DRAFT
RANCANGAN AWAL RPJPD
PROVINSI SUMATERA UTARA
2025-2045
BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara
Jl. P. Diponegoro No. 21 A, Medan
November 2023
Pendahuluan
UU SPPN No. 25 Tahun 2004
UU Pemda No. 23 Tahun 2014
kearifan lokal
potensi daerah
daya saing
inovasi
kreativitas daerah
PENCAPAIAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
BAGIAN
INTEGRAL
PEMBANGUNAN NASIONAL
3 Tahapan Penyusunan RPJPD
Provinsi Sumatera Utara
Penyiapan Rancangan Awal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
1
Pelibatan berbagai lapisan masyarakat di antaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan
2
Penyusunan rancangan akhir untuk diajukan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara
3
PENETAPAN PERATURAN DAERAH
RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045
TENTATIVE PENYUSUNAN RPJPD
Sosialisasi Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ, tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025
- Penyusunan SK. Tim Evaluasi RPJPD
- Penyusunan Agenda Kerja Evaluasi RPJPD
- Pengumpulan Data dan penyiapan Format Evaluasi
- FGD dengan Perang Daerah terkait dengan data Evaluasi RPJPD
Penyiapan Rancangan Akhir Evaluasi RPJPD
Koordinasi dan Fasilitasi Hasil Evaluasi RPJPD ke Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri
Perbaikan Hasil Evaluasi RPJPD berdasarkan Hasil Fasilitasi Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri
Diseminasi Evaluasi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara tahun 2005-2025
01. EVALUASI RPJPD 2005-2025
Maret - Oktober 2023
September 2023
- Orientasi penyusunan RPJPD 2025-2045 (internal Bappelitbang) 27 Oktober 2023
Keputusan Gubsu Nomor: 188.44/926/KPTS/2023 tanggal 26 Oktober 2023
- Penyusunan Agenda Kerja
- Persiapan Data dan Informasi
- Forum Orientasi Penyusunan RPJPD Provinsi/Kab/Kota (31 Oktober 2023)
- Kick Off Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 (1 Desember 2023)
- FGD Proyeksi Penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta Proyeksi kebutuhan Sarana dan
Prasarana sampai dengan tahun 2045 (30 November 2023)
- FGD Penetapan Issue Strategis Kewilayahan Provinsi Sumatera Utara (Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi
dan Kepulauan Nias)
02. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045
September - November 2023
03. PENYUSUNAN RANWAL RPJPD 2025-2045
Oktober – Desember 2023
- Penyempurnaan Ranwal berdasarkan Hasil Konsultasi Publik
04. FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
Januari 2024
05. KONSULTASI RANWAL RPJPD
Januari - Februari 2024
TENTATIVE PENYUSUNAN RPJPD
- Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi ke
- Pengajuan Rancangan RPJPD ke Kepala Daerah untuk disetujui.
- Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi dilaksanakan untuk penajaman,
penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD.
- Dapat melibatkan DPRD, K/L pusat, Kemendagri dan Bappenas.
06. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD
Maret - April 2024
- Perumusan Rancangan Akhir berdasarkan hasil Musrenbang
- Perumusan Rancangan Akhir (max 1 bulan setelah Musrenbangda)
- Rancangan akhir dimuat dalam Raperda (max 5 minggu setelah Musrenbangda)
- Pembahasan Raperda Daerah Bersama DPRD (Max 1 bulan setelah Rancangan Akhir)
- Persetujuan Bersama DPRD & Gubernur (max 2 bulan setelah Raperda disampaikan)
- Penyempurnaan Raperda (max 1 bulan setelah persetujuan Bersama)
07. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD
Mei - Juli 2024
- Penetapan Perda RPJPD
09. Penetapan RPJPD
Agustus 2024
Agustus 2024
- Evaluasi Ranperda RPJPD 2025-2045 ke Kemendagri
08. Evaluasi Menteri PPN dan Mendagri
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN
RTRW PROVINSI
RPPLH
PROVINSI
KLHS PROVINSI
HASIL EVALUASI RPJPD PROVINSI PERIODE SEBELUMNYA
RPJPD PROVINSI
RPJMD PROVINSI
RPJPD KAB/KOTA
RPJMD KAB/KOTA
RTRW KAB/KOTA
RPPLH
KAB/KOTA
KLHS KAB/KOTA
HASIL EVALUASI RPJPD KAB/KOTA PERIODE SEBELUMNYA
RPJPN
diacu
diacu
dipedomani
dipedomani
diperhatikan
dilakukan simultan
diperhatikan
dipedomani
Gambaran Kondisi Umum Daerah
GAMBARAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
8,58 %
8,40 %
0,04 %
Kabupaten dengan wilayah terluas di Prov. Sumut dengan luas 6.262 km² atau 8,58 % dari total luas keseleruhan Prov. Sumut.
berada di posisi kedua dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40 % dari total luas keseluruhan Prov. Sumut.
merupakan wilayah dengan luasan terkecil yaitu 31,00 km² atau sekitar 0,04 % dari total luas keseluruhan Prov. Sumut
Langkat
Mandailing Natal
Tebing Tinggi
Letak Geografis Prov. Sumut
0 ̊ - 4 ̊LU, dan 98 ̊-100 ̊BT
Medan
Ibukota Provinsi Sumatera Utara
Batas Wilayah
Utara : Provinsi Aceh
Barat : Samudera Hindia
Selatan : Prov. Riau dan Prov. Sumatera Barat
Timur : Selat Malaka
Suku Etnis Sumatera Utara
Jawa
Toba
Mandailing
Nias
Melayu
:
:
:
:
:
33,40 %
25,62 %
11,27 %
7,10 %
6,36 %
Karo
Angkola
Tionghoa
Minang
Simalungun
:
:
:
:
:
5,50 %
4,10 %
2,70 %
2,86 %
1,09 %
Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 72.981,23 km² dan luas lautan sebesar 108.878,77 km².
Wilayah administrasi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 450 Kecamatan, dan 6.132 Kelurahan / Desa, merupakan Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak ke-3 se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Jumlah Penduduk Sumatera Utara
15,1 Juta Jiwa
Berdasarkan data Disdukcapil Sumut
Penduduk Laki - Laki
50,15 %
Penduduk Perempuan
49,85 %
Berdasarkan karakteristik geografisnya wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok wilayah yaitu :
Wilayah Pantai Timur,
Wilayah Pantai Barat,
Wilayah Dataran Tinggi, dan
Wilayah Kepulauan Nias.
Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan,
Adapun Kabupaten/Kota yang masuk kedalam empat kelompok wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya adalah sebagai berikut:
Wil. Pantai Timur | Wil. Pantai Barat | Wil. Dataran Tinggi | Wil. Kepulauan Nias |
|
|
|
|
KONDISI GEOGRAFIS
PROVINSI SUMATERA UTARA
RPJMD Tahap II
2009-2013
RPJMD Tahap IV
2019-2023
RPJMD Tahap III
2013-2018
RPJMD Tahap I
2005-2009
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang fluktuatif namun cenderung stagnan
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,48 persen dan tahun 2022 menurun sebesar 0,75 persen poin pada angka 4,73 persen. Ekonomi Sumatera Utara anjlok pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,07 persen, hal ini terjadi karena kondisi Indonesia dan Khususnya Sumatera Utara mengalami pandemi Covid-19
SUMUT
NASIONAL
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
2005 – 2022 (%)
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupatan & Kota di Sumatera Utara
2005-2022
Pantai Timur : 4,88%
Pantai Barat : 5,16%
Dataran Tinggi : 4,74%
Kep. Nias : 4,63%
Rara-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hingga 2022 sebesar 5,16 persen. Secara zona kewilayahan, Zona Pantai Timur merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada angka 5,16 persen dan Kota Medan merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi diangka 5,82 persen.
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Tahun 2005 – 2023 (%)
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara terus mengalami penurunan
Angka Kemiskinan Sumatera Utara selama dua dekade mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 6,53% (14,68% tahun 2025 menjadi 8,15% persen tahun 2022)
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Rata-rata Penurunan Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005 – 2022 (%)
Secara rata-rata Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hingga 2022 berhasil menekan angka kemiskinan mencapai 10,73 persen dan secara kewilayahan Kepulauan Nias merupakan zona dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi pada angka 23,69 persen dibanding zona lainnya di Sumatera Utara.
Pantai Timur : 9,60%
Pantai Barat : 11,24%
Dataran Tinggi : 11,48%
Kep. Nias : 23,69%
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
RPJMD Tahap II
2009-2013
RPJMD Tahap IV
2019-2023
RPJMD Tahap III
2013-2018
RPJMD Tahap I
2005-2009
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara mengalami tren penurunan
Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98 persen, pada tahun 2022 menjadi 6,16 persen atau mengalami penurunan sebesar 4,82 persen di tahun 2022
Tingkat Pengangguran (%)
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
SUMUT
NASIONAL
Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara 2005-2022 (%)
Pantai Timur : 7,62%
Pantai Barat : 6,47%
Dataran Tinggi : 2,66%
Kep. Nias : 2,55%
Rara-rata pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2005 hingga 2022 sebesar 7,10 persen. Secara zona kewilayahan, Zona Pantai Timur merupakan wilayah dengan pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada angka 7,62 persen dan Kepulauan Nias merupakan yang terendah pada angka rata-rata 2,55 persen.
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Catatan :
Rata-rata pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi umumnya ada di perkotaan
RPJMD Tahap II
2009-2013
RPJMD Tahap IV
2019-2023
RPJMD Tahap III
2013-2018
RPJMD Tahap I
2005-2009
Ketimpangan pendapatan Sumatera Utara berfluktuasi
Gini Ratio Sumatera Utara tahun 2005 tercatat berada pada angka 0,304 point dan terkoreksi 0,005 point di tahun 2023 pada angka 0,309 point, namun demikian angka Gini Ratio Sumatera Utara masih lebih baik dibanding Nasional yang terkoreksi sebesar 0,033 point dari tahun 2005 hingga 2023, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Sumatera Utara masih lebih baik dibanding Nasional
Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) 2005-2023
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
SUMUT
NASIONAL
Rata-rata Ketimpangan Pendapatan
(Gini Ratio)
Kabupaten & Kota se Sumatera Utara (point)
2005-2022
Pantai Timur | 0,278 |
Dataran Tinggi | 0,285 |
Pantai Barat | 0,273 |
Kepulauan Nias | 0,274 |
Pantai Timur : 0,278
Pantai Barat : 0,273
Dataran Tinggi : 0,285
Kep. Nias : 0,274
Rata-rata tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2005-2022 berada pada angka 0,318 point dan zona wilayah yang memiliki rata-rata ketimpangan yang paling rendah berada pada Zona Pantai Barat pada angka 0,273 point.
Dengan angka rata-rata 0,318 point selama hampir 2 dekade dapat diasumsikan bahwa Sumatera Utara masuk pada kondisi middle income trap dimana daerah yang tingkat pendapatannya tergolong menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi daerah yang lebih maju.
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
RPJMD Tahap II
2009-2013
RPJMD Tahap IV
2019-2023
RPJMD Tahap III
2013-2018
RPJMD Tahap I
2005-2009
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara semakin tumbuh dari sebesar 72,00 menjadi 72,71*
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2022
*terdapat perubahan perhitungan metode IPM
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Pantai Timur : 72,84
Pantai Barat : 70,82
Dataran Tinggi : 72,62
Kep. Nias : 64,67
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara sepanjang tahun 2005-2022 berada pada angka 72,32 point, dan zona wilayah Pantai Timur merupakan rata-rata IMP tertinggi dengan angka 72,84 point.
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten & Kota se Sumatera Utara (point)
2005-2022
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Catatan :
Rata-rata IPM tinggi berada di perkotaan
Indikator fasilitas wilayah/infrastruktur cenderung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir
No | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | 82,19 | 82,10 | 76,37 | 80,57 |
2 | Rasio Elektrifikasi | 99.11 | 98,8 | 99.99 | 99.99 |
3 | Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%) | 81,82 | 83,28 | 83,76 | 84,01
|
4 | Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak | 73,90 | 76,95 | 77,01 | 77,10 |
5 | Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan | 76,96 | 77,12 | 77,41 | 77,69 |
Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Capaian kinerja indikator makro RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Utara diukur dengan membandingkan realisasi capaian indikator makro pembangunan pada tahun awal dokumen perencanaan terhadap realisasi indikator pada Tahun 2022, untuk indikator IPM, TPT, Angka Kemiskinan dan Rasio Gini berhasil melampaui tahun dasar perencanaan dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”, namun untuk indikator LPE masih belum tercapai meskipun dengan predikat kinerja “Tinggi”;
Secara zonasi, capaian indikator kinerja makro pembangunan Sumatera Utara banyak dipengaruhi oleh capaian indikator kabupaten kota yang perekonomiannya lebih maju yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang berada di zona Wilayah Pantai Timur
Adanya bencana besar covid-19 ditahun 2020 berdampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada periode rencana pembangunan jangka menengah 2019-2023 yang menyerap sumber daya pembangunan sehingga mengalihkan fokus pencapaian target yang telah direncanakan
Dalam penghitungan indikator kinerja makro, sepanjang periode Tahun 2005-2022 terdapat perubahan metode penghitungan indikator, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian realisasi terhadap target.
Kesimpulan :
1
2
3
4
REFLEKSI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025
Rekomendasi :
Penguatan pembangunan sumber daya manusia harus terus berlanjut menuju masyarakat Sumatera Utara yang mandiri, madani dan sejahtera;
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin handal, responsif dan adaptif disertai dengan keunggulan SDM aparatur, dekat dengan pemanfaatan teknologi dalam memenuhi pelayanan publik;
Intervensi kebijakan terhadap pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya alam, budaya dan mempertahankan identitas daerah;
Memperkuat arah kebijakan dan tata kelola mitigasi dan ketahanan bencana untuk antisipasi keadaan luar biasa yang mungkin terjadi dimasa mendatang, seiring dengan kondisi alam yang berpotensi semakin rapuh;
Penentuan skala prioritas pembangunan jangka panjang didukung dengan penetapan indikator sasaran yang akan dicapai secara terukur dengan memperhitungkan aspek-aspek yang mempengaruhinya;
Penetapan fokus pembangunan secara kewilayahan untuk mencapai pemerataan pembangunan yang terukur.
1
2
3
4
5
6
Tren Demografi & Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Penduduk Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan hingga tahun 2045 terus mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk sebesar
18,83 juta jiwa di tahun 2045
Proyeksi Jumlah Penduduk 2020-2045
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah Penduduk | ||||
Non Produktif dan Produktif | ||||||||
2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | ||||
0 - 4 | 706.122 | 673.920 | 1.380.042 | 1.468.365 | 1.556.687 | 1.645.010 | 1.733.333 | 1.821.655 |
5 - 9 | 694.771 | 664.256 | 1.359.027 | 1.446.005 | 1.532.982 | 1.619.960 | 1.706.938 | 1.793.916 |
10 - 14 | 686.358 | 645.632 | 1.331.990 | 1.417.237 | 1.502.485 | 1.587.732 | 1.672.979 | 1.758.227 |
15 - 19 | 675.684 | 637.066 | 1.312.750 | 1.396.766 | 1.480.782 | 1.564.798 | 1.648.814 | 1.732.830 |
20 - 24 | 674.661 | 641.871 | 1.316.532 | 1.400.790 | 1.485.048 | 1.569.306 | 1.653.564 | 1.737.822 |
25 - 29 | 642.766 | 617.177 | 1.259.943 | 1.340.579 | 1.421.216 | 1.501.852 | 1.582.488 | 1.663.125 |
30 - 34 | 598.218 | 580.753 | 1.178.971 | 1.254.425 | 1.329.879 | 1.405.333 | 1.480.788 | 1.556.242 |
35 - 39 | 550.142 | 541.966 | 1.092.108 | 1.162.003 | 1.231.898 | 1.301.793 | 1.371.688 | 1.441.583 |
40 - 44 | 502.391 | 505.043 | 1.007.434 | 1.071.910 | 1.136.386 | 1.200.861 | 1.265.337 | 1.329.813 |
45 - 49 | 442.064 | 453.127 | 895.191 | 952.483 | 1.009.775 | 1.067.068 | 1.124.360 | 1.181.652 |
50 - 54 | 376.352 | 396.732 | 773.084 | 822.561 | 872.039 | 921.516 | 970.994 | 1.020.471 |
55 - 59 | 308.106 | 332.220 | 640.326 | 681.307 | 722.288 | 763.269 | 804.249 | 845.230 |
60 - 64 | 237.809 | 263.570 | 501.379 | 533.467 | 565.556 | 597.644 | 629.732 | 661.820 |
65+ | 326.602 | 423.982 | 750.584 | 798.621 | 846.659 | 894.696 | 942.734 | 990.771 |
Jumlah | 7.422.046 | 7.377.315 | 14.799.361 | 15.746.520 | 16.693.679 | 17.640.838 | 18.587.997 | 19.535.157 |
PROYEKSI PENDUDUK PRODUKTIF & NON PRODUKTIF
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
….
Kebutuhan Sarana Pendidikan | |||||
Jenis Sarana & Prasarana | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
TK | 12.597 | 13.478 | 14.113 | 15.008 | 15.628 |
SD | 9.842 | 10.530 | 11.026 | 11.725 | 12.209 |
SMP | 3.281 | 3.510 | 3.675 | 3.908 | 4.070 |
SMA | 3.281 | 3.510 | 3.675 | 3.908 | 4.070 |
Taman Bacaan | 6.299 | 6.739 | 7.056 | 7.504 | 7.814 |
Kebutuhan Sarana Kesehatan | |||||
Jenis Sarana & Prasarana | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
Pos Yandu | 12.597 | 13.478 | 14.113 | 15.008 | 15.628 |
Balai Pengobatan Warga | 6.299 | 6.739 | 7.056 | 7.504 | 7.814 |
Klinik Bersalin | 525 | 562 | 588 | 625 | 651 |
Puskesmas Pembantu | 525 | 562 | 588 | 625 | 651 |
Puskesmas | 131 | 140 | 147 | 156 | 163 |
Praktik Dokter | 3.149 | 3.370 | 3.528 | 3.752 | 3.907 |
Apotek | 525 | 562 | 588 | 625 | 651 |
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Kebutuhan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum | |||||
Jenis Sarana & Prasarana | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
Kantor Kelurahan | 525 | 562 | 588 | 625 | 651 |
Kantor Kecamatan | 131 | 140 | 147 | 156 | 163 |
Pos Polisi | 3.281 | 3.510 | 3.675 | 3.908 | 4.070 |
Pos Pemadam Kebakaran | 3.281 | 3.510 | 3.675 | 3.908 | 4.070 |
Kebutuhan Ruang Terbuka | |||||
Jenis Sarana & Prasarana | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
Taman/Tempat Main | 6.299 | 6.739 | 7.056 | 7.504 | 7.814 |
Taman & Lapangan Olahraga | 131 | 140 | 147 | 156 | 163 |
Kuburan/Pemakaman Umum | 131 | 140 | 147 | 156 | 163 |
Persampahan & Kelistrikan | |||||
Jenis Sarana & Prasarana | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
Proyeksi Volume Sampah (m3) | 15.805.570 | 16.911.155 | 17.706.991 | 18.830.151 | 19.608.413 |
Proyeksi Konsumsi Listrik (MW) | 2.676,91 | 2.864,16 | 2.998,94 | 3.189,17 | 3.320,98 |
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERUMAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Wilayah | Kebutuhan Hunian (Unit) | ||||
2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
Wilayah Pantai Timur | 2.484.446 | 2.610.327 | 2.718.156 | 2.811.226 | 2.891.931 |
Wilayah Pantai Barat | 452.033 | 487.594 | 519.991 | 549.508 | 576.512 |
Wilayah Dataran Tinggi | 769.276 | 818.633 | 863.886 | 904.883 | 941.522 |
Wilayah Kepulauan | 240.705 | 259.346 | 274.986 | 287.623 | 298.283 |
Sumatera Utara | 3.946.460 | 4.175.899 | 4.377.019 | 4.553.238 | 4.708.249 |
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Wilayah | Kebutuhan Air Bersih (Liter/detik) | ||||
2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
Wilayah Pantai Timur | 2.760,50 | 2.900,36 | 3.020,17 | 3.123,58 | 3.213,26 |
Wilayah Pantai Barat | 502,26 | 541,77 | 577,77 | 610,56 | 640,57 |
Wilayah Dataran Tinggi | 854,75 | 909,59 | 959,87 | 1.005,43 | 1.046,14 |
Wilayah Kepulauan | 267,45 | 288,16 | 305,54 | 319,58 | 331,43 |
Sumatera Utara | 4.384,96 | 4.639,89 | 4.863,35 | 5.059,15 | 5.231,39 |
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Wilayah | Kebutuhan Energi Listrik (kWh) | ||||
2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
Wilayah Pantai Timur | 1.689.423,11 | 1.775.022,19 | 1.848.345,74 | 1.911.633,34 | 1.966.513,08 |
Wilayah Pantai Barat | 307.382,61 | 331.563,58 | 353.593,71 | 373.665,27 | 392.028,33 |
Wilayah Dataran Tinggi | 523.107,68 | 556.670,27 | 587.442,65 | 615.320,10 | 640.234,96 |
Wilayah Kepulauan | 163.679,23 | 176.355,11 | 186.990,48 | 195.583,30 | 202.832,61 |
Sumatera Utara | 2.683.593 | 2.839.611 | 2.976.373 | 3.096.202 | 3.201.609 |
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun 2025-2045
Wilayah | Timbulan Sampah (m3/hari) | ||||
2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
Wilayah Pantai Timur | 29.813,35 | 31.323,92 | 32.617,87 | 33.734,71 | 34.703,17 |
Wilayah Pantai Barat | 5.424,40 | 5.851,12 | 6.239,89 | 6.594,09 | 6.918,15 |
Wilayah Dataran Tinggi | 9.231,31 | 9.823,59 | 10.366,64 | 10.858,59 | 11.298,26 |
Wilayah Kepulauan | 2.888,46 | 3.112,15 | 3.299,83 | 3.451,47 | 3.579,40 |
Sumatera Utara | 47.357,52 | 50.110,79 | 52.524,22 | 54.638,86 | 56.498,98 |
Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN
RENCANA STRUKTUR RUANG
RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037
Hierarki | Kota |
PKN | Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) |
| |
PKW
| Tebingtinggi |
Sidikalang, Kab. Dairi | |
Pematangsiantar | |
Balige, Kab. Toba Samosir | |
Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu | |
Kisaran, Kab. Asahan | |
Gunung Sitoli | |
Padangsidimpuan | |
Sibolga | |
| |
PKL
| Pangkalan Brandan, Kab. Langkat |
Stabat, Kab. Langkat | |
Parbaungan, Kab. Serdang Bedagei | |
Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagei | |
Limapuluh, Kab. Batubara | |
Indrapura, Kab. Batubara | |
Perdagangan, Kab. Simalungun | |
Saribudolok, Kab. Simalungun | |
Pematang Raya, Kab. Simalungun | |
Parapat, Kab. Simalungun | |
Simpang Empat, Kab. Asahan | |
Aek Kanopan, Kab. Labuhan Batu Utara | |
Labuhan Bilik, Kab. Labuhan Batu | |
Aek Nabara, Kab. Labuhan Batu | |
Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan | |
Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | |
Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | |
Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | |
Hierarki | Kota |
PKL
| Siabu, Kab. Mandailing Natal |
Kotanopan, Kab. Mandailing Natal | |
Natal, Kab. Mandailing Natal | |
Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | |
Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | |
Pandan, Kab. Tap. Tengah | |
Barus, Kab. Tap. Tengah | |
Pangururan, Kab. Samosir | |
Porsea, Kab. Toba Samosir | |
Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | |
Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara | |
Kabanjahe, Kab. Karo | |
Berastagi, Kab. Karo | |
Merek, Kab. Karo | |
Tiga Binanga, Kab. Karo | |
Kutabuluh, Kab. Karo | |
Salak, Kab. Pakpak Bharat | |
Gido, Kab. Nias | |
Lotu, Kab. Nias Utara | |
Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | |
Lahomi, Kab. Nias Barat | |
| |
PKW p
| Tanjung Balai |
Tarutung | |
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
Draft Perubahan RTRW Provinsi Sumatera Utara
CATATAN :
1 PKN
9 PKW
1 PKSN
42 PKL
RENCANA POLA RUANG
Draft Perubahan RTRW Provinsi Sumatera Utara
Perda RTRWP 2/2017
24,58%
Kawasan Lindung
75,41%
Kawasan Budidaya
Revisi Intergrasi RTRWP 2022
19,30%
Kawasan Lindung
80,70%
Kawasan Budidaya
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
8 AGENDA (MISI) & 17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
INDIKATOR CAPAIAN
TRANSFORMASI SOSIAL
Arah (Tujuan) Pembangunan | No | Indikator | Target 2045 |
Kesehatan Untuk Semua | 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 80,0 |
2 | Kesehatan ibu dan anak:
| 16 5,0 | |
3 | Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) | 76 | |
4 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional | 99,5 | |
Pendidikan Berkualitas yang merata | 5 | Hasil Pembelajaran
a-I Membaca a-ii Matematika a-iii Sains b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 9(tahun) c) Harapan Lama Sekolah | 485 490 487 12,0 14,81 |
6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi | 60,00 | |
7 | Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 75,00 | |
Perlindungan Sosial yang Adaptif | 8 | Tingkat Kemiskinan (%) | 0,5 – 0,8 |
9 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 99,5 | |
10 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 60,0 |
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
INDIKATOR CAPAIAN
TRANSFORMASI EKONOMI
Arah (Tujuan) Pembangunan | No | Indikator | Target 2045 |
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | 11 | Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 28,0 |
12 | Pengembangan Pariwisata
| 8,0 100 | |
13 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) | 11,0 | |
14 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
| 5,0 8,0 10,0 5,6 | |
15 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,0 | |
16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 70,0 | |
17 | Tingkat Penguasaan IPTEK
| 2,2-2,3 30 besar | |
Penerapan Ekonomi Hijau | 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
| 90,65 70 |
Transformasi Digital | 19 | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat) | 20 besar |
Integrasi Ekonomi Domestik & Global | 20 | Biaya Logistik (% PDB) | 8,0 |
21 | Pembentukam Modal Tetap Bruto (% PDB) | 27,2 | |
22 | Eksport Barang dan Jasa (% PDB) | 40,0 | |
Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | 23 | Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan
| 48,92 100 |
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
INDIKATOR CAPAIAN
TRANSFORMASI TATA KELOLA
Arah (Tujuan) Pembangunan | No | Indikator | Target 2045 |
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif | 24 | Indeks Materi Hukum | 0,49 |
25 | Indeks SPBE | 5,00 | |
26 | Indeks Pelayanan Publik | 5,00 | |
27 | Anti Korupsi
| 96,98 60 |
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
INDIKATOR CAPAIAN
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA
Arah (Tujuan) Pembangunan | No | Indikator | Target 2045 |
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial | 28 | Indeks Pembangunan Hukum | 0,84 |
29 | Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%) | 80,0 | |
30 | Indeks Demokrasi Indonesia | Tinggi (>80) | |
Stabilitas Ekonomi Makro | 31 | Rasio pajak terhadap PDB (%) | 18,0-20,0 |
32 | Tingkat Inflasi (%) | 2,0 +- 1 | |
33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
| 200 60 20 120 80-90 | |
34 | Inklusi Keuangan(%) | 98 | |
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan | 35 | Asia Power Index (Diplomatic Influence) | 75,0 – 80,0 |
36 | Asia Power Index (Military Capability) | 45,0 |
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
INDIKATOR CAPAIAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA & EKOLOGI
Arah (Tujuan) Pembangunan | No | Indikator | Target 2045 |
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju | 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 68,15 |
38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 84,20 | |
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 80,00 |
40 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,15 | |
Pendidikan Berkualitas yang merata | 41 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,75 |
42 | Kualitas Lingkungan Hidup
| 76,12 70,00 90 (35% terdaur ulang) | |
Lingkungan Hidup Berkualitas | 43 | Tingkat Kemiskinan (%)
- Indeks ketahanan energi ii. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%) iii. Ketahanan Air - Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 8,24 2,1 200 100 |
44 | Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%) | 0,11 | |
45 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
| 51,51 80,98 |
ARAH KEBIJAKAN RPJPN
ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
(Rancangan Akhir RPJPN)
Arah Pembangunan :
Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Permasalahan & Isu Strategis
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kesenjangan Sosial
Keterbatasan Sarana & Prasarana
Ketimpangan Ekonomi
Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi
Tata Kelola Kewilayahan
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
JANGKA PANJANG
PROVINSI
SUMATERA UTARA
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI
PENINGKATAN SDM BERKUALITAS & BERDAYA SAING
PENINGKATAN KONEKTIVITAS & AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
KETERKAITAN ANTAR DAERAH SERTA DESA-KOTA
PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN
Isu Global
Isu Nasional
ISU STRATEGIS
Visi & Misi
VISI :
Sumatera Utara Hebat, Maju dan Berkelanjutan
Maju terwujud melalui
Berkelanjutan mencerminkan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya pelaksanaan tahapan pembangunan selanjutnya oleh generasi mendatang
Hebat
mencerminkan bahwa di akhir masa pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara memiliki daya saing kompetitif secara regional, nasional, dan global. Masyarakat Provinsi Sumatera Utara menjadi manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Sarana dan prasarana di Sumatera Utara terbangun dengan berkualitas dan berkinerja dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi.
VISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA
VISI
JANGKA PANJANG
PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045
SUMATERA UTARA HEBAT, MAJU, BERKELANJUTAN
MISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA
MISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA
8 (Misi) Agenda Pembangunan
RPJPN 2025-2045:
Transformasi Menyeluruh
MISI 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas dan mendapatkan jaminan Perlindungan sosial.
MISI 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi, Penerapan ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Intergrasi Ekonomi Domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
MISI 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas Pelayanan Masyarakat yang prima
MISI 4 : Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum dengan terciptanya stabilitas ekonomi makro
MISI 5 : Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan terciptanya Kerukunan beragama, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan
MISI 6 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
MISI 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
8 Misi
RPJPD Sumatera Utara 2025-2045
SASARAN POKOK
RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA
Sasaran Utama Pembangunan
RPJPN 2025-2045
Pendapatan per kapita setara negara maju
1
Kemiskinan menuju 0% & Ketimpangan Berkurang
2
Kepemimpinan & Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatan
3
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
4
Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission
5
Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penduduk
1
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Berkurang
2
Kesenjangan Wilayah Berkurang
3
Produktivitas Penduduk Meningkat
4
Sasaran Pokok Pembangunan
RPJPD Sumatera Utara 2025-2045
PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN RPJP
Tahap I 2025-2029 : Penguatan Fondasi Transformasi
Tahap II 2030-2034 : Percepatan Transformasi
Tahap III 2035-2039 : Peningkatan Daya Saing
Tahap IV 2040-2044 : Mewujudkan Sumatera Utara Hebat, Maju dan Berkelanjutan
Terwujudnya Sumatera Utara Hebat, Maju dan berkelanjutan dengan tercapainya regulasi dan taat kelola yang berintegritas dan adaptif
INDIKATOR CAPAIAN RPJPD
NO | FOKUS | KINERJA | INDIKATOR | BASELINE 2023 | TARGET 2045 | KETERANGAN |
1. | Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan | Meningkatnya kesejahteraaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan | 1. PDRB/Kapita (Rp Juta) |
|
|
|
2. Tingkat Kemiskinan (%) |
|
|
| |||
3. Indeks Gini |
|
|
| |||
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|
|
| |||
5. NTP/NTN/NTPi |
|
|
| |||
6. Indeks Pembangunan Manusia |
|
|
| |||
7. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | | | | |||
8. Tingkat Inflasi (%) | | | | |||
9. Aset dana pensiun/PDB | | | | |||
10. Total Kredit/PDB (%) | | | | |||
11. Inklusi Keuangan (%) | | | | |||
2 | Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan | Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan | 12. Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur |
|
|
|
13. Indeks Ketahanan Energi |
|
|
| |||
14. Indeks Ketahanan Air Atau Kapasitas Tampungan Air (m3)/kapita dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) |
|
|
| |||
3 | Peningkatan Produktivitas Daerah | Meningkatnya produktivitas daerah | 15. Indeks Ekonomi Hijau |
|
|
|
16. Indeks Ketahanan Pangan |
|
|
| |||
17. Indeks Daya Saing Daerah |
|
|
| |||
18. Rasio Kewirausahaan Provinsi (%) |
|
|
| |||
19. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | | | | |||
20. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | | | | |||
21. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | | | | |||
22. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | | | | |||
23. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | | | | |||
24.Return on Asset (RoA) BUMD (%) | | | | |||
25. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | | | | |||
26. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | | | | |||
27.Pendapatan Daerah :
| | | | |||
28. a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada level provinsi (%) b. Proporsi jumlah IKM pada level provinsi (%) | | | |
Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang Daerah
INDIKATOR CAPAIAN RPJPD
NO | FOKUS | KINERJA | INDIKATOR | BASELINE 2023 | TARGET 2045 | KETERANGAN |
4 | Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan | Meningkanya kualitas SDM | 29. Indeks Pendidikan a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) b. Harapan lama sekolah |
|
|
|
30. Persentase sekolah yang menjadi kewenangan provinsi yang standar kompetensi minimu pada asesmen tingkat nasional untuk :
|
|
|
| |||
31. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | | | | |||
32. Indeks Literasi Digital |
|
|
| |||
5 | Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju | Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju | 33. Usia Harapan Hidup |
|
|
|
34. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | | | | |||
35. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | | | | |||
36. Penanganan Tuberkulosis:
| | | | |||
37. Indeks Keluarga Sehat | | | | |||
38. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga |
|
|
| |||
39. Indeks Pembangunan Kebudayaan |
|
|
| |||
40. Indeks Kerukunan Umat Beragama |
|
|
| |||
41. Indeks Ketimpangan Gender |
|
|
| |||
42. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | | | | |||
43. Indeks Demokrasi Indonesia | | | | |||
6. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 44. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
|
|
|
45. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | | | | |||
46. Pengelolaan Persampahan
| | | | |||
47. Indeks Ketahanan Daerah/ Nilai Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB (%) |
|
|
| |||
48. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) |
|
|
| |||
7. | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | 49. Indeks Pelayanan Publik |
|
|
|
50. Indeks Inovasi Daerah | | | | |||
51. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|
|
|
Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang Daerah