PENGAWASAN BERBASIS RESIKO SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN DENGAN DIGITALISASI

1

2

Pengantar

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan

pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui

pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh Pelaku Usaha

Era UUCK pengawasan perikanan di lakukan terhadap pelaku usaha berdasarkan skala risiko (rendah, menengah hingga tinggi) serta mengacu data dari OSS dan dilakukan sesuai kewenangan penerbit perizinan.

Pelaksanaan pengawasan perikanan dilakukan terhadap subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pemasaran dan pengangkutan ikan sesuai dengan rencana tahunan yang sudah ditetapkan

Dasar Hukum

UU No. 11 tahun 2020

Tentang Cipta Kerja

​

Perpu No. 2 tahun 2022

tentang Cipta Kerja

​

PP No. 27 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

​

PP No. 5 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

​

Permen KP No. 10 Tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

​

Permen KP No.31 Tahun 2021

Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

​

Permen KP No. 26 Tahun 2022 ttg Perubahan Permen KP No. 31 Tahun 2021 ttg Denda Administatif.

​

Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 ttg Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

​

Pedirjen PSDKP No. 6 Tahun 2021 ttg Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan

KEWENANGAN PENGAWASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengawasan terhadap perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/walikota, administrator KEK dan Kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Kewenangan Pengawasan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh Polsus WP3K dan Pengawas Perikanan.

Pasal 235 Ayat 1

Pasal 235 Ayat 2

Kewenangan Pengawasan Perikanan

Lampiran I. PP No. 5 tahun 2021

Kewenangan Pengawasan Perikanan

Lampiran I. PP No. 5 tahun 2021

OBJEK PENGAWASAN

1. Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha

​

2. Perkembangan realisasi penanaman modal

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor tercantum dalam Lampiran II

a. Laporan Kegiatan Usaha (LKU)

b. Pemenuhan PB-UMKU

a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pelaksana Inspeksi Lapangan

1. DEFINISI PENGAWAS PERIKANAN

Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

2. PERSYARATAN

• Pegawai Negeri Sipil, baik instansi pusat dan instansi daerah;
• Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a
• telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat;
• sehat jasmani dan rohani.

3. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengawas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

4. TAMBAHAN

• Dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perikanan
• Dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

Pengawasan terhadap perizinan berusaha di seKtor kelautan dan perikanan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/walikota, administrator KEK dan Kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pengawasan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan (PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 235)

UU 45 Tahun 2009 Pasal 66

Tugas & Kewenangan Pengawas Perikanan ( PP 5/2021 )

Kewenangan

Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan.

Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban.

Menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik.

Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian.

Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

1

2

3

4

5

12

Tugas & Kewenangan Pengawas Perikanan ( UU Perikanan )

( UU No. 45 Th. 2009 Pasal 66C )

(UU No. 45 Th. 2009

Pasal 66 ayat (2) )

adalah mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

Tujuan Pengawasan

Pengawas Perikanan Berwenang :

• Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
• Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
• Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
• Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
• Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
• Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
• Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
• Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atauorang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
• Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan;
• Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

13

Subsektor Pembudidayaan Ikan

Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha

40 KBLI

Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha

Lanjutan…

Jenis Pengawasan Perikanan

Jenis

Pengawasan

Rutin

Insidental

Laporan Pelaku Usaha

• Melakukan pemeriksaan kepatuhan waktu/ frekuensi pelaporan berdasarkan skala usaha (UMK/bukan) dan tingkat risiko (R/MR/MT/T);
• Melakukan pemeriksaan kesesuaian isi pelaporan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (patuh /tidak patuh);
• Jika patuh, laporan verifikasi laporan pelaku usaha di upload ke OSS paling lambat 3 hari setelah verifikasi selesai dilakukan;
• Jika tidak patuh maka dilakukan inspeksi lapangan atau pengenaan sanksi.

Inspeksi Lapangan

• Melakukan pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
• Melakukan pengujian, jika diperlukan melibatkan pihak ketiga yang kompeten;
• Dapat dilakukan secara virtual atau kunjungan fisik.

Dilaksanakan melalui inspeksi lapangan atau virtual, sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha & berdasarkan adanya pengaduan masyarakat

Tingkat Risiko & Frekuensi Pengawasan

Frekuensi Pengawasan

Legalitas Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Berdasarkan PP No. 5/ 2021 Pasal 12-14

NIB Identitas

Rendah

Menengah Rendah

NIB Legalitas

NIB + SSU

Menengah Tinggi

Tinggi

NIB + Pemenuhan SSU

NIB + Pemenuhan Izin

Risiko rendah dan menengah rendah:

• 1 kali dalam 1 Tahun per Lokasi Usaha
• tidak diperiksa pada tahun setelahnya jika patuh

Risiko menengah tinggi dan tinggi:

• 2 kali dalam 1 tahun per lokasi usaha
• diperiksa 1 kali pada tahun setelahnya jika patuh

Tingkat Risiko Perizinan Berusaha

20

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

A. PERSIAPAN PENGAWASAN

1

2

3

4

5

6

7

8

Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS.

Surat Tugas dari pimpinan unit kerja dan Surat Tugas Kunjungan Lapang (STKL).

Surat pemberitahuan kunjungan.

Berita Acara Pemeriksaan.

Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha.

Pakaian dinas dan atribut Pengawas Perikanan.

Peralatan pengamanan berupa alat kejut listrik, rompi pelindung, borgol atau lainnya.

Sarana dan Prasarana.

Dapat diakses melalui menu profil pada sistem OSS.

Penginputan surat tugas baru bisa dilakukan H-10 s/d H-4 dan akan ditutup sebelum surat pemberitahuan kunjungan ke pelaku usaha di kirim. Surat tugas akan muncul jika assign pelaksana sudah dilakukan.

Diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan.

Perangkat kerja pengawasan yang perlu disiapkan antara lain:

01

02

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

B. PEMANTAUAN LAPORAN KEGIATAN USAHA

Laporan kepada kementerian/�lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.

Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM kepada KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.

Dilakukan oleh:

PENGAWAS�PERIKANAN

KOORDINATOR/�BKPM

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

C. INSPEKSI LAPANGAN

Dilakukan dengan cara:

Virtual

Dilakukan jika lokasi usaha berada pada kawasan konflik dan tidak memadai untuk dilakukan kunjungan fisik.

Kunjungan Fisik

Dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.

1. Mengirimkan Undangan secara online

Memuat kesepakatan penggunaan media komunikasi, Tautan dalam mengakses media komunikasi, Waktu pelaksanaan, Agenda pemeriksaan Pengawas perikanan yang bertugas.

2. Melakukan pemeriksaan administratif dan/atau fisik

• Pelaku usaha menunjukkan virtual atau mengirimkan scan dokumen perizinan berusaha
• Pelaku usaha menunjukkan secara virtual dan/atau mengirimkan foto obyek yang diawasi

3. Melakukan pengujian terhadap bahan dan/atau alat

• Pelaku usaha mengirimkan bahan dan/atau alat ke laboratorium yang tersertifikasi
• Dalam kondisi tertentu, pengiriman dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan biaya Dalam kondisi tertentu, pengiriman dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan biaya
• Hasil pengujian disampaikan oleh laboratorium yang tersertifikasi kepada Pengawas Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses pengujian selesai

1. Melakukan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa
2. Melakukan pengujian, jika diperlukan melibatkan pihak ketiga
3. Melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

C. PENILAIAN KEPATUHAN

Objek Penilaian Kepatuhan

Penilaian Kepatuhan Teknis

Penilaian Kepatuhan Administratif

• Penilaian atas pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, pemanfaaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi

​

• Dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Penilaian atas Pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

C. PENILAIAN KEPATUHAN

1. Penilaian Kepemilikan Perizinan Berusaha (Bobot 15%)

Penilaian dilakukan atas kesesuaian perizinan berusaha dengan pelaksanaan kegiatan usaha serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban pelaku usaha dilokasi usaha sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP No. 5 tahun 2021

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

2. Penilaian Kepatuhan Teknis (Bobot 40%)

Penilaian ini menjadi dilakukan oleh Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP. Penilaian kepatuhan sesuai Permen KP No. 10 tahun 2021. Hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk pengisian bobot presentase dan skor hasil penilaian. Rentang nilai penilaian 0-100

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

3. Penilaian Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala Sesuai Ketentuan

Penilaian dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga serta melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan. K/L/D pengawas memilih kriteria penilaian pemenuhan penyampaian laporan berkala (baik sekali, baik, kurang baik) dan sistem OSS melakukan konversi menjadi skor nilai hasil pengawasan

4. Penilaian Riwayat Pengenaan Sanksi (Bobot 10%)

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

2. Penilaian Kepatuhan Administratif (Bobot 35%)

Penilaian ini menjadi dilakukan oleh Koordinator Pengawasan (BKPM). Sistem OSS menampilkan hasil perhitungan sistem atas kepatuhan administrative berdasarkan data rencana dan realisasi penanaman modal yang tersimpan pada database OSS. Koordinator membandingkan dan melihat realisasi fisik di lapangan yang penilaiannya dituangkan dalam bentuk pengisian nilai hasil pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

C. PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Ketentuan Pengisian BAP:

Pengisian dan penandatanganan dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha

Menu input BAP melalui sistem OSS muncul pada hari H s/d akhir batas input BAP (saat ini BAP masih bisa diinput hingga hari terakhir tahun berjalan). Menu Upload BAP baru muncul jika salah satu koordinator atau pengawas sudah menyelesaikan penginputan BAP

1. Data Profil Perusahaan
2. Penilaian Kepatuhan
3. Permasalahan yang dihadapi Perusahaan
4. Mengunggah dokumen pengawasan
5. Analisa Hasil Pengawasan
6. Rekomendasi
7. Nama penanggungjawab di lokasi proyek
8. Kontak Penanggungjawab

Hal-hal yang perlu di input Pada BAP bagi Pengawas Perikanan:

Tindak Lanjut Pengawasan Berbasis Risiko (OSS)

Penerapan Sanksi Administrasi

Sanksi

Administratif

Tata Cara�Pengenaan

Kewenangan

Pelaporan

Terhadap:

• Perizinan Berusaha
• Pemanfaatan Ruang Laut
• Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP
• Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman

• Bertahap
• Tidak bertahap
• Kumulatif internal
• Kumulatif eksternal

• Menteri
• Gubernur
• Bupati/ Walikota

• Pengawas Perikanan
• Polsus PW3K

• Direktur Jenderal
• Kepala Dinas

• Direktur Jenderal
• Kepala Dinas

Subsektor Perikanan

• Teguran/Peringatan
• Paksaan Pemerintah
• Denda
• Pembekuan Izin
• Pencabutan Izin

Subsektor Kelautan

• Peringatan/teguran tertulis
• Paksaan Pemerintah
• Penghentian sementara kegiatan
• Denda administrative
• Pembekuan perizinan berusaha
• Pencabutan perizinan berusaha
• Penutupan lokasi
• Pemulihan fungsi ruang laut

25

Ancaman Bagi yang tidak Melaksanakan Kewajiban

Pelaku Usaha

Pejabat Pemerintah

Pelaksana Pengawas

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan�(PP No. 5/2021 Pasal 234)

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha disektor kelautan dan perikanan dikenai sanksi administrasi�(PP No. 5/2021 Pasal 317)

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentu-an peraturan Perundang-undangan�(PP No. 5/2021 Pasal 233)

UU No. 11/2020 Pasal 252 ayat (3)�Sanksi administratif dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 11/2020 Pasal 252 ayat (3)�Sanksi administratif dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 5/2021 Pasal 315 ayat (1):�Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenai sanksi administrative.

Pelaporan Lingkup Ditjen PSDKP

Input penilaian kepatuhan pelaku usaha dan upload BAP kedalam subsistem pengawasan OSS

Input hasil pengawasan berbasis risiko dan Upload data dukung melalui tautan:

https://s.id/PelaporanPengawasanOSS

​

Dan hasil pengawasan lainnya dan data dukung melalui tautan:

• PIT : https://eslo.kkp.go.id/
• IMPORT, BUDIDAYA PM, LKR:

https://s.id/PelaporanPengawasanLainnya2023

​

​

Dilakukan oleh

Dilakukan oleh

KOORDINATOR/BKPM &

DIREKTORAT PPSDP

UPT DITJEN PSDKP

Tata Cara Penilaian Kepatuhan Teknis Subsektor Pembudidayaan Ikan

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

KBLI PEMBENIHAN

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Lanjutan…

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Lanjutan…

Tata Cara Penilaian Kepatuhan Teknis Subsektor Pembudidayaan Ikan

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

KBLI PEMBESARAN

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Lanjutan…

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Lanjutan…

Tata Cara Penilaian Kepatuhan Teknis Subsektor Pembudidayaan Ikan

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

KBLI JASA

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Lanjutan…

Alur Pengawasan WasRisk

Penentuan Objek Pengawasan

Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pemeriksaan kesesuaian PB UMKU

Penilaian kepatuhan teknis Pelaku Usaha

Pelaksanaan Inspeksi Rutin Lapangan

Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan

Dokumen

form kesesuaian PB UMKU

Dokumen

form penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha

Dokumen

Berita Acara Pemeriksaan

Referensi peraturan:

• Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
• Peraturan MKP nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
• Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Fungsi :

1. Merekam identitas penanggung jawab pelaku usaha
2. Merekam hasil inspeksi formulir PBUMKU/selfdeclare
3. Menghitung nilai kepatuhan teknis secara otomatis pada form penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha
4. Merekam hasil inspeksi lapangan formulir penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha
5. Merekam formulir berita acara pemeriksaan

​

Inspeksi lapangan

PENJADWALAN OBYEK PENGAWASAN

NOTIFIKASI UNTUK PENGAWAS PERIKANAN MELALUI WA

INSPEKSI LAPANGAN

INSPEKSI LAPANGAN

BA HASIL PEMERIKSAAN

- Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan -

26