1 of 13

Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 1 November 2024

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

2 of 13

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

  1. Pendapatan dan Hibah
  2. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar Rp 159,79 Miliar atau 3,86 % yoy terutama didorong oleh peningkatan pendapatan PPh, Cukai dan PNBP;
  3. Realisasi Pendapatan mencapai Rp 4.301,52 Miliar (74,71% pagu target), diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp 3.079,17 Miliar dan PNBP Rp 1.222,35 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh dan PNBP yang realisasinya masing-masing telah mencapai 84,64%, dan 86,18% dari pagu target;
  4. Pendapatan BLU telah mencapai Rp 909,74 Miliar atau meningkat sebesar 15,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utamanya bersumber dari peningkatan kinerja pendapatan sektor layanan pendidikan dan sektor jasa layanan rumah sakit.

​

B. Belanja Negara

  1. Pagu Belanja Negara TA 2024 di Sulawesi Utara sebesar Rp 24,13 Triliun dengan realisasi Rp 18,99 Triliun atau 78,70%, terjadi pertumbuhan realisasi 6,91% (yoy). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp 7.572,54 Miliar terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3.040,25 Miliar (89,79%), Belanja Barang Rp 3.317,14 Miliar (63,56%), Belanja Modal Rp 1.191,30 Miliar (61,92%) dan Bansos sebesar Rp 23,85 Miliar (86,84%). Dana TKD terealisasi sebesar Rp 11.417,38 Miliar (84,11%) yang berasal dari realisasi DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa.
  2. Kementerian PUPR memiliki pagu tertinggi sebesar Rp 1.655,91 Miliar dan telah mencatat realisasi pada angka 68,28%. Realisasi didominasi Belanja Modal Fisik Lainnya dan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  3. KPPN Manado mengelola 75,44% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp 5.668,60 Miliar atau 71,18% dari pagu K/L lingkup KPPN Manado.

​

C. Laporan Tematik

  1. Realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Utara s.d Oktober 2024 mencapai Rp 1.148,56 Miliar dengan total Debitur sebanyak 21.231 Debitur, sedangkan realisasi UMi s.d Oktober 2024 mencapai Rp 60,21 Miliar dengan total Debitur sebanyak 13.385 Debitur.
  2. Shifting debitur UMi ke KUR pada tahun 2024 tidak terlalu signifikan, hal ini tergambar pada jumlah debitur Umi yang fluktuatif dari bulan ke bulan.
  3. Berdasarkan survei dengan debitur, hal tersebut disebabkan karena kemudahan UMi yang tidak memerlukan agunan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 13

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

A. Isu strategis pendapatan APBN

  • Pertumbuhan perpajakan hingga memasuki awal bulan ke-11 terus mengalami pertumbuhan positif dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan tersebut ditopang oleh sektor Administrasi Pemerintahan, demikian juga PNBP khususnya dari sumber BLU;
  • Penerimaan pajak perdagangan internasional terus mengalami penurunan dan telah mencapai -22,29% yoy yang diakibatkan pada menurunnya Bea Keluar/Pungutan Ekspor sehingga perlu mendapatkan perhatian ekstra;
  • PBB mengalami pertumbuhan negatif mencapai -86,38%.;
  • Satker BLU mampu meningkatkan pendapatan dari layanan utama dan pemanfaatan aset dan masih menjadi penopang realisasi PNBP.

B. Isu strategis belanja APBN

  • Terdapat proyek yang masih dalam tahap lelang dan keterlambatan permintaan plotting dana SBSN;
  • Pagu minus belanja pegawai pada beberapa K/L;
  • Belum turunnya ijin impor dari Kementerian Perindustrian untuk pengadaan alat-alat laboratorium;
  • Belanja dengan sumber dana PNBP yang rendah karena setoran yang tidak optimal (MP PNBP Terpusat);
  • Rendahnya realisasi belanja dari sumber dana hibah;
  • Kendala realisasi belanja modal dimana docking 2 kapal belum bisa dilakukan dan adanya pembatalan pembangunan pelabuhan karena kendala teknis;
  • Kendala terkait dengan penyerapan belanja kontijensi pada Satker Kepolisian RI;
  • Keterlambatan proses lelang belanja modal dan perubahan nomenklatur yang menghambat proses pemungutan PNBP;
  • Rendahnya realisasi belanja modal karena baru pelaksanaan pekerjaan baru dimulai pada pertengahan tahun.

C. Isu pada Laporan Tematik:

  • Belum adanya sinkronisasi data antara SLIK OJK pada perbankan dengan data pada LKBB (Pegadaian dan PNM) yang menghambat proses validasi data calon debitur KUR. Selain itu masih terdapat keterlambatan update status pinjaman debitur pada SIKP Kemenkeu yang berpengaruh terhadap proses pengajuan kredit oleh calon debitur.
  • Masih terdapat perbankan yang mengenakan moral obligation (jaminan sukarela) kepada debitur yang disebabkan rendahnya tingkat ketepatan waktu kredit di regional tersebut.
  • Berdasarkan hasil survey kepada debitur, sebagian besar pelaku usaha mengetahui program KUR dari saudara/teman/tetangga yang telah mengajukan KUR sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan sosialisasi oleh Pemda dan Perbankan masih kurang optimal.
  • Terdapat pengenaan jaminan untuk pinjaman dibawah Rp100 juta (moral obligation) pada beberapa perbankan. Selain itu terdapat ketidaksesuaian data NIK pada SLIK OJK Perbankan dan database Disdukcapil yang menghambat pengajuan kredit calon debitur.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 13

Executive Summary

3. Kesimpulan/rekomendasi

  • Satker harus terus didorong untuk akselerasi pengesahan belanja atas dana hibah Pilkada;
  • Satker dengan Sumber Dana PNBP (termasuk BLU) perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki;
  • Satker harus mampu mengontrol belanja sumber dana PNBP sesuai dengan MP PNBP yang disetujui;
  • Perlu dilakukan dorongan dan pendampingan yang insentif kepada Pemda dalam penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
  • Perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan masif ke Satker agar pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja melalui aplikasi gaji web dapat berjalan dengan lancar;
  • Satker agar berkoordinasi dengan tingkat wilayah dan Unit Eselon I jika penyelesaian pagu minus tidak bisa diselesaikan di internal Satker;
  • Melakukan akselerasi belanja terhadap tagihan-tagihan yang tidak memerlukan proses pengadaan yang lama.;
  • Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif oleh Perbankan dan Pemda terkait program KUR dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan debitur, seperti pemasaran digital, manajemen keuangan pribadi dan usaha maupun keterlibatan sebagai UMKM Binaan.
  • Selain sinkronisasi data antara perbankan (SLIK OJK) dengan SIKP Kemenkeu, diperlukan juga koordinasi antara Disdukcapil dengan Perbankan setempat terkait sinkronisasi data NIK pada database Dukcapil dengan data debitur pada SLIK OJK perbankan untuk memperlancar proses pengajuan kredit calon debitur.
  • Berdasarkan hasil survey, terdapat beberapa masukan dari debitur terkait tingkat subsidi suku bunga, plafon penyaluran, implementasi sistem autodebet periodik pada KUR serta sosialisasi peningkatan kapasitas usaha oleh bank untuk debitur KUR.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 13

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 1 November 2024

Isu Pendapatan APBN

Kinerja Pendapatan APBN

  • Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 3,86% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh, Cukai, PNBP dan Pajak Lainnya. Namun, penerimaan PPN, PBB, dan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan.
  • Realisasi penerimaan Perpajakan mengalami peningkatan 2,76% yoy, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional mengalami penurunan 22,29% yoy yang diakibatkan pada menurunnya Bea Keluar/Pungutan Ekspor.
  • Realisasi penerimaan PNBP mengalami kenaikan sebesar 6,72% yang didorong peningkatan PNBP BLU.

​

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, per 1 November 2024 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

  • PBB mengalami penurunan disebabkan terdapat pendapatan extraordinary yaitu pembayaran tunggakan PBB yang seharusnya dibayarkan pada akhir TA 2022;
  • Penerimaan Cukai berkurang karena menurunnya produksi MMEA
  • Pajak perdagangan internasional turun 22,29% yoy karena penurunan bea masuk dan keluar.

Uraian

TA 2023

TA 2024

 

(Miliar Rp)

Target*

Realisasi**

Target*

Realisasi**

Growth (yoy)

Pendapatan dan Hibah

4.949,04

4.141,72

5.758,00

4.301,52

3,86%

I. Penerimaan Dalam Negeri

4.949,04

4.141,72

5.758,00

4.301,52

3,86%

1. Penerimaan Perpajakan

3.742,19

2.996,36

4.339,68

3.079,17

2,76%

a. Pajak Dalam Negeri

3.718,12

2.961,30

4.294,97

3.051,92

3,06%

i. Pajak Penghasilan

1.737,18

1.492,87

2.051,69

1.736,63

16,33%

ii. Pajak Pertambahan Nilai

1.775,24

1.297,65

1.971,14

1.223,96

-5,68%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

111,64

98,41

157,62

13,41

-86,38%

iv. Cukai

34,60

26,49

30,62

30,66

15,78%

v. Pajak Lainnya

59,45

45,89

83,91

47,26

3,01%

b. Pajak Perdagangan Internasional

24,07

35,06

44,71

27,25

-22,29%

2. PNBP

1.206,86

1.145,36

1.418,32

1.222,35

6,72%

II. Hibah

 

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 13

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 1 November 2024

Isu Pelaksanaan APBN

  • Satker penerima hibah untuk Pilkada belum melakukan pengesahan belanja;
  • Kurangnya pemahaman dan awareness satuan terhadap halaman III DIPA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
  • Revisi DIPA Terpusat yang menjadikan penyerapan tersendat;
  • Pemda lambat dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
  • Lambatnya realisasi belanja yang bersumber dari dana hibah karena menunggu tahapan dari Pilkada;
  • Beberapa Satker baru buka blokir di akhir Triwulan III sehingga membutuhkan extra effort untuk pencairan anggarannya.

​

​

Sumber:

* data belanja dari OM SPAN per 1 November 2024 pukul 18.00 WITA

Kinerja Belanja APBN

  • Realisasi belanja K/L meningkat sebesar 9,61% dibanding periode yang sama tahun lalu yang disebabkan oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja terutama belanja pegawai dan barang;
  • Realisasi TKD juga mengalami peningkatan sebesar 5,18% yoy impact dari terakselerasinya penyaluran DAU, DAK Fisik dan Dana Desa.

Uraian

TA 2023

TA 2024

(Miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Growth (yoy)

Belanja Negara

23.268,25

17.763,33

76,34%

24.130,85

18.989,92

78,70%

6,91%

1. Belanja K/L *

9.987,89

6.908,60

69,17%

10.556,40

7.572,54

71,73%

9,61%

51- Belanja Pegawai

3.189,64

2.773,87

86,96%

3.386,05

3.040,25

89,79%

9,60%

52- Belanja Barang

4.622,79

2.940,36

63,61%

5.219,08

3.317,14

63,56%

12,81%

53- Belanja Modal

2.150,34

1.169,77

54,40%

1.923,80

1.191,30

61,92%

1,84%

57- Bantuan Sosial

25,12

24,61

97,95%

27,46

23,85

86,84%

-3,09%

2.TKD *

13.280,36

10.854,73

81,74%

13.574,45

11.417,38

84,11%

5,18%

61- DBH

639,24

342,18

53,53%

502,23

343,55

68,41%

0,40%

62- DAU

8.417,44

7.260,53

86,26%

8.841,31

7.759,51

87,76%

6,87%

63- DAK Fisik

1.173,63

747,80

63,72%

1.203,93

771,76

64,10%

3,20%

64- DID,Otsus & DIY

199,92

120,08

60,06%

158,24

86,19

0,00%

0,00%

65- DAK Non Fisik

1.705,26

1.443,95

84,68%

1.714,16

1.427,47

83,28%

-1,14%

66- Dana Desa

1.144,88

940,19

82,12%

1.154,58

1.028,89

89,11%

9,43%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 13

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terendah

Isu dan Permasalahan

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi

  • Kementerian PUPR mengelola Rp 1,66 Triliun dengan realisasi telah mencapai Rp 1,13 Triliun. 
  • Realisasi pada Kementerian Pendidikan Nasional didominasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS
  • Realisasi belanja barang dan modal meningkat karena pembayaran termin pekerjaan kontraktual.
  • 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP dengan total realisasi sebesar Rp 19,47 Miliar. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
  • 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realisasi belanja menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis
  • Beberapa Satker yang menerima hibah untuk Pilkada 2024 belum melakukan pengesahan belanja;
  • Masih terdapat blokir pagu dan blokir AA pada beberapa satuan kerja dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak dan polarisasi penyerapan triwulanan.
  • Rendahnya realisasi pada satker DK/TP dikarenakan baru dilaksanakan pada Triwulan IV setelah terbitnya Juknis dari Unit Eselon I

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 1 Nov 2024)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1.655,91

1.130,61

68,28%

-16,55%

14,92%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

1.242,83

792,84

63,79%

12,70%

10,47%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.132,22

997,94

88,14%

4,18%

13,17%

KEMENTERIAN KESEHATAN

1.116,13

679,04

60,84%

-10,01%

8,96%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.105,34

974,45

88,16%

1,61%

12,86%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

892,18

673,91

75,53%

0,87%

8,90%

KOMISI PEMILIHAN UMUM

755,65

369,21

48,86%

19,47%

4,87%

KEMENTERIAN AGAMA

603,84

515,42

85,36%

13,05%

6,80%

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

414,01

167,98

40,57%

18,88%

2,22%

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

217,37

175,13

80,57%

3,89%

2,31%

Total (sisa) K/L Lainnya

1.420,91

1.099,56

77,38%

-9,10%

14,51%

Total Seluruh K/L

10.556,40

7.576,08

71,77%

-1,39%

100,00%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 13

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi

Kinerja Belanja 5 K/L Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Realisasi Belanja pada Kementerian PUPR didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
  • Realisasi belanja pada Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan masih didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan serta belanja barang operasional dan non operasional.
  • Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realisasi belanja menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Eselon I K/L teknis.
  • Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.
  • Terlambatnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
  • Adanya pagu yang masih terblokir melalui mekanisme AA yang dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak
  • Proses revisi DIPA Terpusat oleh Eselon I K/L Pusat dan atau menunggu petunjuk teknis kegiatan;
  • Adanya kendala belanja modal terutama pada Kementerian PUPR dan Kemenkes, belanja pegawai pada PUPR, dan belanja barang pada satker DK/TP dan beberapa K/L lain..

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 1 Nov 2024)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1.655,91

1.130,61

68,28%

-16,55%

14,92%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.132,22

997,94

88,14%

4,18%

13,17%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.105,34

974,45

88,16%

1,61%

12,86%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

1.242,83

792,84

63,79%

12,70%

10,47%

KEMENTERIAN KESEHATAN

1.116,13

679,04

60,84%

-10,01%

8,96%

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 1 Nov 2024)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

0,579

0,11

19,85%

-86,58%

0,0015%

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

0,306

0,23

75,33%

-2,60%

0,0030%

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

0,393

0,237

60,42%

-5,21%

0,0031%

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1,026

0,948

92,39%

-10,60%

0,0125%

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

1,809

1,051

58,08%

93,02%

0,0139%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 13

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

  • Revisi DIPA terpusat oleh Unit Eselon I yang menyebabkan Satker harus menunggu selesainya proses revisi tersebut.
  • Lambatnya Satker untuk melakukan pengesahan atas belanja dari sumber dana hibah.
  • Penyerapan tdk optimal karena masih menunggu penerbitan MP PNBP khusus utk satker dengan PNBP terpusat.

Kinerja Belanja KPPN Tertinggi

  • Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 76,45% dari pagu atau sebesar sebesar Rp 718,26 Miliar.
  • Realisasi belanja yang tinggi pada belanja pegawai dan belanja modal yang didominasi oleh Satuan Kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian PUPR

Kinerja Belanja KPPN Terendah

  • Belanja K/L pada KPPN Tahuna sebesar 68,60% dari pagu atau sebesar Rp 565,00 Miliar.
  • Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang, kegiatan yang belum dapat dieksekusi akibat kendala cuaca atau hal teknis lainnya dan menunggu Juknis dari Unit Eselon I.

Isu dan Permasalahan

Uraian

TA 2024

(miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

KPPN MANADO

7.963,87

5.668,60

71,18%

51- Belanja Pegawai

2.576,03

2.286,94

88,78%

52- Belanja Barang

4.087,74

2.613,27

63,93%

53- Belanja Modal

1.272,64

744,55

58,50%

57- Bantuan Sosial

27,46

23,85

86,84%

KPPN TAHUNA

823,58

565,00

68,60%

51- Belanja Pegawai

169,76

156,12

91,97%

52- Belanja Barang

288,87

174,58

60,44%

53- Belanja Modal

364,96

234,30

64,20%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN KOTAMOBAGU

829,40

624,22

75,26%

51- Belanja Pegawai

276,86

265,02

95,72%

52- Belanja Barang

369,61

219,20

59,30%

53- Belanja Modal

182,92

140,00

76,54%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN BITUNG

939,55

718,26

76,45%

51- Belanja Pegawai

363,41

332,17

91,40%

52- Belanja Barang

472,86

311,88

65,96%

53- Belanja Modal

103,28

74,21

71,85%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10 of 13

Analisis Tematik : Analisis Shifting Back dari UMi ke KUR (1/3)

  • Kinerja realisasi penyaluran KUR bulan Oktober 2024 mencapai Rp117,35 Miliar
  • Kinerja debitur KUR bulan Oktober 2024 sebanyak 2.707 Debitur
  • Capaian realisasi penyaluran KUR tertinggi di bulan Agustus yang mencapai Rp137,05 Miliar
  • Capaian debitur KUR tertinggi di bulan Mei sebanyak 4.610 Debitur
  • Jumlah debitur yang tinggi tidak sebanding dengan nominal penyaluran karena Debitur mengambil kredit dengan jumlah yang tidak terlalu besar
  • Berdasarkan data pada SIKP UMi, tidak terdapat penyaluran pada bulan Oktober 2024 di Provinsi Sulawesi Utara
  • Capaian realisasi pembiayaan UMi tertinggi di bulan Juli yang mencapai Rp16,29 Miliar
  • Capaian debitur UMi tertinggi di bulan Juni sebanyak 4.974 Debitur
  • Penyaluran meningkat pada bulan Juni dan Juli terutama pada sektor perdagangan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memulihkan usahanya setelah erupsi Gunung Ruang di bulan Mei

dalam Rupiah

dalam Rupiah

*merupakan realisasi per bulan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 13

Analisis Tematik : Analisis Shifting Back dari UMi ke KUR (2/3)

Daerah

KUR s.d. 31 Oktober

UMi s.d. 31 Oktober

Realisasi

Growth

Debitur

Growth

Realisasi

Growth

Debitur

Growth

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

Kota Manado

342.444.700.000

253.675.260.000

-25,92%

5.060

2.839

-43,89%

11.393.631.383

10.311.899.374

-9,49%

2.669

2.145

-19,63%

Kab. Minahasa

167.748.900.000

151.457.900.000

-9,71%

3.392

2.474

-27,06%

8.892.522.778

6.079.241.302

-31,64%

2.103

1.316

-37,42%

Kab. Bolaang Mongondow

191.443.000.000

140.387.400.008

-26,67%

5.102

3.084

-39,55%

8.180.898.167

3.508.213.723

-57,12%

2.065

851

-58,79%

Kab. Minahasa Selatan

128.239.500.000

118.916.800.000

-7,27%

3.231

2.377

-26,43%

5.762.871.464

4.625.660.100

-19,73%

1.368

961

-29,75%

Kota Bitung

116.290.750.000

80.962.700.000

-30,38%

1.631

995

-38,99%

6.293.277.466

6.442.709.870

2,37%

1.503

1.421

-5,46%

Kab. Kepulauan Sangihe

88.912.655.002

87.617.210.003

-1,46%

2.552

2.164

-15,20%

260.270.000

2.522.970.000

869,37%

52

639

1128,85%

Kab. Minahasa Utara

89.167.600.000

74.007.900.000

-17,00%

1.545

914

-40,84%

7.458.319.384

6.805.845.763

-8,75%

1.884

1.530

-18,79%

Kab. Minahasa Tenggara

45.500.500.000

60.789.800.000

33,60%

920

1.088

18,26%

7.442.950.000

3.258.410.000

-56,22%

1.725

735

-57,39%

Kota Kotamobagu

75.503.600.000

53.112.500.000

-29,66%

1.766

771

-56,34%

7.807.002.284

4.537.148.453

-41,88%

1.896

1.067

-43,72%

Kota Tomohon

52.559.200.000

43.406.250.000

-17,41%

1.136

557

-50,97%

11.393.631.383

3.514.625.800

-69,15%

2.669

793

-70,29%

Kab. Kepulauan Talaud

38.942.500.000

47.377.650.000

21,66%

1.292

1.458

12,85%

11.000.000

48.420.000

340,18%

1

5

400,00%

Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

16.868.000.000

19.478.500.000

15,48%

293

242

-17,41%

3.477.087.700

1.514.220.000

-56,45%

860

345

-59,88%

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

25.804.000.000

6.135.000.000

-76,22%

269

74

-72,49%

5.230.139.102

1.421.151.609

-72,83%

1.247

350

-71,93%

Kab. Bolaang Mongondow Timur

13.734.200.000

7.486.000.000

-45,49%

243

108

-55,56%

5.791.000.000

2.508.970.000

-56,67%

1.297

547

-57,83%

Kab. Bolaang Mongondow Utara

16.339.000.000

3.747.000.000

-77,07%

152

62

-59,21%

3.310.000

3.115.170.000

94013,90%

2

680

33900,00%

Total Provinsi Sulawesi Utara

1.409.498.107.025

1.148.557.872.035

-18,51%

30.607

21.231

-30,63%

89.397.911.111

60.214.655.994

-32,64%

21.341

13.385

-37,28%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12 of 13

Analisis Tematik : Analisis Shifting Back dari UMi ke KUR (3/3)

Analisis

Isu dan Permasalahan

Policy Responses

  • Shifting debitur UMi ke KUR pada tahun 2024 tidak terlalu signifikan, hal ini tergambar pada jumlah debitur Umi yang fluktuatif dari bulan ke bulan.
  • Berdasarkan survei dengan debitur, hal tersebut disebabkan karena kemudahan UMi yang tidak memerlukan agunan.
  • Belum adanya sinkronisasi data antara SLIK OJK pada perbankan dengan data pada LKBB (Pegadaian dan PNM) yang menghambat proses validasi data calon debitur KUR. Selain itu masih terdapat keterlambatan update status pinjaman debitur pada SIKP Kemenkeu yang berpengaruh terhadap proses pengajuan kredit oleh calon debitur.
  • Masih terdapat perbankan yang mengenakan moral obligation (jaminan sukarela) kepada debitur yang disebabkan rendahnya tingkat ketepatan waktu kredit di regional tersebut.
  • Berdasarkan hasil survey kepada debitur, sebagian besar pelaku usaha mengetahui program KUR dari saudara/teman/tetangga yang telah mengajukan KUR sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan sosialisasi oleh Pemda dan Perbankan masih kurang optimal.
  • Terdapat pengenaan jaminan untuk pinjaman dibawah Rp100 juta (moral obligation) pada beberapa perbankan. Selain itu terdapat ketidaksesuaian data NIK pada SLIK OJK Perbankan dan database Disdukcapil yang menghambat pengajuan kredit calon debitur.
  • Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif oleh Perbankan dan Pemda terkait program KUR dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan debitur, seperti pemasaran digital, manajemen keuangan pribadi dan usaha maupun keterlibatan sebagai UMKM Binaan.
  • Selain sinkronisasi data antara perbankan (SLIK OJK) dengan SIKP Kemenkeu, diperlukan juga koordinasi antara Disdukcapil dengan Perbankan setempat terkait sinkronisasi data NIK pada database Dukcapil dengan data debitur pada SLIK OJK perbankan untuk memperlancar proses pengajuan kredit calon debitur.
  • Berdasarkan hasil survey, terdapat beberapa masukan dari debitur terkait tingkat subsidi suku bunga, plafon penyaluran, implementasi sistem autodebet periodik pada KUR serta sosialisasi peningkatan kapasitas usaha oleh bank untuk debitur KUR.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13 of 13

13

Terima Kasih

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan