PENGELOLAAN HUTAN LESTARI UNTUK INDONESIA FOLU NET SINK 2030

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. / Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

OUTLINE:

1

KOMITMEN INDONESIA DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

​

NDC

LTS LCCR 2050

INDONESIA FOLU NET SINK 2030

Karhutla,

degradasi dan deforestasi,

Hutan smakin menyusut

Transportasi berbahan

bakar fosil

Listrik dari

bahan bakar fosil

Industri berbahan

bakar fosil

Gedung, perubahan, pertokoan

Pengguna bahan bakar fosil

Emisi GRK

• Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan
• Anomali Iklim (peningakatan El-Nino dan atau La-Nina),Iklim Ekstrim
• Peningkatan tinggi permukaan air laut

​

• Masalah produktifitas tanaman pangan
• Tidak mendukung kehidupan
• Masalah bencana alam (kekeringan, banjir, angin)
• Ancaman kehidupan
• Hilangnya daratan

​

​

• Kelangakan Water, Energy dan Food (WEF)
• Penurunan keanekaragaman hayati
• Kerusakan infrastruktur
• Resiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan bagi masyarakat.

NEGARA MENUJU VISI

KEMERDEKAAN INDONESIA EMAS

Ancaman Kehidupan

PERMASALAHAN PERUBAHAN IKLIM

Semua pihak, lintas generasi, lintas disiplin maupun lintas sektor, untuk secara kolektif ikut memikirkan inovasi dan solusi di seluruh bidang kehidupan

LATAR BELAKANG

PERLUNYA PONDASI YANG KUAT

TERKAIT PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN IKLIM

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

PARIS AGREEMENT

The First NDC Indonesia, Updated NDC, LTS-LCCR 2050

President Joko Widodo

COP21/CMP11, Paris-France, 2015

Minister of Environment and Forestry.

High-level Signature Ceremony of the Paris Agreement. New York, USA, 2016.

Ratification of the Paris Agreement

(UU No. 16/2016)

The First NDC (Nov, 2016)

NDC Roadmaps (2019)

The Updated NDC (July, 2021)

LTS-LCCR 2050 (July, 2021)

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

PROJECTED BAU AND EMISSION REDUCTION FROM EACH SECTOR CATEGORY

*Including fugitive **Including peat fire

Sektor Kehutanan memiliki porsi TERBESAR di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca:

60%

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

NDC

• UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
• Dokumen NDC yang disampaikan Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC

(NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION)

TRAJEKTORI EMISI GRK PADA SKENARIO NDC-CM1 DAN LTS-LCCP

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui LTS (LCCP) adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar – 140 juta ton CO2e pada Tahun 2030 dan terus meningkat sampai 2304 juta ton CO2e pada Tahun 2050, sehingga emisi bersih pada Tingkat Nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO2e atau setara dengan 1,6 ton CO2e per kapita

Bellows College

• Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
• Pada UNFCCC COP-26 Glasgow 🡪Indonesia meningkatkan Target Ambisius dengan dukungan kerjasama teknis internasional. Komitmen Indonesia tercantum di dalam dokumen Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.
• Target sektor : FoLU (Forest and Other Land Use) serta Agriculture (pertanian) untuk urusan sektor lahan, dan Energi, Limbah serta Industri (untuk sektor non-lahan).
• Target FoLU 🡪 Net Sink pada Tahun 2030 (tingkat serapan pada sektor FOLU sudah berimbang atau lebih tinggi dari pada tingkat emisinya)
• Target keseluruhan sektor 🡪 netral karbon/net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
• Keputusan MenteriLHK Nomor 168/2022, 24 Februari 2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

KOMITMEN INDONESIA

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

CONCEPTUAL FRAMEWORK:

Sustainable Forest Management

Environmental Governance

Carbon Governance

INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

RUANG LINGKUP INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

Pengembangan dan Konsolidasi Hutan Adat

Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

15

Introduksi Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian

13

Perhutanan Sosial

12

14

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar �-140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius sesuai dokumen LTS-LCCR.

SASARAN

Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022, 24 Februari 2022

tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

HASIL INTEGRASI SPASIAL UNTUK PENENTUAN SEBARAN LOKASI PRIORITAS UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN MITIGASI INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

LOKUS PADA UMUMNYA BERADA DI 3 PULAU BESAR

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

INDONESIA FOLU NET SINK 2030

2

OPERASIONALISASI 11 AKSI MITIGASI SEKTOR FOLU

CAPAIAN FOLU NET SINK 2030 DITENTUKAN OLEH:

1. Pengurangan emisi dari DEFORESTASI dan LAHAN GAMBUT (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);
2. Peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan DEGRADASI dan meningkatkan REGENERASI);
3. RESTORASI dan PERBAIKAN TATA AIR GAMBUT;
4. RESTORASI dan REHABILITASI HUTAN (pengayaan tanaman/peningkatan serapan karbon);
5. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI;
6. OPTIMASI LAHAN TIDAK PRODUKTIF untuk pembangunan Hutan Tanaman dan Tanaman Perkebunan.

PENCAPAIAN INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

PROYEKSI KEBUTUHAN DAN SKEMA PENDANAAN

AKSI MITIGASI INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

• Sumber pendanaan dari pemerintah didistribusikan akan berasal dari optimasi pendanaan di tingkat pusat (APBN) melalui instrumen green sukuk dan pasar karbon domestik (Nilai Ekonomi Karbon), dan transfer anggaran berbasis ekologi (TAPE/TAKE); optimasi pendanaan di tingkat daerah melalui instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan obligasi hijau daerah; dan optimasi skema Result-Based Payment untuk REDD+.
• Sumber pendanaan dari swasta akan diarahkan pada instrument hibah, obligasi hijau, pinjaman, ekuitas swasta, Corporate Social Responsibility (CSR), dll

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

FASE RENCANA KERJA

s.d. Akhir 2022

Tahun 2023-2024

Tahun 2025-2030

Bellows College

ARAHAN UMUM KEGIATAN TAHAP PRAKONDISI

Kebijakan dan Regulasi

• Penyiapan seluruh manual/guidelines teknis pelaksanaan kegiatan;
• Penyempurnaan regulasi dan kebijakan;
• Penyiapan berbagai instrument kebijakan pendukung

Teknologi

Anggaran

Kemitraan

• Pembangunan system pemantauan, pelaporan, verifikasi aksi mitigasi FOLU Net SINk 2030 berbasis IT
• Mendorong berbagai kegiatan R&D

SDM

• Penyiapan pendampingan teknis bagi SDM pelaksana kegiatan;
• Pelibatan aktif akademisi dalam rangka peningkatan kualitas SDM

• Penyiapan program dan strategi komunikasi public
• Pengembangan forum komunikasi
• Pengembangan kemitraan para pihak
• Koordinasi dan kolaborasi antar sector terkait

• Pendetilan rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan
• Penyiapan kelembagaan pendanaan FOLU NetSInk 2030

PENYIAPAN PRAKONDISI

ARAHAN UMUM KEGIATAN TAHAP AKTUALISASI

Kebijakan dan Regulasi

• Implementasi seluruh manual/guidelines teknis pelaksanaan kegiatan;
• Pengarusutamaan hasil penyempurnaan regulasi dan kebijakan

Teknologi

Anggaran

Kemitraan

• Pemanfaatan system pemantauan, pelaporan, verifikasi aksi mitigasi FOLU Net SINk 2030 berbasis IT
• Penguatan berbagai kegiatan R&D

SDM

• pendampingan teknis bagi SDM pelaksana kegiatan;
• peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM

• Implementasi program dan strategi komunikasi publik
• Penguatan forum komunikasi
• Penguatan kemitraan para pihak
• Penguatan Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait

• Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan
• Implementasi kelembagaan pendanaan FOLU NetSInk 2030

AKTUALISASI KEGIATAN

Penyusunan Manual/

Guidelines Tingkat Tapak Renops

(Sub-nasional/

Provinsi)

Konsolidasi dan Koordinasi Renops FOLU Net Sink 2030

TAHAPAN IMPLEMENTASI

INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

3

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DALAM MENDUKUNG INDONESIA FOLU NET SINK 2030

​

KELOLA SOSIAL

KELOLA EKONOMI

Pengelolaan Landscape/SFM

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DAN PERIZINAN BERUSAHA

Persetujuan Lingkungan

PENGUATAN AKSES LEGAL MASYARAKAT

MULTIUSAHA

KEHUTANAN

HUTAN SEBAGAI SATU KESATUAN EKOSISTEM

(Landscape Management)

Ecologically Sustainable, Socially Acceptable,

Economically Feasible

KELOLA LINGKUNGAN

REKONFIGURASI PENGELOLAAN HUTAN

Pasca Berlaku UU No. 11 Tahun 2020

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

Sinergi Lintas

STAKEHOLDER

Untuk Mendorong Implementasi Multiusaha Kehutanan

Sinergitas UU semua Sektor RPJMN-RENSTRA

2020-2024

PILAR SDG’s PERENCANAAN 🡪 HITS

SVLK

SVLK

Penguatan kolaborasi, koordinasi dan harmonisasi kepentingan.

​

Spektrum multiusaha kehutanan yang sangat luas dan beririsan dengan sektor lain dan membentuk konfigurasi bisnis baru kehutanan, seperti pangan, energi, sumber daya air, farmasi /bioprospecting, dan pariwisata

​

Mendorong sektor kehutanan menjadi sektor unggulan menuju ekonomi hijau & berkontribusi signifikan dalam pencapaian

FoLU Net Sink 2030

Efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif

Kegiatan penguatan basis data sektor FOLU

KEBIJAKAN UMUM SEKTOR FOLU MENUJU NET SINK

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (JUNI 2021)

TELAH DIBEBANI IZIN

33,27 JT HA*

BELUM DIBEBANI IZIN

32,50 JT HA

Alokasi utk Non Kehutanan (HPK)

4,85 JT HA

HUTAN PRODUKSI (HPT, HP, HPK)

(67,61 JT HA)

Berupa Hutan Alam Primer / Gambut (PIPPIB)

9,60 JT HA

HP di P. Jawa

1,84 JT HA

HP/HPT diluar PIPPIB

7,33 JT HA

Alokasi utk Perhutanan Sosial (PIAPS)

8,42 JT HA

Alokasi utk Reforma Agraria (TORA)

2,29 JT HA

DIBERIKAN melalui PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN Berbasis MULTI USAHA

Carbon Pool

Carbon Sink

* Dibebani izin : Pemanfaatan, Penggunaan, dan atau Pengelolaan

Potensi sbg Carbon Pool melalui Moratorium Pemberian Izin Baru

​

Potensi sbg Carbon Sink melalui PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN dengan MULTI USAHA

SK Menteri LHK No: SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021

Tanggal 28 Juni 2021

Potensi sbg Carbon Pool melalui PERHUTANAN SOSIAL dengan MULTI USAHA

Carbon Pool

Bellows College

ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG (JUNI 2021)

TELAH DIBEBANI IZIN

1,62 JT HA*

BELUM DIBEBANI IZIN

27,48 JT HA

Blok Pemanfaatn

8,38 JT HA

HUTAN LINDUNG

(29,77 JT HA)

Alokasi utk Perhutanan Sosial (PIAPS)

2,08 JT HA

Hl di P. Jawa

0,67 JT HA

Alokasi utk Reforma Agraria (TORA)

0,46 JT HA

HL pada KPH Yang Belum Disahkan RPHJP-nya

13,48 JT HA

Blok Inti

5,62 JT HA

DIBERIKAN melalui PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN Berbasis MULTI USAHA

Carbon Pool

Potensi sbg Carbon Pool melalui Perlindungan Hutan

​

Potensi sbg Carbon Pool melalui Moratorium Pemberian Izin Baru

SK Menteri LHK No: SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021

Tanggal 28 Juni 2021

Carbon Pool

Berupa Hutan Alam Primer / Gambut (PIPPIB)

5,63 JT HA

Arahan Pemanfaatan

0,21 JT HA

Carbon Sink

Potensi sbg Carbon Sink melalui HUTSOS dengan MULTIUSAHA

Carbon Sink

Potensi sbg Carbon Sink melalui PBPH dengan MULTIUSAHA

Bellows College

MODALITAS KELEMBAGAAN KPH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030

337 UPTD KPH

(29 PROVINSI)

RENSTRA KLHK

2010-2014

(120 KPH Model)

RENSTRA KLHK

2015-2019

(347 KPHP & 182 KPHL)

DITETAPKAN

PERGUB

REVISI SK PENETAPAN WILAYAH KPH PASCA UU NO.23/2014, SEBANYAK 10 PROVINSI

Revisi PERGUB KPH terbaru 2018-2020, sebanyak 6 Provinsi : yaitu Kalbar (2020), Lampung (2020), NTB (2019), Kaltim (2019), Sulsel (2018) dan Papua Barat (2018), 14 Provinsi (2017), 8 Provinsi (2016), 1 Provinsi (2015)

Ragam Nomenklatur UPT/UPTD KPH di Provinsi,

​

1) UPT/UPTD KPH (16 PROV ) (NAD, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Malut)

2) UPT/UPTD KPHP-KPHL (10 PROV) ((Kepri, Sumbar, Jambi, Babel, Bengkulu, Kalteng, Kaltim, Sulut, Papua dan Papua Barat)

3) UPT/UPTD Balai KPH (2 PROV) (DIY, NTB)

4) UPT/UPTD Pengelolaan Hutan (1 PROV) (SUMUT)

344 UNIT KPHP

195 UNIT KPHL

539 UNIT

PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI SAAT INI

PBPH HT (HTI)

Unit : 301

Luas : 11.248.840,70 Ha

PBPH HA (HA/HPH)

Unit : 251

Luas : 18.470.209,40 Ha

Restorasi Ekosistem (RE)

Unit : 16

Luas : 622.862 ha

Sumber :a Web Satu Data PHL - Per 12 Mei 2022

Bellows College

SK Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022

• Degradasi Hutan Konsesi

Pada area konsesi, sebagian area masih banyak berupa hutan alam primer. Pencegahan degradasi hutan primer menjadi sekunder pada area konsesi hutan merupakan salah satu aksi mitigasi.

• RIL-C

Kegiatan RIL-C diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya masih hutan primer yang masuk arahan produksi

• SILIN

Penerapan SILIN termasuk kegiatan ENR (enhanced natural regeneration) karena dapat meningkatkan produktifitas hutan alam sampai 3–4 kali lipat dari produktifitas saat ini atau setara dengan 90–120 m³/ha/daur.

• Pembangunan Hutan Tanaman
• Lokasi prioritas untuk meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri dalam memenuhi kebutuhan kayu industri dengan mengurangi ketergantungan terhadap hutan alam pada area konsesi PBPH-HT dan area PIAPS yang masuk ke dalam arahan IJLH produksi.
• Pelaksanaan pembangunan hutan tanaman ialah pada area tidak produktif yang berada pada arahan produksi.
• Pembangunan Hutan Tanaman juga dapat berupa hutan alam dan restorasi ekosistem.

AKSI MITIGASI

Bellows College

A. PENGENDALIAN DEGRADASI HUTAN KONSESI

• Terdapat hutan primer seluas 4,89 juta ha yang berada di dalam area PBPH-HA;
• Seluas 4,38 juta ha area tersebut berpotensi mengalami degradasi terencana, yang sebagian besar berada di Provinsi Papua dan Papua Barat

A. PENGENDALIAN DEGRADASI HUTAN KONSESI (lanjutan)

B. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

• Peningkatan serapan hutan sekunder, baik melalui kegiatan pengayaan maupun RIL, merupakan salah satu aksi kunci untuk sektor kehutanan dan lahan dalam mencapai target net sink.
• Pada saat ketersediaan lahan mencapai kondisi saturated, dimana hampir semua lahan sudah dimanfaatkan, maka peningkatan serapan hanya dapat dilakukan melalui perluasan area pengelolaan hutan sekunder.
• Target pelaksanaan kegiatan mitigasi PHL menuju net sink (LTS-LCCP) pada tahun 2030 masing-masing sebesar 3,10 juta ha dan 2,2 juta ha.
• Berdasarkan laporan dari APHI dan data sertifikasi area PBPH HA, total kumulatif implementasi silvikultur intensif (SILIN) hingga tahun 2019 adalah 167 ribu ha, sedangkan estimasi total kumulatif penerapan RIL-C hingga tahun 2019 sebesar 269 ribu ha.
• Penerapan kegiatan PHL yang dibutuhkan hingga tahun 2030 sebesar 2,67 juta ha untuk target NDC dan 1,77 juta ha untuk target net sink.

TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN PHL UNTUK NDC-CM1 DAN LTS-LCCP

Catatan: ¹Data diperoleh dari data kegiatan APHI; ²Data diperoleh dari luasan PBPH HA dengan status sertifikasi baik dan dibagi dengan periode rotasi HA. ²Sisa kuota merupakan nilai selisih antara luasan target dengan luasan yang sudah terealisasi.

B. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (lanjutan)

• Peningkatan serapan hutan sekunder, baik melalui kegiatan SILIN maupun RIL, merupakan salah satu aksi kunci dalam mencapai target net sink.
• Ditjen PHL memiliki kontribusi tertinggi terhadap pencapaian mitigasi aksi pengelolaan hutan lestari, yakni sebesar 1,77 juta Ha.
• Sekitar 85% berada di empat provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
• Meskipun dalam implementasinya, kegiatan PHL diutamakan pada area perizinan PBPH di kawasan hutan produksi, namun, hasil analisis spasial template perencanaan operasional menunjukan bahwa masih terdapat area di luar konsesi yang berisiko tinggi di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

SILIN

penyiapan lahan tanaman 1 tahun tanaman 20 tahun menuju hutan alam

100 BEST INNOVATIONS

MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY

IN 2008

MENUJU PELESTARIAN DAN PENINGKATAN MANFAAT HUTAN ALAM

PBPH YANG MENERAPKAN

TEKNIK SILIN

1. Teknik SILIN telah diterapkan di 119 unit PBPH (s.d Juni 2022).
2. Realisasi tanaman 1999 – Juni 2022 seluas 164.730 ha.
3. Sebaran Pelaksana SILIN:
1. Kaltim 28 UM
2. Kaltara 10 UM
3. Kalbar 6 UM
4. Kalteng 33 UM
5. Kalsel 3 UM
6. Sulteng 1 UM
7. Sumut 2 UM
8. Sumbar 1 UM
9. Bengkulu 2 UM
10. Maluku 5 UM
11. Malut 5 UM
12. Papua 8 UM
13. Papua Barat 12 UM.
14. Riau 1 UM
15. Jambi 2 UM

​

2 UM

5 UM

12 UM

5 UM

28 UM

3 UM

33 UM

6 UM

2 UM

8 UM

10 UM

1 UM

1 UM

2 UM

1 UM

DAMPAK IMPLEMENTASI RIL TERHADAP EMISI CO2 & STOK KARBON HUTAN ALAM

Mampu menjaga penyimpanan Karbon dan mengurangi emisi CO2

Mampu meningkatkan laju penyerapan CO2 dan penyimpanan karbon hutan

Penyimpanan karbon biomassa hutan pada penebangan konvensional hanya 45%, sedangkan pada penebangan dengan RIL adalah 77%. Selain itu, RIL mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 41%

Penerapan RIL mampu meningkatkan daya serap CO2 sebesar 1,7 kali dan meningkatkan jumlah simpanan karbon hutan sebesar 1,56 kali

Berdasarkan hasil penelitian Elias* (2014) tentang Cadangan Karbon Hutan di Atas Permukaan Tanah pada Petak Penebangan Konvensional dan RIL di Kawasan IUPHHK PT. Inhutani II, Malinau

Guru Besar pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University

Sasaki dkk. (2016):

Penerapan RIL di hutan alam tropis dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 29-50% dari emisi CO2 yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan.

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

RIL

1

2

3

4

Bellows College

PBPH PELAKSANA RIL

251

Unit PBPH

RIL 26 unit (61.582,40 Ha)

Belum RIL

225 unit

JAKARTA, 23 JUNI 2022 | WEBINAR PUSAT PENGKAJIAN STRATEGIS KEHUTANAN

Bellows College

C. PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI MITIGASI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN MENURUT PEMANGKU KAWASAN

Area lahan tidak produktif yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan hutan tanaman dalam kawasan PBPH HT cukup tinggi yakni sekitar 1,35 juta Ha, sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN ENERGI

Langkah yang TELAH DILAKUKAN 2018-SEKARANG

1. TELAH TEREALISASI
1. Pembentukan Tim Pakar SILIN;
2. Penyusunan dan penetapan Roadmap SILIN;
3. Penetapan penerapan teknik SILIN oleh PBPH;
4. Monitoring dan evaluasi penerapan SILIN;
5. Pendampingan penerapan SILIN pada PBPH;
6. Pemberian Insentif bagi pelaksana SILIN;
7. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana SILIN;
8. Penyusunan NSPK terkait Teknik SILIN.

LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN �DALAM MENDUKUNG INDONESIA FOLU NET SINK 2030

2. AKAN DILAKUKAN

• Penyusunan Juknis SILIN Merbau/jenis unggulan setempat.
• Pendampingan pelaksanaan SILIN pada PBPH yang baru menerapkan SILIN.
• Evaluasi penerapan SILIN pada PBPH yang telah melaksanakan SILIN.

KEMEN LHK|DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

SINERGITAS PARA PIHAK DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030 OLEH DITJEN PHL

01

08

02

07

03

06

04

05

SINERGITAS PARA PIHAK

PEMDA

BUMD, BUMN,

BUMSI, dll

NGO,

MEDIA

SWASTA (UM)

AKADEMISI

K/L

Mitra Pembangunan (HLN)

ESELON I KLHK

02

01

08

Good Governance (tata kelola kehutanan yang baik)

1

2

3

Kepastian Kawasan & kepastian hukum

4

Data & Informasi SDH berbasis Digital

Sinergitas para pihak

5

Enabling Environment Menuju PHL

Kelestarian usaha

(hulu – hilir – pemasaran – termasuk usaha berbasis masy)

HLN memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya enabling condition untuk PHL

PENUTUP

4

PENUTUP

• Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam Renops Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan kegiatan BAU Sektor Kehutanan, namun akan dilaksanakan lebih TERSTRUKTUR dan SISTEMATIS.
• Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.
• Pijakan dasar utamanya adalah: Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.

Bellows College

TERIMA KASIH