TINDAK LANJUT TEMUAN PWC DAN IMPLEMENTASI AKRUAL BASIS PADA UNIT KERJA

Oleh: Direktorat Keuangan dan Akuntansi

1.

PENDAPATAN

3

Pencatatan Pendapatan Atas Kontrak Kerjasama Untuk Memenuhi Ketentuan Psak 71 Dan Psak 72

Tahapan pencatatan pendapatan kerjasama:

1. Perlakuan pada saat input data kontrak
2. Perlakuan pada saat penerbitan Invoice
3. Perlakuan pada saat dana masuk
4. Perlakuan pada saat pengajuan dana

4

Perlakuan Pada Saat Input Data Kontrak

Dokumen kontrak kerjasama diinput setelah dokumen kontrak diterima dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• Setiap nomor kontrak hanya dapat di input satu kali di system.
• Nilai yang diinput adalah Total Kontrak dan DPP.
• Tanggal dan Jangka waktu pelaksanaan kontrak.
• PDK Kontrak untuk jasa layanan dibuat satu kali dalam satu tahun dan diklasifikasikan menjadi yang berfaktur dan tidak berfaktur.
• Data isian kontrak Kerjasama akan diverifikasi oleh DKA.

5

6

Perlakuan pada saat penerbitan Invoice

1. Invoice dapat dicetak melalui Sistem Kerjasama
2. Invoice dan faktur yang sudah ditandatangani agar diupload ke dalam system serta mengisi data pada menu invoice.
3. Sebelum invoice dan faktur diupload, nomor invoice dan jurnal tidak tersubmit.

7

8

Perlakuan pada saat dana masuk

1. Rekening penerimaan kerjasama menjadi tanggung jawab masing-masing unit pengelola.
2. Pada saat dana masuk segera dibukukan ke dalam system keuangan
3. Setiap bulan dilakukan tutup buku, pastikan saldo rekening koran sudah sama dengan saldo Buku Besar.
4. Pengajuan setelah tanggal 10 bulan berjalan akan diproses setelah tutup buku bulan sebelumnya sudah sesuai.

9

Perlakuan pada saat pengajuan dana

1. Dana kerjasama dapat diajukan setelah proses pembuatan PDK kontrak, invoice, dan penerimaan dana sudah di input.
2. Pilih Dokumen Kontrak/PDK yang sesuai dengan kebutuhan pengajuan pada menu SPP Unit.
3. Melakukan ceklis (v) kolom pembatasan pada saat ubah menu SPP Unit untuk pengajuan dana kerjasama dengan pembatasan.

10

2.

VERIFIKASI &PERPAJAKAN

12

Temuan Audit PwC Tahun 2021

Pajak Atas Pendapatan

13

Temuan Audit PwC Tahun 2021

Transaksi yang Merupakan Obyek PPN tapi tidak dikenakan PPN (Pelatihan, Seminar dan Workshop, Transaksi Sewa dan ) sehingga harus dibayarkan PPN nya

14

Temuan Audit PwC Tahun 2021

Pengajuan Faktur Pajak Kode (070) Tidak dipungut dan Kode (080) tidak dilengkapi dengan Dokumen yang lengkap (Surat Keterangan tidak dipungut PPN dan Surat Keterangan Bebas)

Contoh:

07 --- PPN Tidak Dipungut - Hibah atau bantuan luar negeri

08 --- PPN Dibebaskan - Organisasi yang di bawah PBB atau termasuk ke dalam PMK 215/PMK.03/2008

15

Jurnal Pendapatan

16

Jurnal

Pendapatan

17

Temuan Audit PwC Tahun 2021

Pajak Atas Pendapatan

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

​

• Tidak adanya Bukti Pemotongan PPh 23 dari Pihak Mitra Kerjasama
• Bukti Pemotongan PPh 23 tidak sesuai dengan Nilai yang dipotong
• Kesalahan Pencatatan Jurnal Pemotongan PPh 23

“

18

Temuan Audit PwC Tahun 2021

Pajak Atas Belanja/Biaya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

​

• Transaksi Belanja yang dikenakan PPN oleh Vendor tidak dilengkapi dengan Faktur Pajak yang Benar (Kesalahan NPWP, Kesalahan Kode Faktur)
• Kesalahan Pencatatan Jurnal PPN Masukan yang dilakukan atas Belanja Barang
• Pembatalan Faktur Pajak oleh Mitra tidak disertai Surat/Nota Pembatalan dari Pihak Mitra

“

19

Jurnal PPN (Biaya/

Pembelian Barang)

20

Pajak Atas Belanja/Biaya

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

• Tidak Melakukan Pemotongan PPh 23 atas Transaksi Belanja yang seharusnya menjadi obyek PPh 23 (PMK 141 Tahun 2015)
• Kesalahan Pencatatan Hutang dan Pembayaran Hutang PPh 23

​

​

​

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final)

• Tidak Melakukan Pemotongan Pajak Transaksi Belanja yang seharusnya menjadi obyek PPh Pasal 4 ayat 2
• Kesalahan Pencatatan Jurnal Hutang dan Pembayaran Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2

​

Temuan Audit PwC Tahun 2021

“

21

Hasil Evaluasi Entri Data Transaksi 2021

Jumlah Transaksi di Sistem Keuangan

22

1. Salah upload kuitansi/dokumen pendukung
2. Belum upload dokumen belanja dan pendukungnya
3. Redaksi pada kuitansi tidak sesuai dengan dokumen pendukung
4. Redaksi pada kuitansi masih kosong
5. Tidak ada bon/nota pembelian
6. Masih ada uang makan lembur yang dibayarkan dalam bentuk tunai
7. Nilai dan terbilang nilai kuitansi tidak sesuai
8. Nilai kuitansi tdk sama dengan nilai bukti pada bon pembelian
9. Ada bukti lain yg ikut terupload
10. Belum ada daftar hadir dan atau surat tugas kegiatan lembur, rapat, ujian, kehadiran THL
11. Belum ada nama dan ttd penerima dana bantuan sosial, penggantian transport
12. Bukti setor dan kuitansi tidak sesuai jumahnya
13. Belum ada tanggal kuitansi, lunas bayar
14. Belum ada absensi kegiatan lembur
15. Belum ada bukti nota pembayaran/pembelian
16. Hari dan tanggal pada berkas BAPP tidak sama
17. Berkas SPPD tidak melampirkan lembar kedua (belakang), berkasnya belum ditandatangani
18. Pembelian konsumsi tidak dilengkapi daftar undangan dan absen
19. Belanja belum melampirkan kuitansi
20. Pembelian gas salah akun kebutuhan sehari-hari perkantoran
21. Uang lelah sopir dan bbm masih digabungkan dalam kuitansi
22. Biaya penyewaan tempat/belanja >5jt tidak bermeterai

​

Catatan-catatan atas SPJ Unit (1)

23

23. Belum ada absensi
24. Belum ada bukti biaya transport local
25. Belum ada bukti nota pemabayaran etoll dan bbm akun tidak bisa disatukan pembayaran
26. Transport supir dan biaya operasional perjalanan pembelian bbm etoll
27. Antara kuitansi dan uraian berbeda
28. Akun tidak sesuai dengan peruntukannya
29. Belum ada daftar hadir dan surat tugas kegiatan lembur dari pimpinan unit kerja
30. Belum ada kwitansi
31. Belum ada invoice
32. Belum ada lampiran undangan kegiatan
33. Belum ada legalitas PUMK
34. Belum ada legalitas PUMK 2 kuitansi ikut terupload
35. Belum ada legalitas PUMK dalam kuitansi belum ada terbilang
36. Belum ada nama penerima membayarkan
37. Belum ada nota pembelian BBM
38. Belum ada sppd
39. Biaya langganan akses google microsoft apps masuk ke akun biaya lisensi
40. Biaya langganan akses microsoft 365 masuk ke akun biaya lisensi
41. Biaya pengiriman masuk ke akun biaya pengiriman surat pihak lain
42. Jumlah nilai dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah nilai dalam nota pembelian kwitansi 262.658 nota 243.848
43. Jumlah nilai dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah nilai dalam nota pembelian sistem 156rb kwitansi 150rb nota 156rb

Catatan-catatan atas SPJ Unit (2)

3.

PERBENDAHARAAN

Permasalahan

25

26

1. Kesalahan penulisan nomor rekening dan nama penerima
2. Jurnal
3. Payroll dengan rekening BNI dan Non BNI masih tergabung dalam satu pengajuan
4. Ketidaklengkapan dokumen vendor
5. Pencairan dana

1. Pencairan Dana

27

Jurnal

Transaksi Pengembalian ke Kas Negara (Jurnal SPP)

Transaksi Pengembalian Prefinancing

Transaksi Pembayaran Vendor/Mitra

28

Kelengkapan Dokumen Pembayaran Vendor

1. Kontrak
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
4. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
5. Berita Acara Pembayaran
6. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK;
7. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
8. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
10. Foto Progress/Penyelesaian Pekerjaan/Barang

Dokumen Pembayaran

29

Surat Pesanan

Bukti Pembelian (s/d 10 juta)

Kuitansi (s/d 50 juta)

Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perjanjian

• Jasa Konsultansi �s.d Rp 50 juta
• Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya s.d�Rp 200 juta

• Jasa Konsultansi �s.d Rp 50 juta
• Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya s.d�Rp 200 juta

30

1. Pengisian data prefinancing pada aplikasi GL

​

2. Melengkapi dokumen

​

3. Pengajuan ke Direktorat Keuangan dan Akuntansi

2. Pengajuan Dana Prefinancing

31

1. Pengisian data pendapatan dan kontrak BPPTN NOP melalui�� menu Pendapatan Kerjasama (PDK) di aplikasi GL

​

2. Konfirmasi ke bendahara BPPTN saat dana telah cair

​

3. Pengajuan dana BPPTN NOP

​

4. Pembuatan daftar

- Pendapatan BPPTN NOP

- Pengajuan pencairan dana BPPTN NOP

- Pertanggungjawaban penggunaan dana BPPTN NOP

- Rekonsiliasi data pendapatan BPPTN NOP dengan Perbendaharaan

3. Pengajuan Dana BPPTN NOP

4.

AKUNTANSI

33

1. Konsep “Lunas Bayar/Basis Kas”

Kesalahan:

Tanggal Entri SPJ mengabaikan Tanggal Nota/Kuitansi/Invoice.�

Menjadi temuan oleh KAP PwC untuk Laporan Keuangan Tahun 2021

Contoh Transaksi:

34

35

2. Konsep “Basis Akrual”

36

“Teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi.”

Contoh Jurnal Transaksi

Pada Saat Pembelian (01 Juli 2022)

Pada Saat Pembayaran (10 Juli 2022)

37

Jenis Transaksi Yang Akan Diterapkan

“Transaksi yang dananya berasal dari Dana Talangan Pihak Ketiga”

38

Modul Hutang Unit dapat diunggah di alamat:

https://keuangan.ipb.ac.id/layanan-unit/

TERIMA KASIH!

www.keuangan.ipb.ac.id

39