Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut Peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun.
Pemberontakan ini dilakukan oleh "Front Demokrasi Rakyat" (FDR), yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia(PBI) Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
3 of 29
Latar Belakang
Jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Sjarifudin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville.
Dibentuknya kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri
Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut.
Amir berbalik menjadi oposisi dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dipimpin oleh Muso
4 of 29
aksi-aksi FDR antara lain
Melancarkan propaganda anti pemerintah.
Mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan, misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.
Melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juni 1948, Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh.
5 of 29
Amir Sjarifoeddin
6 of 29
Isi perjanjian Renville
Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
7 of 29
Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Muso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.
Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional"
8 of 29
9 of 29
Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yogya.
Muso melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan.
Musso juga menyerukan kerja sama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.
Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya
10 of 29
Kronologi Pemberontakan
Pada Tanggal 5 Juli 1948 terjadi pemogokan di pabrik karung goni di Delanggu
Dasar kekuatan Komunis adalah buruh yang digunakan untuk menentang pemerintah sesuai dengan apa yang telah direncanakan
11 of 29
Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana
Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto
12 of 29
Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI/FDR menuju ke arah timur dan menguasai Kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia".
Hari berikutnya, PKI/FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah.
Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama
13 of 29
Kekejaman PKI ketika melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah besama rakyat segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum pemberontak.
Dalam usaha mengatasi keadaan, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur militer daerah Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi semarang, Pati dan, Madiun.
Panglima Jendral Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan-kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak.
14 of 29
Karena panglima besar Jendral Sudirman sedang sakit, maka pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution, Panglima markas besar Jawa
Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A. H. Nasution
Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pembetontak akhirnya dapat dimusnahkan
15 of 29
16 of 29
A H Nasution
17 of 29
18 of 29
Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI
Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Muso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo.
Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati.
Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah Kediri, Jawa Timur.