1 of 32

STRATEGI PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 -2024

Disampaikan Pada 24 Februari 2022

Smart Discussion Series 4

Rahma Aji Santoso

2 of 32

Pengalaman Pendampingan Pemerintah Daerah

RAHMA AJI SANTOSO

Peneliti SmartID

  • Sarjana Administrasi Publik
  • Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Riwayat Pendidikan

    • Koordinator Tim Penyusunan Perubahan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024
    • Koordinator Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2021
    • Koordinator Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2022
    • Koordinator Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023
    • Koordinator Tim Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2024
    • Narasumber Proses Bisnis Dinas Kesehatan/RSUD se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
    • Fasilitator SMART ASNPlus “Langkah Jitu Penyusunan Peta Proses Bisnis” (Nasional) Tahun 2022
    • Tim Pendamping Penyusunan Penilaian Budaya CETTAR Provinsi Jawa Timur 2021
    • Tim Pendamping Penyusunan Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur 2021
    • Tim Pendamping Peningkatan SAKIP Pemerintah Kabupaten 2020
    • Tim Pendamping Penyusunan PK, IKI, SKP Pemerintah Kabupaten Tahun 2021

3 of 32

LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI

  • Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.
  • Potensi penyelewengan terhadap jabatan, keuangan, dan lain sebagainya bisa menjadi Moral Hazard dan harus ditertibkan
  • Peraturan efektif dan efisien diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari kegiatan reformasi birokrasi

PERKEMBANGAN PARADIGMA

TATA KELOLA PEMERINTAH

LESSON LEARNED

Perkembangan

OPA, NPA, dan NPM, hingga Dynamic Governance

Pembelajaran terhadap beberapa negara terkait perkembangan reformasi birokrasi

?

?

?

?

4 of 32

​

  • Evaluasi RB
  • Evaluasi AKIP
  • Evaluasi ZI WBK/WBBM (Proses & Hasil)

​

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

From:

Bad Governance

To:

Good Governance

Hasil Antara

Perubahan

​

Isu Strategis

Birokrasi

  • Mindset (pola pikir)
  • Culture set (budaya kerja)

​

Prinsip Pelaksanaan RB:

Outcomes Oriented , Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor

​

Pelopor

Penggerak Perubahan

(Agent of Changes &

Role Model)

Kapasitas

Assesor

​

PROSES PERBAIKAN

8 Area Perubahan

  • Percontohan

Unit Kerja WBK/WBBM

Sumber: KemenpanRB

Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5 of 32

GRAND DESIGN ROAD MAP REFORMASI �BIROKRASI NASIONAL 2010-2025

Perpres No. 81 Th. 2010 Grand Desaign Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025

Road Map 2015-2019�Periode II

Implementasi hasil yang telah dicapai dan melanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama.

Road Map 2010-2014�Periode I

Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Road Map 2020-2024�Periode III

Peningkatan kapasitas birokrasi untuk menjadi pemerintahan kelas dunia.

6 of 32

MANAJEMEN

PERUBAHAN

DEREGULASI KEBIJAKAN

ORGANISASI

TATALAKSANA

AKUNTABILITAS

KINERJA

PENGAWASAN

PELAYANAN PUBLIK

SDM

PEMENUHAN

/ MANDATORY

(20%)

Indeks Kepemimpinan Perubahan

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kelembagaan

Indeks SPBE

Indeks Arsip

Indeks PBI

Indeks Pengelolaan Keuangan

Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Perencanaan

Maturitas SPIP

Kapabilitas APIP (IACM)

Indeks SIN

Indeks Resiko

Kepatuhan Pelayanan Publik

Indeks Inovasi

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Sistem Merit

PENGUNGKIT (60%)

HASIL ANTARA: (10%)

HASIL (40%)

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

KINERJA ORGANISASI

10%

10%

10%

10%

NILAI SAKIP

OPINI BPK

IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik)

IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)

CAPAIAN KINERJA

SURVEY INTERNAL ORGANISASI

KINERJA LAINNYA

Sumber: KemenpanRB

7 of 32

BEBERAPA TANTANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

RB belum berdampak signifikan pada capaian pembangunan nasional dan penyelesaian isu hilir

Komitmen kepala daerah dalam mengawal program RB masih minim

Ego Sektoral yang membuat pelaksanaan RB masih parsial

Komitmen leading institution untuk mengawal program RB Nasional belum komprehensif hingga level bawah

RB kerap dipandang sekedar formalitas dan pemenuhan dokumen semata

Sumber : Kementerian PANRB, 2021

8 of 32

STRATEGI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DAERAH

MEMPERKUAT KERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENINGKATKAN EVEKTIVITAS TIM ASISTENSI DAERAH

PENYEMPURNAAN TOOLS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DAERAH

Perencanaan dan pelaksana program RB di daerah harus didukung dengan penganggaran yang memadai

Kerja sama dalam membina dan mengawal pelaksanaan RB di daerah, termasuk mekanisme reward & acknowledgement

Penguatan kapasitas TAPD, serta pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan berbagai pihak yang kompeten

Tools lebih disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Daerah

PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGGARAN PROGRAM RB DI DAERAH

PENGUATAN PERAN PROVINSI DALAM MENGAWAL KABUPATEN/KOTA

Membangun best practice Kabupaten/Kota di setiap provinsi

Sumber : Kementerian PANRB, 2021

9 of 32

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

BAB III

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

BAB IV

BAB V

BAB VI

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

PENUTUP

Sumber : PermenPan RB No. 25 Tahun 2020

10 of 32

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Road Map Reformasi Birokrasi, proses penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, kedudukan Road Map Reformasi Birokrasi, keterkaitan antara Road Map Reformasi Birokrasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

1.3

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang Maksud penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Tujuan penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

1.4

Sistematika Dokumen

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

11 of 32

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan, serta menunjukkan Kebijakan, Capaian Kinerja, dan Tantangan Hambatan dalam Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.1

Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.1.1 Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.1.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.1.4 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.2

Permasalahan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.3

Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.2.1 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

2.2.2 Capaian Area Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

12 of 32

Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019

13 of 32

Capaian Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Capaian

No

Area Perubahan

Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

1

Mental Aparatur

Survei Kepuasan Masyarakat

 

 

 

 

 

Indeks Integritas

 

 

 

 

 

2

Pengawasan

Opini WTP

 

 

 

 

 

Tingkat Kapabilitas APIP

 

 

 

 

 

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

 

 

 

 

 

3

Akuntabilitas

Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Kinerja Baik

 

 

 

 

 

4

Kelembagaan

% K/L/P yang tepat fungsi dan tepat ukuran

 

 

 

 

 

Indeks Kelembagaan

 

 

 

 

 

5

Tatalaksana

% K/L/P yang ketatalaksanaan baik

 

 

 

 

 

Indeks Tatalaksana

 

 

 

 

 

Indeks e-Government

 

 

 

 

 

6

SDM Aparatur

Indeks Profesionalitas

 

 

 

 

 

Indeks Reformasi Birokrasi Baik

 

 

 

 

 

7

Pelayanan Publik

Hasil survei kepuasan masyarakat

 

 

 

 

 

Jumlah Inovasi Pelayanan

 

 

 

 

 

Hasil Evaluasi Kinerja penyelenggara Pelayanan Publik

 

 

 

 

 

Indeks integritas pelayanan publik

 

 

 

 

 

Persentase tingkat�kepatuhan K/L/P�dalam pelaksanaan�UU 25/2009�tentang Pelayanan�Publik

 

 

 

 

 

Tindak lanjut�pengaduan�pelayanan public

 

 

 

 

 

Public Service Index

 

 

 

 

 

14 of 32

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Bagian ini menyajikan mengenai Faktor lingkungan (context (konteks)) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi dalam Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

3.1

Lingkungan Reformasi Birokrasi

3.2

Isu Strategis Reformasi Birokrasi

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

15 of 32

Lingkungan Strategis dan Isu Strategis Reformasi Birokrasi 2015-2019

16 of 32

Permasalahan, Isu Strategis, dan Strategi Reformasi Birokrasi 2020-2024

17 of 32

BAB IV

REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

Bagian ini menyajikan mengenai Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1

Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1.1 Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1.4 Program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1.5 Strategi Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

4.1.6 Quick Wins

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

18 of 32

Makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro.

Instansional. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Definisi Makro, Meso, dan Mikro

19 of 32

Sasaran Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020-2024)

20 of 32

Area Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

21 of 32

Program (Level Meso) Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020-2024

22 of 32

Program (Level Mikro) Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020-2024

23 of 32

Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020-2024

24 of 32

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020-2024

25 of 32

Quick Wins Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2020-2024

Sumber : PermenPan RB No. 25 Tahun 2020

26 of 32

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Bagian ini menyajikan mengenai Kebijakan Manajemen Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menjelaskan tentang tim/organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro, serta kerangka Pendanaan

5.1

Pelaksana Reformasi Birokrasi 2020-2024

5.2

Monitoring dan Evaluasi

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

Kerangka Pendanaan

5.3

27 of 32

Pelaksana Reformasi Birokrasi 2020-2024

28 of 32

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi

29 of 32

Kerangka Pendanaan

30 of 32

P

E

N

U

T

U

P

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi DAERAH merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DAERAH yang disusun di dalam satu kesatuan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi mengenai arah kegiatan dan aktivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010- 2025 dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020.

1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi instansi yang terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan birokrasi untuk kurun waktu 2020-2024;

2. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi DAERAH menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 2020-2024; dan

3. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di DAERAH dan menjadi dasar bagi DPRD DAERAH dan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di DAERAH

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) TAHUN 2020-2024

BAB VI

PENUTUP

31 of 32

PADA DOKUMEN PERENCANAAN RUMUSKAN/LETAKKAN INDIKATOR YANG DIUKUR DALAM RB (MINIMAL LEVEL SASARAN)

1

TENTUTKAN CASCADINGNNYA (MULAI DARI WUJUD PROGRAM-SUB KEGIATANNYA BESERTA ANGGARAN DAN TARGETNYA)

2

TENTUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI LEADING SECTORNYA

3

TENTUKAN RENCANA AKSINYA

4

LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SETAI ENAM BULAN DAN TAHUNAN (APABILA PERTRIWULAN AKAN LEBIH BAIK)

5

KESIMPULAN GENERAL STRATEGI (TIPS DAN TRIK) MENYUSUN ROAD MAP RB TAHUN 2020-2024

32 of 32

Visit Us :