APBN, APBD dan Pajak
APBN
APBD
Pajak
sejarah
APBN
APBD
Pajak
sejarah
APBN
APBD
Pajak
APBN
DEFENISI
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
TUJUAN
Pedoman penerimaan & pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat
sejarah
APBN
APBD
Pajak
FUNGSI
APBN
ALOKASI
DISTRIBUSI
STABILISASI
OTORITAS
PERENCANAAN
PENGAWASAN
sejarah
APBN
APBD
Pajak
MEKANISME PENYUSUNAN APBN
sejarah
APBN
APBD
Pajak
SUMBER
PENERIMAAN
PENERIMAAN DALAM NEGERI
HIBAH
PENERIMAAN PERPAJAKAN
PENERIMAAN BUKAN PAJAK
sejarah
APBN
APBD
Pajak
BERDASARKAN SIFATNYA
01
Alat Tukar Umum
02
Satuan Hitung
PENGELUARAN
NEGARA
sejarah
APBN
APBD
Pajak
PENGELUARAN
NEGARA
BERDASARKAN JENISNYA
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang
3
Belanja Modal
4
Pembiayaan Bunga Utang
5
Subsidi
6
Belanja Hibah
7
Bantuan Sosial
8
Belanja lain-lain
9
Tambahan Belanja Pemerintah Pusat
sejarah
APBN
APBD
Pajak
PENGELUARAN
NEGARA
BERDASARKAN FUNGSI
sejarah
APBN
APBD
Pajak
sejarah
APBN
APBD
Pajak
sejarah
APBN
APBD
Pajak
APBN
DEFENISI
Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah
FUNGSI
APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
sejarah
APBN
APBD
Pajak
SUMBER
PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
Bagian dari perusahanan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
sejarah
APBN
APBD
Pajak
Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepala daerah
sejarah
APBN
APBD
Pajak
JENIS
PENGELUARAN
01
Belanja rutin
02
Belanja tidak terduga
03
Belanja pembangunan
04
Bantuan kepada daerah bawahan
05
Dana cadangan
sejarah
APBN
APBD
Pajak
Penghitungan tarif
sejarah
APBN
APBD
Pajak
Rp 54.000.000
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Rp 4.500.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp 54.000.000
Tambahan untuk seorang isteri yangn penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Rp 4.500.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
sejarah
APBN
APBD
PERHITUNGAN PPH PASAL 21
sejarah
APBN
APBD
PERHITUNGAN PBB
sejarah
APBN
CONTOH
Dr.Andri telah menikah dan mempunyai anak anak kandung tiga orang yang merupakan dokter spesialis dan bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta “ Sari Mutiara” dengan gaji tetap Rp. 10.000.000. Jam praktik dr. Andri pukul 8.00 s.d. 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus dr. Andri menerima pembayaran dari rumah sakit berupa gaji Rp.20.000.000. Andri membayar biaya iuran pensiun Rp.100.000 setiap bulannya. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dr. Andri pada bulan Agustus sebagai berikut:
TERIMAKASIH
APBN
APBD
Pajak