2 of 32

SUBJEK HUKUM

Terdiri dari :

Orang (pribadi kodrati); dan
badan hukum (pribadi hukum)

Persoon atau subjek hukum meliputi orang dalam arti makhluk hidup kodrati dan badan hukum.

3 of 32

HUKUM ORANG (HUKUM PRIBADI)

Dalam arti luas yaitu normal hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai hukum perorangan/ hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.

Dalam arti sempit memuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang orang/persoon yaitu manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

4 of 32

MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM KODRATI

Merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum khususnya hukum perdata.

Subjek hukum manusia lahir pada saat dinyatakan hidup.

Pengecualiannya ada pada ketentuan pasal 2 KUHPerdata.

Lihat ketentuan pasal 836 dan pasal 1679 KUHPerdata !

5 of 32

Manusia Sebagai Subjek Hukum karena unsur Kodrati sementara badan hukum sebagai subjek hukum bukanlah karena unsur kodrati tetapi karena hukum. Jadi, merupakan subjek hukum dalam arti yuridis. Yakni subjek hukum karena pemberian hukum.

6 of 32

BADAN HUKUM (RECHT PERSOON)

Badan hukum adalah konstruksi abstrak yang diciptakan oleh hukum sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat bertindak sendiri sesuai hukum dalam arti mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

7 of 32

PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Adalah mereka yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dalam lalu lintas hukum.

Macam subjek hukum terdiri dari :

Manusia (natuurljke persoon)
Badan hukum (recht persoon)

8 of 32

Dalam kehidupan modern dibutuhkan adanya suatu gabungan usaha yang tujuannya untuk mengejar keuntungan. Dalam hal ini dibutuhkan adanya konstruksi hukum yang mempunyai tanggung jawab terbatas.

Contoh badan hukum :

PT (Perseroan Terbatas)
Yayasan koperasi
Dll.

9 of 32

TEORI-TEORI MENGENAI BADAN HUKUM

Teori Fictie menurut teori ini subjek hukum hanyalah manusia tetapi karena kebutuhan praktek hukum membuat fictie bahwa badan hukum dianggap sebgai subjek hukum layaknya manusia. Jadi hakekatnya badan hukum kedudukannya sebagai subjek hukum adalah merupakan ciptaan hukum. Teori ini dikemukakan oleh F.C. von Savigny.
Teori Organ, menurut teori ini badan hukum dianggap sebagai persoon atau pribadi alamiah yang mempunyai organ-organnya. Jadi, badan hukum dibandingkan dengan manusia kodrati yang mempunyai anggota badan dapat berpikir dan berbuat melalui organ-organnya. Organ-organ badan hukum adalah direksi komisaris, dan rapat umum pemegang saham.
Teori kekayaan dengan satu tujuan, badan hukum menurut teori ini adalah harta kekayaan yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu seperti misalnya yayasan yang dididrikan dengan sejumlah kekayaan tertentu untuk suatu tujuan tertentu. Teori ini dikemukakan oleh Brinz.

10 of 32

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN BADAN HUKUM

Syarat Formal : Harus didirikan dengan akta notaris
Syarat materiil menurut Prof Meyers ialah :

1. Mempunyai kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi anggota atau para pendirinya. Harta kekayaan tersebut diperoleh dari pemasukan para anggotanya dan penyetran dari para pendir yang tujuannya untuk mendirikan badan hukum tersebut.

11 of 32

LANJUTAN….

2. Badan hukum mempunyai tujuan tertentu

yaitu untuk memperoleh keuntungan atau mempunyai tujuan komersial misalnya PT. sementara badan hukum yang memiliki tujuan ideal adalah yayasan.

3. Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri

Badan hukum mempunyai hak subjektif tertentu yaitu kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga dapat menuntut dan mempertahankannya terhadap pihak ketiga. Kepentingan tersebut untuk jangka waktu yang panjang.

4. Badan hukum mempunyai organisasi yang teratur

Organisasi teratur badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai subjek hukum yang teratur. Badan hukum sebgai subjek hukum bentukan manusia mempunyai alat perlengkapan yang tugas dan fungsinya ditetapkan dalam anggaran dasar

12 of 32

BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM

Badan hukum Publik yaitu badan hukum yang susunan dan pembentukannya didasarkan hukum publik bagi Negara, propinsi, wilayah, dll.
Badan hukum Privat, badan hukum yang susunan dan pembentukannya berdasarkan hukum privat.

SURINI AHLAN SJARIF

13 of 32

KEWENANGAN & KECAKAPAN BERTINDAK

Kedewasaan

KUHPerdata 🡪 21 th atau telah menikah

UU No. 1/1974

Ps. 47

Ps. 50

Apakah hal ini dapat ditafsirkan sudah dewasa.

Usia menikah

UU No. 1/1974 Ps. 7(1)

laki-laki 19 th
perempuan 16 th

Anak yang sudah berumur 18 th atau lebih dan sudah tdk berada di bawah kekuasaan orang tua

Prof. Wahyono

Dewasa 🡪 21 th atau sudah pernah kawin

Alasan :

UU No. 1/1974 tdk mengatur masalah kedewasaan dan tdk menyebutkan batas usia dewasa adalah 18 th.
Usia min menikah adalah 19 th dan 16 th

Ps. 1330

yg tdk cakap :

Belum dewasa
Wanita bersuami

Dg adanya ps 31 (2) UU No. 1/1974 🡪 dianggap cakap

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

14 of 32

Pendewasaan (Handlichting)

Dalam lalu lintas hukum kadang-kadang diperlukan upaya hukum agar anak di bawah umur dapat memperoleh kedudukan yang sama dengan orang dewasa. BW mengatur handlichting dalam pasal 419 s/d 432.

15 of 32

Ada dua macam pendewasaan(handlichting):

Handlichting sempurna, yaitu anak di bawah umur disamakan kedudukannya dengan orang dewasa.Kedudukan ini diperoleh dengan cara venia aetatis atau surat pernyataan sudah cukup umur.

Surat pernyataan tersebut diperoleh dari Presiden setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung (pasal 420 BW).

Permintaan surat tersebut hanya dapat diminta oleh anak yang sudah berumur 20 tahun(ps.421 BW), anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama dalam segala hal seperti orang dewasa.

16 of 32

Ab) Handlichting terbatas, yaitu anak di bawah umur yang dalam hal-hal tertentu atau perbuatan tertentu saja disamakan dengan orang dewasa, sedang dia tetap di bawah umur.

Hak-hak dari anak di bawah umur itu dicantumkan dalam surat pernyataan yang diberikan oleh pengadilan negeri.

Permintaan handlichting ini hanya dapat diminta oleh seorang anak di bawah umur 18 tahun dan jika orang tuanya tidak keberatan (ps.426 BW) Handlichting ini berbeda dengan handlichting sempurna yang tidak dapat dicabut, sedang handlichting terbatas ini dapat dicabut kembali, jika haknya disalah gunakan.(ps.431).

17 of 32

Kecakapan Bertindak dalam hukum

Kecakapan menurut kenyataan dan UU
Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan bertindak,

18 of 32

Kecakapan bertindak menurut kenyataan, yaitu cakap melakukan perbuatan hukum karena memang mempunyai kemampuan melakukan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Contoh : Orang dewasa yang sudah berumur

21 tahuan dan sehat, dan sudah pernah nikah.

19 of 32

2. Kecakapan bertindak menurut UU yaitu cakap/dapat melakukan perbuatan hukum karena ditentukan oleh undang-undang.

Contoh:

Orang belum dewasa tetapi karena untuk melakukan perbuatan tertentu dapat

dinyatakan dewasa (cakap).

20 of 32

Faktor- faktor yang mempengaruhi kecakapan bertindak.

Faktor-faktor tersebut bersifat membatasi kewenangan bertindak:

Nasionalitas
Jenis kelamin
Keturunan
Usia
Domisili
Kelakuan yang tidak hormat
Orang yang mempunyai kedudukan tertentu
Keadaan Tak hadir (Afweizigheid)
Pendewasaan (Handlichting)

21 of 32

a. Nasionalitas;

Kebangsaan mempengaruhi kewenangan berhak seseorang terlihat dalam hukum positif, dengan vervremdings verbod-orang asing tidak boleh membeli tanah. Karena orang asing berbeda kedudukannya dengan warganegara sendiri.

Di dalam acara pengadilan dikatakan bahwa si tergugat dapat meminta kepada penggugat apabila penggugat tersebut orang asing,untuk membayar biaya jaminan bagi pengacara. Sedang untuk W.N.A tidak diberi kesempatan untuk tidak membayar biaya acara

22 of 32

b. Jenis kelamin

Jenis kelamin tidak menimbulkan perbedaan

kewenangan berhak tetapi hanya

menimbulkan perbedaan:

wanita yang kawin yang diangkat menjadi wali tidak wajib menerima angkatan itu
menentukan saat kapan seseorang itu boleh kawin,untuk wanita umur 15 sedang pria 18 tahun
UU No.1 Th 1974, umur wanita boleh menikah 16 tahun sedang umur seorang laki-laki 18 th.

23 of 32

larangan yang hanya berlaku bagi wanita yaitu larangan untuk melangsungkan perkawinan baru/ yang kedua yaitu dalam jangka waktu 300 hari setelah putusnya perkawinan.Ini berdasar perbedaan kodrat.
Batas umur melakukan perkawinan” Perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”
jangka waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinan dan kemudian hendak melakukan perkawinan lagi, sedang untuk pria tidak menganal waktu tunggu.

24 of 32

KEDUDUKAN ISTRI

Ps. 1330 KUHPerdata 🡪 tidak cakap

UU No. 1/1974 Ps. 31 : Sudah berubah

Keseimbangan kedudukan laki-laki dan perempuan serta masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hk.
Kecuali:

Perbuatan hk yg berkaitan dg penggunaan dan pengalihannya harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

25 of 32

PENGAMPUAN/CURATELE

Pengertian : “orang dewasa yg tidak cakap melakukan perbuatan hk”

Ps. 433 KUHPerdata

Orang yg sakit ingatan
Pemboros

Masih dpt membuat testament melalui perkawinan dan pembuat janji kawin

Lemah ingatan

Intelegensi lemah/idiot/pikun

Mereka yg tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya, karena kelakuan buruk; mengganggu keamanan.

26 of 32

PENGAMPUAN/CURATELE

Ps. 434

Yg berhak meminta pengampuan

Suami/istri dan keluarga sedarah

Untuk alasan boros = keluarga dekat

Untuk alasan tidak dapat mengurus kepentingan sendiri : pengampuan bagi diri sendiri.

Ps. 435

Bila membahayakan, pihak kejaksaan wajib utk menuntut, jika pihak keluarga tidak mengajukan.

Pengajuan permohonan pengampuan kepada pengadilan negeri yg berwenang, disertai alasan-alasan, bukti-bukti dan sanksi-sanksi.

27 of 32

DOMISILI

Pada hakekatnya setiap subjek hukum harus mempunyai tempat tinggal yang merupakan tempat unutk pelaksanaan hak dan kewajiban sebgai subjek hukum misalnya :

a. pasal 1393 KUHPerdata tentang pembayaran harus dilakukan di tempat kreditur.

b. Penolakan warisan diajukan di kantor pengadilan dimana warisan terbuka pasal 1057 KUHPerdata.

c. Gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat, pasal 118 RIB.

SURINI AHLAN SJARIF

28 of 32

KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM

Pendapat umum menyatakan bahwa untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban keperdataan disebut dengan kewenangan bertindak (bevoegdheid) yang ada sejak dilahirkan dan berakhir pada saat kematian. Seseorang dalam hukum perdata mempunyai kedudukan yang sama namun kecakapan untuk berbuat tergantung pada undang-undang yang mengaturnya.

SURINI AHLAN SJARIF

29 of 32

Bevoegd (kecakapan) merupakan kewenangan seseorang. Bekwamheid merupakan kecakapan bertindak.
Handelings Onbekwaam yang merupakan ketidakcakapan dapat berupa ketidak cakapan yang bersifat umum yaitu berlaku bagi seorang yang belum cukup umur. Belum dapat melakukan perbuatan hukum. Ketidakcakapan yang bersifat khusus hanya berlaku pada peristiwa hukum tertentu saja. Misalnya seorang yang berusia 21 tahun akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan yang berkaitan dengan izin kawin dan larangan perkawinan

30 of 32

HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI KECAKAPAN SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

a. Usia, untuk melakukan perbuatan hukum secara umum harus sudah berusia 21 tahun (330 KUHPerdata). Untuk membuat suatu wasiat pasal 897 KUHPerdata.

b. Kelamin, juga mempengaruhi untuk bertindak lalu lintas hukum yaitu adanya perbedaan usia pada seorang laki-laki dan perempuan ketika hendak melakukan perkawinan (pasal 29 KUHPerdata) pasal 7 UU no. 1 tahun 1974.

31 of 32

Dalam KUHPerdata, dengan dilangsungkan perkawinan maka akibat hukumnya istri menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan maju di depan pengadilan (Lihat ketentuan pasal 108 dan 110 KUHPerdata !)

c. Kewarganegaraan

kewarganegaraan juga dapat mempengaruhi kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum misalnya untuk mendapatkan hak milik atas tanah hanyalah dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia.

32 of 32

YANG DINYATAKAN TIDAK CAKAP UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM �(HANDELINGS ONBEKWAAMHEID)

Anak dibawah umur
Wanita bersuami
Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 1330 KUHPerdata)

SURINI AHLAN SJARIF