HUKUM ADAT INDONESIA

HUKUM ADAT

• Hukum Adat :
• aturan aturan yang tidak tertulis namun berlaku secara turun temurun dan diberikan sanksi yang memaksa
• Kaedah kaedah/aturan aturan yang mempunyai sanksi yang pasti/ yang dapat di paksakan sanksinya.
• Aturan aturan yang hidup dalam masyarakat yang timbul dari masyarakatdan mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.
• Untuk orang indonesia asli

​

​

PROSES TERBENTUKNYA HUKUM ADAT

• Interaksi manusia
• Pengalaman
• Sistem nilai
• Pola pikir
• Sikap
• Perilaku
• Kebiasaan
• norma

Pribadi

Antar pribadi

kepercayaan

kesusilaan

kesopanan

hukum

PROSES TERBENTUKNYA SECARA YURIDIS

• Perilaku

​

• Cara

​

• Tata kelakuan

​

• Custom

Perbuatan

ADAT ISTIADAT

• Adat istiadat ; segala sesuatu yang dilakukan berulang ulang/ diikuti/ biasa dilakukan
• ADAT ISTILAH LAIN DARI KEBIASAAN

​

• HUKUM DASAR

tertulis

tidak tertulis

PENGERTIAN HUKUM ADAT

• MENURUT PENDAPAT PARA SARJANA/ DOKTRIN
• HAZAIRIN
• GURU BESAR HUKUM ADAT DAN ISLAM FHUI
• ANTARA KESUSILAAN DAN HUKUM SALING BERKAITAN, YANG NAMANYA HUKUM , HARUS SESUAI , HARUS BERDASARKAN KESUSILAAN, HUKUM INI TIDAK LEPAS DARI KESUSILAAN
• KALAU ADA HUKUM YANG DIDASARKAN KESUSILAAN MAKA HUKUM TSB ADALAH HUKUM YANG DZALIM/ TIDAK BAIK .

​

DOKTRIN

TERHAAR

​

YANG DISEBUT DENGAN NORMA / PERATURAN YANG LAHIR DARI KEPUTUSAN PEJABAT [ KEPALA ADAT,PEMUKA PEMUKA ADAT, / BADAN PERADILAN / HAKIM/ PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERWIBAWA}

​

Syarat

​

Keputusan tersebut harus berlaku secara spontan [ keputusan tersebut harus diterima oleh masyarakat pada umumnya/ sebagian besar]

TERHAAR

• KEPUTUSAN YANG BAGAIMANA YANG DAPAT DITERIMA OLEH MASYARAKAT ?

​

• 1. KEPUTUSAN YANG SESUAI DENGAN RASA KEADILAN, YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ITU/ SESUAI DENGAN PERASAAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT TSB.
• 2.KEPUTUSAN TERSEBUT HARUS SESUAI DENGAN NILAI NILAI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DIMANA KEPUTUSAN ITU DIAMBIL,

SUPOMO

• MENURUT SUPOMO
• HUKUM ADAT ADALAH
• 1.PERATURAN TIDAK TERTULIS YANG ADA DILUAR PERUNDANG UNDANGAN , YANG LAHIR DI DALAM MASYARAKAT
• 2. HUKUM YANG HIDUP SEBAGAI KONVENSI / KEBIASAAN KEBIASAAN DALAM KETATANEGARAAN
• 3.HUKUM YANG LAHIR DALAM KEPUTUSAN HAKIM [TETAP MENUNJUK PADA KEBIASAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT].
• FAKTOR FAKTOR KEBIASAAN YANG DIPERTAHANKAN BAIK DI KOTA MAUPUN DIDESA [ MENUNJUK KEBIASAAN KEBIASAAN ]

SUPOMO

• KESIMPULAN

​

• HUKUM ADAT ADALAH HUKUM YANG TIDAK TERTULIS YANG SEBAGIAN BESAR ADALAH KEBIASAAN KEBIASAAN , YANG SEBAGIAN KECIL ADALAH DARI AGAMA AGAMA.

KAPAN LAHIRNYA HUKUM ADAT?

• JIKA MASYARAKAT MENGANGGAP APA YANG SEBENARNYAANJURAN TIDAK LAGI MENJADI ANJURAN , MELAINKAN HARUS UNTUK PELAKSANAANNYA, MAKA HARUS ADA SANKSI YANG MEMAKSA, MAKA ITU HARUS ADA PERAN PEJABAT.
• MENURUT HAZAIRIN
• HUKUM BUKAN TERGANTUNG PEJABAT MELAINKAN PANDANGAN MASYARAKAT SEBELUM PUTUSAN IA SDH MERUPAKAN HUKUM

TERHAAR

• TERHAAR ; WALAUPUN MASYARAKAT MENGANGGAP BOLEH ATAU TIDAK , KALAU BELUM ADA PUTUSAN MAKA BELUM MENJADI HUKUM

​

• ADA PENDAPAT LAGI
• KUSUMO PUDJO SEWOJO ; PADA DASARNYA HUKUM ADAT ITU SUDAH ADA SECARA MATERIIL SEBELUM ADA KEPUTUSAN, SAAT KEPUTUSAN DIAMBIL MAKA ITU ADALAH HUKUM SECARA FORMAL/FORMIL. [ SECARA FORMIL DIUMUMKAN, INI ADALAH HUKUM]

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

​

​

​

​

SECARA SOSIOLOGIS

FILOSOFIS

SECARA YURIDIS

SECARA YURIDIS

​

• TEORI PENGAKUAN : - HUKUM ADAT / HUKUM YANG BERASAL
• DARI KEINGINAN MASYARAKAT
• - MASYARAKAT YANG MEMBUAT
• - MEREKA YANG AKAN MEMATUHI

​

• TEORI KEKUASAAN. : TEORI KEKUASAAN
• - DIBUAT OLEH PEJABAT HUKUM YANG
• BERWENANG
• - TIDAK MAU TAU APAKAH PERATURAN ITU DISENANGI
• RAKYATNYA. ---------------- TETAP BERJALAN

​

​

​

​

SECARA FILOSOFIS

• KEBUDAYAAN. : HASIL CIPTA RASA KARYA DAN BERDASARKAN
• KARSA.

​

• CIPTA. : BERASAL DARI PIKIRAN/ OTAK---------- IDE /GAGASAN-------
• TERCIPTA SESUATU
• * ilmu
• RASA : DARI JIWA
• * seni

​

• KARYA : PADUAN DARI RASA DAN KARSA.
• KARSA ; BERDASARKAN KEINGINAN MANUSIA

​

​

SECARA YURIDIS

• PASAL 131 INDISCHE STAATSREGELING IS (2) Sub b JO 163 IS

​

​

​

• BERLAKU BAGI ORANG INDONESIA ASLI DAN TIMUR ASING

​

​

BAGI PERKARA PERDATA BERLAKU HUKUM ADAT

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• PASAL 163 IS
• PENGGOLONGAN PENDUDUK

PRIBUMI

TIMUR ASING

EROPA

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

75 RR ( REGELING REGLEMENT )

​

JIKA TERDAPAT PERKARA PERDATA BAGI ORANG INDONESIA ASLI DAN TIMUR ASING, HAKIM HARUS MEMBERLAKUKAN HUKUM ADAT MEREKA

​

DITUJUKAN PADA HAKIM

AGAR MEMBERLAKUKAN HUKUM ADAT

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• SETELAH KEMERDEKAAN

​

• PASAL 2 ATURAN PERALIHAN UUD 45
• ISINYA ; PERATURAN YANG LAMA TETAP BERLAKU SELAMA BELUM
• ADA PERATURAN YANG BARU YANG MENGGANTIKAN.

​

• TH 1950
• UUDS ----------UNDANG UNDANG SEMENTARA
• 1959-------------- dekrit presiden
• Belum ada peraturan yang menggantikan hukum adat

​

• KEMBALI KE UUD 45

​

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• UU NO 5 TH 1960
• MENGENAI HK AGRARIA / PERTANAHAN

​

​

• PASAL 5 ; TERHADAP BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA YANG BERLAKU ADALAH HUKUM ADAT, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN HUKUM NASIONAL/ UU DAN PERATURAN PERATURAN LAIN

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• UU NO 14 / 1970
• MENGENAI POKOK POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
• PS 23 ;
• HAKIM HARUS MENYEBUTKAN DASAR DASAR DARI KEPUTUSANNYA.
• PASAL 27
• HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGETAHUI, MEMAHAMI DAN MENERAPKAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT.
• * SIFAT DAN TUGAS HAKIM : BEBAS DAN TERIKAT

​

​

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• UU NO 48 TH 2009 TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN
• PENGGANTI UU NO 4/2004
• PASAL 5: �(1) HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
• PASAL 10: �(1) PENGADILAN DILARANG MENOLAK UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS SUATU PERKARA YANG DIAJUKAN DENGAN DALIH BAHWA HUKUM TIDAK ADA ATAU KURANG JELAS, MELAINKAN WAJIB UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA��
• PUTUSAN PENGADILAN�PASAL 50 (1): PUTUSAN PENGADILAN SELAIN HARUS MEMUAT ALASAN DAN DASAR PUTUSAN, JUGA MEMUAT PASAL TERTENTU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN ATAU SUMBER HUKUM TAK TERTULIS YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGADILI�

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• UU NO 4 TH 2004 TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN
• PENGGANTI UU NO 14/1970
• PASAL 28: HAKIM HARUS MELIHAT DAN MEMPELAJARI KEBIASAAN/ADAT SETEMPAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS YANG BERKAITAN DENGAN ADAT SETEMPAT
• KEDUDUKAN HAKIM

BEBAS

TERIKAT

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT SECARA YURIDIS

• UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN
• PASAL 37: �BILA PERKAWINAN PUTUS KARENA PERCERAIAN, HARTA BERSAMA DIATUR MENURUT HUKUM NYA MASING-MASING

UNSUR- UNSUR HUKUM ADAT

• 1. KEBIASAAN
• 2. AGAMA

-

VAN DEN BERG

SELAMA BUKAN SEBALIKNYA DAPAT DIBUKTIKAN MENURUT AJARAN INI HUKUM PRIBUMI, IKUT AGAMANYA KARENA JIKA MEMELUK AGAMA HARUS JUGA MENGIKUTI HUKUM AGAMA DENGAN SETIA.

​

TEORI INI DISEBUT “TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU ”

TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU

• DARI VAN DEN BERG
• “SELAMA BUKAN SEBALIKNYA DAPAT DIBUKTIKAN MENURUT AJARAN INI HUKUM PRIBUMI IKUT AGAMANYA, KARENA JIKA MEMELUK AGAMA, HARUS JUGA MENGIKUTI AGAMA ITU DENGAN SETIA.

TEORI VAN DEN BERG DI TENTANG

1. VAN VOLLENHOVEN

- BERPENDAPAT : BAHWA HUKUM ADAT DIBIDANG PRIVAT MEMANG BERSUMBER DARI AGAMA TETAPI DI BIDANG PUBLIK TIDAK DIPENGARUHI OLEH AGAMA.

​

2. TER HAAR

- BAHWA PENGARUH AGAMA DALAM BIDANG PRIVAT SANGAT KECIL,

​

MISAL : DALAM PERKAWINAN YANG DIPENGARUHI UNTUK AGAMA

HANYA MENGENAI SAH TIDAKNYA PERKAWINAN.

UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN HUKUM ADAT�

• TEORI RECEPTIE

HUKUM AGAMA ADALAH BAGIAN DARI HUKUM ADAT, APABILA ANTARA HUKUM AGAMA DAN HUKUM ADAT BERTENTANGAN MAKA HUKUM ADATLAH YANG DIGUNAKAN

​

• SNOUCK HIRGRONJE

TIDAK SEMUA BAGIAN HUKUM AGAMA DITERIMA, DI ,RESEPSI DALAM HUKUM ADAT , HANYA BEBERAPA BAGIAN TERTENTU DALAM HUKUM ADAT YANG DIPENGARUHI HUKUM ISLAM.

TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU

• REGEERINGS REGLEMENT (R R)
• PASAL 75 R R

STBL HINDIA BELANDA 1855 : 2

AYAT 3

OLEH HAKIM INDONESIA ITU HENDAKLAH DI PERLAKUKAN UNDANG - UNDANG AGAMA DAN KEBIASAAN PENDUDUK INDONESIA ( HK. ADAT).

AYAT 4

UNDANG- UNDANG AGAMA DAN KEBIASAAN DIPAKAI UNTUK MEREKA OLEH HAKIM EROPA. PADA PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI ANDAIKATA TERJADI PERMINTAAN PEMERIKSAAN BANDING.

​

​

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

• 75 RR PASAL 3 & 4

MENETAPKAN SEKEDAR PERUNDANG – UNDANGAN BAGI GOLONGAN EROPA TIDAK DITENTUKAN UNTUK GUBERNUR JENDRAL UNTUK BANGSA INDONESIA.

DAN ORANG INDONESIA ITU TIDAK DENGAN SUKARELA MENYATAKAN TUNDUK PADA HUKUM EROPA.

- MAKA : UNTUK GOLONGAN INDONESIA HAKIM HARUS MEMBERLAKUKAN HUKUM ADAT ASALKAN TIDAK BERTENTANGAN KEADILAN YANG DIAKUI UMUM.

​

• * CONTOH : SIRI
• CAROK

• PASAL 78 RR, AYAT 2
• DALAM HAL TERJADI PERKARA PERDATA ANTARA SESAMA, ORANG INDONESIA ATAU DENGAN MEREKA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN MEREKA, MAKA MEREKA TUNDUK KEPADA KEPUTUSAN HAKIM AGAMA ATAU KEPALA MASYARAKAT MEREKA.

​

MISAL :

• UNTUK ORANG INDONESIA BERAGAMA ISLAM PERADILAN DENGAN HUKUM ISLAM.
• DIAKUI PULA ADANYA HAKIM KEPALA MASYARAKAT (ADAT) DENGAN KEPUTUSAN YANG BERDASARKAN PADA KETENTUAN- KETENTUAN LAMA.

​

• 109 RR

BAHWA KETENTUAN TERMASUK DALAM PASAL 75 DAN 78 BERLAKU PULA BAGI MEREKA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN INLANDER.

​

YAITU : - ORANG ARAB

- ORANG CINA

- ORANG BERAGAMA ISLAM

- ORANG YANG TIDAK BERAGAMA

- DLL

TEORI RECEPTIE

• CORNELIS VAN VOLLEN HOVEN

AHLI HUKUM ADAT MEMEPERKENALKAN HET INDISCH ADAT RECHT (HUKUM ADAT INDONESIA).

• CHRISTIAAN SNOUCK HURGRANYE
• PENASIHAT PEMERINTAH BELANDA
• AHLI HUKUM ADAT
• MEMBUAT LAPORAN “DE ATJEHERS”

- BERMULA PERTAMA BAHWA HUKUM ADAT (ADAT RECHT) IALAH ADAT YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM SEBAGAI LAWAN DARI KEBIASAAN LAIN YANG TIDAK MEMBERIKAN AKIBAT HUKUM.

​

​

• SNOUCK HURGRONYE .
• MENGANJURKAN PADA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA MENAKLUKAN ACEH DENGAN KEMAMPUAN MEMANIPULASI.

​

PERTENTANGAN AGAMA DAN ADAT

​

​

KESETIAAN PADA AGAMA KESETIAAN PADA KEPALA ADAT

​

DIWAKILI ULAMA DIWAKILI ULEU BALANG/ HULU

BALANG

TEORI RECEPTIE

​

• SEBENARNYA, YANG BERLAKU DI INDONESIA ADALAH HUKUM ADAT ASLI.
• KEDALAM HUKUM ADAT INI MEMANG TELAH MASUK PENGARUH HUKUM ISLAM.
• PENGARUH HUKUM ISLAM ITU BARU MEMPUNYAI KEKUATAN KALAU DI KEHENDAKI DAN DITERIMA OLEH HUKUM ADAT.
• BARU LAHIRLAH DIA/ KELUAR SEBAGAI HUKUM ADAT BUKAN HUKUM ISLAM.

• PERUBAHAN RR IS
• REGEERING REGLEMENT (RR)

​

• INDISCEHE STAATREGELING ( UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA, JAJAHAN HINDIA BELANDA )

​

• 75 RR 131 IS

1. KEWAJIBAN KODIFIKASI DENGAN ORDONANSI

2. a). UNTUK GOLONGAN EROPA MENGANUT ASAS KONKORDANSI (ASAS KESAMAAN DENGAN NEGERI BELANDA).

b). UNTUK GOLONGAN PENDUDUK ASLI DI PERHATIKAN PERATURAN YANG BERKENAAN DENGAN AGAMA (HUKUM ISLAM) DAN KEBIASAAN MEREKA (HUKUM ADAT).

• 78 RR 134 IS. 1925

“ DALAM HAL TERJADI PERKARA PERDATA, ANTARA SESAMA ORANG INDONESIA ATAU ORANG-ORANG LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN MEREKA MAKA MEREKA TUNDUK PADA PUTUSAN HAKIM AGAMA ATAU KEPALA MASYARAKAT MEREKA.”

​

PERUBAHAN

• PASAL 134 IS 1925

​

• PASAL 134 IS 1929

“DALAM HAL TERJADI PERKARA PERDATA ANTARA SESAMA ORANG ISLAM AKAN DISELESAIKAN OLEH HAKIM AGAMA ISLAM, APABILA HUKUM ADAT MEREKA MENGHENDAKINYA DAN SEJAUH TIDAK DI TENTUKAN LAIN SESUAI ORDONANSI”

• HUKUM ISLAM TIDAK BERLAKU JIKA TIDAK DIKEHENDAKI HUKUM ADAT.
• PASAL 134 IS 1929

​

• SEBAGAI DASAR THEORI RECEPTIE

​

​

TEORI RECEPTIO A CONTRARIO

​

• HUKUM ISLAM BISA BERLAKU TANPA PERANTARA HUKUM ADAT.
• HUKUM ADAT BERLAKU BAGI ORANG ISLAM JIKA HUKUM ADAT ITU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ISLAM.
• CONTOH :
• ACEH : MASYARAKATNYA MENGHENDAKI AGAR SOAL - SOAL PERKAWINAN, WARISAN DIATUR BERDASARKAN HUKUM ISLAM KETENTUAN ADAT BOLEH ASAL TIDAK BERTENTANGAN, DENGAN ADANYA UUD NEGARA RI MENGGANTIKAN UUD NEGARA JAJAHAN HINDIA BELANDA.

​

• PASAL 29 UUD 1945 (1 & 2)
• ( NEG BERDASARKAN KETUHANAN YME & NEG MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP PENDUDUK U MEMELUK AGAMA MASING MASING DAN U BERIBADAT MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA ITU

​

PASAL 29 TELAH MENGALAHKAN PASAL 134 AYAT 2 IS 1929

​

• DIPERTEGAS
• UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PASAL 2 AYAT 1) : PERKAWINAN ADALAH SAH, APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING MASING AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU .
• UU NO 7 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
• INSTRUKSI PERESIDEN NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.

KELUARGA MENURUT BW DITENTUKAN

1. BERDASARKAN HUBUNGAN DARAH (AYAH / IBU DENGAN ANAK).
2. . ADANYA SUATU PERKAWINAN (HUBUNGAN SUAMI ISTRI).

​

• ADAT ?

KELUARGA HANYA DI DASARKAN PADA HUBUNGAN DARAH BUKAN HUBUNGAN PERKAWINAN.

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG SEBAGAI SUATU KESATUAN

1. ASAS KETURUNAN / FAKTOR HUBUNGAN DARAH ( GENEALOGIS)

​

• ASAS KEDAERAHAN / FAKTOR TEMPAT TINGGAL ( TERIORIAL)

​

3 CARA MENENTUKAN HUBUNGAN – HUBUNGAN KELUARGA

• HUBUNGAN KELUARGA HANYA MELALUI GARIS PEREMPUAN YANG DISEBUT MATRILINIAL

​

• HUBUNGAN KELUARGA HANYA MELALUI GARIS LAKI-LAKI DISEBUT PATRILINEAL

​

• HUBUNGAN KELUAGA DITENTUKAN OLEH GARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DISEBUT BILATERAL

BENTUK MASYARAKAT

• SISTEM KEKELUARGAAN
• yang murni

1. UNILATERAL PATRILINEAL Beralih alih

MATRILINEAL

​

2. BILATERAL

​

​

​

• MASYARAKAT UNILATERAL

MASYARAKAT YANG MENARIK GARIS KETURUNAN SECARA SEPIHAK

CONTOH : MATRILINEAL

PATRILINEAR

​

• MASYARAKAT BILATERAL

MASYARAKAT DIMANA ANGGOTANYA MENARIK GARIS KETURUNAN MELALUI KEDUA BELAH PIHAK.

TERITORIAL GENEALOGIS

• SUATU MASYARAKAT HUKUM YANG KETERIKATANNYA, BAIK KARENA HUBUNGAN DARAH MAUPUN KARENA WILAYAH

​

​

BENTUK BENTUKNYA

• TUNGGAL

SUATU MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATASAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BAWAHAN.

​

• BERTINGKAT

SUATU MASYARAKAT HUKUM ADAT DIMANA DI DALAMNYA TERDAPAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATASAN DAN BEBERAPA MASYARAKAT HUKUM ADAT BAWAHAN YANG TUNDUK PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATASAN TERSEBUT

​

• BERANGKAI

TERDIRI GABUNGAN DARI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG SETARAF/ SAMA/ SAMA- SAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT BAWAHAN ATAU SAMA SAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATASAN ATAU GABUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TUNGGAL

​

​

• TAPANULI

KURIA

​

​

​

​

​

​

​

​

• DIPIMPIN KEPALA MARGA
• DIPIMPIN UNTUK ANGGOTA DARI SESEORANG/ YANG DITENTUKAN/ BIJAKSANA
• KEMUDIAN DARI KEPALA MARGA DI PILIH KEPALA KURIA

​

​

​

​

​

HUTA HUTA

​

​

HUTA HUTA KEPALA MARGA

• MINANGKABAU KEPALA NAGARI/ PUCUK NAGARI

​

• NAGARI DIKEPALAI BUJU NAGARI DIPILIH DARI SALAH SATU KEPALA SUKU

​

​

​

​

​

• KEPALA SUKU LAKI-LAKI (DISEBUT MAMAK KEPALA WARIS)
• JAWA
• MEREKA DATANG DARI BERBAGAI TEMPAT MEMBENTUK M HA

SUKU SUKU

​

​

SUKU SUKU

​

​

SATU CLAN/ SATU SUKU

TUNGGAL/ DESA DIPIMPIN KEPALA DESA

MASYARAKAT HUKUM ADAT

BENTUKNYA

TUNGGAL

BERTINGKAT

BERANGKAI

DASAR / SUSUNANNYA

GENEALOGIS

TERITORIAL

GENEALOGIS

TERITORIAL

TIGA MACAM BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

• LINGKUNGAN HIDUP :

​

• TUNGGAL
• BAIK KELUAR DAN KEDALAM MENAMAKAN DIRINYA SENDIRI

​

• CONTOH : ORANG JAWA---- MASY TUNGGAL-----DESA DESA DI JAWA

TIGA MACAM BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

• BERTINGKAT
• TINGKAT BAWAH BERSATU KARENA BERSAUDARA ( ADA HUBUNGAN DARAH )

​

• SUMATERA UTARA ;
• MERASA BERSAUDARA, DIMANA GARIS PENGHUBUNG DARI LAKI LAKI TERUS KEATAS
• MINANGKABAU:
• MERASA BERSAUDARA ,DIMANA GARIS PENGHUBUNG DARI PIHAK PEREMPUAN, TERUS KEATAS SAMPAI NENEK MOYANG

​

TIGA MACAM BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

• MASYARAKAT HUKUM ADAT BERANGKAI
• GABUNGAN DARI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TINGKATANNYA SAMA,
• SAMA SAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT BAWAHAN
• ATAU SAMA SAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATASAN
• , ATAU GABUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TUNGGAL.

​

• * MEREKA BERGABUNG U KEPENTINGAN TERTENTU

• MINANGKABAU

KESATUAN PENGUASA ( 3 TUNGKU SEJARANGAN)

​

1. KEPALA PEMERINTAHAN (CERDIK PANDAI)
2. MENYELESAIKAN MASALAH- MASALAH AGAMA (ALIM ULAMA)
3. MENYELESAIKAN MASALAH ADAT (PENGHULU ANDIKO)

- PERKAWINAN

- MASALAH TANAH

- HUBUNGAN HUKUM ANTAR WARGA

- DLL.

4. KEBERSAMAAN

- SEBAGAI PRIBADI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN TERIKAT ERAT DENGAN MASYARAKAT

- HAL INI BERARTI

HAK DAN KEWAJIBAN PRIBADI SELALU DISERASIKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

- LAHIR DARI

POLA BERPIKIR MASYARAKAT TENTANG INDIVIDU DAN MASYARAKAT

​

• POLA PIKIR MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. * KEBERSAMAAN / KOMUNALISTIK (KOMUNAL)

LAHIR DARI POLA HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT

MENURUT SUPOMO

CARANYA DENGAN CARA

KARENA ITU

KEWAJIBAN INDIVIDU ADALAH MENGABDI KEPADA MASYARAKAT.

MENJALANKAN SEBAGIAN TUGAS MASYARAKAT

SETIAP (HAK KEWAJIBAN INDIVIDU SELALU TERIKAT DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKATNYA

POLA HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT

​

​

• MEMBENTUK

​

​

​

• TUJUAN

​

​

• CARA

INDIVIDU

MASYARAKAT

MEMENUHI KEBUTUHAN SECARA TERATUR

MENYERAHKAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA MASYARAKAT

PROF. SUPOMO

• TUGAS INDIVIDU ADALAH MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS MASYARAKAT.
• TUGAS MASYARAKAT UNTUK MELENGKAPI KEPENTINGAN INDIVIDU

MISAL : HUKUM PERKAWINAN

PERKAWINAN HAK SETIAP ORANG

ADAT BATAK MENIKAHI SATU MARGA TIDAK BOLEH

HAK INDIVIDU UNTUK MENIKAH . ORANG BATAK DALAM KOMUNITAS

MENJAGA KEMURNIAN CLAN/KLAN

• INDIVIDU MENJALANKAN TUGAS MASYARAKAT

MENJAGA KEMURNIAN CLAN/ KLAN DENGAN PERNIKAHAN BEDA CLAN/ KLAN

SIFAT / CORAK/POLA PIKIR MASYARAKAT HUKUM ADAT

• MAGIS RELIGIUS

​

• KONKRIT/TUNAI / KONTAN

​

• VISUAL

​

• KEBERSAMAAN

SIFAT HUKUM ADAT / CIRI/ CORAK/ POLA BERPIKIR MASYARAKAT

• PERBEDAAN
• GOTONG ROYONG
• DILAKUKAN BERSAMA – SAMA
• TIDAK ADA PAMRIH BIASANYA PEKERJAAN TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA
• ISTILAH JAWA (GUGUR GUNUNG
• SEKARANG (KERJA BAKTI

​

• TOLONG MENOLONG
• SESEORANG MENOLONG ORANG LAIN/ PIHAK LAIN/ SUKARELAWAN ORANG- ORANG.
• ADANYA RASA PAMRIH HARAPAN UNTUK SESUATU / UNTUK MENDAPATKAN SUATU TINDAKAN

PERBEDAAN SISTEM HUKUM BARAT DAN ADAT

• SISTEM HUKUM BARAT
• MENGENAL PEMBAGIAN ZAKELIJKE RECHTEN DAN PERSOONLIJKE RECHTEN
• MENGENAL PEMBIDANGAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT
• MENGGOLONGKAN PELANGGARAN HUKUM YAITU PELANGGARAN HUKUM PIDANA DAN PELANGGARAN HUKUM PERDATA.
• SANKSI DALAM HUKUM BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PEMAKSA.

SIFAT DAN CIRI HUKUM ADAT

​

​

​

​

​

TIDAK TERTULIS

DINAMIS / TIDAK STATIS