1 of 29

ARAH DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PETA DASAR WILAYAH LAUT DAN PANTAI

MOHAMAD ARIEF SYAFI’I

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

Badan Informasi Geospasial

Disampaikan dalam Acara

FGD Kajian Strategis Percepatan Penyelenggaraan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

Cibinong, 08 Oktober 2024

2 of 29

Outline

  • Latar Belakang
  • Kebutuhan dan Ketersediaan IG Wilayah Laut dan Pantai
  • Follow up Penyelenggaraan Rakortek IG Wilayah Laut dan Pantai
  • Arah dan Kebijakan Penyelenggaraan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai
  • Sinergi dalam Penyediaan Data Batimetri Nasional
  • Penutup

​

3 of 29

LATAR BELAKANG

4 of 29

Tugas dan Fungsi BIG�untuk Melaksanakan Tugas di Bidang Informasi Geospasial

PEMBINA

FASILITATOR

PENYELENGGARA

KOORDINATOR

REGULATOR

perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial

(Perpres 128 thn 2022)

mengkoordinasikan penyelenggaraan IG nasional

(UU 4 thn 2011, PP 45 thn 2021)

penyelenggaraan IGD (jaring kontrol geodesi dan peta dasar)

penyelenggaraan IGT yang ditugaskan oleh pemerintah

(UU 4 thn 2011, PP 45 thn 2021)

  • pembinaan penyelenggaraan IGT
  • pembinaan penggunaan IG

(Perpres 128 thn 2022)

  • Fasilitasi pembangunan IIG

(Perpres 128 thn 2022)

5 of 29

  • Indonesia memiliki wilayah laut yang luas yaitu sekitar 6.400.000 km2 yang terdiri atas wilayah laut teritorial, perairan dalam, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif.
  • Wilayah laut yang sudah dilakukan survei batimetri dan dipetakan kurang lebih seluas 3% dari total wilayah laut*

Latar Belakang

  • Luas perairan pedalaman dan kepulauan: 3.110.000 km2
  • Luas laut territorial: 290.000 km2
  • Luas ZEE: 3.000.000 km2
  • Luas LKI: 2.800.000 km2
  • Luas total perairan: 6.400.000 km2
  • Panjang garis Pantai: 108.000 km
  • Jumlah pulau sesuai GRI 2023: 17.374 pulau

* Survei batimetri skala besar BIG sampai 2023

6 of 29

  • Terdapat beberapa instansi yang memiliki kapasitas dan melaksanakan survei batimetri untuk mendukung tugas dan fungsinya antara lain: BIG, Pushidrosal, Kemenhub, BRIN, dan BBSPGL.
  • Diperlukan sinergi antar instansi yang memiliki kapasitas dan tugas fungsi terkait survei batimetri untuk meningkatkan ketersediaan data batimetri nasional.
  • Untuk meningkatkan sinergi antar instansi sebagaimana dimaksud, perlu adanya Dokumen Kajian Teknis dan Strategis Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Wilayah Laut dan Pantai.

Latar Belakang

7 of 29

KEBUTUHAN VS KETERSEDIAAN

8 of 29

Garis pantai dan batimetri membantu mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk proyek energi terbarukan, dan menilai dampak lingkungan serta untuk mendapatkan izin untuk instalasi lepas pantai

IG Wilayah Laut dan Pantai berperan penting dalam kegiatan ekonomi lingkungan laut dan pantai, memfasilitasi pengambilan keputusan, mengurangi risiko, dan membuka peluang bagi pembangunan berkelanjutan serta mempunyai implikasi ekonomi yang signifikan di berbagai sektor

Transportasi dan pelayaran

Pengetahuan tentang pesisir, kedalaman/batimetri, dan bahaya navigasi akan dapat memastikan pergerakan barang dan komoditas yang aman dan efisien, dan mendukung perdagangan internasional dan perdagangan maritim.

Infrastruktur dan rekayasa pesisir

Mencakup fasilitas pelabuhan, dan tembok laut: data garis pantai dan batimetri digunakan untuk desain, perencanaan, dan penilaian risiko untuk memitigasi bahaya pesisir, seperti erosi, badai, dan kenaikan permukaan laut, serta memastikan ketahanan infrastruktur pesisir terhadap bencana alam.

Pariwisata dan rekreasi

Data batimetri dan garis pantai yang akurat memungkinkan pengembangan infrastruktur pariwisata pesisir, termasuk hotel, resor, restoran, dan fasilitas rekreasi.

Perikanan dan budidaya perairan serta industri perikanan

Data batimetri dan garis pantai diperlukan untuk mempelajari ekosistem pesisir, termasuk muara, bakau, dan lamun, dan membantu nelayan/operator budidaya perikanan mengidentifikasi daerah penangkapan ikan yang produktif, mengoptimalkan lokasi penebaran ikan, dan meminimalkan dampak lingkungan.

Pengembangan energi dan mineral

Kebutuhan IG Wilayah Laut dan Pantai

Pengelolaan dan konservasi lingkungan

Termasuk lahan basah, terumbu karang, dan kawasan perlindungan laut: memerlukan informasi terkait data batimetri dan garis pantai untuk memprioritaskan upaya konservasi, mengatur kegiatan pembangunan pesisir

9 of 29

Ketersediaan Data Batimetri Nasional�dalam SI BATNAS

10 of 29

DEMNAS �(DEM Nasional Wilayah Darat)

  • DEM Nasional dibangun dari beberapa sumber data: IFSAR (resolusi 5m), TERRASAR-X (resolusi resampling 5m dari resolusi asli 5-10 m) dan ALOS PALSAR (resolusi 11.25 m), dengan menambahkan data mass point yang digunakan dalam pembuatan peta Rupabumi Indonesia (RBI).
  • Resolusi spasial DEMNAS adalah 0.27-arcsecond (~ 8.1 meter), dengan menggunakan datum vertikal EGM2008.

Airborne Radar / IFSAR (2003 – 2012)

Spaceborne Radar / TerraSAR-X (2010 – 2014)

Spaceborne Radar / ALOS PALSAR

Aerial Photos (1992 – 1997)

SPOT 5/6 & SRTM

11 of 29

Ketersediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

berbagai skala sampai tahun 2021

  1. Peta skala kecil LLN 1:500.000 dan LPI 1:250.000 mencakup 100% wilayah perairan Indonesia
  2. Peta skala menengah LPI (1:50.000/1:25.000) dan LLN (1:50.000) mencakup 72% wilayah perairan Indonesia
  3. Peta skala besar (1:5.000/1:1.000) mencakup 3% wilayah perairan Indonesia.

12 of 29

Sumber: Bappenas

13 of 29

Kontribusi PDB Maritim terhadap pendapatan per kapita Indonesia (USD 30.300) mencapai 15%.

14 of 29

15 of 29

16 of 29

FOLLOW UP UP KEGIATAN RAKORTEK IG WILAYAH LAUT DAN PANTAI

17 of 29

DASAR HUKUM

18 of 29

FOLLOWUP RAKORTEK IG WILAYAH LAUT DAN PANTAI

1

2

3

Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG di Bidang Penyelenggaraan IGD Wilayah Laut dan Pantai

Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan IG di Bidang Penyelenggaraan IGD Wilayah Laut dan Pantai 2025-2029

Rencana Kerja Timnas Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia 2025-2029

19 of 29

Mekanisme Sinergi Dalam Penyediaan Data Batimetri Nasional

Integrasi Data Batimetri

Data Batimetri Nasional

Data Batimetri

Pembuatan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

Data Batimetri

Pembuatan Peta (Navigasi) Laut

Data Batimetri

Penelitian dan Pengembangan

Data Batimetri

Studi Geologi Kelautan

Data Batimetri

Penyelenggaraan Kenavigasian

Data Batimetri Global

NODC, BODC, Data Altimetri, dsb)

DEM

Resolusi Rendah

Data Batimetri dan DEM Resolusi Tinggi

Penyebarluasan melalui JIGN:

- bersifat terbuka (public access)

- hanya dapat diakses melalui web services

Penyebarluasan melalui JIGN:

  • Hanya dapat diakses oleh K/L terkait (restricted)
  • Berupa download link dan/atau web services

Penjaminan Kualitas

Pengumpulan Data Batimetri

20 of 29

Pemanfaatan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

21 of 29

Pemanfaatan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

  • penentuan titik titik dasar (basepoints) untuk penarikan garis pangkal (baselines) sebagai acuan penarikan batas maritim

22 of 29

PELAKSANAAN RAKORNAS IG

  • Tujuan :
    • Menyusun Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan IG Tahun 2025-2045
    • Menyusun Rancangan Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional Tahun 2025-2029
  • Waktu Pelaksanaan : Rabu, 19 Juni 2024
  • Lokasi : Jakarta
  • Tema : Menuju Indonesia Emas dengan Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan.
  • Peserta : Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.

23 of 29

Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Dilaksanakan Berbasis Region (2024-2029)

4

1

2

3

7

6

5

Sumatera

(475.811 km2)

Jawa

(132.592 km2)

Bali & Nusa Tenggara

(71.735 km2)

Kalimantan

(534.982 km2)

​

Sulawesi

(186.277 km2)

Papua

(412.275 km2)

Maluku

(77.634 km2)

24 of 29

Teknologi Percepatan Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

Di Wilayah Perairan Dangkal dan Jernih

Airborne Lidar Bathymetry

Structured from Motion (SfM) dari Foto Udara (metrik/non metrik)

Satellite Derived Bathymetry (SDB)

25 of 29

Teknologi Percepatan Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

Singlebeam Echosounder

Multibeam Echosounder

26 of 29

Integrasi Data Batimetri

Alur Pengintegrasian DEM Darat dan Laut:

  1. Menyiapkan DEM darat dan laut dalam bentuk point cloud.
  2. DEM darat dan laut memiliki sistem referensi yang sama, baik horizontal maupun vertikal.
  3. Point cloud wilayah darat dan laut diintegrasikan dan diinterpolasi untuk menghasilkan DEM terintegrasi dengan format grid.
  4. DEM terintegrasi dapat ditransformasikan ke Datum Vertikal Geoid dan/atau Datum Pasut, dan dapat digunakan untuk ekstraksi garis pantai.

​

Penggunaan:

  • peta dasar (hipsografi dan garis pantai)
  • integrasi IG wil. darat dan laut
  • penggunaan lain yg memerlukan geoid sebagai referensi tinggi/kedalaman

Penggunaan:

  • peta laut (hipsografi)
  • penggunaan lain yg membutuhkan LAT sebagai referensi kedalaman

27 of 29

Ekstraksi Garis Pantai dari DEM

wilayah laut dan pantai

Alur Ekstraksi :

  1. Menyiapkan DEM Pantai dalam bentuk point cloud.
  2. Mereferensikan DEM Pantai ke Model Geoid dan Model Datum Pasut (MHWS, MSL, LAT).
  3. Ekstraksi isoline untuk tiap kedudukan Muka Laut (MHWS, MSL, LAT).
  4. Melakukan editing garis hasil ekstraksi (reshaping, geometry dan topology check, serta attributing), sebagai proses shoreline morphology adjustment berdasarkan orthorectified imagery.
  5. Menghasilkan tiga garis pantai sesuai kedudukan Muka Laut (MHWS, MSL, LAT).

​

28 of 29

Workshop UN-GGCE

(UN Global Geodetic Center of Excellent)

  • BIG menjadi host untuk pelaksanaan Capacity Development Workshop of UN-GGCE tahun 2024 Bogor tanggal 2 – 5 Desember 2024, dengan tema “Joining Land and Sea”.
  • UN-GGCE berada dibawah United Nations Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) yang dibentuk untuk mendukung implementasi resolusi Majelis Umum PBB tentang Kerangka Referensi Geodetik Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.
  • Tujuan UN-GGCE untuk meningkatkan, mengakses dan memanfaatkan Global Geodetic Reference Frame (GGRF) yang akurat, dapat diakses, dan berkelanjutan.

2nd Meeting of the International Advisory Committee of the UNGGCE - Bonn, Maret 2024

29 of 29

terimakasih ...