ZAKAT DAN PAJAK�oleh�Farida P

ZAKAT

• Bagian tertentu
• Harta seseorang
• Wajib dikeluarkan :

* Sebagai tanda syukur

* Sebagai pembersih harta serta diri

• Perintah Allah
• Kepentingan orang lain
• Sesuai dengan kadarnya

PAJAK

• Kewajiban material
• Seorang warga negara
• Menurut ukuran yang telah ditentukan
• Mengenai kekayaan dan pribadi
• Untuk membiayai pengeluaran negara

​

Persamaan Zakat dan Pajak

Pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan.

Perbedaan Zakat dan Pajak

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, pajak adalah kewajiban warga negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Wajib zakat (muzakki) adalah orang-orang Islam, sedang wajib pajak adalah semua warga negara dan orang asing.

​

Perbedaan Zakat dan Pajak

3. Penerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang menikmati pajak adalah semua penduduk dalam suatu negara.

4. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, sedang sanksi tidak membayar pajak adalah hanya denda atau hukuman saja.

5. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam, sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan.

​

Perbedaan Zakat dan Pajak

6.Zakat merupakan kewajiban umat Islam yg harus dibayar dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dielakkan. Sebaliknya Pajak dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang bersangkutan.

​

7. Sumber dan besarnya Zakat ditentukan berdasarkan kitab suci al-Qur’an dan as-Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah. Sebaliknya sumber dan besarnya Pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu tempat.

​

​

Perbedaan Zakat dan Pajak

8. Zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima oleh kedelapan penerima zakat salah satunya fakir miskin. Sedangkan Pajak bisa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus pada orang2 miskin dan pada keadaan tertentu, lebih banyak menguntungkan orang kaya dari pada org miskin.

UU Pajak Penghasilan

• Ps 4 ayat (3) huruf a bagian 1. Menetapkan zakat bukan merupakan objek pajak, karena penerima zakat dianggap bukan merupakan pendapatan atau tambahan penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak.
• Sumber zakat yg dapat dikenakan pajak penghasilan adalah yg berkaitan dgn penghasilan, dlm UU Pengelolaan Zakat diatur dlm Ps 11 ayat (2) huruf b sampai f.

​

Yusuf Qardhawi �

• Persamaan:

merupakan kewajiban dlm bidang harta,

• Perbedaan:

mempunyai falsafah yg khusus dan berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, prinsip, tujuan dan jaminannya.

​

Kesimpulan

1. Tidak mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak.
2. Mungkin memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar seseorang.
3. Memerlukan kejujuran dalam mengeluarkan zakat dan membayar pajak.

Pajak Islam periode klasik

a. Jizyah -> Q.S. At-Taubah: 29.

• Pajak yg dikenakan pd kalangan non Muslim sbg imbalan utk jaminan yg diberikan oleh suatu negara Islam pd mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah dan utk pembebasan dr dinas militer.

b. Barang Rampasan Perang

• Harta benda yg diambil dgn kekerasan selama perang. (Yusuf Qardhawi)

​

Pajak Islam periode klasik

c. Kharaj atau Pajak Bumi

• Pajak yg digunakan pd tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun bukan.
• Cara memungut Kharaj:
• Kharaj Perbandingan (Musqaasimah): Besarnya ditetapkan porsi hasil, dan biasanya dipungut pada setiap panen.
• Kharaj Tetap: Beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Wajib setelah lampau satu tahun.

​

Pajak Islam periode klasik

d. Pajak Atas Pertambangan dan Harta Karun

• Perbedaan pendapat dari beberapa mazhab tentang sifat pajaknya.
• Mazhab Syafi’i dan Hanbali menganggap ini zakat,
• Mazhab Hanafi menganggap barang rampasan. Terlepas dari perbedaan tsb ini merupakan sumber penghasilan.

e. Bea Cukai dan Pungutan

• Mempunyai bentuk praktis selama masa pemerintahan Khalifah Umar yg mengangkat para Ashir utk memungut dari pedagang Muslim, Golongan non Muslim yg dilindungi (Dhimmi) dan para Harbi negara tetangga non Muslim sejumlah yg dipungut oleh negara tsb.

ZAKAT DAN NEGARA

Dasar Hukum zakat dipungut oleh Amil Zakat

1. Q.S. 9:103, yaitu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya.

2. Hadis Nabi, yaitu perintah Nabi Muhammad kepada Muaz bin Jabal agar ia memungut zakat dari orang- orang kaya dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin (H.R. Bukhari).

​

​

Keuntungan zakat dipungut Amil zakat

• Wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin haknya.
• Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga.
• Pembagian zakat akan lebih tertib.
• Zakat dapat disalurkan dengan baik, karena Amil lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Keuntungan zakat dipungut Amil zakat

• Lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam Islam
• Lebih praktis dan mudah, mentransfer zakatnya atau menunggu petugas untuk mengambilnya. 
• Muzakki diuntungkan dengan mendapatkan ilmu dan penjelasan hukum-hukum zakat, termasuk akan dibantu dalam menghitung zakatnya sehingga terhindar dari kesalahan.
• Daya guna dan nilai kemanfaatan zakat akan lebih besar ketika zakat teralokasikan secara lebih tepat menurut skala prioritas.

​

Keuntungan zakat dipungut Amil zakat

• Muzakki lebih mampu menjaga hatinya dan keikhlasannya
• Muzakki turut serta memperkuat lembaga dana sosial Islam yang merupakan salah satu unsur pengokohan kondisi perekonomian ummat saat ini. 
• Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar zakat. 
• Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional.
• Pemberdayaan zakat membutuhkan kerjasama dan kepercayaan.

​

AMIL = BAZ / LAZ?

• UU 23 thn 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Judicial Review krn 3 masalah amil zakat:
• Sentralisasi pengelolaan zakat: Psl 6 & Psl 17: Baznas yg berhak melakukan pengelolaan zakat, LAZ hanya membantu Baznas, bila memenuhi persyaratan yg ditetapkan UU
• Pembatasan pembentukan LA Z; Psl 18 ayat (2)
• Kriminalisasi Amil bila mengelola zakat tanpa izin pejabat yg berwenang: Psl 38

​