1 of 14

Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 28 Mei 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

2 of 14

Executive Summary

  1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
  2. Pendapatan dan Hibah
  3. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terkontraksi sebesar -12,48% yoy yang diakibatkan adanya penurunan realisasi di seluruh sektor penerimaan perpajakan, penyebab utama adalah efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
  4. Realisasi Pendapatan mencapai Rp1.783,92 Miliar, diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.194,11 Miliar dan PNBP Rp589,81 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN, PNBP BLU dan Pajak lainnya.
  5. Pendapatan BLU mencapai Rp426,2 Miliar atau naik sebesar 9,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.
  6. Belanja Negara
  7. Realisasi belanja negara sebesar Rp7.706,74 Miliar atau mencapai 33,91% dari pagu (turun 4,81% yoy).
  8. Realisasi belanja K/L sebesar Rp2.390,64 Miliar atau mencapai 27,70% dari pagu, yang didominasi oleh belanja pegawai, namun jika dihitung dari pagu efektif maka persentase realisasi belanja K/L mencapai 32%.
  9. Realisasi belanja TKD sebesar Rp5.316,11 Miliar atau mencapai 37,72% dari pagu.
  10. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.426,39 Miliar.
  11. Realisasi belanja tertinggi pada Kepolisian RI sebesar Rp440,06 Miliar atau 37,31% dari pagu.
  12. KPPN Manado mengelola 77,99% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp1.789,31 Miliar atau 26,58% dari pagu.

2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 14

Executive Summary

  1. Laporan Tematik

Mapping Personil dan Biaya Pengeluaran Satker

  1. Realisasi belanja gaji untuk 5 (lima) K/L s.d. tanggal 28 Mei 2025 telah mencapai 40% dan tertinggi adalah 49% (Kementerian Pertahanan dan Kepolisian)
  2. Kementerian Pertahanan memiliki pagu belanja pegawai tertinggi (875, 21 M) atau lebih tinggi 143 M dibandingkan Kepolisian RI meskipun dengan jumlah total personal yang hampir sama.
  3. Pagu minus belanja pegawai terjadi pada Kementerian Agama yaitu pada 8 (delapan) Satker dengan total minus 2,27M
  4. Pagu minus tersebut terjadi khusus pada akun gaji induk

​

3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 14

Executive Summary

    • Analisis/Isu Strategis
    • Isu strategis pendapatan APBN
  1. Pajak lainnya secara yoy mengalami kenaikan yg sangat signifikan 1046,91%
  2. Efisiensi anggaran masih berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
  3. Penurunan realisasi pajak pada pertengahan Triwulan II disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan perpajakan.
  4. Penurunan bea masuk disebabkan karena tidak adanya importasi berupa bahan kebutuhan pokok (beras) di Sulawesi Utara;
  5. Penerimaan cukai mengalami penurunan karena kenaikan produksi minuman yang mengandung Etil Alkohol golongan B.
    1. Isu strategis belanja APBN
    2. Inpres nomor 1 tahun 2025 masih mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
    3. Penyaluran TKD khususnya Dana Desa tahap 2 masih menunggu pemenuhan dokumen oleh desa terkait pembentukan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)
    4. Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.160,35 Miliar atau 13,44% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1.127,14 Miliar atau 96,56% dari total blokir belanja K/L
    5. Blokir belanja modal terkait kebijakan efisiensi pada Kementerian PU sebesar Rp302,57 Miliar (25,92% dari total blokir) menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja modal.
    6. Isu pada Laporan Tematik:
    7. Pagu minus belanja pegawai yang terjadi pada Kementerian Agama TA 2025 (-2,27M) merupakan indikasi bahwa secara kumulatif akurasi perencanaan anggaran belanja gaji tidak dilaksanakan dengan tepat dan akuntabel.
    8. Pagu minus belanja pegawai Kementerian Agama merupakan kejadian berulang sebab s.d. akhir tahun di tahun anggaran 2024, juga terjadi minus sebesar 15 miliar (yang masih dalam proses penyelesaian s.d. Laporan Keuangan Audited).

4

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 14

Executive Summary

  1. Kesimpulan/Rekomendasi
  2. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024;
  3. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target;
  4. Kemenkeu Satu agar memaksimalkan peran Joint Pokja Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah;
  5. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-100/PB/2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025;
  6. Satker diminta untuk segera menyusun ulang rencana kegiatan sebagai akibat dari pembukaan blokir pagu anggaran;
  7. Koordinasi secara masif dan intensif dengan Eselon I untuk proses buka blokir;
  8. Kanwil DJPb melalui bidang PAPK dan KPPN melalui Seksi Vera melakukan mitigasi setiap bulan dan menyampaikan indikasi pagu minus kepada satker.
  9. Dalam hal terjadi pagu minus, satker diminta untuk segera melakukan revisi untuk penyelesaian pagu minus.
  10. Pengawasan khusus kepada satker-satker pada Kementerian Agama terkait pagu belanja pegawai.

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 14

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 28 Mei 2025

Isu Pendapatan APBN

Kinerja Pendapatan APBN

  • Realisasi pendapatan mencapai Rp1.783,92 Miliar, turun 12,48% yoy pada periode yang sama
  • Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp902,42 Miliar
  • Realisasi PNBP mencapai Rp589,81 Miliar yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp426,2 Miliar

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 28 Mei 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

  • Pajak lainnya secara yoy mengalami kenaikan yg sangat signifikan 1046,91%
  • Efisiensi anggaran masih berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
  • Penurunan realisasi pajak pada pertengahan Triwulan II disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan perpajakan.

dalam miliar Rp

6

Uraian

TA 2024

TA 2025

 

(Miliar Rp)

Target*

Realisasi**

Target*

Realisasi**

Growth (yoy)

Pendapatan dan Hibah

5.780,23

2.038,32

5.160,99

1.783,92

-12,48%

I. Penerimaan Dalam Negeri

5.780,23

2.038,32

5.160,99

1.783,92

-12,48%

1. Penerimaan Perpajakan

4.339,68

1.493,17

3.684,83

1.194,11

-20,03%

a. Pajak Dalam Negeri

4.294,97

1.477,36

3.669,64

1.154,20

-21,87%

i. Pajak Penghasilan

2.051,69

941,70

1.745,83

478,55

-49,18%

ii. Pajak Pertambahan Nilai

1.971,14

495,39

1.677,28

423,86

-14,44%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

157,62

10,32

134,12

1,15

-88,86%

iv. Cukai

30,62

8,66

41,01

6,40

-26,12%

v. Pajak Lainnya

83,91

21,30

71,40

244,23

1046,91%

b. Pajak Perdagangan Internasional

44,71

15,81

15,19

39,91

152,50%

2. PNBP

1.440,54

545,15

1.476,16

589,81

8,19%

II. Hibah

 

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 14

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 28 Mei 2025

Isu Pelaksanaan APBN

  • Inpres nomor 1 tahun 2025 masih mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
  • Penyaluran TKD khususnya Dana Desa tahap 2 masih menunggu pemenuhan dokumen oleh desa terkait pembentukan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)
  • Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.167,34 Miliar atau 13,54% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1.127,14 Miliar atau 96,56% dari total blokir belanja K/L

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 28 Mei 2025 pukul 18.00 WITA

Kinerja Belanja APBN

  • Realisasi belanja negara sebesar Rp7.706,74 miliar atau mencapai 33,91% dari pagu
  • Realisasi belanja K/L sebesar Rp2.390,64 miliar atau mencapai 27,7% dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai
  • Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp5.316,11 Miliar atau mencapai 37,72% dari pagu

dalam miliar Rp

7

Uraian

TA 2024

TA 2025

(Miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Growth (yoy)

Belanja Negara

24.546,47

8.096,10

32,98%

22.723,84

7.706,74

33,91%

-4,81%

1. Belanja K/L *

10.812,01

3.330,24

30,80%

8.630,51

2.390,64

27,70%

-28,21%

51- Belanja Pegawai

3.450,23

1.392,63

40,36%

3.433,88

1.438,31

41,89%

3,28%

52- Belanja Barang

5.400,58

1.468,74

27,20%

3.541,96

855,81

24,16%

-41,73%

53- Belanja Modal

1.933,79

456,60

23,61%

1.626,84

83,66

5,14%

-81,68%

57- Bantuan Sosial

27,40

12,27

44,78%

27,83

12,86

46,19%

4,78%

2.TKD **

13.734,46

4.765,87

34,70%

14.093,33

5.316,11

37,72%

11,55%

61- DBH

571,87

158,87

27,78%

788,41

268,33

34,03%

68,89%

62- DAU

8.959,87

3.395,55

37,90%

9.154,15

3.989,00

43,58%

17,48%

63- DAK Fisik

1.203,93

17,14

1,42%

1.138,02

45,99

4,04%

168,27%

64- DID,Otsus & DIY

158,24

15,30

9,67%

98,57

25,86

0,00%

0,00%

65- DAK Non Fisik

1.685,97

613,78

36,41%

1.801,81

527,34

29,27%

-14,08%

66- Dana Desa

1.154,58

565,22

48,95%

1.112,37

459,59

41,32%

-18,69%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 14

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terendah

Isu dan Permasalahan

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi

  • K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  • Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI yang didominasi oleh belanja pegawai
  • 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
  • Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis
  • Total pagu blokir di Sulawesi Utara sebesar Rp1.167,34 Miliar atau 13,54% dari total pagu belanja K/L;
  • Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada
  • Satker nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

8

Uraian�(Miliar Rp)

Pagu

Realisasi (s.d. 28 Mei 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM*

1.426,39

102,65

7,20%

-74,44%

4,29%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.179,53

440,06

37,31%

-4,10%

18,41%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI*

1.110,93

224,67

20,22%

-25,23%

9,40%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.051,84

433,60

41,22%

-4,52%

18,14%

KEMENTERIAN KESEHATAN

832,04

279,16

33,55%

-12,76%

11,68%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

609,31

172,86

28,37%

-47,51%

7,23%

KEMENTERIAN AGAMA

569,62

202,97

35,63%

-8,22%

8,49%

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

180,22

59,17

32,83%

18,49%

2,48%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

180,41

52,22

28,95%

-24,24%

2,18%

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

182,53

43,45

23,80%

-44,04%

1,82%

Total (sisa) K/L Lainnya

1.307,69

379,82

29,05%

-49,96%

15,89%

Total Seluruh K/L

8.630,51

2.390,64

27,70%

-30,53%

100,00%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 14

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi

Kinerja Belanja 5 K/L Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI dengan realisasi sebesar Rp440,06 Miliar (37,31% dari pagu)
  • Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai
  • Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP
  • Kementerian HAM dan PKP merupakan K/L dengan nomenklatur baru
  • Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.
  • Kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi penyebab rendahnya realisasi sampai dengan pertengahan TW II
  • Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
  • Realisasi Satker dengan nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

* K/L dengan nomenklatur baru

9

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 28 Mei 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.179,53

440,06

37,31%

-4,10%

18,41%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.051,84

433,60

41,22%

-4,52%

18,14%

KEMENTERIAN KESEHATAN

832,04

279,16

33,55%

-12,76%

11,68%

KEMENTERIAN AGAMA

569,62

202,97

35,63%

-8,22%

8,49%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI*

1.110,93

224,67

20,22%

-25,23%

9,40%

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 28 Mei 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

0,277

0

0,00%

#DIV/0!

0,0000%

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

0,306

0

0,00%

-100,00%

0,0000%

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

0,096

0,000

0,00%

-100,00%

0,0000%

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1,026

0,000

0,00%

-100,00%

0,0000%

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

0,505

0,000

0,00%

#DIV/0!

0,0000%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10 of 14

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

  • Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
  • Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan masih banyak pagu yang terblokir karena kebijakan efisiensi.

Kinerja Belanja KPPN Tertinggi

  • Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 35,51% dari pagu atau sebesar sebesar Rp252 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
  • Realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp1.789,31 miliar yang didominasi belanja pegawai

Kinerja Belanja KPPN Terendah

  • Belanja K/L pada KPPN Tahuna baru mencapai 24,11% dari pagu atau sebesar Rp 124,03 miliar.
  • Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya seluruh jenis belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal

Isu dan Permasalahan

10

Uraian

TA 2025

(miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

KPPN MANADO

6.730,80

1.789,31

26,58%

51- Belanja Pegawai

2.593,10

1.080,63

41,67%

52- Belanja Barang

2.787,87

646,97

23,21%

53- Belanja Modal

1.322,01

48,85

3,69%

57- Bantuan Sosial

27,83

12,86

46,19%

KPPN TAHUNA

514,34

124,03

24,11%

51- Belanja Pegawai

171,51

72,15

42,07%

52- Belanja Barang

224,55

48,09

21,41%

53- Belanja Modal

118,27

3,79

3,21%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN KOTAMOBAGU

675,74

225,29

33,34%

51- Belanja Pegawai

300,67

129,91

43,21%

52- Belanja Barang

204,84

69,76

34,05%

53- Belanja Modal

170,24

25,62

15,05%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN BITUNG

709,63

252,00

35,51%

51- Belanja Pegawai

368,60

155,61

42,22%

52- Belanja Barang

324,70

90,99

28,02%

53- Belanja Modal

16,32

5,40

33,09%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 14

Analisis Tematik: Mapping Personil dan Biaya Pengeluaran Satker (1/3)

No.

K/L

Satker pada K/L

Jumlah Personil Tahun 2025

Total Satker

Jumlah Satker yang Mengalami Pagu Minus

TNI/Polri

PNS

PPPK

PPNPN / Honorer

1.

Kementerian Pertahanan

13

-

9.147

171

21

-

2.

Kepolisian RI

41

-

9.154

183

5

-

3.

Kementerian Agama

118

8

-

1.737

532

-

4.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

4

-

-

3.080

34

-

5.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

3

-

-

100

25

-

TOTAL

179

8

18.301

5.271

617

-

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12 of 14

Analisis Tematik: Mapping Personil dan Biaya Pengeluaran Satker (2/3)

Dalam Miliar Rp

*Akumulasi dari pagu satker masing-masing K/L yang mengalami pagu minus

**Akumulasi dari realisasi satker masing-masing K/L yang mengalami pagu minus

​

Sumber Data: OM SPAN > Monitoring Pagu Minus Belanja Pegawai

No

K/L

Pagu Belanja Pegawai K/L

Realisasi Belanja Pegawai K/L s.d 28 Mei 2025

Total Pagu Belanja Pegawai yang Mengalami Pagu Minus*

Realisasi Belanja Pegawai yang Mengalami Pagu Minus s.d 28 Mei 2025**

1.

Kementerian Pertahanan

875,21

431,14

-

-

2.

Kepolisian RI

728,48

361,97

-

-

3.

Kementerian Agama

371,75

165,55

9,06

11,33

4.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

451,00

188,67

-

-

5.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

13,30

5,42

-

-

TOTAL

2.439,73

1.152,75

9,06

11,33

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13 of 14

Analisis Tematik: Mapping Personil dan Biaya Pengeluaran Satker (3/3)

Analisis

Isu dan Permasalahan

Policy Responses

  1. Realisasi belanja gaji untuk 5 (lima) K/L s.d. tanggal 28 Mei 2025 telah mencapai 40% dan tertinggi adalah 49% (Kementerian Pertahanan dan Kepolisian)
  2. Kementerian Pertahanan memiliki pagu belanja pegawai tertinggi (875, 21 M) atau lebih tinggi 143 M dibandingkan Kepolisian RI meskipun dengan jumlah total personal yang hampir sama.
  3. Pagu minus belanja pegawai terjadi pada Kementerian Agama yaitu pada 8 (delapan) Satker dengan total minus 2,27M
  4. Pagu minus tersebut terjadi khusus pada akun gaji induk
  1. Pagu minus belanja pegawai yang terjadi pada Kementerian Agama TA 2025 (-2,27M) merupakan indikasi bahwa secara kumulatif akurasi perencanaan anggaran belanja gaji tidak dilaksanakan dengan tepat dan akuntabel.
  2. Pagu minus belanja pegawai Kementerian Agama merupakan kejadian berulang sebab s.d. akhir tahun di tahun anggaran 2024, juga terjadi minus sebesar 15 miliar (yang masih dalam proses penyelesaian s.d. Laporan Keuangan Audited).
  1. Kanwil DJPb melalui bidang PAPK dan KPPN melalui Seksi Vera melakukan mitigasi setiap bulan dan menyampaikan indikasi pagu minus kepada satker.
  2. Dalam terjadi pagu minus, satker diminta untuk segera melakukan revisi penyelesaian pagu minus.
  3. Pengawasan khusus kepada satker-satker pada Kementerian Agama terkait pagu belanja pegawai.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

14 of 14

14

Terima Kasih

©2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sulawesi Utara

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lt III, Jl. Bethesda No. 8, Kec. Sario, Kota Manado

​

Tel. (0431) 848444

​

https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/