1 of 52

IMPOR MUDAH UNTUNG MAKSIMAL

Pontianak, Kalimantan Barat 2025

Seminar Bisnis

2 of 52

Kurniawan, SE, MM

PENDIRI DAN DIREKTUR

CBM GROUP

DOSEN / INSTRUKTUR

PKN STAN Prodip Kepabeanan dan Cukai
Universitas swasta di Jakarta
Badan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia - Kemendag

KUASA HUKUM

Badan Pengadilan Pajak

PENULIS DAN NARASUMBER

Buku, Jurnal, Kajian, Seminar, In-house Training, Workshop

3 of 52

KNOWLEDGE ACADEMY FOR CUSTOMS, WCO-BELGIA

EDUCATIONAL HISTORY

1997:

DIPLOMA III

STAN Prodi Kepabeanan dan Cukai

2012:

SARJANA EKONOMI

Universitas Islam Djakarta

2019:

MAGISTER MANAJEMEN

Universitas Negeri Jakarta

APEC ON TASKS AND RESPONSIBILITIES OF FORWARDERS, AGENCIES AND SHIPPING LINES, TROFAS-BELGIA

AHLI KEPABEANAN, KEMENKEU-INDONESIA

4 of 52

Kursus Spesialis Pabean Bersertifikat
Kursus Persiapan Ujian Sertifikat Ahli Kepabeanan
Seminar Bulanan
In-house Training

Perizinan Impor Ekspor
Pembebasan Bea Masuk dan Pajak
Pre dan Pendampingan Audit Kepabeanan dan Pajak
Penentuan Klasifikasi Barang

Customs Broker
Forwarder
Trucking
Warehouse

5 of 52

@institutecbm dipercaya dan ditunjuk menjadi satu-satu nya anggota asosiated bussiness #ifcba di Indonesia. International Federation of Customs Broker Association adalah salah satu asosiasi customs broker bergengsi dunia yang diakui oleh @wco_omd #worldcustomsorganization.

6 of 52

Tatalaksana

Kepabeanan

7 of 52

Pelabuhan

Muat

Pelabuhan

Bongkar

Korespondensi/

Negoisasi

Sales Contract

Eksportir

Importir

CUSTOMS AUTHORITY

Pengepakan

Issuing Bank

Advising Bank

Buka L/C

1

2

6

3

4

5

8

Document

B/L, Invoice, P/L

L/C

9

L/C

Document

11

Payment

12

Payment

Pengiriman Barang

Asuransi

Payment

7

B/L atau AWB

10

Document

13

Izin Ekspor

Izin Impor

14

Customs

Clearence

8 of 52

Incoterm 2020

INCOTERM adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman

Pada incoterm CIF, titik perpindahan tanggung jawab dari penjual dengan pembeli pada saat penyerahan barang dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar oleh penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan begitu penjual wajib untuk mengurus formalitas ekspor. Dengan persyaratan CIF, penjual memiliki kewajiban untuk menutup kontrak asuransi dan melakukan pembayaran premi asuransi.

9 of 52

KEPABEANAN

Pengawasan Atas Lalu Lintas Barang Dan Pemungutan Bea Masuk Atau Bea Keluar

Pemasukan barang ke dalam daerah pabean

NKRI + (Daerah Tertentu di ZEE & LK)

Pengeluaran barang dari daerah pabean

Daerah

Pabean

Ekspor

Impor

10 of 52

Daerah Pabean

wilayah NKRI, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen

Kegiatan tertentu disini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean

11 of 52

kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC

Kawasan Pabean

12 of 52

Kawasan Pabean

Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor WAJIB dilakukan di Kawasan Pabean
Penimbunan dan Pemuatan Barang Ekspor WAJIB dilakukan di Kawasan Pabean
Pembongkaran, Pemuatan dan Penimbunan Barang Impor dan Eskpor diluar Kawasan Pabean WAJIB izin Kepala Kantor Pengawasan

13 of 52

Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di dalam kawasan pabean

untuk penimbunan sementara menunggu proses pengeluaran (barang impor) atau pemuatan barang (barang ekspor)

Tempat Penimbunan Sementara

14 of 52

Jenis Tempat Penimbunan Sementara

Lapangan

Bangunan

Tempat Lain

15 of 52

Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean

TPP di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan

tidak dikuasai (lebih dari 30 hari di TPS, TPB yg dicabut izinnya, barang pos yang tertolak)

Tempat Penimbunan Pabean #1

16 of 52

TPP di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan

dikuasai negara (lartas tidak diberitahukan, barang/sarkut yg ditegah, brg / sarkut yg ditinggal pemilik tak dikenal)
menjadi milik negara (BTD larangan, BTD pembatasan > 60 hari, brg/sarkut ditegah dari tindak pidana, brg/sarkut yg ditinggal > 30 hari, BTD busuk/merusak/bahaya dll, brg/sarkut disita berdasarkan putusan pengadilan)

Tempat Penimbunan Pabean #2

17 of 52

Terminologi Kepabeanan

18 of 52

Penimbunan Barang Impor

Penimbunan di TPS/Tempat Lain

Paling lama 30 hari

Penimbunan di TPP

Masuk daftar Barang Tidak Dikuasai
Paling lama 60 hari

Penimbunan di TPP

Masuk daftar Barang Milik Negara

19 of 52

20 of 52

TATALAKSANA KEPABEANAN

DI BIDANG IMPOR

21 of 52

PIB dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean

Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill,
dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.)
dokumen pemesanan pita cukai (untuk BKC)

Pengurusan PIB

22 of 52

Penjaluran Pelayanan Impor

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Pemeriksaan pabean tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan operator ekonomi (pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global).

Untuk operator ekonomi yang telah ditetapkan menjadi importir Mitra Utama Kepabeanan dan AEO (Authorhized Economic Operator) tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap proses importasinya. Kegiatan pengawasan terhadap mereka dilakukan dengan audit kepabeanan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pengeluaran barang yang diimpor oleh AEO atau Mitra Utama Kepabeanan yang ditetapkan Jalur Merah, barang dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF). SPPF merupakan persetujuan pengeluaran barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir dan sekaligus sebagai persetujuan penimbunan barang Impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.

23 of 52

ALUR PROSES IMPOR DENGAN PDE KEPABEANAN

Importir atau PPJK mengisi dan membuat PIB dalam bentuk data elektronik dan menyampaikan data PIB ke Kantor Pabean secara elektronik.
Apabila PIB menunjukkan barang impor yang dicantumkan wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, maka SKP menerbitkan penolakan dengan tembusan kepada unit pengawasan.
Dalam hal penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan tidak dapat dilakukan oleh SKP sehingga perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan oleh Pejabat.
Dalam hal berdasarkan PIB menunjukkan barang impor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, Pejabat menerbitkan NPBL dengan tembusan kepada unit pengawasan.
Importir menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean
Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP
SKP menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran importir dan PPJK, SKP melakukan penelitian data PIB meliputi:

nomor dan tanggal BC 1.1 Inward atau pos BC 1.2 Inward, nomor pos dan sub pos BC 1.1, dan kode gudang TPS;
kelengkapan pengisian data PIB selain huruf a;
nomor dan tanggal dokumen pengangkutan (B/L, AWB, house B/L, house AWB, dll) tidak berulang;
kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;
pos tarif tercantum dalam BTKI;
Nomor Pokok PPJK (NP PPJK) dan jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK, dalam hal pengurusan PIB dikuasakan kepada PPJK; dan
Kesesuaian data PIB dengan data BC 1.1 Inward atau BC 1.2 Inward dan kode gudang TPS.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan importir atau PPJK diblokir, SKP menerbitkan respons penolakan.
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a sampai dengan huruf g telah sesuai, SKP memberikan tanggal pengajuan dan menerbitkan kode billing pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau permintaan penyerahan jaminan.
Importir melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai kode billing pembayaran.
Apabila sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal pengajuan PIB importir belum melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal PIB mewajibkan pembayaran atau pembayaran dan penyerahan jaminan maka SKP menerbitkan respons penolakan; atau
Apabila sampai dengan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal aju importir belum menyerahkan jaminan atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal PIB hanya mewajibkan penyerahan jaminan, maka SKP menerbitkan respons penolakan.
Sistem Billing MPN G2 mencetak/memberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang ditera NTB (Nomor Transaksi Bank)/NTP (Nomor Transaksi Pos) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dalam bentuk struk dan/atau Dokumen Elektronik;
Terhadap PIB prenotifikasi, Importir menyampaikan data nomor dan tanggal BC 1.1 atau BC 1.2 Inward, pos dan/atau sub pos BC 1.1. Terhadap PIB yang diajukan oleh AEO atau Mitra Kepabeanan, kewajiban tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengeluaran barang.
SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB dan menetapkan jalur pengeluaran barang impor.
Pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Hijau: SKP mengirim respons SPPB kepada Importir, dan Importir atau PPJK menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap data PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean paling lama 30 hari sejak tanggal SPPB.
Pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Merah:

SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) kepada Importir atau PPJK dan Pengusaha TPS untuk penyiapan barang.
Importir menerima respons SPJM dan menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang kepada Pejabat pelayanan pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari atau hari kerja berikutnya setelah tanggal SPJM.
Apabila Importir tidak menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan memberitahukan kesiapan barang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b, Pejabat yang menangani pelayanan pabean menyampaikan pemberitahuan kepada pengusaha TPS untuk menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan fisik.

Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik). Pejabat pemeriksa fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.
Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian PIB, dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAP Fisik. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium.
Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan mengirimkan respons SPTNP serta kode billing kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan, untuk BM dan PDRI yang wajib dibayar; dan/atau Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) dalam hal PIB hanya mewajibkan penyerahan jaminan dan mengirimkan respons SPPJ kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani jaminan, untuk BM dan PDRI yang mendapatkan penundaan.
Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP beserta kode billing dan/atau menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal pengeluaran barang impor untuk dipakai mendapatkan penundaan pembayaran bea masuk; atau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan.
SKP menerbitkan SPPB.

24 of 52

Waktu Penyampaian PIB

Hari Berikutnya

Kantor Pabean 24/7

Hari Kerja Berikutnya

Kantor Pabean Non 24/7

PIB Berkala

Akhir Bulan Berikutnya

Untuk PIB disampaikan melalui PDE Kepabeanan, bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik dengan Media Penyimpan Data Elektronik, penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean diserahkan paling lambat pukul 12.00 pada:

hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang telah memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
hari kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean yang belum memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,

terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atau tanggal Pejabat menyampaikan permintaan dokumen tambahan untuk Surat Pemberitahuan Jalur (SPJK). Apabila tidak dipenuhi, maka pemberitahuan PIB berikutnya oleh Importir dan/atau kuasanya (PPJK) tidak dilayani sampai dokumen Pelengkap Pabean disampaikan

25 of 52

Tingkat Pemeriksaan Fisik

Tingkat Pemeriksaan	Kategori Kemasan	Jumlah Kemasan	Diperiksa
10% (sepuluh persen)	Peti Kemas	≤ 5 Peti Kemas	10% dari Jumlah Kemasan, Min 2 Kemasan
	Peti Kemas	> 5 Peti Kemas	10% dari Jumlah Peti Kemas, Min 1 Peti Kemas
	Kemasan	Sesuai Jumlah Kemasan	10% dari Jumlah Kemasan, Min 2 Kemasan
30% (tiga puluh persen)	Peti Kemas	≤ 5 Peti Kemas	30% dari Jumlah Kemasan, Min 2 Kemasan
	Peti Kemas	> 5 Peti Kemas	30% dari Jumlah Peti Kemas, Min 1 Peti Kemas
	Kemasan	Sesuai Jumlah Kemasan	30% dari Jumlah Kemasan, Min 2 Kemasan
Mendalam	Pemeriksaan dilaksanakan sampai dipenuhinya tujuan pemeriksaan fisik

Tingkat Pemeriksaan Fisik:

10% (sepuluh persen), untuk barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko rendah dari jumlah kemasan yang diberitahukan, minimal 2 (dua) kemasan untuk jumlah Peti Kemas berjumlah 5 (lima) atau kurang. Apabila jumlah peti kemas lebih dari 5 (lima), 10% (sepuluh persen) tersebut dihitung dari jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah minimal 1 (satu) Peti Kemas.

30% (tiga puluh persen), untuk barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko menengah atau tinggi, dari jumlah kemasan yang diberitahukan untuk jumlah Peti Kemas berjumlah 5 (lima) atau kurang. Apabila jumlah peti kemas lebih dari 5 (lima), 30% (tiga puluh persen) tersebut dihitung dari jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah minimal 1 (satu) Peti Kemas.

Untuk importasi dalam kemasan yang tidak menggunakan Peti Kemas, tingkat pemeriksaan fisik 10% (sepuluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dihitung dari jumlah kemasan.

Apabila Peti Kemas berjumlah 1 (satu) dan hanya terdapat 1 (satu) kemasan, maka pemeriksaan fisik dilakukan terhadap 1 (satu) kemasan tersebut. Penentuan nomor peti kemas yang akan diperiksa ditentukan oleh SKP. Apabila tidak dapat dilakukan oleh SKP, maka penentuan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen. Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang Impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium

26 of 52

Penelitian Nilai Pabean

Meliputi :

mengidentifikasi obyek suatu transaksi jual-beli;
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima;
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
meneliti hasil pemeriksaan fisik, jika ada;
Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean.

27 of 52

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean

SPPB : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SPBL : Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan
SPTNP : Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
SPPJ : Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan

Untuk importir profil risiko rendah, SPTNP dapat diterbitkan bersama SPPB, sepanjang ketentuan Lartas dipenuhi

28 of 52

Kekurangan Bayar

Jika hasil penelitian menemukan kekurangan BM, cukai & PDR akan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)
SPTNP atas jalur merah, SPPB terbit setelah:

Dilunasi kekurangan BM, cukai, PDRI, dan/atau Sanksi Administrasi
Diserahkan jaminan jika diajukan keberatan

Keberatan terhadap penetapan Pejabat diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tgl penetapan.

SPTNP (Notul)

Pembayaran atau Penyerahan Jaminan

Permohonan Keberatan

Keputusan

Pelunasan dan/atau Banding

29 of 52

Incoterm 2020

INCOTERM adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman

Pada incoterm CIF, titik perpindahan tanggung jawab dari penjual dengan pembeli pada saat penyerahan barang dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar oleh penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan begitu penjual wajib untuk mengurus formalitas ekspor. Dengan persyaratan CIF, penjual memiliki kewajiban untuk menutup kontrak asuransi dan melakukan pembayaran premi asuransi.

30 of 52

Rumus Perhitungan

Nilai Pabean	= Harga CIF X NDPBM (kurs pajak)

Bea Masuk / Bea Masuk Tambahan
Advalorum	= Tarif % X Nilai Pabean
Spesifik	= Tarif per Satuan Barang X Jumlah Barang

31 of 52

Rumus Perhitungan

Nilai Impor	= Nilai Pabean + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

Cukai
Advalorum	= Tarif % X Nilai Impor
Spesifik	= Tarif Cukai per Satuan Barang X Jumlah Barang

PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
BKC	= Tarif % X (Nilai Impor + Cukai)
Non BKC	= Tarif % X Nilai Impor

32 of 52

Contoh Perhitungan

PT. ABC di Jakarta mengimpor dari Jepang, 100 sets Air Conditioner, merek: X, dengan harga CIF USD $ 10.000, Pos tarif 8415.10.10 dengan tarif BM 15%, PPN 11%, PPh 2,5%, NDPBM USD 1.- = Rp 9.000/USD

33 of 52

Nilai Pabean	=	CIF X NDPBM
		USD 10.000 x Rp. 9.000/USD
		Rp 90.000.000

Bea Masuk	=	Tarif % X Nilai Pabean
		15% X Rp. 90.000.000
		Rp 13.500.000

Nilai Impor	=	Nilai Pabean + Bea Masuk
		Rp 90.000.000 + Rp 13.500.000
		Rp 103.500.000


PPN	=	Tarif % X Nilai Impor
		11% X Rp 103.500.000
		Rp 11.385.000

PPh	=	Tarif % X Nilai Impor
		2,5% X Rp 103.500.000
		Rp 2.587.500 🡪 Rp 2.588.000

Contoh Perhitungan

34 of 52

LARANGAN & PEMBATASAN

Rikpan Sitompul

Customs Policy Analyst

Disusun dan Disampaikan pada Sertifikasi Ahli Kepabeanan 2025

CBM

INSTITUTE

35 of 52

Konsep Hambatan Perdagangan

Larangan & Pembatasan

36 of 52

36

UU NO 11 TAHUN 2020 jo. UU NO 7 2014

Pasal 38

Pasal 50

Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi

Perizinan Berusaha/persetujuan
standar
pelarangan dan pembatasan

Barang Dilarang

Alasan larangan impor atau ekspor untuk:

melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat
melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup

Pasal 54

Barang Dibatasi

Alasan pembatasan ekspor:

Menjamin kebutuhan dlm negeri
Melindungi kelestarian alam
Meningkatkan nilai tambah bahan mentah
Mengantisipasi kenaikan harga di pasar internasional
Menjaga stabilitas harga komoditas di dalam negeri

Alasan pembatasan impor:

Melindungi industri dalam negeri
Menjaga neraca pembayaran dan/atau perdagangan

Konsep Lartas dalam UU CIPTAKER

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

37 of 52

37

BARANG IMPOR

BEBAS

DIBATASI

DILARANG

MELINDUNGI KEAMANAN & KEPENTINGAN UMUM

MMEA
Bahan Peledak
Mesin multi fungsi warna
dll

MELINDUNGI KESELAMATAN MANUSIA

Limbah non B3
NPP
Senjata Api
Obat dan Kosmetik
Pakaian Bekas dll

MELINDUNGI INDUSTRI DN

TPT
TPT Batik
dll

KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN DIATUR OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Penggolongan

Barang*

Lartas

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

38 of 52

38

Lartas dalam Mainframe UU Kepabeanan

UU Kepabeanan

Pasal 53

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 53

Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PMK-141/PMK.04/2020

TENTANG PENGAWASAN�TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN�DAN/ATAU PEMBATASAN

UU Kepabeanan

Pasal 53

(2)Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

39 of 52

39

(3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat :

dibatalkan ekspornya,

diekspor kembali, atau

dimusnahkan dibawah pengawasan DJBC

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 UU Kepabeanan

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

40 of 52

40

(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 UU Kepabeanan

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

41 of 52

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG TERGABUNG

41

Kementerian Perdagangan;
Karantina Ikan;
Karantina Hewan;
Karantina Tumbuhan;
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
Kementerian Kesehatan;
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
Bank Indonesia (BI)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia;
Kementerian Kehutanan;
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI);
Kementerian Pertanian;
Kementerian Perindustrian;
Kepolisian RI (POLRI);
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK);
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
Kementerian Pertahanan;
MABES TNI;
Kementerian Perhubungan (Kemenhub);
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Ditjend Pajak

42 of 52

42

Cara Cepat Cek Lartas Sebelum Impor/ekspor?

satu

Cek Spesifikasi Barang

dua

Kenali dan Tentukan HS Code

tiga

Search di website INSW

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

43 of 52

43

BARANG YANG DILARANG IMPOR ATAU EKSPOR

CBM

INSTITUTE

44 of 52

Barang Larangan Impor

No.	Uraian
1	Gula dengan ICUMSA tertentu
2	Beras dengan kepecahan tertentu
3	Bahan Perusak Ozon
4	Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian bekas
5	Barang Berbasis system pendingin CFC dan HCFC-22
6	Obat dan Makanan Tertentu
7	Bahan berbahaya dan beracun
8	Limbah Bahan berbahaya dan beracun
9	Perkakas Tangan Bentuk Jadi
10	Alat Kesehatan Mengandung Merkuri

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

45 of 52

Barang Larangan Ekspor

No.	Uraian	Contoh
1	Bidang Kehutanan	Rotan, Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu yang tidak diresapi
2	Bidang Pertanian	Karet alam dalam bentuk lain selain Smoked Sheet dan TSNR (SIR), Tanaman Porang
3	Pupuk Subsidi	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 10 kg
4	Barang Cagar Budaya	Barang antik yang umurnya melebihi seratus tahun.
5	Sisa dan Skrap Logam	Sisa dan skrap dari besi tuang, Sisa dan Skrap Timah, dll
6	Barang Pertambangan	Pasir Silika dan Pasir Alam dalam bentuk Raw; Bentonite, Bijih Timbal, Bijih Seng, dll

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

46 of 52

46

BARANG YANG DIBATASI IMPOR ATAU EKSPOR

CBM

INSTITUTE

47 of 52

47

Dokumen Pembatasan Barang

Impor

Importir Terdaftar /Importir Produsen

Ekspor

Eksportir Produsen

Impor

Persetujuan Impor

Ekspor

Persetujuan Ekspor

Laporan Surveyor

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

48 of 52

www.insw.go.id/intr

Search by:

Name : turf (dari nylon)
HS code : 5703.21.00

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

49 of 52

setelah cek INSW lalu….

ADD A FOOTER

Cek spesifikasi

HS code

Cek INSW

BACA REGULASI LENGKAP

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

50 of 52

CONTOH

Search by:

Name : Mesin Pendingin/ AC
HS code : 8415.10.20

Tampilan INSW

Perhatikan data Regulasi

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

51 of 52

Detail Regulasi

Permendag 40/2022 (larangan impor)

Permendag 25/2022 (pembatasan impor)

Terdapat tanda “ex” yang artinya extracted from HS (tidak semua komoditi dalam HS)

Yang mengandung HFC-22 merupakan barang larangan
Yang tidak mengandung HCFC-22 merupakan barang pembatasan (PI & LS)

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

52 of 52

CONTACT US

MAILING ADDRESS

Ruko Kalimalang Square, KS-2,

Jl. Raya Kalimalang No.6E, Jakarta Timur, 13430

PHONE NUMBER

(021) 22896844 / 0812-9200-348

EMAIL ADDRESS

kurniawan@cbm-group.co.id

This presentation is only used for training purposes carried out by the CBM Consulting, no copying, distribution or other use is permitted without written permission from the CBM Consulting