1 of 29

Sekretariat: �Jl Salak No 17 RT 05 RW 07 Kel. Margahayu �Bekasi 17113�email : fkdmbekasi@yahoo.co.id

PERAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KONFLIK

PEMILU TAHUN 2024

2 of 29

PENGERTIAN

Pengertian Pemilu dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20XX

presentation title

2

3 of 29

29-9-1955, PEMILU PERTAMA DI INDONESIA

39 PARPOL

4 of 29

PEMILU 1955

Salah satu hal yang menjadi tolak ukur sebuah negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil, TERATUR

PEMILU 1955-2024 BERAPA KALI)

5 of 29

PEMILU di Indonesia

1955

1971, 1976,1981, 1986, 1991,1997

1999

2004, 2009, 2015, 2019

2024

PEMILU 1955-2024 KALI)

6 of 29

PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

6

Pemilu Serentak 2024 merupakan momentum besar bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dilakukan secara serentak, dan selanjutnya selang beberapa bulan kemudian diikuti dengan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara serentak pada tahun yang sama.

7 of 29

  • DASAR HUKUM PEMILU
  • PERPU NO 1 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TAHUN 2017
  • PERATURAN KPU/BAWASLU

*. PENYELENGGARA

*. PESERTA

*. PEMILIH

8 of 29

PENYELENGGARA PEMILU

8

9 of 29

10 of 29

11 of 29

12 of 29

PEMILIH

20XX

presentation title

12

13 of 29

*. KERAWANAN BERDASARKAN IPK BAWASLU:

1. PENYELENGGARA,

2. TAHAPAN PEMILU,

3. POLARISASI MASYARAKAT,

4. MEDIA SOSIAL,

5. PEMENUHAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PELAYANAN PENUH TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN

NETRALITAS ASN, TNI/POLRI DAN POLITIK UANG

14 of 29

  • POTENSI KERAWANAN PADA TAHAPAN

*. TAHAPAN PENGELOLAAN DATA

*. TAHAP PENCALONAN

*. MASA TENANG

*. PENGADAAN DAN PENDISTRINUSIAN LOGISTIK

*. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

*. REKAPITULASI

15 of 29

  • PENYEBAB KONFLIK

*. PENYELENGGARA TIDAK PROFESIONAL DAN

TIDAK NETRAL

*. PERGERAKAN MASYARAKAT PROPVOKATOR

*. DAMPAK NEGATIF MEDSOS

PEREBUTAN KURSI DPRD

DAPIL 1 10 KURSI

DPT. 1.809.575 TPS 7.078

16 of 29

  • PENCEGAHAN KONFLIK

*. PEREKRUTAN YG PROFESIONAL DAN BIMTEK PENYELENGGARA YG OPTIMAL

*. KESEPAKATAN ANTAR PENDUKUNG/RELAWAN

*. BANGUN KETAHANAN INFORMASI DAN BERDAYAKAN SEMUA KOMPONEN

*. SEDIAKAN / TETAPKAN RUANG NETRAL (TEMPAT IBADAH, PENDIDIKAN DAN CFD)

*. KOORDINASI DAN SINERGITAS

17 of 29

Maret

Februari

Desember

November

Oktober

September

Agustus

Juli

Juni

Mei

April

Maret

Desember

November

Oktober

September

Agustus

Januari

Februari

Januari

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Pemilu : 14 Februari 2024

2022

2023

2024

Juli

Juni

Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

14 Juni 2022 – 14 Februari 2024

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

14 Oktober 2022 – 21Juni 2023

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

1 Agustus 2022 –

13 Desember 2022

Penetapan Peserta Pemilu

14 Desember 2022

Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

14 Oktober 2022 –

9 Februari 2023

Pencalonan

  • Anggota DPD : 6 Des 2022 – 25 Nov 2023
  • Anggota DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota: 1 Mei 2023 – 25 Nov 2023
  • Presiden dan Wakil Presiden : 22 Okt 2023 – 25 Nov 2023

Masa Kampanye Pemilu

28 November 2023 – 10 Februari 2024

Masa Tenang

11 – 13 Februari 2024

Pemungutan Suara

14 Februari 2024

Penghitungan Suara

14– 15 Februari 2024

Penetapan Hasil Pemilu

15 Februari 2024 –

20 Maret 2024

Pengucapan Sumpah/Janji

  • DPR dan DPD : 1 Oktober 2024
  • Presiden dan Wakil Presiden : 20 Oktober 2024
  • DPRD Provinsi dan Kab/Kota : Disesuaikan dengan Akhir Masa Jabatan masing-masing Anggota DPRD

ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU

TAHUN 2024

April

18 of 29

WAJAH PEMILU 2019

18

19 of 29

POTRET PESTA DEMOKRASI INDONESIA

FENOMENA PEMILU DAN PILKADA

PRAGMATISME

POLITIK IDENTITAS

POLITISASI SARA

POLITIK UANG

Praktik-praktik menyimpang tersebut sering kali dianggap sebagai cara cepat dan jitu untuk meraih suara dan memenangkan Pemilu dan Pilkada.

3 RUMPUN BESAR PERSOALAN DALAM PEMILU DAN PILKADA

19

20 of 29

���PERAN PENTING MASYARAKAT

20

21 of 29

TANTANGAN TERHADAP PEMILU ?

    • MASALAH TRANSPARANSI
    • PEMILU YANG AKUNTABEL
    • PENYELENGGARA PEMILU JUJUR DAN ADIL

NETRAL

22 of 29

REKOMENDASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA DALAM KONTEK KESADARAN BELA NEGARA

KESADARAN BELA NEGARA

Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Secara substansial, semakin tinggi partisipasi pemilih dalam suatu Pemilu dan Pilkada akan menghasilkan perwakilan dan pemerintahan yang merepresentasikan seluruh lapisan dan aspirasi masyarakat.

Walaupun secara formal tingkat partisipasi pemilih tidak memiliki pengaruh terhadap legalitas lembaga yang dibentuk melalui Pemilu dan Pilkada, namun tentu memengaruhi legitimasi secara sosiologis dan politis.

22

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA TENTU MERUPAKAN BAGIAN DARI WUJUD NYATA MASYARAKAT DALAM BELA NEGARA

23 of 29

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENJAGA PERSATUAN

Partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengawalan

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Sebagai kontestasi kekuasaan berbagai kekuatan politik, fakta menunjukkan adanya upaya-upaya memengaruhi proses dan hasil Pemilu dan Pilkada secara curang dan melanggar hukum.

Walaupun telah ada mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum serta pengawas di setiap tingkat, namun partisipasi masyarakat masih mutlak dibutuhkan.

Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi akan menciptakan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan sehingga tidak mengganggu tahapan dan hasil Pemilu dan Pilkada.

23

MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGAWALAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU MERUPAKAN WUJUD BELA NEGARA YANG MERUPAKAN MANIFESTASI DARI SIKAP MEMILIKI KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA SERTA .

24 of 29

AKTUALISASI PEMILU

KOTAK SUARA TDKGA DIGANTI

DATA SUARA TDK DIRUBAH

KPPS NETRAL

SAKSI 2 HRS CERMAT

25 of 29

KEWASPADAAN DINI

KEPEKAAN, KESIAGAAN DAN ANTISIPASI MASY

POTENSI/INDIKASI TIMBULNYA KECURANGAN

PENYELENGGARA

PESERTA

MASYARAKAT

MENJAGA/MEMELIHARA KEWASPADAAN MASY

26 of 29

SADAR BERBANGSA DAN BERNEGARA

KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

adalah sebuah kesadaran akan posisi kita sbg bagian dari sebuah bangsa dan negara.

AKTUALISASINYA

  • DATANG KE TPS MEMBERIKAN HAK SUARANYA
  • MENCOBLOS HANYA SATU KALI DI KERTAS SUARA
  • TDK GOLPUT
  • KERTAS TDK DI FOTO DLM MENCOBLOS
  • MEMILIH SESUAI HATI NURANI
  • TDK MENERIMA SOGOKAN UNTUK SALAH SATU CALON
  • TDK MEMILIH DUA KALI

27 of 29

JAKARTA, KOMPAS.com–(22-1-2020)

Ketua KPU Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2019 lalu total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

28 of 29

SARA

Indonesia saat ini dengan pemakai internet melebihi 150 juta jiwa seraya tembus, 56 persen dan tersebar di semua tempat di tanah air.

28

29 of 29

Sekretariat:

Jl Salak No 17 RT 05 RW 07

Kelurahan Margahayu-Bekasi Timur

Tlp.085959392988-087875551888

email: fkdmbekasi@yahoo.co.id