1 of 21

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG

NOMOR. 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

&

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

​

OLEH : JUNAIDI ARFIAN KASIP

(KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU)

KAMIS, 08 MEI 2025

2 of 21

UNDANG - UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ���

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 (UU KIP), dimana keterbukaan dan transparansi informasi publik pada badan publik diatur didalamnya, kemudian petunjuk pelaksana uu kip ini dituangkan dalam peraturan pemerintah RI Nomor. 61 Tahun 2010 tentang pelaksana uu kip tersebut.

​

Di indonesia hak atas informasi publik dijamin oleh konstitusi tertinggi kita yaitu undang- undang dasar tahun 1945 pada pasal 28 f yang berbunyi :

“setiap orang berhak berkomunikasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

3 of 21

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI INFORMASI�

KOMISI INFORMASI ADALAH LEMBAGA MANDIRI YANG BERFUNGSI MENJALANKAN UNDANG-UNDANG KIP DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, MENETAPKAN PETUNJUK TEKNIS STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NON LIGITASI.

​

MEDIASI ADALAH PENYELESAIAN INFORMASI PUBLIK ANTARA PARA PIHAK MELALUI BANTUAN MEDIATOR DALAM HAL INI KOMISI INFORMASI.

​

AJUDIKASI ADALAH PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA PIHAK YANG DIPUTUS OLEH KOMISI INFORMASI.

​

AJUDIKASI NON LIGITASI ADALAH PENYELESAIAN SENGKETA AJUDIKASI DI LUAR PENGADILAN YANG PUTUSANNYA MEMILIKI KEKUATAN SETARA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN.

4 of 21

ASAS DAN TUJUAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ���

ASAS UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI :

  1. SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA INFORMASI PUBLIK;
  2. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KETAT DAN TERBATAS;
  3. SETIAP INFORMASI PUBLIK HARUS DAPAT DIPEROLEH SETIAP PEMOHON INFOrMASI PUBLIK DENGAN CEPAT DAN TEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN, DAN CARA SEDERHANA;
  4. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT RAHASIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG, KEPATUTAN DAN KEPENTINGAN UMUM DIDASARKAN PADA UJI KONSEKUENSI YANG TIMBUL, BAHWA MENUTUP INFORMASI DAPAT MELINDUNGI KEPENTINGAN LEBIH BESAR ATAU SEBALIKNYA.

​

​

​

​

5 of 21

TUJUAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK�

A. MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENGETAHUI RENCANA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK, PROGRAM KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PROSES PENGAMBILAN SUATU KEPUTUSAN PUBLIK;

B. MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK;

C. MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGELOLAAN BADAN PUBLIK LAINNYA;

D. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK, YAITU TRANSPARAN, EFEKTIF;

E. MENGETAHUI ALASAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG MEMPENGARUHI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK;

F. MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN/ATAU

G. MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS.

6 of 21

INFORMASI PUBLIK DAN HAK ATAS INFORMASI�

DALAM UU NO. 14 TAHUN 2008 PASAL 1 BAB 1 DARI UU KIP DIJELASKAN INFORMASI PUBLIK ADALAH KETERANGAN, PERNYATAAN, GAGASAN, DAN TANDA-TANDA YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM, DAN/ ATAU DITERIMA OLEH SATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA ATAU BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

​

DALAM UU KIP SETIAP ORANG MEMPUNYAI HAK ATAS INFORMASI YAITU :

1. MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK;

2. MELIHAT DAN MENGETAHUI INFORMASI PUBLIK;

3. MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK YANG TERBUKA UNTUK

UMUM UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK;

4. MENDAPAT SALINAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PERMOHONAN SESUAI DENGAN UU INI;

5. MENYEBARLUASKAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

6. MENGAJUKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DISERTAI ALASAN PERMINTAAN DAN GUGATAN KE PENGADILAN APABILA DALAM MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK MENDAPATKAN HAMBATAN ATAU KEGAGALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UU INI.

7 of 21

BADAN PUBLIK DAN HAK BADAN PUBLIK�

MENURUT UNDANG-UNDANG KIP YANG DIMAKSUD DENGAN BADAN PUBLIK ADALAH LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) ATAU ORGANISASI NON PEMERINTAH SEPANJANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN DAN/ ATAU APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT DAN/ATAU BANTUAN LUAR NEGERI.

​

PENGERTIAN INFORMASI DALAM UU KIP YANG MERUPAKAN HAK BADAN PUBLIK YANG TERTERA PADA PASAL UU KIP SEBAGAI BERIKUT :

​

​

​

8 of 21

INFORMASI PUBLIK

(1) Informasi adalah “ keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

(2) Informasi Publik adalah “ Informasi Yang Dihasilkan, Disimpan, Dikelola, Dikirim Dan/Atau Diterima Suatu Badan Publik Yang Berkaitan Dengan Penyelenggara Dan Penyelenggaraan Negara Dan/Atau Penyelenggara Dan Penyelenggaraan Badan Publik Lainnya Yang Sesuai Dengan Undang Undang Ini Serta Informasi Lain Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Publik “.

​

9 of 21

HAK BADAN PUBLIK

JENIS PENGECUALIAN INFORMASI DALAM UU KIP YANG MERUPAKAN HAK BADAN PUBLIK YANG TERTERA PADA PASAL 6 UU KIP SEBAGAI BERIKUT :

​

  1. BADAN PUBLIK BERHAK MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  2. BADAN PUBLIK BERHAK MENOLAK INFORMASI PUBLIK APABILA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
  3. INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN OLEH BADAN PUBLIK, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) ADALAH :

A. INFORMASI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN NEGARA

B. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN USAHA DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

C. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PRIBADI

D. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN RAHASIA JABATAN

E. INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN.

​

10 of 21

Apa Itu PPID?

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ialah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (BP).

11 of 21

Siapakah PPID?

Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan BP negara di Pusat dan Daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. (Pasal 12 Ayat 1 PP 61/2010).

​

PPID ditunjuk oleh pimpinan BP yang bersangkutan. (Pasal 12 Ayat 2 dan 3 PP 61/2010).

​

PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. (Pasal 13 Ayat 1 PP 61/2010).

12 of 21

Apa Tugas PPID?

PPID bertugas melakukan:

​

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
  3. Penetapan prosedur operasional (SOP) penyebaran Informasi Publik;
  4. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
  5. Penetapan informasi yang dikecualikan;
  6. Pengujian konsekuensi;
  7. Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.

(Pasal 14 Ayat (1) PP No. 61 Tahun 2010)

13 of 21

Mekanisme �Memperoleh Informasi

.

14 of 21

14

Mekanisme

Memperoleh

Informasi Publik

15 of 21

15

Mekanisme

Keberatan

ke Atasan PPID

16 of 21

Jenis Informasi di Badan Publik

​

​

​

16

Informasi di Badan Publik

Terbuka

Dikecualikan (17)

Berkala (9)

Tersedia Setiap Saat (11)

Serta Merta (10)

Rahasia Negara

Rahasia Pribadi

Rahasia Bisnis

- Akta otentik dan wasiat.

- Informasi pribadi.

- Persaingan usaha sehat.

- HAKI

- Penegakan hukum.

- Hankam.

- Kekayaan alam.

- Ketahanan ekonomi.

- Hubungan LN.

- Surat antar-BP yang rahasia.

- Lainnya yg diatutr UU

17 of 21

Ketentuan Pidana dalam UU KIP (1)

​

​

​

​

​

​

17

18 of 21

Ketentuan Pidana dalam UU KIP (2)

​

​

​

​

​

​

18

19 of 21

Ketentuan Pidana dalam UU KIP (3)

​

​

​

​

​

​

19

20 of 21

21 of 21

TERIMA KASIH

​

​

​

​

SALAM KETERBUKAAN INFORMASI

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

JL. INDRA GIRI NO. 8 KEL. PADANG HARAPAN

KOTA BENGKULU