KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BUMKAL

SAMSUL BAKRI, S.IP. M.M.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021

Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021

PERDA Kab. Sleman N0. 13 Th. 2019

BUMDES

KETENTUAN UMUM

BAB I

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB I

4

Tujuan

• melakukan kegiatan usaha ekonomi
• melakukan kegiatan pelayanan umum
• memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli Desa, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
• pemanfaatan aset desa;
• mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Landasan

Semangat:

• kekeluargaan;
• kegotongroyongan;

Prinsip:

• profesional;
• terbuka dan bertanggung jawab;
• partisipatif;
• prioritas sumber daya lokal;
• berkelanjutan;

Fungsi

• konsolidasi produk;
• produksi;
• penampung, pembeli, pemasar;
• inkubasi usaha masyarakat;
• stimulasi dan dinamisasi usaha masyarakat;
• pelayanan kebutuhan dasar dan umum;
• peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan s- umber daya alam;
• Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

KETENTUAN UMUM

BUMKal SLEMAN

31

4

3

86

BUMDes Tumbuh

BUMDes Berkembang

BUMDes Maju

DESA

25

BUMDes Dasar

63

BUMDes

BAB VII UNIT USAHA

7

Kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit usaha yang memiliki fungsi strategis & berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum maka sebagian besar modalnya harus dimiliki BUM Desa/BUM Desa bersama.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar unit usahanya.

​

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha.

BUM DESA

JENIS USAHA YANG BISA DILAKUKAN BUMKAL

HOLDING

(Mewadahi)

BANKING

(Keuangan)

RENTING

(Sewa-Menyewa)

BROKERING DAN TRADING

(Agen dan Penjualan)

GOALS

SERVING

(Layanan)

PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, & PENGEMBANGAN

BAB XV

PENDATAAN

Menteri Desa melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa sebagai dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

PEMBINAAN & PENGEMBANGAN

Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh:

1. Menteri Desa untuk pembinaan dan pengembangan umum;
2. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis;

KEBIJAKAN DINAS PMK KABUPATEN SLEMAN

• Pendampingan dan Motivasi untuk Pembentukan BUMKal.

​

• Program Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMKal.

​

• Program Peningkatan Kapasitas tentang Management Keuangan.

​

• Mengembangkan Jaringan dan Kerjasama BUMKal.

​

• Pembentukan Forkom BUMKal.

​

• Memfasilitasi Pembentukan UPK-BKAD Eks PNPM-MPd Menjadi BUMKal Bersama.

BAB IX

KERJA SAMA

KERJA SAMA USAHA

• Seperti: kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa.
• dilarang menjaminkan atas Aset Desa yang dikerjasamakan.

​

​

KERJA SAMA NON USAHA

Seperti: transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

STAKEHOLDER KERJASAMA

• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Pemerintah Desa
• dunia usaha atau koperasi
• lembaga nonpemerintah
• lembaga pendidikan
• lembaga sosial budaya
• BUM Desa/BUM Desa bersama lain