Rancangan Teknokratik RPJMD adalah Rancangan Dokumen Perencanaan 5 (Lima) Tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan Pendekatan Teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tujuan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD :

1. Menelaah Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah 5 (Lima) Tahun terakhir berdasarkan Analisis Gambaran umum kondisi Daerah maupun Analisis Gambaran Umum Keuangan Daerah
2. Merumuskan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah selama 5 (Lima) Tahun Terakhir dan Rumusan Permasalahan Pembangunan Kabupaten/ Kota
3. Menelaah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Tahap Pertama
4. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
5. Memberikan Rekomendasi Kebijakan Kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas

​

GAMBARAN UMUM WILAYAH

KABUPATEN ROKAN HULU

• Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0o 25’ 20” dan 10o 25’ 41” Lintang Utara serta 100o 02’ 56” dan 100o 56’ 59” Bujur Timur.
• Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Provinsi Sumatera Utara; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.
• Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km²,
• Terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan.

Gambaran Umum Wilayah

GAMBARAN PEREKONOMIAN

KABUPATEN ROKAN HULU

• PDRB Kabupaten Rokan Hulu dengan harga nominal (berlaku) cenderung meningkat selama periode 2019-2023
• PDRB riil (harga konstan) juga mengalami peningkatan selama periode 2019-2023.
• Pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu secara Aggregat lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Riau selama periode 2019-2022, namun berada dibawah Riau pada tahun 2023.

Perkembangan Ekonomi Daerah

• Sektor Pertanian Dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, baik secara nominal maupun secara riil.
• Share Sektor Pertanian meningkat dari 51,16% pada 2019 menjadi 54,29% pada tahun 2023.
• Share Sektor Industri Pengolahan Terbesar Kedua yaitu sebesar 25,97% pada tahun 2023.
• Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan adalah pembentuk Struktur Perekonomian Daerah secara Agregat.
• Konsumsi Rumah Tangga, Net ekspor barang dan jasa dan Pembentukan modal Tetap Bruto pemebentuk struktur perekonomian menurut Pengeluaran.

Struktur Perekonomian Daerah

GAMBARAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN ROKAN HULU

Kondisi Kependudukan

Kondisi Kependudukan

• Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) Menurun 8,44% selama periode 2019-2023 dari 470.093 jiwa menjadi 430.436 jiwa,
• Jumlah Angkatan Kerja menurun 10,15%,
• Jumlah Bukan Angkatan Kerja menurun 4,80%
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung lebih tinggi dari TPAK Provinsi Riau selama periode 2019-2023
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih rendah dari TPT Provinsi Riau.

Kondisi Ketenagakerjaan

• Tingkat kemiskinan menurun dari 10,53% tahun 2019 menjadi 9,72% tahun 2023.
• Tingkat kemiskinan Rokan Hulu di atas tingkat kemiskinan Provinsi Riau selama periode 2019-2023 dan merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua dari 11 kabupaten/kota di Riau.
• Garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari Provinsi Riau (biaya hidup di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari rata-rata Riau)
• Rata-rata Pendapatan penduduk miskin 39% terhadap Garis Kemimiskinan 🡺 Poverty Gap (Indeks Kedalaman = 1,54), namun cenderung membaik dari 2019 dan 2020, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan IKK Provinsi Riau (1,00)
• Ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin (Indeks Keparahan) lebih senjang dibandingkan dengan Provinsi Riau, yaitu 0,38 lebih tinggi dari Provinsi Riau 0,24 pada tahun 2023

Tingkat Kemiskinan

• Kualitas pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu termasuk Kategori Sedang dengan trend meningkat selama periode 2019-2023
• Kecepatan IPM Rokan Hulu untuk mencapai IPM Ideal sedikit lebih lambat dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau (dengan Reduksi Shortfall 1,303 selama periode 2019-2023)
• Komposit Indeks Pendidikan lebih rendah (0,651) dalam pembentuk IPM Rokan Hulu tahun 2023, sedangkan Indeks Kesehatan paling baik (0,782) dan Indeks Ekonomi 0,703.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

• PDRB ADHK per Kapita Penduduk pada tahun 2019 sebesar 36,93 juta/tahun, meningkat menjadi 49,99 juta/tahun pada tahun 2023.
• PDRB ADHB per Kapita Penduduk pada tahun 2019 sebesar 49,85 juta/tahun, meningkat menjadi 89,13 juta/tahun pada tahun 2023.
• Pendapatan antar penduduk Rokan Hulu semakin merata dengan trend penurunan Gini Ratio dan berada di bawah ketimpangan Riau.

​

Ketimpangan Perekonomian

Posisi Rokan Hulu dalam Pembangunan Riau

Rokan Hulu adalah Daerah dengan PDRB per Kapita terendah di Riau, dengan capaian IPM kesembilan tertinggi di Riau

HLS dan RLS Rokan Hulu berada di bawah rata-rata Riau

UHH Rokan Hulu lebih rendah dari rata-rata Riau

Pengeluaran per Kapita Riil berada di dibawah rata-rata Riau

KONDISI DAYA SAING DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

Pengeluaran Penduduk dan Ketahanan Pangan Daerah

• Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori Rentan Pangan Rendah dengan Skor 54,92 pada tahun 2022, turun menjadi 54,91 pada tahun 2023
• Indek Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi terendah di Provinsi Riau pada tahun 2023
• Aspek Ketersediaan adalah paling buruk dengan 0,00 dan Aspek Keterjauangkauan paling baik 83,06 pada tahun 2023.

• Proporsi pengeluaran untuk pemenuhan makanan masih lebih tinggi dalam struktur pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2019-2023
• Pendapatan masyarakat masih lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan paling pokok dibandingkan dengan pengeluaran lainnya dalam kehidupan sehari-hari

• Total panjang jalan kabupaten Rokan Hulu berkurang dari 2.140.356 Km pada tahun 2019 menjadi 1.818,28 Km tahun 2023
• Persentase jalan dengan kondisi baik kurang dari 40%.
• Panjang jalan dalam kondisi mantap terus menurun dari 44,09% pada tahun 2019, menjadi 39,45% tahun 2023.
• Jenis permukaan jalan di Rohul masih didominasi oleh jenis permukaan kerikil sepanjang 1.360,41 Km
• Jumlah jembatan sebanyak 267 unit yang terdiri dari 43 jenis kayu, 178 unit jenis beton, 40 unit jenis besi dan 7 unit jenis semi permanen.

Kondisi Infrastruktur

• Terjadi peningkatan investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2020-2023 dengan nilai investasi Rp. 2,63 T
• Terjadi peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2020-2023 sebanyak 8.352 investor
• Peningkatan investasi didukung peningkatan iklim investasi yang cukup kondusif: angka kriminalitas yang tertangani sebesar 75,76% (namun tentunya masih memrlukan peningkatan dimasa mendatang)

Iklim Investasi

• Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 sebesar 2,9, berada pada peringkat ke lima tertinggi di Provinsi Riau.
• Aspek lingkungan pendukung 🡺 masih lemah pada indikator pilar institusi, pilar infrastruktur dan pilar stabilitas ekonomi makro dibandingkan pilar yang sama di Provinsi Riau.
• Aspek SDM 🡺 masih lemah pilar kesehatan dan pilar keterampilan SDM dibandingkan dengan Provinsi Riau.
• Aspek Pasar 🡺 masih lemah pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan ukuran pasar.
• Aspek ekosistem inovasi 🡺 masih lemah dimensi binis dan kapabilitas inovasi di Kabupaten Rokan Hulu.

​

​

Indeks Daya Saing Daerah

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp. Juta)

Proyeksi Belanja Daerah (Rp. Juta)

Proyeksi Pembiayaan Daerah (Rp. Juta)

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Pembangunan

Prioritas I, Dialokasikan untuk mendanai membiaya belanja langsung wajib mengikat serta pemenuruhan penerapan urusan wajib pelayanan dasar, dan didalamnya termasuk kewajiban mandatory diantara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% , anggaran kesehatan 10% dan anggaran belanja peningkatan kapasitas pegawai 0,16 persen, serta belanja Infrastruktur 25% dari transfer umum di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu

Prioritas II, Dialokasikan untuk pendanaan:

1. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati periode 2021-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
2. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III, Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

ISU STRATEGIS

KABUPATEN ROKAN HULU

• Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor perkebunan dan industri
• Perlu mengurangi ketergantungan pada satu sektor utama dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
• Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan perizinan usaha, insentif fiskal, dan kemudahan berusaha bagi investor
• Pemanfaatan bonus demografi penting untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah
• Pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha kecil, koperasi, dan penguatan sektor-sektor produktif lainnya.

• Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang masih terbatas
• Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat masih relatif rendah
• Bonus demografi
• Kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal yang perlu ditingkatkan lagi

• Tingginya tingkat kemiskinan
• Ketimpangan Pembangunan antar wilayah
• Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan dan industri kelapa sawit dengan kesejahteraan masyarakat.

• Kualitas jalan kurang memadai dan keterbatasan aksesibilitas serta konektifitas antar wilayah masih belum memadai
• masalah pengelolaan sampah yang belum optimal

Isu Utama Pembangunan Jangka Menengah Kab Rokan Hulu

• Kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal yang rendah
• Masih belum optimalnya kinerja ASN dalam pelayanan publik.
• Minimnya inovasi daerah.

REKOMENDASI TEKNOKRATIK RPJMD

KABUPATEN ROKAN HULU

1. Mengakomodir arah pembangunan yang terkandung dalam Rantek RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau yaitu
1. Trasformasi Ekonomi ; Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada Kabupaten Rokan Hulu
2. Tata Kelola ; Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat membangunan pada Kabupaten Rokan Hulu
3. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi ; Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi cagar budaya Benteng Tujuh Lapis
2. Pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memerlukan pemerataan pendidikan, terutama penuntasan wajib belajar 13 tahun, menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, terutama pada jenjang Pendidikan Dasar dan Kesetaraan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
3. Pemerataan dan pemenuhan pelayanan kesehatan, sehingga memerlukan peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengentasan stunting, pencegahan dan penanganan penyakit, pemenuhan vaksinasi universal, pemenuhan UHC (Universal Healt Coverage), pengembangan inovasi jaminan kesehatan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya kesehatan yang memadai di seluruh wilayah.

4. Peningkatan konektifitas infrastruktur jalan dan transportasi, melalui penerapan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung mobilitas orang dan peredaran barang dan jasa
5. Peningkatan Pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dengan meningkatkan kualitas layanan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efisien melalui penyediaan TPA ramah lingkungan dan pembangunan TPS di setiap kecamatan.
6. Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan terutama penanganan pemukiman kumuh, melalui peningkatan penyediaan fasilitas umum, pengembangan inisiatif dan kreativitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kawasan permukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di daerah perdesaan dan perkotaan.
7. Penguatan mitigasi bencana dan sosialisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial, melalui peningkatan prasarana dan sumber daya kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan gender, serta peningkatan jaminan perlindungan sosial khususnya di daerah-daerah dan mitigasi kawasan rawan bencana,
8. Penciptaan lapangan kerja pada usaha-usaha skala menengah dan besar untuk mengurangi angka pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja, dengan mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha, peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan minat pendaftaran usaha, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong transformasi ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

9. Pemberdayaan dan Penguatan wirausaha muda dan BumDESA, menurunnya minat masyarakat terhadap perizinan usaha, penurunan jumlah koperasi aktif, serta peran sektor industri berbasis masyarakat yang masih rendah sehingga menjadi kendala dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Rokan Hulu.
10. Pembangunan ketahanan pangan untuk penyediaan kebutuhan pangan yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perubahan perilaku hidup sehat dan perubahan pola pangan akibat kesadaran akan konsumsi pangan bermutu, produktivitas pertanian yang belum maksimal, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, lemahnya sistem pangan lokal, dan terbatasnya akses pasar bagi produk UMKM, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan dan peternakan, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu.
11. Peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui Pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta/ investor, kemudahan perizinan, keamanan dan iklim usaha yang kondusif.
12. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, kapasitas fiskal yang rendah dan kemandirian fiskal yang masih rendah memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik diiringi dengan peningkatan kinerja ASN, pengoptimalan inovasi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan barang milik daerah transparan dan akuntabel, serta pengoptimalan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk mewujudkan pembangunan daerah yang optimal di Kabupaten Rokan Hulu.

13. Peningkatan wawasan kebangsaan, kualitas kehidupan beragama, kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat, dalam menurunkan angka konflik, SARA, unjuk rasa, konflik pertanahan, penyakit masyarakat, narkoba, serta angka kriminalitas.
14. Pemajuan budaya melayu di daerah