?

Dari segi wilayah, responden Kecamatan Sesean paling tinggi angka yang tidak tahu jadwal pelaksanaan pemungutan suara, yaitu sebanyak 1,00 persen atau sekitar 1.661 pemilih. Disusul dua kecamatan yang memiliki angka yang sama, yaitu Sa’dan dan Sopai. Kedua kecamatan ini memiliki angka responden yang tidak tahu jadwal pemungutan suara masing-masing sebanyak 0,75 persen atau masing-masing sekitar 1.245 pemilih.

​

​

Tabel 7. Representasi jawaban tidak tahu (8,75%) Kategori Kecamatan

Kapan Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut? �

Jika diperhatikan jawaban responden mengenai kapan mereka tahu jadwal pemungutan suara, maka yang terlihat lebih banyak mengetahui jadwal pada periode akhir Juli – awal Agustus.

Faktor pandemi Covid-19 pada bulan Juni-Juli sangat berpengaruh dalam sosialisasi jadwal pelaksanaan Pilkada.

Semakin dekat jadwal pelaksanaan pemungutan suara, semakin terbuka akses informasi di masyarakat. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara, tim kampanye pasangan calon juga sangat membantu sosialisasi jadwal pelaksanaan pemungutan suara.

Dari mana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan informasi mengenai hari atau tanggal pasti pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut?

Tabel 8. Media Informasi

Terdapat 3 (Tiga) media atau sumber yang paling banyak menjadi sumber informasi responden mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, yaitu:

RT/PPDP 39,92,0%

Penyelenggara Ad-Hoc 27,10%

Televisi 13,45%

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? (n=400)�

Meskipun pandemi Covid-19 masih mewabah pada saat pemungutan suara nanti, apakah Bapak/Ibu/Saudara akan tetap datang ke TPS atau tidak akan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti untuk mencoblos? �

Antusiasme responden untuk datang ke TPS pada hari pencoblosan cukup tinggi. Di antara 82,25% responden yang akan ke TPS, 79,50% menyatakan tetap akan memberikan suaranya sekalipun masih dalam situasi Pandemi Covid-19. Sikap antusiasme ini merupakan modal yang kuat dalam hal partisipasi pemilih.

KATEGORI GENDER

Secara statistik, tidak ada perbedaan partisipasi antara responden laki-laki dengan perempuan. Responden laki-laki yang menyatakan akan datang memilih ke TPS sebanyak 82,50 persen, sedangkan responden perempuan sebanyak 82,00 persen.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? (nl=200,np=200)�

Perbandingan antara responden yang menjawab tahu/tidak tahu jadwal pilkada 9 Desember dengan yang akan/tidak akan menggunakan hak pilihnya.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti?

Tabel 9. Representasi jawaban tidak akan menggunakan (8,25%) Kategori Gender

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? �

Tabel 10. Representasi jawaban tidak akan menggunakan (8,25%) Kategori Umur

Berdasarkan umur responden, kategori umur yang paling tinggi angka yang tidak mau ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk mencoblos, yaitu umur 40-49 tahun dengan angka 2,00 persen atasu sekitar 3.325 pemilih. Selanjutnya, kategori umur 20-29 tahun, 50-59 Tahun dan di atas 60 tahun dengan angka 1,50 persen atau sekitar 2.493 pemilih.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? �

Tabel 11. Representasi jawaban tidak akan menggunakan (8,25%) Kategori Pendidikan

Dari segi pendidikan responden, kategori pendidikan yang paling tinggi angka yang tidak mau memilih adalah SLTA, yaitu sebanyak 2,75 persen 4.571 orang. Disusul responden yang kategori pendidikan tdk sekolah dan SD 1,50 persen atau sekitar 2.493 pemilih.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? �

Tabel 12. Representasi jawaban tidak akan menggunakan (8,25%) Kategori pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan responden, kategori pekerjaan petani/nelayan yang menempati urutan tertinggi yang tidak bersedia memilih, yaitu sebanyak 2,75 persen atau sekitar 4.570 pemilih. Disusul kategori ibu ru sebanyak 2,25 persen atau sekitar 3.739 pemilih. Urutan ketiga ditempati kategori pekerjaan yaitu mahasiswa menempati angka 0.75 persen atau sekitar 1.246 orang.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? �

Tabel 13. Representasi jawaban tidak akan menggunakan (8,25%) Kategori Ekonomi

Berdasarkan keadaan ekonomi keluarga responden, kelompok berpengeluaran yang Rp 500.001 – 1.000.000 yang paling tinggi angka yang menyatakan tidak bersedia memilih, yaitu sebanyak 2,50 persen atau sekitar 4.155 pemilih. Disusul kategori berpengeluaran Rp 500.000 atau di bawahnya sebanyak 2,00 persen atau sekitar 3.324 pemilih. Kategori ini dapat disebut sebagai kelompok menengah ke bawah.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti?

Tabel 14. Representasi jawaban tidak akan menggunakan (13,75%) Kategori Kecamatan

Jumlah responden yang paling tinggi angka yang tidak bersedia ke TPS memilih, yaitu Kecamatan Sesean yang jumlahnya mencapai 0,75 persen sekitar 1.243 pemilih. Disusul oleh kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Balusu, Buntu Pepasan, Dende Piongan Napo, Kesu’, Rantebua, Rantepao, Sa’dan, Sanggalangi, Sesean Suloara dan Sopai. Pada kecamatan ini, masing-masing terdapat 0,5 persen responden yang menyatakan tidak bersedia memilih atau sekitar 831 pemilih.

Apakah rumah Bapak/Ibu/Saudara pernah atau tidak pernah didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau lainnya berkaitan dengan pendaftaran pemilih? (n=400)

Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah atau tidak pernah mengecek nama Bapak/Ibu/Saudara dalam Daftar Pemilih? (n= 400)�

Responden yang tidak pernah mengecek namanya pada daftar pemilih cukup tinggi (33%). Hal ini berarti bahwa terdapat 33% dari pemilih belum memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tidak cukup aktif dalam hal mestikan dirinya terdaftar dalam DPT.

Bagaimana cara mengecek guna mendapatkan informasi nama Bapak/Ibu/Saudara terdaftar atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih? �

1. Data di atas menunjukkan bahwa sangat sedikit pemilih memanfaatkan media online untuk mengecek apakah namanya terdaftar atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
2. Data ini juga menunjukkan bahwa pemilih bersikap pasif (41,75%) dalam hal untuk memastikan namanya terdaftar atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
3. Mereka yang memastikan dirinya terdaftar dengan cara mendatangi kantor desa atau kelurahan sebanyak 34,00%. Mereka yang mengecek lewat media on line hanya 2,25%.

​

​

Apakah yang Bapak/Ibu/sdr lakukan untuk memastikan nama anda terdaftar dalam Daftar Pemilih? �

Tabel 15. Cara memastikan nama terdaftar dalam Daftar pemilih

Bagian 3

PARTISIPASI DAN

PERILAKU POLITIK

Apakah Bapak/Ibu/Saudara memilih atau tidak memilih pada Pemilu 2019 (Pilpres dan Pileg) lalu? (n=400)�

Dapat diprediksi jika angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 yang akan datang tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat berdasarkan jumlah responden yang menyatakan datang ke TPS pada Pilpres dan Pileg tahun 2019 mencapai 82 persen, sedangkan untuk Pilkada 2020 yang akan datang mencapai 82,25 persen. Secara statistik angka ini sama karena berada jangkauan margin of error.

Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara tidak memilih pada Pemilu 2019 (Pilpres dan Pileg) lalu?

Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih seorang pemimpin Daerah? (n=400)�

Tabel 16. Alasan memilih pemimpin

• Berdasarkan tabel alasan responden dalam memilih pemimpin, dapat dikatakan jika pemilih cukup rasional dalam memilih pemimpin. Mereka menjadikan alasan memilih karena jujur, bersih dan bebas dari KKN 79%; taat beragama 66% dan program yang ditawarkan 64,3%. Sebaliknya memilih karena kesamaan primordian hanya 21%; pertimbangan fisik 2,5%; dan intimidasi hanya 0,3% serta ikut-ikutan hanya 1,5%.

Apakah harapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap hasil Pilkada yang akan datang dalam hubungannya dengan kondisi bangsa Indonesia ke depan dan daerah secara khusus?

Tabel 17. Harapan responden

Apakah Bapak/Ibu/Saudara yakin atau tidak yakin bahwa harapan tersebut akan terwujud setelah Pilkada berhasil dilaksanakan? (n=400)

• Harapan responden yang paling tinggi kepada pemimpin yang terpilih adalah Pemimpin yang dapat membangun infrastruktur di kota dan di desa, serta kondisi masyarakat di Toraja Utara lebih baik dan aman.
• Akan tetapi hanya terdapat 5,25 persen reponden yang menyatakan sangat yakin harapannya akan terwujud, 63 persen yang hanya mengatakan yakin. Angka ini menunjukkan jika pemilih masih ragu terhadap harapannya kepada pemimpin yang terpilih nanti dapat terwujud. Hal ini terutama terdapat 8,50% yang tidak yakin, serta 11,75% yang mengatakan biasa saja.

Apakah Bapak/Ibu yakin atau tidak yakin Pilkada Serentak 2020 mendatang akan berlangsung dengan jujur dan adil? (n=400)

Sejalan dengan angka harapan terhadap pemimpin yang terpilih, responden yang mengatakan Pilkada akan berlangsung jujur dan adil, hanya 4,50% yang mengatakan sangat yakin, dan 54,25% yang mengatakan yakin. Sebaliknya yang mengatakan tidak yakin sebanyak 14,75% dan yang mengatakan biasa saja 8,50%.

Dengan demikian, angka tersebut juga memperlihatkan jika pemilih masih ragu bagi terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan keyakinan mereka terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 lalu hanya terdapat 57,25% yang mengatakan berlangsung dengan jujur dan adil.

​

​

Apa alasan Bapak/Ibu mengatakan sangat yakin atau yakin akan berlangsung dengan jujur dan adil? �

Tabel 18. Harapan responden Yakin

Apa alasan Bapak/Ibu mengatakan tidak yakin atau sangat tidak yakin akan berlangsung dengan jujur dan adil?

Tabel 19. Harapan responden tidak yakin

Hal yang menarik dari alasan responden yang mengatakan tidak yakin jika Pilkada mendatang tidak akan berlangsung jujur dan adil karena masih banyak praktik politik uang, pengalaman sebelumnya yang tidak berlangsung jujur, serta Pesimis saja kalau pemilihan yang akan datang bisa berlansung jujur.

​

Secara umum, menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah Pemilu 2019 (Pilpres dan Pileg) lalu berlangsung secara jujur atau tidak jujur? (n=400)�

Terdapat 13,00% responden yang mengatakan jika pada Pemilu tahun 2019 lalu berlangsung tidak jujur dan adil. Alasan mereka yang paling utama adalah masih banyak praktik politik uang, pengalaman sebelumnya yang tidak berlangsung jujur, serta Pesimis saja kalau pemilihan yang akan datang bisa berlangsung jujur.

JIKA JUJUR. Apa alasannya?

Tabel 21. Harapan responden menjawab jujur

JIKA TIDAK JUJUR. Apa alasannya?

Tabel 20. Harapan responden menjawab tidak jujur

Bagian 4

PERILAKU

POLITIK UANG

Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)�

Secara umum terdapat 26,75% persen responden yang mengatakan setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara.

Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (nl=200,np=200)

KATEGORI GENDER

Berdasarkan kategori gender, responden perempuan lebih banyak menjawab setuju yaitu 25,50% dan laki-laki sebanyak 28.00%.

​

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)�

Tabel 22. Jawaban setuju tentang pemberian imbalan (26,75%) kategori Gender

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)�

Tabel 23. Jawaban setuju tentang pemberian imbalan (26,75%) kategori Umur

Berdasarkan umur responden, kategori umur 40-49 tahun yang angka tertinggi setuju dengan politik uang, 6,25 persen atau sekitar 10.389 orang. Disusul kelompok umur di atas 60 tahun dengan angka 5,25 persen atau sekitar 8.727 pemilih. Kategori umur yang menempati urutan ketiga adalah 20-29 tahun yaitu 4,75 persen atau sekitar 7.895 pemilih.

​

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)�

Tabel 24. Jawaban setuju tentang pemberian imbalan (26,75%) kategori Pendidikan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)

Tabel 25. Jawaban setuju tentang pemberian imbalan (26,75%) kategori Pekerjaan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)�

Tabel 26. Jawaban setuju tentang pemberian imbalan (26,75%) kategori Ekonomi

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara? (n=400)

Tabel 27. Jawaban setuju tentang pemberian imbalan (26,75%) kategori Kecamatan

• Kecamatan Sesean adalah kecamatan yang jumlah respondennya menempati angka tertinggi yang setuju dengan politik uang, yaitu 2,75 persen atau sekitar 4.569 pemilih.
• Disusul kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Sa’dan dan Kecamatan Sopia yang jumlah persentase respondennya masing-masing mencapai 2,00 persen atau sekitar 3.324 pemilih.
• Kemudian Kecamatan Balusu, Kecamatan Dende Piongan Napo dan Kecamatan Rantepao adalah 3 kecamatan yang menempati urutan tertinggi yang respondennya setuju dengan politik uang. Angkanya mencapai masing-masing 1,75 persen atau sekitar 2.909 pemilih.

JIKA MENJAWAB SETUJU, Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara adalah sogokan? �

JIKA MENJAWAB TIDAK SETUJU Apakah alasan Bapak/Ibu/Saudara?

Tabel 28. Alasan tidak setuju dengan pemberian imbalan

JIKA MENJAWAB TIDAK SETUJU Menurut Bapak/Ibu/Saudara Bagaimana cara mencegah praktik politik uang?

Terdapat dua cara yang paling banyak ditawarkan oleh responden untuk mencegah terjadinya politik uang dari sisi pemilih harus menolak jika ada yang memberi uang, serta memberi sanksi kepada yang memberi dan menerima sogokan dan dari sisi peneyelenggara dan lembaga pengawasan harus memperketat pengawasan.

​

Tabel 29. Cara mencegah praktek politik uang

Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah menerima imbalan dari calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, atau tim sukses dengan tujuan untuk memilih partai atau calon tertentu? (n=400)

• Terdapat 24,50% responden yang mengakui jika telah menerima imbalan (barang atau uang) pada Pemilu tahun 2019 lalu.
• Untuk Pemilihan yang akan datang, terdapat 25,25% responden yang mengakui terpengaruh dengan pemberian tersebut dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara.

JIKA PERNAH. Apakah yang menyerahkan adalah Tim sukses calon atau pihak lainnya?

• Terdapat 32,5% responden yang memberitahu bahwa tim sukses calonlah yang banyak berperan dalam mendistribusikan uang dan atau barang yang diberikan ke pemilih. 2% yang menyebutkan pihak lainnya. Pihak lainnya yang dimaksud antara lain, tetangga, teman, dan kerabat.
• Tingginya jumlah responden yang tidak menjawab (65,5%) menunjukkan sikap tertutup dari responden yang juga tinggi.

Apakah Bapak/Ibu terpengaruh atau tidak terpengaruh jika pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota atau tim suksesnya memberikan imbalan agar Bapak/Ibu memilihnya pada pemilihan yang akan datang? (n=400)

[JIKA TERPENGARUH]. Apakah imbalan tersebut berupa uang atau barang?

JIKA UANG berapa jumlahnya?

Meskipun banyak responden yang tidak mau mengatakan jumlah uang yang diterima, tetapi terdapat gambaran jika responden menerima pada kisaran Rp 200.000 – Rp 300.000.

JIKA BARANG, manakah yang Bapak/Ibu pilih?

Bagian 5

MEDIA

HABIT TRACKING

Seberapa aktif Bapak/Ibu/Saudara menggunakan media sosial untuk mencari informasi? (n=400)

Terdapat 9% responden yang mengatakan sangat aktif menggunakan media sosial, serta 18% mengatakan cukup aktif dan kurang aktif 20%. Media sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook (28,7%), lalu grup chat seperti Whatsapp, telegram (3,50%), dan youtube (1,25%).

​

Jenis media sosial apakah yang paling sering Bapak/Ibu/ Saudara gunakan untuk mengakses informasi?

Tabel 30. Media sosial

Di antara media promosi untuk menyampaikan pesan kampanye Pilkada di bawah ini, manakah yang paling menarik perhatian Bapak/Ibu/Saudara pada Pemilu 2019 kemarin? (n=400)

Tabel 31. Media promosi

Terdapat 4 (empat) media promosi untuk kampanye Pilkada yang dipilih oleh responden, yaitu baliho (33,75%), spanduk (29,00%), iklan di TV lokal (15%), dan media sosial (Instagram, FB, WA, Youtube)(6,00%).

​

Apakah Bapak/Ibu suka mendengarkan salah satu siaran radio? (n=400)

Stasiun radio apa yang sering Bapak/Ibu dengar dalam tiga bulan terakhir?

Acara radio apa yang sering Bapa/Ibu dengarkan?

Tabel 32. Acara Radio

Tabel 33. Stasiun Radio

Seberapa sering Bapak/Ibu membaca surat kabar? (n=400)�

Surat kabar apa yang Bapak/Ibu baca dalam tiga bulan terakhir?

Seberapa sering Bapak/Ibu menonton televisi? (n=400)

Stasiun TV Nasional apa yang paling sering ditonton dalam tiga bulan terakhir?

Lainnya : ARTV, Noncon Acola

Acara TV apa yang paling sering ditonton dalam tiga bulan terakhir?

Lainnya : Animasi, Garis tangan, Moto GP, Olahraga, Kartun

Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau membaca istilah “ujaran kebencian dan hoaks”? (n=400)

Apakah Bapak/Ibu terpengaruh atau tidak terpengaruh terhadap ujaran kebencian dan hoaks?

PROFIL RESPONDEN

Bagian 6

REKOMENDASI

Rekomendasi

• Terkait dengan sikap pasif pemilih dalam hal memastikan dirinya apakah terdaftar atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian dari penyelenggara (KPU). Hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem informasi di tingkat RT dan RW melalui papan pengumuman, serta melalui media sosial warga. 8,75% pemilih yang tidak tahu jadwal pelaksanaan pemungutan suara dan 8,00% yang tidak jawab harus mendapatkan perhatian khusus dengan melihat segmen atau kategori pemilih mereka. Patut dicatat bahwa terdapat kaitan yang erat antara tahu jadwal pemungutan suara dengan sikap pemilih untuk datang ke TPS. Dengan kata lain, semakin tinggi angka pemilih yang tahu jadwal Pemilu, semakin tinggu pula peluang naiknya angka partisipasi (pemilih yang mencoblos).

​

​

• Terdapat media dapat digunakan untuk sosialisasi Pilkada 2020, media online, yaitu televisi, radio, dan surat kabar. Khususnya media sosial tampak pemilih cukup banyak digunakan dan pemilih aktif menggunakannya. Media sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook, grup chat seperti Whatsapp, telegram, dan Youtube.
• Terdapat 8,25% pemilih yang menyatakan tidak akan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang untuk mencoblos, dan juga terdapat 9,50% yang belum memastikan. Sehubungan dengan itu, KPU harus memberikan perhatian terhadap wilayah yang memiliki angka persentasi tidak akan mencoblos atau tidak jawab, yaitu Kecamatan Sesean, Balusu, Buntu Pepasan, Dende Piongan Napo, Kesu’, Rantebua, Rantepao, Sa’dan, Sanggalangi, Sesean Suloara dan Sopai.

​

​

• Politik uang masih menjadi ancaman bagi Pelaksanaan Pilkada serentak pada 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 ini. KPU harus membangun sistem yang lebih ketat yang dapat menutup ruang bagi praktik kecurangan Pilkada tersebut. Selain itu Panwas harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan serta pemberian sanksi jika terdapat Paslon atau tim suksesnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
• Tingginya angka responden yang mengatakan jika Pilkada mendatang tidak yakin akan berlangsung jujur adil serta yang mengatakan biasa saja menjadi peringatan bagi KPU. Beberapa alasan yang perlu diketahui berdasarkan pengalaman Pemilu lalu, karena masih banyak praktik politik uang, pengalaman sebelumnya yang tidak berlangsung jujur, serta Pesimis saja kalau pemilihan yang akan datang bisa berlansung jujur. Dengan begitu, KPU perlu meyakinkan pemilih jika kecurangan semakin sulit dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah karena selain adanya pengawasan dari Panwas, juga mekanisme semakin tertutup untuk berbagai praktik kecurangan.

​

Selesai