1 of 55

DRAFT

RANCANGAN AWAL RPJPD

PROVINSI SUMATERA UTARA

2025-2045

BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara

Jl. P. Diponegoro No. 21 A, Medan

November 2023

2 of 55

Pendahuluan

UU SPPN No. 25 Tahun 2004

  • Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
  • RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun
  • RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
  • RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

UU Pemda No. 23 Tahun 2014

  • Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
  • Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas : RPJPD, RPJMD, RKPD
  • RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
  • RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

kearifan lokal

potensi daerah

daya saing

inovasi

kreativitas daerah

PENCAPAIAN

TUJUAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA

BAGIAN

INTEGRAL

PEMBANGUNAN NASIONAL

3 of 55

3 Tahapan Penyusunan RPJPD

Provinsi Sumatera Utara

Penyiapan Rancangan Awal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1

Pelibatan berbagai lapisan masyarakat di antaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan

2

Penyusunan rancangan akhir untuk diajukan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara

3

PENETAPAN PERATURAN DAERAH

RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045

4 of 55

TENTATIVE PENYUSUNAN RPJPD

  • Maret 2023

Sosialisasi Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ, tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025

  • April 2023

- Penyusunan SK. Tim Evaluasi RPJPD

- Penyusunan Agenda Kerja Evaluasi RPJPD

  • April – Juni 2023

- Pengumpulan Data dan penyiapan Format Evaluasi

- FGD dengan Perang Daerah terkait dengan data Evaluasi RPJPD

  • Juli 2023

Penyiapan Rancangan Akhir Evaluasi RPJPD

  • Agustus - September 2023

Koordinasi dan Fasilitasi Hasil Evaluasi RPJPD ke Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri

Perbaikan Hasil Evaluasi RPJPD berdasarkan Hasil Fasilitasi Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri

  • Oktober 2023

Diseminasi Evaluasi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara tahun 2005-2025

01. EVALUASI RPJPD 2005-2025

Maret - Oktober 2023

September 2023

- Orientasi penyusunan RPJPD 2025-2045 (internal Bappelitbang) 27 Oktober 2023

  • Penyusunan SK Tim

Keputusan Gubsu Nomor: 188.44/926/KPTS/2023 tanggal 26 Oktober 2023

- Penyusunan Agenda Kerja

- Persiapan Data dan Informasi

  • Oktober 2023
  • Sosialisasi Surat Edaran bersama Menteri Bappenas/PPN dan Menteri Dalam Negeri serta Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045

- Forum Orientasi Penyusunan RPJPD Provinsi/Kab/Kota (31 Oktober 2023)

  • November 2023

- Kick Off Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 (1 Desember 2023)

- FGD Proyeksi Penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta Proyeksi kebutuhan Sarana dan

Prasarana sampai dengan tahun 2045 (30 November 2023)

- FGD Penetapan Issue Strategis Kewilayahan Provinsi Sumatera Utara (Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi

dan Kepulauan Nias)

02. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045

September - November 2023

  • Oktober - Desember 2023
  • Penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045
  • Pembahasan Ranwal dengan Perangkat Daerah terkait untuk memperoleh Masukan dan Saran. Disusun Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappelitbangda dan Perangkat Daerah terkait
  • Penyempurnaan Ranwal berdasarkan Pembahasan dengan OPD

  • Max. Akhir bulan ke-2 setelah Ranwal disusun

03. PENYUSUNAN RANWAL RPJPD 2025-2045

Oktober – Desember 2023

  • Januari 2024
  • Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Pembahasan dengan Stakeholder. FKP dilakukan dalam Rangka untuk memperoleh masukan dan saran terhadap Ranwal RPJPD disusun berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan stakeholder terkait

- Penyempurnaan Ranwal berdasarkan Hasil Konsultasi Publik

  • Max. Akhir bulan ke-4 setelah Ranwal disusun

04. FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Januari 2024

  • Penyampaian Ranwal Ke DPRD (Nota Kesepakatan)
  • Konsultasi Ranwal ke K e mendagri

05. KONSULTASI RANWAL RPJPD

Januari - Februari 2024

5 of 55

TENTATIVE PENYUSUNAN RPJPD

  • Maret - April 2024

- Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi ke

- Pengajuan Rancangan RPJPD ke Kepala Daerah untuk disetujui.

- Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi dilaksanakan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan

dan sasaran pokok RPJPD.

- Dapat melibatkan DPRD, K/L pusat, Kemendagri dan Bappenas.

  • Max. Bulan ke-6 sejak Ranwal disusun

06. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD

Maret - April 2024

  • Mei 2024

- Perumusan Rancangan Akhir berdasarkan hasil Musrenbang

- Perumusan Rancangan Akhir (max 1 bulan setelah Musrenbangda)

- Rancangan akhir dimuat dalam Raperda (max 5 minggu setelah Musrenbangda)

  • Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Rancangan Peraturan Daerah

  • Mei - Juli 2024

- Pembahasan Raperda Daerah Bersama DPRD (Max 1 bulan setelah Rancangan Akhir)

- Persetujuan Bersama DPRD & Gubernur (max 2 bulan setelah Raperda disampaikan)

- Penyempurnaan Raperda (max 1 bulan setelah persetujuan Bersama)

07. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD

Mei - Juli 2024

  • Agustus 2024

- Penetapan Perda RPJPD

09. Penetapan RPJPD

Agustus 2024

Agustus 2024

  • Agustus 2024

- Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045 ke Kemendagri

  • (max 6 bulan setelah RPJPD periode RPJPD sebelumnya berakhir)

08. Evaluasi Menteri PPN dan Mendagri

6 of 55

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

RTRW PROVINSI

RPPLH

PROVINSI

KLHS PROVINSI

HASIL EVALUASI RPJPD PROVINSI PERIODE SEBELUMNYA

RPJPD PROVINSI

RPJMD PROVINSI

RPJPD KAB/KOTA

RPJMD KAB/KOTA

RTRW KAB/KOTA

RPPLH

KAB/KOTA

KLHS KAB/KOTA

HASIL EVALUASI RPJPD KAB/KOTA PERIODE SEBELUMNYA

RPJPN

diacu

diacu

dipedomani

dipedomani

diperhatikan

dilakukan simultan

diperhatikan

dipedomani

7 of 55

Gambaran Kondisi Umum Daerah

8 of 55

GAMBARAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

8,58 %

8,40 %

0,04 %

Kabupaten dengan wilayah terluas di Prov. Sumut dengan luas 6.262 km² atau 8,58 % dari total luas keseleruhan Prov. Sumut.

berada di posisi kedua dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40 % dari total luas keseluruhan Prov. Sumut.

merupakan wilayah dengan luasan terkecil yaitu 31,00 km² atau sekitar 0,04 % dari total luas keseluruhan Prov. Sumut

Langkat

Mandailing Natal

Tebing Tinggi

Letak Geografis Prov. Sumut

0 ̊ - 4 ̊LU, dan 98 ̊-100 ̊BT

Medan

Ibukota Provinsi Sumatera Utara

Batas Wilayah

Utara : Provinsi Aceh

Barat : Samudera Hindia

Selatan : Prov. Riau dan Prov. Sumatera Barat

Timur : Selat Malaka

Suku Etnis Sumatera Utara

Jawa

Toba

Mandailing

Nias

Melayu

:

:

:

:

:

33,40 %

25,62 %

11,27 %

7,10 %

6,36 %

Karo

Angkola

Tionghoa

Minang

Simalungun

:

:

:

:

:

5,50 %

4,10 %

2,70 %

2,86 %

1,09 %

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km²  yang terdiri dari luas daratan sebesar 72.981,23 km² dan luas lautan sebesar 108.878,77 km².

Wilayah administrasi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 450 Kecamatan, dan 6.132 Kelurahan / Desa, merupakan Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak ke-3 se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Jumlah Penduduk Sumatera Utara

15,1 Juta Jiwa

Berdasarkan data Disdukcapil Sumut

Penduduk Laki - Laki

50,15 %

Penduduk Perempuan

49,85 %

9 of 55

Berdasarkan karakteristik geografisnya wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok wilayah yaitu :

Wilayah Pantai Timur,

Wilayah Pantai Barat,

Wilayah Dataran Tinggi, dan

Wilayah Kepulauan Nias.

Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan,

Adapun Kabupaten/Kota yang masuk kedalam empat kelompok wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya adalah sebagai berikut:

Wil. Pantai Timur

Wil. Pantai Barat

Wil. Dataran Tinggi

Wil. Kepulauan Nias

    • Kab. Langkat
    • Kota Binjai
    • Kota Medan
    • Kab. Deli Serdang
    • Kab. Serdang Bedagai
    • Kota Tebing Tinggi
    • Kota Tanjung Balai
    • Kab. Batubara
    • Kab. Asahan
    • Kab. Labuhanbatu Utara
    • Kab. Labuhanbatu
    • Kab. Labuhanbatu Selatan
    • Kab. Tapanuli Tengah
    • Kab. Tapanuli Selatan
    • Kota Sibolga
    • Kota Padang Sidimpuan
    • Kab. Mandailing Natal
    • Kab. Padanglawas
    • Kab. Padanglawas Utara
    • Kab. Karo
    • Kab. Dairi
    • Kab. Pakpak Bharat
    • Kab. Humbang Hasundutan
    • Kab. Samosir
    • Kab. Tapanuli Utara
    • Kab. Toba
    • Kab. Simalungun
    • Kota Pematang Siantar
    • Kab. Nias
    • Kota Gunung Sitoli
    • Kab. Nias Utara
    • Kab. Nias Barat
    • Kab. Nias Selatan

KONDISI GEOGRAFIS

PROVINSI SUMATERA UTARA

10 of 55

RPJMD Tahap II

2009-2013

RPJMD Tahap IV

2019-2023

RPJMD Tahap III

2013-2018

RPJMD Tahap I

2005-2009

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang fluktuatif namun cenderung stagnan

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,48 persen dan tahun 2022 menurun sebesar 0,75 persen poin pada angka 4,73 persen. Ekonomi Sumatera Utara anjlok pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,07 persen, hal ini terjadi karena kondisi Indonesia dan Khususnya Sumatera Utara mengalami pandemi Covid-19

SUMUT

NASIONAL

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

2005 – 2022 (%)

11 of 55

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupatan & Kota di Sumatera Utara

2005-2022

Pantai Timur : 4,88%

Pantai Barat : 5,16%

Dataran Tinggi : 4,74%

Kep. Nias : 4,63%

Rara-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hingga 2022 sebesar 5,16 persen. Secara zona kewilayahan, Zona Pantai Timur merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada angka 5,16 persen dan Kota Medan merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi diangka 5,82 persen.

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

12 of 55

Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara

Tahun 2005 – 2023 (%)

Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara terus mengalami penurunan

Angka Kemiskinan Sumatera Utara selama dua dekade mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 6,53% (14,68% tahun 2025 menjadi 8,15% persen tahun 2022)

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

13 of 55

Rata-rata Penurunan Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005 – 2022 (%)

Secara rata-rata Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hingga 2022 berhasil menekan angka kemiskinan mencapai 10,73 persen dan secara kewilayahan Kepulauan Nias merupakan zona dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi pada angka 23,69 persen dibanding zona lainnya di Sumatera Utara.

Pantai Timur : 9,60%

Pantai Barat : 11,24%

Dataran Tinggi : 11,48%

Kep. Nias : 23,69%

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

14 of 55

RPJMD Tahap II

2009-2013

RPJMD Tahap IV

2019-2023

RPJMD Tahap III

2013-2018

RPJMD Tahap I

2005-2009

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara mengalami tren penurunan

Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98 persen, pada tahun 2022 menjadi 6,16 persen atau mengalami penurunan sebesar 4,82 persen di tahun 2022

Tingkat Pengangguran (%)

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

SUMUT

NASIONAL

15 of 55

Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara 2005-2022 (%)

Pantai Timur : 7,62%

Pantai Barat : 6,47%

Dataran Tinggi : 2,66%

Kep. Nias : 2,55%

Rara-rata pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hingga 2022 sebesar 7,10 persen. Secara zona kewilayahan, Zona Pantai Timur merupakan wilayah dengan pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada angka 7,62 persen dan Kepulauan Nias merupakan yang terendah pada angka rata-rata 2,55 persen.

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Catatan :

Rata-rata pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi umumnya ada di perkotaan

16 of 55

RPJMD Tahap II

2009-2013

RPJMD Tahap IV

2019-2023

RPJMD Tahap III

2013-2018

RPJMD Tahap I

2005-2009

Ketimpangan pendapatan Sumatera Utara berfluktuasi

Gini Ratio Sumatera Utara tahun 2005 tercatat berada pada angka 0,304 point dan terkoreksi 0,005 point di tahun 2023 pada angka 0,309 point, namun demikian angka Gini Ratio Sumatera Utara masih lebih baik dibanding Nasional yang terkoreksi sebesar 0,033 point dari tahun 2005 hingga 2023, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Sumatera Utara masih lebih baik dibanding Nasional

Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) 2005-2023

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

SUMUT

NASIONAL

17 of 55

Rata-rata Ketimpangan Pendapatan

(Gini Ratio)

Kabupaten & Kota se Sumatera Utara (point)

2005-2022

Pantai Timur

0,278

Dataran Tinggi

0,285

Pantai Barat

0,273

Kepulauan Nias

0,274

Pantai Timur : 0,278

Pantai Barat : 0,273

Dataran Tinggi : 0,285

Kep. Nias : 0,274

Rata-rata tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2005-2022 berada pada angka 0,318 point dan zona wilayah yang memiliki rata-rata ketimpangan yang paling rendah berada pada Zona Pantai Barat pada angka 0,273 point.

Dengan angka rata-rata 0,318 point selama hampir 2 dekade dapat diasumsikan bahwa Sumatera Utara masuk pada kondisi middle income trap dimana daerah yang tingkat pendapatannya tergolong menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi daerah yang lebih maju.

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

18 of 55

RPJMD Tahap II

2009-2013

RPJMD Tahap IV

2019-2023

RPJMD Tahap III

2013-2018

RPJMD Tahap I

2005-2009

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara semakin tumbuh dari sebesar 72,00 menjadi 72,71*

  • RLS Tumbuh Melebihi Nasional, pada tahun 2005 sebesar 8,53 tahun dan menjadi 13,31 Tahun di tahun 2022
  • HLS cenderung meningkat, pada Tahun 2010 HLS Sumatera Utara sebesar 11,82 tahun dan menjadi 14,37 tahun di tahun 2022  
    • Umur Harapan Hidup pahun 2010 sebesar 67,46 tahun dan meningkat menjadi 69,61 tahun di tahun 2022, namun masih dibawah rata-rata nasional

Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2005-2022

*terdapat perubahan perhitungan metode IPM

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

19 of 55

Pantai Timur : 72,84

Pantai Barat : 70,82

Dataran Tinggi : 72,62

Kep. Nias : 64,67

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara sepanjang tahun 2005-2022 berada pada angka 72,32 point, dan zona wilayah Pantai Timur merupakan rata-rata IMP tertinggi dengan angka 72,84 point.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten & Kota se Sumatera Utara (point)

2005-2022

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Catatan :

Rata-rata IPM tinggi berada di perkotaan

20 of 55

Indikator fasilitas wilayah/infrastruktur cenderung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir

  • Panjang Jalan dalam Keadaan Mantap semakin menurun. Pada tahun 2016 kondisi jalan provinsi Sumatera Utara dalam keadaan mantap adalah 1.397,83 km dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 1.255,53 km
  • Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum semakin bertambah. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 36,54 persen sampai 89,68 persen pada rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
  • Pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 66,92 persen dan 82,30 persen. Kondisi ini terjadi seiring seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

No

Indikator

2019

2020

2021

2022

1

Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

82,19

82,10

76,37

80,57

2

Rasio Elektrifikasi

99.11

98,8

99.99

99.99

3

Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)

81,82

83,28

83,76

84,01

 

4

Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak

73,90

76,95

77,01

77,10

5

Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan

76,96

77,12

77,41

77,69

Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

21 of 55

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Capaian kinerja indikator makro RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Utara diukur dengan membandingkan realisasi capaian indikator makro pembangunan pada tahun awal dokumen perencanaan terhadap realisasi indikator pada Tahun 2022, untuk indikator IPM, TPT, Angka Kemiskinan dan Rasio Gini berhasil melampaui tahun dasar perencanaan dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”, namun untuk indikator LPE masih belum tercapai meskipun dengan predikat kinerja “Tinggi”;

Secara zonasi, capaian indikator kinerja makro pembangunan Sumatera Utara banyak dipengaruhi oleh capaian indikator kabupaten kota yang perekonomiannya lebih maju yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang berada di zona Wilayah Pantai Timur

Adanya bencana besar covid-19 ditahun 2020 berdampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada periode rencana pembangunan jangka menengah 2019-2023 yang menyerap sumber daya pembangunan sehingga mengalihkan fokus pencapaian target yang telah direncanakan

Dalam penghitungan indikator kinerja makro, sepanjang periode Tahun 2005-2022 terdapat perubahan metode penghitungan indikator, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian realisasi terhadap target.

Kesimpulan :

1

2

3

4

22 of 55

REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Rekomendasi :

Penguatan pembangunan sumber daya manusia harus terus berlanjut menuju masyarakat Sumatera Utara yang mandiri, madani dan sejahtera;

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin handal, responsif dan adaptif disertai dengan keunggulan SDM aparatur, dekat dengan pemanfaatan teknologi dalam memenuhi pelayanan publik;

Intervensi kebijakan terhadap pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya alam, budaya dan mempertahankan identitas daerah;

Memperkuat arah kebijakan dan tata kelola mitigasi dan ketahanan bencana untuk antisipasi keadaan luar biasa yang mungkin terjadi dimasa mendatang, seiring dengan kondisi alam yang berpotensi semakin rapuh;

Penentuan skala prioritas pembangunan jangka panjang didukung dengan penetapan indikator sasaran yang akan dicapai secara terukur dengan memperhitungkan aspek-aspek yang mempengaruhinya;

Penetapan fokus pembangunan secara kewilayahan untuk mencapai pemerataan pembangunan yang terukur.

1

2

3

4

5

6

23 of 55

Tren Demografi & Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

24 of 55

PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

Penduduk Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan hingga tahun 2045 terus mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk sebesar

18,83 juta jiwa di tahun 2045

  • Wilayah Pantai Timur diproyeksikan memiliki jumlah penduduk terbanyak di tahun 2045, yaitu sebesar 11,57 juta jiwa
  • Wilayah Pantai Barat diproyeksikan memiliki 3,77 juta jiwa penduduk di tahun 2045
  • Wilayah Dataran Tinggi diproyeksikan memiliki 2,31 juta jiwa penduduk di tahun 2045
  • Wilayah Kepulauan diproyeksikan memiliki 1,19 juta jiwa penduduk di tahun 2045

Proyeksi Jumlah Penduduk 2020-2045

25 of 55

PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

26 of 55

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Jumlah Penduduk

Non Produktif dan Produktif

2025

2030

2035

2040

2045

0 - 4

706.122

673.920

1.380.042

1.468.365

1.556.687

1.645.010

1.733.333

1.821.655

5 - 9

694.771

664.256

1.359.027

1.446.005

1.532.982

1.619.960

1.706.938

1.793.916

10 - 14

686.358

645.632

1.331.990

1.417.237

1.502.485

1.587.732

1.672.979

1.758.227

15 - 19

675.684

637.066

1.312.750

1.396.766

1.480.782

1.564.798

1.648.814

1.732.830

20 - 24

674.661

641.871

1.316.532

1.400.790

1.485.048

1.569.306

1.653.564

1.737.822

25 - 29

642.766

617.177

1.259.943

1.340.579

1.421.216

1.501.852

1.582.488

1.663.125

30 - 34

598.218

580.753

1.178.971

1.254.425

1.329.879

1.405.333

1.480.788

1.556.242

35 - 39

550.142

541.966

1.092.108

1.162.003

1.231.898

1.301.793

1.371.688

1.441.583

40 - 44

502.391

505.043

1.007.434

1.071.910

1.136.386

1.200.861

1.265.337

1.329.813

45 - 49

442.064

453.127

895.191

952.483

1.009.775

1.067.068

1.124.360

1.181.652

50 - 54

376.352

396.732

773.084

822.561

872.039

921.516

970.994

1.020.471

55 - 59

308.106

332.220

640.326

681.307

722.288

763.269

804.249

845.230

60 - 64

237.809

263.570

501.379

533.467

565.556

597.644

629.732

661.820

65+

326.602

423.982

750.584

798.621

846.659

894.696

942.734

990.771

Jumlah

7.422.046

7.377.315

14.799.361

15.746.520

16.693.679

17.640.838

18.587.997

19.535.157

PROYEKSI PENDUDUK PRODUKTIF & NON PRODUKTIF

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

27 of 55

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

….

Kebutuhan Sarana Pendidikan

Jenis Sarana & Prasarana

2025

2030

2035

2040

2045

TK

12.597

13.478

14.113

15.008

15.628

SD

9.842

10.530

11.026

11.725

12.209

SMP

3.281

3.510

3.675

3.908

4.070

SMA

3.281

3.510

3.675

3.908

4.070

Taman Bacaan

6.299

6.739

7.056

7.504

7.814

Kebutuhan Sarana Kesehatan

Jenis Sarana & Prasarana

2025

2030

2035

2040

2045

Pos Yandu

12.597

13.478

14.113

15.008

15.628

Balai Pengobatan Warga

6.299

6.739

7.056

7.504

7.814

Klinik Bersalin

525

562

588

625

651

Puskesmas Pembantu

525

562

588

625

651

Puskesmas

131

140

147

156

163

Praktik Dokter

3.149

3.370

3.528

3.752

3.907

Apotek

525

562

588

625

651

28 of 55

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

Kebutuhan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Jenis Sarana & Prasarana

2025

2030

2035

2040

2045

Kantor Kelurahan

525

562

588

625

651

Kantor Kecamatan

131

140

147

156

163

Pos Polisi

3.281

3.510

3.675

3.908

4.070

Pos Pemadam Kebakaran

3.281

3.510

3.675

3.908

4.070

Kebutuhan Ruang Terbuka

Jenis Sarana & Prasarana

2025

2030

2035

2040

2045

Taman/Tempat Main

6.299

6.739

7.056

7.504

7.814

Taman & Lapangan Olahraga

131

140

147

156

163

Kuburan/Pemakaman Umum

131

140

147

156

163

Persampahan & Kelistrikan

Jenis Sarana & Prasarana

2025

2030

2035

2040

2045

Proyeksi Volume Sampah (m3)

15.805.570

16.911.155

17.706.991

18.830.151

19.608.413

Proyeksi Konsumsi Listrik (MW)

2.676,91

2.864,16

2.998,94

3.189,17

3.320,98

29 of 55

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERUMAHAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

Wilayah

Kebutuhan Hunian (Unit)

2025

2030

2035

2040

2045

Wilayah Pantai Timur

2.484.446

2.610.327

2.718.156

2.811.226

2.891.931

Wilayah Pantai Barat

452.033

487.594

519.991

549.508

576.512

Wilayah Dataran Tinggi

769.276

818.633

863.886

904.883

941.522

Wilayah Kepulauan

240.705

259.346

274.986

287.623

298.283

Sumatera Utara

3.946.460

4.175.899

4.377.019

4.553.238

4.708.249

30 of 55

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

Wilayah

Kebutuhan Air Bersih (Liter/detik)

2025

2030

2035

2040

2045

Wilayah Pantai Timur

2.760,50

2.900,36

3.020,17

3.123,58

3.213,26

Wilayah Pantai Barat

502,26

541,77

577,77

610,56

640,57

Wilayah Dataran Tinggi

854,75

909,59

959,87

1.005,43

1.046,14

Wilayah Kepulauan

267,45

288,16

305,54

319,58

331,43

Sumatera Utara

4.384,96

4.639,89

4.863,35

5.059,15

5.231,39

31 of 55

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

Wilayah

Kebutuhan Energi Listrik (kWh)

2025

2030

2035

2040

2045

Wilayah Pantai Timur

1.689.423,11

1.775.022,19

1.848.345,74

1.911.633,34

1.966.513,08

Wilayah Pantai Barat

307.382,61

331.563,58

353.593,71

373.665,27

392.028,33

Wilayah Dataran Tinggi

523.107,68

556.670,27

587.442,65

615.320,10

640.234,96

Wilayah Kepulauan

163.679,23

176.355,11

186.990,48

195.583,30

202.832,61

Sumatera Utara

2.683.593

2.839.611

2.976.373

3.096.202

3.201.609

32 of 55

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun 2025-2045

Wilayah

Timbulan Sampah (m3/hari)

2025

2030

2035

2040

2045

Wilayah Pantai Timur

29.813,35

31.323,92

32.617,87

33.734,71

34.703,17

Wilayah Pantai Barat

5.424,40

5.851,12

6.239,89

6.594,09

6.918,15

Wilayah Dataran Tinggi

9.231,31

9.823,59

10.366,64

10.858,59

11.298,26

Wilayah Kepulauan

2.888,46

3.112,15

3.299,83

3.451,47

3.579,40

Sumatera Utara

47.357,52

50.110,79

52.524,22

54.638,86

56.498,98

33 of 55

Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN

34 of 55

RENCANA STRUKTUR RUANG

RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Hierarki

Kota

PKN

Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)

 

PKW

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebingtinggi

Sidikalang, Kab. Dairi

Pematangsiantar

Balige, Kab. Toba Samosir

Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu

Kisaran, Kab. Asahan

Gunung Sitoli

Padangsidimpuan

Sibolga

 

PKL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangkalan Brandan, Kab. Langkat

Stabat, Kab. Langkat

Parbaungan, Kab.

Serdang Bedagei

Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagei

Limapuluh, Kab. Batubara

Indrapura, Kab. Batubara

Perdagangan, Kab. Simalungun

Saribudolok, Kab. Simalungun

Pematang Raya, Kab. Simalungun

Parapat, Kab. Simalungun

Simpang Empat, Kab. Asahan

Aek Kanopan, Kab. Labuhan Batu Utara

Labuhan Bilik, Kab. Labuhan Batu

Aek Nabara, Kab. Labuhan Batu

Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan

Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara

Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan

Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan

Hierarki

Kota

 PKL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siabu, Kab. Mandailing Natal

Kotanopan, Kab. Mandailing Natal

Natal, Kab. Mandailing Natal

Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

Sibuhuan, Kab. Padang Lawas

Pandan, Kab. Tap. Tengah

Barus, Kab. Tap. Tengah

Pangururan, Kab. Samosir

Porsea, Kab. Toba Samosir

Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan

Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara

Kabanjahe, Kab. Karo

Berastagi, Kab. Karo

Merek, Kab. Karo

Tiga Binanga, Kab. Karo

Kutabuluh, Kab. Karo

Salak, Kab. Pakpak Bharat

Gido, Kab. Nias

Lotu, Kab. Nias Utara

Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan

Lahomi, Kab. Nias Barat

 

PKW p

 

Tanjung Balai

Tarutung

35 of 55

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

Draft Perubahan RTRW Provinsi Sumatera Utara

CATATAN :

  • Terdapat Penambahan PKL Pulau Telo
  • Indrapura sebagai PKL, menjadi diskusi pada Asistensi di Kementerian ATR/BPN.
  1. PKSN Medan
  1. PKW Balige
  2. PKW Gunungsitoli
  3. PKW Kisaran
  4. PKW Padangsidempuan
  5. PKW Pematangsiantar
  6. PKW Rantauprapat
  7. PKW Sibolga
  8. PKW Sidikalang
  9. PKW Tebing Tinggi
  1. PKN Perkotaan Mebidangro
  1. PKL Tarutung
  2. PKL Aek Kanopan
  3. PKL Aek Nabara
  4. PKL Barus
  5. PKL Batang Toru
  6. PKL Berastagi
  7. PKL Dolok Sanggul
  8. PKL Gido
  9. PKL Gunung Tua
  10. PKL Indrapura
  11. PKL Kabanjahe
  12. PKL Kota Pinang
  13. PKL Kotanopan
  14. PKL Kuta Buluh
  15. PKL Labuhan Bilik
  16. PKL Lahomi
  17. PKL Lima Puluh
  18. PKL Lotu
  19. PKL Merek
  20. PKL Natal
  21. PKL Pandan

1 PKN

9 PKW

1 PKSN

42 PKL

  1. PKL Pangkalan Brandan
  2. PKL Pangururan
  3. PKL Panyabungan
  4. PKL Parapat
  5. PKL Pematang Raya
  6. PKL Perbaungan
  7. PKL Perdagangan
  8. PKL Porsea
  9. PKL Salak
  10. PKL Saribudolok
  11. PKL Sei Rampah
  12. PKL Siabu
  13. PKL Siborong-borong
  14. PKL Sibuhuan
  15. PKL Simpang Empat
  16. PKL Sipirok
  17. PKL Stabat
  18. PKL Tanjung Balai
  19. PKL Teluk Dalam
  20. PKL Tiga Binanga
  21. PKL Pulau Telo

36 of 55

RENCANA POLA RUANG

Draft Perubahan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Perda RTRWP 2/2017

  • Luas Pola Ruang sudah terintegrasi antara matra darat dan matra laut
  • Luas Pola Ruang Revisi sudah termasuk Reklamasi di Kota Medan dan Kabupaten Batu Bara.
  • Berkurangnya Kawasan Hutan disebabkan berubahnya SK MENHUT 579/2014 menjadi SK MENLHK 6609/2021.
  • Berkurangnya Kawasan Tanaman Pangan disebabkan mengacu pada LBS Terkoreksi Tahun 2021.

24,58%

Kawasan Lindung

75,41%

Kawasan Budidaya

Revisi Intergrasi RTRWP 2022

19,30%

Kawasan Lindung

80,70%

Kawasan Budidaya

  • Berkurangnya Kawasan Hortikultura disebabkan mengacu pada Data Lahan HGU yang lebih update, sehingga banyak Kawasan Hortikultura saat ini masuk pada Kawasan Perkebunan.
  • Berkurangnya Kawasan Pertanian berbanding lurus dengan penambahan Kawasan Permukiman.

37 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

8 AGENDA (MISI) & 17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045

38 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

INDIKATOR CAPAIAN

TRANSFORMASI SOSIAL

Arah (Tujuan) Pembangunan

No

Indikator

Target 2045

Kesehatan Untuk Semua

1

Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

80,0

2

Kesehatan ibu dan anak:

  1. Angka Kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
  2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

16

5,0

3

Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)

76

4

Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional

99,5

Pendidikan Berkualitas yang merata

5

Hasil Pembelajaran

  1. Rata-rata nilai PISA

a-I Membaca

a-ii Matematika

a-iii Sains

b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 9(tahun)

c) Harapan Lama Sekolah

485

490

487

12,0

14,81

6

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

60,00

7

Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

75,00

Perlindungan Sosial yang Adaptif

8

Tingkat Kemiskinan (%)

0,5 – 0,8

9

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

99,5

10

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)

60,0

39 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

INDIKATOR CAPAIAN

TRANSFORMASI EKONOMI

Arah (Tujuan) Pembangunan

No

Indikator

Target 2045

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

11

Rasio PDB Industri Pengolahan (%)

28,0

12

Pengembangan Pariwisata

  1. Rasio PDB Pariwisata (%)
  2. Devisa Pariwisata (miliar USD)

8,0

100

13

Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

11,0

14

Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN

  1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
  2. Rasio kewirausahaan (%)
  3. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)
  4. Return on Asset (ROA) BUMN (%)

5,0

8,0

10,0

5,6

15

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,0

16

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

70,0

17

Tingkat Penguasaan IPTEK

  1. Pengeluaran Iptek & Inovasi (% PDB)
  2. Peringkat Indeks Inovasi Global (Peringkat)

2,2-2,3

30 besar

Penerapan Ekonomi Hijau

18

Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

  1. Indeks Ekonomi hijau
  2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

90,65

70

Transformasi Digital

19

Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)

20 besar

Integrasi Ekonomi Domestik & Global

20

Biaya Logistik (% PDB)

8,0

21

Pembentukam Modal Tetap Bruto (% PDB)

27,2

22

Eksport Barang dan Jasa (% PDB)

40,0

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

23

Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan

  1. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)
  2. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

48,92

100

40 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

INDIKATOR CAPAIAN

TRANSFORMASI TATA KELOLA

Arah (Tujuan) Pembangunan

No

Indikator

Target 2045

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

24

Indeks Materi Hukum

0,49

25

Indeks SPBE

5,00

26

Indeks Pelayanan Publik

5,00

27

Anti Korupsi

  1. Indeks Integritas Nasional
  2. Indeks Persepsi Korupsi

96,98

60

41 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

INDIKATOR CAPAIAN

SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

Arah (Tujuan) Pembangunan

No

Indikator

Target 2045

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

28

Indeks Pembangunan Hukum

0,84

29

Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)

80,0

30

Indeks Demokrasi Indonesia

Tinggi (>80)

Stabilitas Ekonomi Makro

31

Rasio pajak terhadap PDB (%)

18,0-20,0

32

Tingkat Inflasi (%)

2,0 +- 1

33

Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

  1. Aset Perbankan/PDB (%)
  2. Aset Dana Pensiun/PDB (%)
  3. Aset Asuransi/PDB (%)
  4. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)
  5. Total Kredit/PDB (%)

200

60

20

120

80-90

34

Inklusi Keuangan(%)

98

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

35

Asia Power Index

(Diplomatic Influence)

75,0 – 80,0

36

Asia Power Index

(Military Capability)

45,0

42 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

INDIKATOR CAPAIAN PEMBANGUNAN

KETAHANAN SOSIAL BUDAYA & EKOLOGI

Arah (Tujuan) Pembangunan

No

Indikator

Target 2045

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

37

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

68,15

38

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

84,20

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

39

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

80,00

40

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

0,15

Pendidikan Berkualitas yang merata

41

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

0,75

42

Kualitas Lingkungan Hidup

  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  2. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)
  3. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)

76,12

70,00

90 (35% terdaur ulang)

Lingkungan Hidup Berkualitas

43

Tingkat Kemiskinan (%)

  1. Ketahanan Energi

- Indeks ketahanan energi

ii. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)

iii. Ketahanan Air

- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)

- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)

8,24

2,1

200

100

44

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)

0,11

45

Persentase Penurunan Emisi GRK (%)

  1. Kumulatif
  2. Tahunan

51,51

80,98

43 of 55

ARAH KEBIJAKAN RPJPN

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

(Rancangan Akhir RPJPN)

Arah Pembangunan :

Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan

  • Peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T
  • Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun
  • Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta peguatan kawasan-kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan
  • Pengembangan infrastruktur pendukung
  • Peningkatan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerjasa sama regional seperti IMT-GT
  • Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang denagn mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera

44 of 55

Permasalahan & Isu Strategis

45 of 55

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kesenjangan Sosial

  • Tingginya tingkat kemiskinan & tingkat pengangguran
  • tingginya tingkat kemiskinan ekstrem di daerah afirmasi 3T (mis. Kepulauan Nias)
  • Belum optimalnya capaian pelayanan Kesehatan
  • Belum meratanya penyediaan layanan Pendidikan terutama di tingkat Pendidikan menengah

Keterbatasan Sarana & Prasarana

  • Rendahnya konektivitas antardaerah di wilayah daratan & kepulauan
  • Kurangnya pasokan daya energi listrik dan penyediaan tenaga listrik yang belum merata
  • Belum terpenuhinya kebutusan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah afirmasi 3T (penyediaan air bersih, irigasi, sanitasi, persampahan)
  • Rendahnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni

Ketimpangan Ekonomi

  • Belum meratanya pembangunan wilayah
  • Rendahnya ivestasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi
  • Belum optimalnya kinerja pusat-pusat kegiatan ekonomi
  • Rendahnya kinerja sarana-prasarana ekonomi

Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi

  • Permasalahan terkait sosial budaya (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, kerukunan umat beragama)
  • Menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan
  • Tingkat kerentanan wilayah

Tata Kelola Kewilayahan

  • Rendahnya kualitas aparatur daerah
  • Belum optimalnya pengelolaan SPBE
  • Rendahnya kemandirian fisKal
  • Belum optimalnya sistem merit

PERMASALAHAN

46 of 55

ISU STRATEGIS

JANGKA PANJANG

PROVINSI

SUMATERA UTARA

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI

PENINGKATAN SDM BERKUALITAS & BERDAYA SAING

PENINGKATAN KONEKTIVITAS & AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR

PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

KETERKAITAN ANTAR DAERAH SERTA DESA-KOTA

PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN

Isu Global

  1. Globalisasi ekonomi dan bisnis digital
  2. Transformasi Teknologi berbasis Artificial Intelligence
  3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
  4. Sumber energi alternatif;
  5. Perubahan iklim global;
  6. Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia; dan
  7. Inflasi Global

Isu Nasional

  1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial
  2. Peningkatan produktivitas, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
  3. Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan
  4. Penguatan sistem hukum, perlindungan HAM dan keamanan nasional
  5. Peningkatan kualitas kebudayaan dan pemberdayaan sosial dalam menghadapi tantangan global
  6. Peningkatan pembangunan antarwilayah dan konektivitas infrastrukturInklusi keuangan dan peningkatan kedalaman sektor keuangan

ISU STRATEGIS

47 of 55

Visi & Misi

48 of 55

VISI :

Sumatera Utara Hebat, Maju dan Berkelanjutan

Maju terwujud melalui

  1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan yang akan diwujudkan melalui perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha.
  2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan diwujudkan melalui peningkatan sarana dan prasarana belajar, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
  3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas yang akan diwujudkan melalui
  4. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah, kelembagaan ekonomi dan meningkatnya investasi yang didukung kondusifitas daerah serta kehidupan sosial yang dinamis.

Berkelanjutan mencerminkan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya pelaksanaan tahapan pembangunan selanjutnya oleh generasi mendatang

Hebat

mencerminkan bahwa di akhir masa pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara memiliki daya saing kompetitif secara regional, nasional, dan global. Masyarakat Provinsi Sumatera Utara menjadi manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Sarana dan prasarana di Sumatera Utara terbangun dengan berkualitas dan berkinerja dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi.

VISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA

49 of 55

  1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas dan mendapatkan jaminan Perlindungan sosial.
  2. Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi, Penerapan ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Intergrasi Ekonomi Domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
  3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas Pelayanan Masyarakat yang prima
  4. Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum dengan terciptanya stabilitas ekonomi makro
  5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan terciptanya Kerukunan beragama, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan
  6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
  7. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

VISI

JANGKA PANJANG

PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045

SUMATERA UTARA HEBAT, MAJU, BERKELANJUTAN

MISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA

50 of 55

MISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA

8 (Misi) Agenda Pembangunan

RPJPN 2025-2045:

Transformasi Menyeluruh

MISI 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas dan mendapatkan jaminan Perlindungan sosial.

MISI 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi, Penerapan ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Intergrasi Ekonomi Domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

MISI 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas Pelayanan Masyarakat yang prima

MISI 4 : Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum dengan terciptanya stabilitas ekonomi makro

MISI 5 : Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan terciptanya Kerukunan beragama, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan

MISI 6 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

MISI 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

8 Misi

RPJPD Sumatera Utara 2025-2045

51 of 55

SASARAN POKOK

RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA

Sasaran Utama Pembangunan

RPJPN 2025-2045

Pendapatan per kapita setara negara maju

1

Kemiskinan menuju 0% & Ketimpangan Berkurang

2

Kepemimpinan & Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatan

3

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

4

Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission

5

Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penduduk

1

Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Berkurang

2

Kesenjangan Wilayah Berkurang

3

Produktivitas Penduduk Meningkat

4

Sasaran Pokok Pembangunan

RPJPD Sumatera Utara 2025-2045

52 of 55

PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN RPJP

Tahap I 2025-2029 : Penguatan Fondasi Transformasi

  • Penguatan transformasi sosial yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan social
  • Penguatan transformasi ekonomi yang difokuskan pada Hilirisasi Sumber Daya Alam dan penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja)
  • Transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil

Tahap II 2030-2034 : Percepatan Transformasi

  • Percepatan transformasi sosial yang difokuskan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif
  • percepatan transformasi ekonomi yang difokuskan pada peningkatan produktifitas secara massif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi
  • Transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masayarakat yang partisipatif

Tahap III 2035-2039 : Peningkatan Daya Saing

  • Peningkatan daya saing transformasi sosial yang difokuskan pada peningkatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan
  • Pengembangan ekspor dan perdagangan inetrnasional
  • Transformasi tata kelola difokuskan kelembagaan adaptif SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif dan masyrakat sipil mandiri.

Tahap IV 2040-2044 : Mewujudkan Sumatera Utara Hebat, Maju dan Berkelanjutan

Terwujudnya Sumatera Utara Hebat, Maju dan berkelanjutan dengan tercapainya regulasi dan taat kelola yang berintegritas dan adaptif

53 of 55

INDIKATOR CAPAIAN RPJPD

NO

FOKUS

KINERJA

INDIKATOR

BASELINE

2023

TARGET

2045

KETERANGAN

1.

Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Meningkatnya kesejahteraaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan

1. PDRB/Kapita (Rp Juta)

 

 

 

2. Tingkat Kemiskinan (%)

 

 

 

3. Indeks Gini

 

 

 

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

 

 

 

5. NTP/NTN/NTPi

 

 

 

6. Indeks Pembangunan Manusia

 

 

 

7. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)

8. Tingkat Inflasi (%)

9. Aset dana pensiun/PDB

10. Total Kredit/PDB (%)

11. Inklusi Keuangan (%)

2

Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan

Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

12. Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

 

 

 

13. Indeks Ketahanan Energi

 

 

 

14. Indeks Ketahanan Air Atau Kapasitas Tampungan Air (m3)/kapita dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)

 

 

 

3

Peningkatan Produktivitas Daerah

Meningkatnya produktivitas daerah

15. Indeks Ekonomi Hijau

 

 

 

16. Indeks Ketahanan Pangan

 

 

 

17. Indeks Daya Saing Daerah

 

 

 

18. Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)

 

 

 

19. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

20. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

21. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

22. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

23. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)

24.Return on Asset (RoA) BUMD (%)

25. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

26. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

27.Pendapatan Daerah :

  1. Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
  2. Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
  3. Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
  4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

28. a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada level provinsi (%)

b. Proporsi jumlah IKM pada level provinsi (%)

Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang Daerah

54 of 55

INDIKATOR CAPAIAN RPJPD

NO

FOKUS

KINERJA

INDIKATOR

BASELINE

2023

TARGET

2045

KETERANGAN

4

Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

Meningkanya kualitas SDM

29. Indeks Pendidikan

a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)

b. Harapan lama sekolah

 

 

 

30. Persentase sekolah yang menjadi kewenangan provinsi yang standar kompetensi minimu pada asesmen tingkat nasional untuk :

  1. Literasi Membaca
  2. Numerasi

 

 

 

31. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

32. Indeks Literasi Digital

 

 

 

5

 Penguatan Lingkungan Sosial

Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju

33. Usia Harapan Hidup

 

 

 

34. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

35. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

36. Penanganan Tuberkulosis:

  1. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
  2. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

37. Indeks Keluarga Sehat

38. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

 

 

 

39. Indeks Pembangunan Kebudayaan

 

 

 

40. Indeks Kerukunan Umat Beragama

 

 

 

41. Indeks Ketimpangan Gender

 

 

 

42. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

43. Indeks Demokrasi Indonesia

6.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

44. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

 

 

 

45. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

46. Pengelolaan Persampahan

  1. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (m3)
  2. Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

47. Indeks Ketahanan Daerah/ Nilai Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB (%)

 

 

 

48. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

 

 

 

7.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

49. Indeks Pelayanan Publik

 

 

 

50. Indeks Inovasi Daerah

51. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

 

 

 

Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang Daerah

55 of 55