1 of 33

KPPN Kutacane

14 Juni 2024

Laporan Kinerja Fiskal APBN

​

KPPN Kutacane

Cut Off Data 13 Juni 2024

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

GAMBAR/FOTO TEMATIK

2 of 33

Executive Summary

2

  1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
    1. Kinerja Pendapatan Negara
      1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp3.023.193.023,- atau 61,08% dari target;
      2. Pendapatan Dalam Negeri turun sebesar Rp3.054.392.952,- atau -50,26% year on year (yoy), penurunan tersebut terdiri PNBP lainya;
      3. Pendapatan perpajakan s.d. 31 Mei 2024 sebesar Rp28.941.251.098,-, menurun Rp5.171.759.562,- atau (-15,16%).
    2. Kiinerja Belanja K/L dan TKD
      • Pagu belanja negara sebesar Rp2.123.506.870.000,- turun sebesar Rp44.317.575.000,- atau (-2,04%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp371.291.906.000,- (17,48%) dan pagu TKD sebesar Rp1.752.214.964.000,- (82,52%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp43.442.660.000,- (-2,42%) dan Belanja K/L Rp874.915.000,- (-0,24%) karena sebagian pagu TKD yaitu untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.
      • Realisasi belanja Negara Rp999.236.765.900,- (47,06%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp203.859.615.687,- (54,91%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp795.377.150.213,- (45,39%).
      • Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp121.465.372.179,- (13,84% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp34.085.022.443,- (20,08% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp87.380.349.736,- (12,34% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp22.746.957.657,- (20,98% yoy), dan Belanja Barang Rp11.672.667.036,- (12,59% yoy). Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp334.602.250,- (-19,28% yoy).
    3. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker
      • Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 baru sebesar Rp619.879.009,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 40,42% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.
      • Untuk bulan Mei 2024 dicapai nilai IKPA bulan Mei 2024 : 95,45.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 33

Executive Summary

3

  1. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN
    1. Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022.
    2. Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.
    3. Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.
    4. Penerapan TTE tahap IIIC tanggal 27 Juni 2024 pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN. Dari sisi KPPN perlu dilakukan penyeragaman verifikasi dokumen dan uraian SPM sesuai PMK-62 Tahun 2023.
    5. Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024 mempunyai implikasi positif pada nilai Deviasi Halaman III DIPA akan tetapi berdampak pada penurunan pada nilai Penyerapan anggaran belanja 51 untuk satker yang pembayaran Gaji Induknya dilaksanakan secara terpusat.
    6. Sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 terdapat pengajuan SPM Gaji Ke-13 (38 SPM) dan Tunkin Ke-13 (3 SPM) yang telah diterbitkan 41 SP2D-nya
    7. Permasalahan TKD terjadi pada Penyaluran DAU, DAK Fisik dan DBH Pajak.
    8. Dalam penyaluran DAU masih terdapat penyaluran tidak tepat waktu karena Pemda menyampaikan pelaporan ke DJPK tidak tepat dan tidak valid.
    9. Penyaluran DAK Fisik masih rendah karena terdapat Pemda yang belum melakukan perekaman dokumen yang menjadi syarat salur pengajuan DAK Fisik 2024.
    10. Penyaluran DBH masih terdapat hambatan dikarenakan terdapat Pemda yang belum menyelesaikan BAR Rekon Pajak sebagai syarat salur
  2. Kesimpulan dan Saran
    • PNBP sampai dengan 13 Juni 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy.
    • Realisasi belanja sampai dengan 13 Juni 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU, pembayaran THR dan penyaluran dana desa.
    • Realisasi capaian output menjadi isu setelah reformulasi IKPA di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.
    • Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane. Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 13 Juni 2024 meliputi capaian transaksi CMS : 2.251 transaksi, KKP : 21 transaksi dan Digipay Satu : 52 transaksi. Saat diterapkan New CMS terjadi penurunan jumlah transaksi (4 transaksi saat 1 minggu updating), kemudian berangsur-angsur normal. KKP menjadi bagian dari perhitungan IKPA Pengelolaan UP/TUP. Dengan kontribusi nilai 10% dari 100% dalam pengelolaan UP/TUP.
    • Perlu dilakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.
    • Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC.
    • Perekonomian daerah di Kab. Aceh Tenggara mengalami inflasi yang ditunjukkan dimana pada minggu pertama bulan Juni 2024 sebesar 0,74, Data Komoditas sebagai peyumbang atau andil terbesar terhadap perubahan IPH di Kabupaten Aceh Tenggara untuk minggu Pertama bulan Juni 2024 belum ada data yang tersedia , demikian halnya juga di Kabupaten Gayo Lues belum terdapat data yang tersedia.
    • Berdasarkan data PDRB dari BPS pada bulan Maret 2024, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.
    • Berdasarkan monitoring LPJ Bendahara Pengeluaran sudah 42 satker dari 42 satker, sedangkan LPJ Bendahara Penerimaan 9 satker dari 9 satker.
    • Rekonsiliasi eksternal periode bulan Mei sudah 7 satker dari 45 satker yang wajib melakukan Rekonsiliasi.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 33

Kinerja Pendapatan APBN KPPN Kutacane

4

Kinerja Pendapatan APBN

  • Pendapatan APBN dari PNBP mengalami penurunan sebesar Rp3.054.392.952,- atau turun 50,26% secara YoY yang terdiri dari PNBP lainnya.
  • Data pendapatan perpajakan wilayah dan Kab. Aceh Tenggara dan Kab.Gayo Lues s.d. 31 Mei 2024 sebesar Rp28.941.251.098,-, menurun Rp5.171.759.562,- atau -15,16%.

Penerimaan PNBP – Per 13 Juni 2024

Penerimaan Pajak – Per 31 Mei 2024

Sumber : Data OM SPAN, cut off data per 13 Juni 2024

2023

2024

Growth (%)

Target

Real

%

Target

Real

%

3.579.910.000

6.077.585.975

169,77

4.949.570.000

3.023.193.023

61,08

(50,26)

Isu Pendapatan APBN

  • Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA 2022.
  • Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.
  • Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu menggali potensi PNBP yang belum ditingkatkan selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.

Jenis Pajak

Total

Mei 2024

Mei 2023

Growth

411121 - PPh Pasal 21

9.893.953.685

9.599.144.152

3,07%

411122 - PPh Pasal 22

1.064.443.220

1.326.865.096

-19,78%

411123 - PPh Pasal 22 Impor

17.588.050

0

-

411124 - PPh Pasal 23

860.379.985

668.722.667

28,66%

411125 - PPh Pasal 25/29 OP

69.541.097

140.935.499

-50,66%

411126 - PPh Pasal 25/29 Badan

2.995.061.050

3.503.308.541

-14,51%

411127 - PPh Pasal 26

260.000

0

0,00%

411128 - PPh Final

1.748.411.621

1.984.534.273

-32,57%

411129 - PPh Non Migas Lainnya

366.667

0

-

411211 - PPN Dalam Negeri

11.707.724.549

16.363.082.132

-28,45%

411212 - PPN Impor

75.357.205

0

-

411219 - PPN Lainnya

282.432

297.297

-5,00%

411221 - PPnBM Dalam Negeri

23.431.486

15.508.754

51,09%

411229 - PPnBM Lainnya

0

4.022.868

 

411313 - Pendapatan PBB Sektor Perkebunan

17.018.691

34.046.881

-

411314 - PBB Kehutanan

91.431.360

110.542.500

-17,29%

411612 - Penjualan Benda Materai

376.000.000

362.000.000

-

TOTAL

28.941.251.098

34.113.010.660

-15,16%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 33

Kinerja Belanja APBN KPPN Kutacane

5

Sumber : OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) Per 13 Juni 2024

Kinerja Belanja APBN

  • Kinerja belanja negara secara total mengalami pertumbuhan sebesar Rp121.465.372.179,- atau 13,84% secara YoY.
  • Pertumbuhan secara keseluruhan disebabkan oleh adanya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp34.085.022.443,- atau 20,08% secara YoY.
  • Realisasi belanja Transfer Ke Daerah mengalami pertumbuhan sebesar Rp87.380.349.736,- atau 12,34%

Isu Belanja APBN

  • Di awal tahun sudah terdapat retur SP2D pada KPPN kutacane.
  • Keterlambatan satker dalam penyampaian Data Kontrak ke KPPN Kutacane.
  • Peningkatan belanja karena adanya peningkatan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan PEMILU oleh KPU.
    • Perlu antisipasi penerapan TTE pada aplikasi SAKTI untuk Tahap IIIC dengan penyediaan infrastruktur yang kapasitas TPS-nya (transaksi per detik) lebih besar dari perhitungan normal yang telah diperkirakan sehingga implementasinya tidak menghambat pelaksanaan anggaran karena sistem mengalami downtime.
    • Dalam lingkup KPPN Kutacane akan diimplementasikan TTE tahap IIIC pada tanggal 27 Juni 2024, yang semula direncanakan tanggal 13 Juni 2024. Dari sisi KPPN perlu dilakukan penyeragaman verifikasi dokumen dan uraian SPM sesuai PMK-62 Tahun 2023.

​

​

​

Realisasi Belanja – Per 13 Juni 2024

URAIAN (Ribu Rp)

Tahun 2023

Tahun 2024

Growth Real (%)

Target/Pagu

Real

% Real

Target/Pagu

Real

% Real

B. Belanja Negara

2.167.824.445.000

877.771.393.721

40,49%

2.123.506.870.000

999.236.765.900

47,06%

13,84%

I. Belanja Pemerintah Pusat

372.166.821.000

169.774.593.244

45,62%

371.291.906.000

203.859.615.687

54,91%

20,08%

1. Belanja Pegawai

219.439.702.000

108.446.571.849

49,42%

225.917.348.000

131.193.529.506

58,07%

20,98%

2. Belanja Barang

149.612.382.000

59.592.771.395

39,83%

143.753.387.000

71.265.438.431

49,57%

19,59%

3. Belanja Modal

3.114.737.000

1.735.250.000

55,71%

1.621.171.000

1.400.647.750

86,40%

-19,28%

II. Transfer Ke Daerah

1.795.657.624.000

707.996.800.477

39,43%

1.752.214.964.000

795.377.150.213

45,39%

12,34%

1. Dana Bagi Hasil

47.456.391.000

5.136.185.730

0,00%

34.136.297.000

11.006.747.200

32,24%

0,00%

2. Dana Alokasi Umum

998.689.132.000

409.522.791.147

0,00%

1.054.636.968.000

461.930.296.000

43,80%

0,00%

3. Dana Transfer Khusus

325.521.133.000

72.639.102.800

22,31%

283.756.180.000

94.519.996.813

33,31%

30,12%

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

137.812.651.000

0

0,00%

95.882.688.000

5.582.819.250

5,82%

-

b. Dana Alokasi Khusus NonFisik

187.708.482.000

72.639.102.800

38,70%

187.873.492.000

88.937.177.563

47,34%

22,44%

6. Dana Desa

390.233.033.000

220.698.720.800

56,56%

379.685.519.000

227.920.110.200

60,03%

3,27%

7. Dana Insentif Fiskal

33.757.935.000

0

0,00%

0

0

-

-

C. Keseimbangan Primer

0

0

0,00%

0

0

-

-

D. Surplus/Defisit Anggaran

-2.164.244.535.000

-871.693.807.746

40,28%

-2.118.557.300.000

-996.213.572.877

47,02%

14,28%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 33

Kinerja Belanja APBN per K/L

6

Sumber : OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) Per 13 Juni 2024

Kinerja Belanja per K/L

Isu Belanja per K/L

Realisasi Belanja per K/L – Per 13 Juni 2024

  • Penyumbang realisasi terbesar adalah Kementerian Agama (38,48%), POLRI (25,24%) dan KPU (20,38%).
  • Sedangkan K/L dengan Realisasi Tertinggi Terhadap Pagu adalah Kementerian Agama (60,16%), KPU (57,90%), dan POLRI (51,07%).
  • Kementerian Keuangan RI menjadi K/L dengan persentase realisasi terendah sebesar 40,42%. Hal ini disebabkan sebagian besar belanja Pegawai 51 yaitu Gaji dan Tunjangan dibayarkan secara terpusat.

Kementerian/Lembaga

Tahun 2024

Growth %

% Thd Total

Pagu

Realisasi

% Real

025 KEMENTERIAN AGAMA

130.379.582.000

78.436.753.679

60,16%

28,68%

38,48%

060 POLRI

100.745.440.000

51.447.002.068

51,07%

11,44%

25,24%

076 KPU

71.759.006.000

41.549.713.098

57,90%

37,88%

20,38%

013 KEMENKUNHAM

17.715.867.000

8.573.091.667

48,39%

5,31%

4,21%

005 MAHKAMAH AGUNG

15.207.433.000

7.233.069.520

47,56%

-3,38%

3,55%

054 BPS

9.658.252.000

4.539.013.660

47,00%

-23,19%

2,23%

006 KEJARI

15.174.854.000

7.029.986.688

46,33%

9,90%

3,45%

056 KEMENTERIAN ATR/BPN

6.895.289.000

3.389.292.328

49,15%

25,07%

1,66%

066 BNN

2.222.599.000

1.041.813.970

46,87%

0,29%

0,51%

015 KEMENKEU

1.533.584.000

619.879.009

40,42%

-26,00%

0,30%

TOTAL

371.291.906.000

203.859.615.687

54,91%

20,08%

100,00%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 33

Kinerja Belanja APBN Tematik

7

Sumber : OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) Per 13 Juni 2024

Kinerja Belanja KPU

Isu Belanja KPU

Realisasi Belanja Tematik KPU – Per 13 Juni 2024

Satker

Pagu

Real

%Real

KPU KABUPATEN ACEH TENGGARA

46.006.324.000

28.248.406.896

61,40%

KPU KABUPATEN ACEH GAYO LUES

25.752.682.000

13.301.306.202

51,65%

Total

71.759.006.000

41.549.713.098

57,90%

  • Sebagai fungsi FA dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu, KPPN Kutacane perlu mengkoordinasikan penyaluran dana dengan KPU Kab. Aceh Tenggara dan KPU Kab. Gayo Lues agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.
  • Terdapat potensi keterlambatan pengajuan GUP karena satker KPU mendapatkan dispensasi pengajuan TUP diatas TUP.
  • Terdapat penurunan pagu pada satker KPU sebesar 5,96% dibandingkan dengan TA 2023. Kinerja realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar Rp.12.796.228.422 ,- atau 70,81% secara YoY.
  • Realisasi belanja KPU menyumbang 21,01% dari total realisasi belanja KL.

Isu dan Permasalahan

  • Dengan jumlah pagu yang cukup besar dan realisasi belanja yang cukup berpengaruh terhadap realisasi belanja secara total, akan cukup berpengaruh terhadap kinerja penilaian IKPA khususnya pada indikator RPD Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 33

Progres Penggunaan CMS – KPPN Kutacane

8

Progres Penggunaan CMS TA. 2024

Jumlah Satker

Penggunaan CMS

Perkembangan Transaksi CMS

Sudah digunakan

Belum digunakan

Transaksi s.d. 8 Juni

Penambahan

Transaksi s.d. 13 Juni

42

25

17

2.213

38

2.251

Saat diterapkan New CMS terjadi penurunan jumlah transaksi (4 transaksi saat 1 minggu updating), kemudian berangsur-angsur normal diatas 30 transaksi per minggu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 33

Progres Penggunaan KKP Lingkup KPPN Kutacane

9

Progres Penggunaan KKP TA. 2024

Jumlah Satker Wajib KKP

Jumlah Satker yang Memiliki KKP

Penggunaan KKP

Perkembangan Transaksi KKP

Sudah digunakan

Belum digunakan

Transaksi s.d. 8 Juni

Penambahan

Transaksi s.d. 13 Juni

20

12

3

9

21

0

21

KKP menjadi bagian dari perhitungan IKPA Pengelolaan IKPA. Dengan kontribusi nilai 10% dari 100% untuk pengelolaan UP/TUP. Minimal satker memiliki KKP dan bertransaksi 1 kali dalam 1 triwulan agar Capaian IKPA maksimal, jika melebihi target akan lebih baik lagi. Kordinasi dengan BSI telah dilaksanakan agar seluruh satker dapat memiliki KKP pada Triwulan III 2024.

Satker yang telah menggunakan KKP :

  1. MTsN 1 Aceh Tenggara;
  2. KPPN Kutacane;
  3. BPS Kab. Gayo Lues.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10 of 33

Progres Implementasi Digipay – KPPN Kutacane

10

Satker yang telah menggunakan Digipay :

  1. Kejari Gayo Lues;
  2. KPPN Kutacane.

Progres Implementasi Digipay Satu TA.2024

Jumlah Satker

Jumlah Satker Memiliki User

Jumlah Vendor

Satker Pengguna

Digipay Satu

Perkembangan Transaksi melalui Digipay Satu

Sudah

Belum

Transaksi s.d. 8 Juni

Penambahan

Transaksi s.d. 13 Juni

42

39

10

2

40

52

0

52

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 33

Progres Penyelesaian Gaji dan Tunkin Ke-13 2024

10

Dari 41 pengajuan SPM Gaji Ke-13 dan Tunkin Ke-13 telah diterbitkan 41 SP2D sampai dengan tanggal 13 Juni 2024.

Data Gaji dan Tunkin

Pengajuan SPM

Pengajuan SPM 27 s.d. 13 Juni 2024

Penerbitan SP2D 27 s.d. 13 Juni 2024

Gaji Induk

Mei 2024

Tunkin April 2024

Gaji Ke-13

Tunkin Ke-13

Gaji Ke-13

Tunkin Ke-13

PNS

20

12

26

3

26

3

POLRI

2

0

4

0

4

0

PPPK

6

0

6

0

6

0

PPNPN(Uang Kehormatan)

2

2

2

0

2

0

Jumlah

30

14

38

3

38

3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12 of 33

Capaian IKPA KPPN Kutacane - BUN

13 of 33

IKPA KPPN Kutacane - BUN

Per 13 Juni 2024

12

SUMBER : OM-SPAN MONEV-PA

Capaian IKPA KPPN Kutacane sebagai Kuasa BUN periode April 2024 setelah diterapkan reformulasi sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024 diperoleh nilai 95,53. Deviasi Halaman III DIPA bulan April 2024 diperoleh nilai 94,60, Penyerapan Anggaran dicapai nilai 90,08, Pengelolaan UP dan TUP tidak maksimal dicapai nilai 99,49 karena terdapat satker yang diterlambat mengajukan GUP dan Capaian Output sudah dilakukan pengisian untuk periode April 2024 sebesar 23,38.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

14 of 33

IKPA KPPN Kutacane - BUN

Per 13 Juni 2024

13

SUMBER : OM-SPAN MONEV-PA

Capaian IKPA KPPN Kutacane sebagai Kuasa BUN periode Mei 2024 setelah diterapkan reformulasi sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024 diperoleh nilai 98,80. Deviasi Halaman III DIPA bulan Mei 2024 dicapai nilai 100,00, Pengelolaan UP dan TUP tidak maksimal dicapai nilai 99,60, untuk Penyerapan anggaran sampai dengan Mei 2024 dicapai nilai 99,62 dan Capaian Output telah dilakukan input data periode Mei 2024 dengan nilai 23,91. Sehingga diperoleh nilai IKPA bulan Mei 2024 sebesar 98,80.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

15 of 33

ISU DAN PERMASALAHAN KINERJA BUN LAINNYA

15

​

    • Belum maksimalnya Indikator Capaian Output, dikarenakan satker belum menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan untuk setiap bulannya, disebabkan tidak tepat menentukan target bulanan baik TRVRO maupun TPCRO. Untuk itu perlu dikalkulasikan kembali setiap awal triwulan baik TRVRO maupun TPCRO agar capaian ouput menjadi realistis.
    • Penggunaan CMS, KKP dan Digipay belum banyak perkembangan sehingga perlu langkah-langkah strategis dan terobosan untuk mendorong satker memanfaatkan CMS, KKP, dan Digipay. Untuk penerapan KKP seyogyanya perlu dibuka kembali pada sistem Digipay Satu dengan default meniadakan opsi penyimpanan (history) penggunaan nomor KKP dan kode CVV sehingga terhindar dari pencurian informasi yang berakibat risiko penyalahgunaan. Sedangkan implementasi Digipay Satu perlu ditingkatkan kehandalan dan kecepatan proses transfer ke supplier, mengingat supplier/vendor yang masuk dalam Digipay Satu juga terdiri dari perusahaan-perusahaan Ultra Mikro dengan permodalan kecil membutuhkan perputaran kas yang cepat, apabila tersendat pembayarannya dikhawatirkan berhenti beroperasi.
    • Perlu antisipasi penerapan TTE pada aplikasi SAKTI untuk Tahap IIIC dengan penyediaan infrastruktur yang kapasitas TPS-nya (transaksi per detik) lebih besar dari perhitungan normal yang telah diperkirakan sehingga implementasinya tidak menghambat pelaksanaan anggaran karena sistem mengalami downtime.
    • Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024 mempunyai dampak pada nilai Deviasi Halaman III DIPA akan tetapi berdampak pada penurunan pada nilai Penyerapan anggaran belanja 51, untuk satker yang pembayaran Gaji Induknya dilaksanakan secara terpusat.

​

Isu dan Permasalahan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

16 of 33

Realisasi Transfer Ke Daerah�KPPN Kutacane

17 of 33

Penyaluran TKD 2024 Kab. Aceh Tenggara

17

No

Uraian

Pagu

Realisasi

% salur

1

Dana Bagi Hasil (DBH)

14.249.096.000

4.605.969.400

32,32%

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

594.792.072.000

309.115.643.000

51,97%

3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

53.680.707.000

5.853.412.750

10,90%

4

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

128.270.257.000

61.902.347.713

48,26%

5

Dana Desa

272.460.295.000

160.209.911.800

58,80%

6

Dana Insentif Fiskal

-

-

-

Total

1.063.452.427.000

541.687.284.663

50,94%

Sumber OMSPAN TKD : 14 Juni 2024 17.00 PM

Catatan :

DAU yang telah disalurkan adalah DAU Bulan Januari s.d Juni 2024.

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Non Earmark sebanyak 385 / 385 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Earmark sebanyak 385 / 385 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Non Earmark sebanyak 65 / 385 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Earmark sebanyak 65 / 385 Desa

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

18 of 33

Penyaluran TKD 2024 Kab. Gayo Lues

18

No

Uraian

Pagu

Realisasi

% salur

1

Dana Bagi Hasil (DBH)

19.887.201.000

6.400.777.800

32,18%

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

459.844.896.000

198.437.335.000

43,15%

3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

42.201.981.000

5.582.819.250

13,23%

4

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

59.603.235.000

27.045.929.850

45,38%

5

Insentif Fiskal

-

-

-

6

Dana Desa

107.225.224.000

75.811.698.000

70,70%

Total

688.762.537.000

313.278.559.900

45,48%

Catatan :

DAU yang telah disalurkan adalah DAU Bulan Januari s.d Juni 2024.

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Non Earmark sebanyak 136 / 136 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Earmark sebanyak 136 / 136 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Non Earmark sebanyak 60 / 136 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Earmark sebanyak 58 / 136 Desa

Sumber OMSPAN TKD : 14 Juni 2024 17.00 PM

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

19 of 33

Penyaluran TKD 2024 Secara Total

19

No

Uraian

Pagu

Realisasi

% salur

1

Dana Bagi Hasil (DBH)

34.136.297.000

11.006.747.200

32,34%

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

1.054.636.968.000

507.552.978.000

48,13%

3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

95.882.688.000

11.436.232.000

11,93%

4

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

187.873.492.000

88.948.277.563

47,34%

5

Insentif Fiskal

-

-

​

6

Dana Desa

379.685.519.000

236.021.609.800

62,16%

Total

1.752.214.964.000

854.965.844.563

48,79%

Catatan :

DAU yang telah disalurkan adalah DAU Bulan Januari s.d Juni 2024.

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Non Earmark sebanyak 521 / 521 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Earmark sebanyak 521 / 521 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Non Earmark sebanyak 125 / 521 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Earmark sebanyak 123 / 521 Desa

Sumber OMSPAN TKD : 14 Juni 2024 17.00 PM

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

20 of 33

Permasalahan TKD KPPN Kutacane

20

No

Permasalahan

Rencana Aksi / Solusi

1

Penyaluran DAU tidak tepat waktu

  • Pelaporan yang menjadi syarat salur dikirim ke oleh Pemda ke DJPK tepat waktu dan benar
  • KPPN melakukan pemantauan dan reminder pengiriman laporan ke DJPK

2

Penyaluran DAK Fisik

  • Pemda melakukan perekaman dokumen yang menjadi syarat salur pengajuan DAK Fisik 2024
  • KPPN dan Pemda melaksanakan FGD Rutin terkait penyaluran dan permasalahan DAK Fisik 2024
  • Pemda Gayo Lues Sudah Mengajukan Bidang Sanitasi

3

DBH Pajak

  • Pemda menyelesaikan BAR Rekon Pajak yang menjadi syarat salur
  • KPPN, KPP/KP2KP berkoordinasi dengan Pemda terhadap progress rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah
  • KP2KP telah mengirimkan data Pajak LS ke KPPN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

21 of 33

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Wilayah Kerja KPPN Kutacane

22 of 33

Pertumbuhan PDRB Aceh Tenggara dan Gayo Lues

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pertumbuhan Ekonomi pada Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues memiliki tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

23 of 33

PERKEMBANGAN PROXY INFLASI DI ACEH TENGGARA DAN GAYO LUES

23

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

24 of 33

PERKEMBANGAN PROXY INFLASI DI ACEH TENGGARA DAN GAYO LUES

24

Bulan/M1

Aceh Tenggara

Gayolues

Januari/M1

-2,75

-1,78

Januari/M2

-2,51

-1,69

Januari/M3

-2,34

-1,88

Januari/M4

-2,69

-1,78

Februari/M1

-0,87

1,4

Februari/M2

-1,23

1,51

Februari/M3

-0,88

2,91

Februari/M4

-0,08

3,94

Februari/M5

0,55

​

5,09

Maret/M1

2,29

4,18

Maret/M2

3,13

4,56

Maret/M3

2,63

3,06

Maret/M4

2,22

2,4

April/M1

-0,89

-0,69

April/M2

null

null

April/M3

-1,25

-1,25

April/M4

-1,22

-0,69

Mei/M1

0,42

1,89

Mei/M2

0,55

2,5

Mei/M3

0,66

2,63

Mei/M4

0,71

2,79

Bulan/M1

Aceh Tenggara

Gayolues

Mei/M5

0,93

Null

Juni/M1

0,74

Null

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

25 of 33

Indeks Perkembangan Harga

25

  • Laju Inflasi di Kab. Aceh Tenggara yang dihitung dengan IPH, menunjukkan inflasi dimana pada minggu pertama bulan Juni 2024 sebesar 0,74 . Sedangkan IPH untuk minggu Pertama bulan Juni pada Kab. Gayo Lues belum ada data.
  • Data Komoditas sebagai peyumbanag atau andil terbesar terhadap perubahan IPH di Kabupaten Aceh Tenggara untuk minggu Pertama bulan Juni 2024 belum ada data yang tersesdia , demikian halnya juga di Kabupaten Gayo Lues belum ada data yang tersedia.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

26 of 33

Kinerja KPPN Kutacane Sebagai Satker�13 Juni 2024

27 of 33

CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE TAHUN 2024

27

No

Nama IKU

UIC

Target�Y-24

Target Q1 2024

Realisasi Q1 2024

Realisasi Q1 2023

1

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

PDMS

90

90

96,06

95,69

2

Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Vera KI

4

4

5

-

3

Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN

Seluruh Seksi

4

-

-

-

4

Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

PDMS

4

-

-

-

5

Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

PDMS

4

-

-

-

6

Persentase akurasi perencanaan kas

PDMS dan Bank

81%

81%

93,76%

N/A

7

Indeks kualitas penyelesaian SP2D

PDMS dan Bank

4

4

5

5

8

Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Bank dan VeraKI

90

90

99,98

99,56

9

Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

PDMS

4

4

N/A

N/A

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

28 of 33

CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE TAHUN 2024

28

No

Nama IKU

UIC

Target�Y-24

Target Q1 2024

Realisasi Q1

2024

Realisasi Q1 2023

10

Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L

VeraKI

3

3

4

4

11

Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory

Seluruh Seksi

80%

80%

100%

100%

12

Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

Umum

100%

-

-

-

13

Nilai Kualitas Hasil Pengelolaan SDM

Umum

100

100

120%

58,32%

14

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Vera KI

86

-

-

-

15

Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

Umum

100

100

104,71

100

16

Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Umum

100%

-

-

-

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

29 of 33

Capaian IKPA Mei 2024 Per 14 Juni 2024

29

Per tanggal 14 Juni 2024, nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai satker periode Mei 2024 bernilai 95,45

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

30 of 33

Capaian IKPA Juni 2024 Per 14 Juni 2024

30

Per tanggal 14 Juni 2024, nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai satker periode Juni 2024 bernilai 65,00, hal ini dikarenakan nilai capaian indikator penyerapan anggaran masih berjalan.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

31 of 33

Penyerapan Anggaran KPPN sebagai Satker Periode Mei 2024

s.d. 14 Juni 2024

26

JENIS BELANJA

PAGU

(Rp)

Realisasi

% Total Realis- asi

RPD Mei

Realisasi Mei

Deviasi

%

AVG % DEVIASI SELURUH J.BEL

% RATA-RATA DEVIASI KUMULATIF

B. PEGAWAI

178.164.000

57.036.000

36,46

9.920.000

9.920.000

1

0

0

0

B. BARANG

1.355.420.000

502.120.209

143.382.350

143.382.049

1

0

B. MODAL

-

-

-

-

-

-

195.513.300

153.302.049

​

​

TOTAL

1.533.584.000

559.156.209

SUMBER : OM-SPAN

Pada periode Mei 2024, KPPN Kutacane sebagai Satker telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 36,46% dengan nilai deviasi sebesar 0%.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

32 of 33

Penyerapan Anggaran KPPN sebagai Satker Periode Juni 2024

s.d. 14 Juni 2024

26

JENIS BELANJA

PAGU

(Rp)

Realisasi

% Total Realis- asi

RPD Juni

Realisasi Juni

Deviasi

%

AVG % DEVIASI SELURUH J.BEL

% RATA-RATA DEVIASI KUMULATIF

B. PEGAWAI

178.164.000

72.869.000

42,12

15.880.000

15.833.000

47.000

0,3

57,13

9,52

B. BARANG

1.355.420.000

573.120.422

200.647.590

54.536.800

129.647.377

64,61

B. MODAL

-

-

-

-

-

-

216.527.590

60.722.800

129.694.377

​

TOTAL

1.533.584.000

645.989.422

SUMBER : OM-SPAN

Pada periode Juni 2024, KPPN Kutacane sebagai Satker telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 40,42 dengan nilai deviasi sebesar 71,45% dari RPD. Hal ini diakibatkan penyerapan anggaran bulan Juni 2024 masih berjalan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

33 of 33

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI