�LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT����

REPRESENTATIVE GOVERNMENT

​

​

Keterwakilan Anggota Dewan

​

Keterwakilan Politik

​

Keterwakilan Daerah

​

Keterwakilan Fungsional

DEMOKRASI PERWAKILAN

Rakyat pergi ke bilik suara untuk memilih para kandidat

Rakyat memberikan mandatnya kepada kandidat tertentu untuk membuat keputusan atas nama mereka

Kandidat menentukan kebijakan yang akan mengikat rakyat dan warga Negara lain

Sayangnya, demokrasi representatif tidak memberikan jaminan bahwa kehendak pemilih secara terus menerus sejalan dengan wakilnya di parlemen. Apalagi tidak tersedia pula mekanisme untuk mencabut mandat, di saat pemilih berada di puncak kekecewaan terhadap performance wakilnya di parlemen yang telah mengambil keputusan atas nama mereka.

Konsepsi Representasi

Esensi hadirnya lembaga perwakilan dalam struktur ketatanegaraan adalah fungsi representasi.

agar terwujud suatu pengelolaan pemerintahan yang ekfektif dan efisien

​

Representasi

melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat yang diwakili

• John Locke (1632-1704) menerbitkan Second Treatise of Government (1690) yang menyadari pelaksanaan hak asasi seseorang mungkin akan dapat menyebabkan perbenturan terhadap hak asasi orang lainnya, bahkan mungkin melanggarnya. Untuk mencegah ini, anggota masyarakat perlu bergabung bersama dan membuat perjanjian masyarakat
• Jean Jaques Rousseau (1712-1778) juga berbicara tentang Du contrat social
• Montesquieu melahirkan teori Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan (separation of power). Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi judikatif dikaitkan dengan peran lembaga peradilan

​

Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia� 1. volksraad

Pasal 53-80 Konstitusi IS 🡪 memuat ketentuan mengenai kekuasaan legislatif

​

18 Mei 1918 dibentuklah Volksraad (1918 – 8 Maret 1942)

​

​

2. Masa Kemerdekaan

• Dibentuknya Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.

3. Masa KNIP

• Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI

Parlemen berdasarkan Konstitusi

• Parlemen Menurut UUD sebelum Perubahan
• Parlemen Menurut Konstitusi RIS
• Parlemen Menurut UUDS
• Parlemen Menurut UUD setelah Perubahan

​

Parlemen Menurut UUD sebelum Perubahan �

Sistem satu setengah kamar

Komisi Konstitusi menyebut struktur parlemen RI sebelum perubahan UUD adalah satu kamar.

DPR

MPR

Prof Jimly menyebut struktur parlemen RI sebelum perubahan UUD adalah satu setengah kamar; MPR dan DPR memiliki kewenangan yang berbeda tetapi pengorgansisasian yang sama (pimpinan DPR dan MPR sama) sesuai amanat konstitusi

Fatmawati menyebut struktur parlemen RI sebelum perubahan UUD adalah bikameral, karena MPR dan DPR pada kenyataan nya punya kewenangan dan pengorganisasian yang berbeda

Kewenangan Formal

• MPR
• Menetapkan UUD dan GBHN
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden
• Mengubah UUD
• DPR
• Memberikan persetujuan terhadap seluruh UU
• Berhak mengajukan RUU
• Menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang ditetapkan Presiden
• Menyetujui APBN yang diusulkan pemerintah
• Menerima laporan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK

​

Metode seleksi dan kategori warga negara yang diwakili

Metode seleksi MPR dan DPR pada UU naskah asli tidak diatur secara tegas, pengaturannya diserahkan kepada uu.

MPR terdiri dari DPR dan utusan golongan dan utusan daerah.

Sejarah singkat:�parlemen dalam Rapat BPUPKI

• Rapat BPUPKI 29 Mei 1945, Muh Yamin mengusulkan adanya pusat parlemen yang terdiri atas badan perwakilan rakyat dan Balai Pertemuan
• Masa reses BPUPKI (2 Juni – 9 Juli 1945), usulan lembaga perwakilan rakyat:
• Tjuo Sangi In, setelah diubah dalam hal metode seleksi anggotanya dijadikan Badan Perwakilan Rakyat
• Tjuo Sangi In, dengan ditambah beberapa orang lagi
• Badan perwakilan rakyat
• parlemen: dengan satu dewan rakyat
• Parlemen: dengan dua dewan rakyat

​

• Rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. untuk pertama kalinya istilah MPR dan DPR disebutkan oleh Muh. Yamin. Usulan Yamin MPR terdiri dari dua kamar
• Rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945. disepakatinya badan perwakilan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi
• Rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. dalam rancangan UUD kedua dimasukkan BAB IV mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR

Sejarah singkat:�parlemen dalam Rapat PPKI

• Rapat Besar PPKI tanggal 18 Agustus 1945:

a. Pembahasan susunan pemerintahan

MPR terdiri dari DPR ditambah utusan golongan dan utusan daerah. Utusan golongan menurut Supomo adalah golongan ekonomi sepert koperasi

b. Pembahasan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan KNIP

Parlemen Menurut Konstitusi RIS �

Sistem dua kamar

DPR

Senate

Parlemen Menurut UUDS�

DPR

Sistem satu Kamar

Parlemen Menurut UUD setelah Perubahan�

DPR

DPD

MPR

Tricameral

• Lembaga perwakilan rakyat yang dimiliki oleh NKRI adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
• MPR pertama kali diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Ketika itu Mr. Muhammad Yamin mengusulkan selain terdapat presiden dan perangkat-perangkatnya sebagai lembaga eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya terdapat pula Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk seluruh rakyat Indonesia yang menjadi kekuasaan setinggi-tingginya sebagai lembaga legislatif. Di dalam MPR, tidak hanya diduduki oleh wakil dari daerah-daerah akan tetapi juga wakil dari golongan-golongan sehingga mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

​

• Majelis Permusyawaratan yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin tersebut terdiri dari beberapa unsur, antara lain :

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Utusan Daerah (UD)

- Utusan Golongan (UG)

• Anggota DPR adalah salah satu unsur MPR yang dipilih melalui pemilu yang berasal dari unsur parpol
• UD adalah utusan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk duduk di MPR. UD berfungsi untuk menyuarakan berbagai permasalahan daerahnya dalam forum-forum MPR
• UG adalah utusan yang dikirimkan oleh golongan-golongan seperti angkatan bersenjata dan kepolisian untuk bersama-sama ikut duduk dalam MPR dan memberikan masukan-masukan mewakili golongannya.

​

• Dalam perkembangannya, Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia banyak mengalami perubahan. Perubahan yang paling aktual adalah perubahan sistem Lembaga Perwakilan Rakyat karena amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen UUD 1945 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan. MPR tidak lagi terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, melainkan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD

Kriteria untuk menentukan Kamar dalam Lembaga Perwakilan

Wade dan Phillips menjelaskan tentang kamar-kamar dalam Parlemen Inggris, yaitu:

​

“Parliament consist of the King, the House of Lords and the House of Commons. The two Houses sit separately and are constituted on entirely different principles”

Kriteria untuk menentukan Kamar �dalam Lembaga Perwakilan

1. Memiliki fungsi-fungsi tersendiri

2. Memiliki anggota tersendiri

3. Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam lembaga tersebut

�

Pola Pengorganisasian Parlemen

• Hampir semua negara federal memiliki dua majelis;
• Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih unikameral dan sebagian lagi bikameral;
• Sebagian besar negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki dua majelis:
• demikian pula sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis.

Alasan penggunaan sebuah sistem

1. Luas wilayah negara
2. Jumlah populasi
3. Bentuk negara

Struktur Lembaga Perwakilan

1. Unicameral system
2. Bicameral system
3. Multicameral system

Perbandingan Sistem Perwakilan dalam Bentangan Dunia

Map of unicameral and bicameral parliaments around the world.

██ unicameral, ██ bicameral and  ██ neither.

Bicameral or Tricameral?

• Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 2 (1)) UUD NRI 1945;
• Joint Session or Permanent Institution?
• Perbedaan antara MPR-RI dan US Congress

🡪 dalam hal pelaksanaan kewenangan, keduanya memiliki banyak perbedaan

​

​

​

Pendapat Pakar

• Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa setelah perubahan UUD Negara R.I. Tahun 1945, Parlemen R.I. terdiri dari dari tiga pilar, yaitu MPR, DPR, dan DPD.

​

• Bagir Manan juga berpendapat bahwa struktur parlemen setelah perubahan UUD Negara R.I. Tahun 1945 terdiri dari tiga badan perwakilan yang mandiri (DPR, DPD, dan MPR).  

​