Media Pembelajaran
IPS
untuk SMP/MTs Kelas IX
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Tujuan Pembelajaran
MASYARAKAT INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN
HINGGA AWAL REFORMASI
BAB 4
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Amatilah gambar berikut:
Diskusikanlah dampak dari kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan diperkenankan merdeka.
Janji PM Koiso kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang disingkat BPUPKI. Pada 1 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah Negara Indonesia yang akan dibentuk.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Dalam sidang kedua, BPUPKI 10–17 Juli 1945, membicarakan rancangan
Undang-undang Dasar (UUD), termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pemboman Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Dengan proklamasi, suatu bangsa menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok dengan tujuannya agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Joesoef Koento, Ahmad Soebardjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Moh. Hatta pada pukul 17.30 WIB di Rengasdengklok.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Di rumah Laksamana Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Hal ini karena rumah itu dianggap tempat yang aman dari tindakan Pemerintahan Militer Angkatan Darat.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Naskah yang telah diketik oleh Sajoeti Melik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Moh. Hatta. Di kemudian hari, naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Berita tentang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pagi, segera tersebar luas secara lisan sehingga sejumlah tokoh bersiap-siap ingin datang.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pukul 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Moh. Hatta. Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (sekarang Jl. Proklamasi), Jakarta.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Sebelum pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Moh. Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Beberapa upaya penyebarluasan berita proklamasi yaitu melalui radio, poster, selebaran, dan spanduk, surat kabar, pengiriman delegasi.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Di Bandung, rakyat menyambut proklamasi dengan diwarnai usaha para pemuda yang mengambil alih pangkalan udara dan pabrik senjata yang dikuasai Jepang.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Hasil Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Dalam sidang kedua PPKI (19 Agustus 1945), dihasilkan dua keputusan penting, yaitu pembentukan dua belas departemen dan empat menteri negara, serta pembagian Indonesia dalam delapan provinsi.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada tanggal 3 Juni 1947, Jenderal Soedirman diangkat sebagai Panglima TNI dan dilantik pada 28 Juni 1947 di Yogyakarta. Tentara Indonesia saat itu terdiri atas bekas anggota KNIL, Peta, dan laskar-laskar perjuangan.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak terjadi peperangan. Untuk itu, terjadilah perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan RI di berbagai wilayah Indonesia seperti peperangan di Bandung (Bandung Lautan Api), pertempuran Ambarawa, pertempuran lima hari di Semarang, pertempuran Surabaya, Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta, Pertempuran di Sumatra, Perjuangan Bersenjata di Bali, Perjuangan Bersenjata di Kalimantan, Perjuangan Bersenjata di Sulawesi.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui perjuangan diplomasi seperti perundingan Hooge Veluwe, perundingan Linggarjati, perundingan Renvillex, perundingan Roem-Royen, dan
Konferensi Meja Bundar.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Berdasarkan Konferensi Meja Bundar, terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas 16 negara bagian, dengan lua daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda. Kemudian, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan RI (NKRI) pada 17 Agustus 1950.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Berbagai gangguan keamanan pada awal kemerdekaan seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada masa awal kemerdekaan, keadaan perekonomian negara sangat kacau.
Di Indonesia, terjadi inflasi tinggi (hiperinflasi) karena adanya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Selain secara politis dan militer, Belanda juga mengepung Republik Indonesia secara ekonomis dengan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan RI.
Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan salah satu tindakan yaitu menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP dan Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Kemerdekaan Indonesia membawa pengaruh besar pada kehidupan sosial penduduk Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan tidak besar. Namun, pada awal kemerdekaan, terdapat sekolah-sekolah rendah, menengah, dan pendidikan tinggi.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada awal kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan dan dalam bidang seni musik, lahir lagu-lagu bertema nasionalisme karya para komponis Indonesia.
UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 mengamanatkan negara kesatuan RI menganut sistem demokrasi liberal.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Pada 29 September 1955, diselenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 272 orang dan berjalan demokratis.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi liberal, terjadi gangguan keamanan, antara lain pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh serta pemberontakan PRRI/Permesta.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Terlaksananya Konferensi Asia-Afrika menjadi awal dari gerakan negara-negara non-blok pada tahun 1960-an, yang di dalamnya Indonesia memiliki peranan yang sangat penting.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Konferensi Asia-Afrika menghasilkan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, hak-hak asasi manusia, masalah rakyat terjajah, serta memajukan perdamaian dan kerja sama internasional.
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state).
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Sesudah pengakuan kedaulatan, kehidupan perekonomian tidak membaik. Perkebunan dan instalasi industri rusak berat, sementara pertambahan penduduk sangat tinggi.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi liberal, situasi politik, ekonomi, dan keamanan kurang baik. Akibatnya, kesejahteraan penduduk Indonesia belum terlalu membaik dibandingkan pada masa awal kemerdekaan.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden yang isi pokoknya adalah pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945, dan tidak berlakunya UUD 1950 (UUDS).
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Dalam sistem ini, kebebasan tetap ada namun dibatasi dengan alasan kepentingan rakyat dan keselamatan negara.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Terpimpin, struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme (statism) yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi dinamika politik yang berimbas pada kehidupan masyarakat. Pertentangan antara berbagai kubu politik membuat masyarakat ikut terbelah.
B. Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin
Masa Orde Baru dalam sejarah Indonesia diperkirakan berlangsung sejak Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden RI pada 12 Maret 1967 hingga Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden RI pada 21 Mei 1998.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Dalam pandangan pemerintahan Orde Baru, banyaknya partai yang memiliki ideologi yang berbeda merupakan salah satu kendala stabilitas nasional pada masa Orde Lama. Maka, pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan mengurangi jumlah partai di Indonesia.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pada awal masa pemerintahannya, Soeharto dihadapkan oleh utang yang mencapai 2,3 miliar dolar AS. Soeharto mencanangkan berbagai kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri untuk menanggulanginya.
Pemerintah Orde Baru menyusun rencana yang dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I). PJPT I ini direncanakan berlangsung selama 25 tahun.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Seusai berakhirnya Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama pada 31 Maret 1994, pemerintah Orde Baru merencanakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Berbagai program yang dijalankan pemerintah pada awal Orde Baru berhasil mengurangi inflasi tinggi (hiperinflasi).
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Pada tahun 1997, krisis keuangan melanda Asia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, tingkat kemiskinan Indonesia berhasil diturunkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan Indonesia mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi membuat pemerintah Indonesia menjalankan program pengurangan tingkat pertumbuhan penduduk. Program yang dilakukan adalah Keluarga Berencana (KB).
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
Pada tahun 1984, dicetuskan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun bagi penduduk Indonesia berusia 7–12 tahun. Program ini mencapai kesuksesan karena diperkirakan angka partisipasi penduduk lebih dari 90%.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
C. Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Bermula dari krisis ekonomi, gerakan reformasi terjadi di hampir seluruh tanah air. Dengan dipelopori mahasiswa, rakyat berdemonstrasi di depan gedung-gedung perwakilan rakyat dan di jalan-jalan.
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Soeharto menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie, yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden. Peristiwa ini terjadi pada 21 Mei 1998 dan menandai akhir dari kekuasaan Orde Baru.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Demokrasi yang berkembang pada masa Reformasi tidak bisa lepas dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Memasuki masa Reformasi, dorongan atas desentralisasi dan otonomi daerah menguat. MPR kemudian mengeluarkan Ketetapan
MPR No. XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Memasuki era Reformasi, rakyat menginginkan kebebasan dalam hal politik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Gegap gempita berbagai partai politik pun mewarnai kehidupan politik pada masa Reformasi. Pada masa ini, telah terlaksana pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Seiring berjalannya waktu, agenda pembangunan ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah era Reformasi, seperti Presiden B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo berfokus pada pembenahan ekonomi bangsa.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Pemerintah masa Reformasi melakukan sejumlah kebijakan berkaitan dengan pendidikan, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penetapan peraturan, dan kurikulum.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Pada masa Reformasi, telah dilakukan upaya pelestarian budaya Indonesia dengan mendaftarkan pada UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
D. Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi