� � �Organisasi Profesi Kedokteran Pada Masa Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan: Sebuah Tinjauan Historis

oleh:

Baha Uddin

Mahasiswa S3 Prodi Ilmu-Ilmu Humaniora FIB UGM

Latar Belakang

• Secara periodesasi, pendidikan modern kejuruan menengah di Hindia Belanda dapat

dibagi menjadi :

1. Sebelum Politik Etis

2. Sesudah Politik Etis

OSVIA, Kweekschool, Sekolah Dokter Jawa

STOVIA. Landbouwschool, Cultuurschool, Rechtsschool, De Indische Technische Hoogeschool,

Latar Belakang

Perubahan dari

Sekolah Dokter Djawa

STOVIA (1902)

Kurikulum

Masa Studi

Gelar

Inklusif dan asal siswa lebih beragam

Perkembangan Pendidikan dokter

Geneeskundige Hogeschool

di Batavia (1927)

Nederlandsch Indische Artsen School

NIAS di Surabaya (1913)

Latar Belakang

• Politik Liberal yang diterapkan pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19, dalam bidang medis menyebabkan:

Pembukaan rumah sakit perusahaan

Perkebunan

Pertambangan

Banyaknya permintaan akan tenaga dokter Eropa (Belanda, Jerman, Swiss, Austria, Denmark)

Aktivitas Keagamaan Zending dan Missi

Pendirian rumah sakit berbasis keagamaan

Pengiriman dokter-dokter Eropa yang berafiliasi dengan organisasi zending dan missi (Belanda dan Jerman)

Latar Belakang

• Pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda terdapat 2 kelompok dokter:

Dokter Eropa

Belanda (80 orang)

Dokter Bumiputera

Eropa lainnya (20 orang)

Dokter Djawa

Indisch Arts Lulusan STOVIA

Indisch Arts Lulusan NIAS

+ 120 orang

• Tahun 1930an, jumlah dokter Eropa 179, dokter pribumi 318, dan 17 dokter Tionghoa
• Tahun 1941, terdapat total 1.400 dokter, ditambah dengan 211 perawat Eropa dan 1.860 mantri perawat.

Latar Belakang

• Kebijakan Asosiasi dalam bidang pendidikan bertolak belakang dengan prinsip kolonialisme dalam bidang kesehatan

Sifat kebijakan kesehatan di negara kolonial: rasialis, diskriminatif dan dualistis

• Faktor pembeda dokter Eropa dan bumiputera

Passion dan integritas dalam menjalankan profesi

Dokter Eropa bekerja atas dasar kontrak

Colonial Medicine: akses pelayanan kesehatan, gelar dokter, gaji, organisasi profesi dokter (Eropa dan bumiputera)

Selain kontrak, dokter bumiputera bekerja juga atas dasar empati, kepedulian terhadap kesehatan masyarakat pribumi

Pendirian Organisasi Profesi Kedokteran

Pada 1902 di Surabaya

Bond van Geneesheeren in Nederlandsch Indie (BGNI)

Pada 1911 di Batavia

Dokter Pribumi

Vereniging van lnlandsche Geneeskundigen (VIG)

Dokter Eropa

Berijasah Eropa

Bergelar Arts

J. Schülein (ketua) dan W. van Gorkom (wakil)

Berijasah Dokter Djawa, STOVIA, NIAS

Bergelar Indisch Arts

Tehupeiroy (ketua), Kayadoe (wakil)

Bond van Geneesheeren in Nederlandsch Indie (BGNI)

• Meningkatkan hubungan antara pemerintah Hindia Belanda, dokter Eropa dan penduduk pribumi

• Tidak dapat dilepaskan adanya masalah kesenjangan kesejahteraan antara dokter militer dengan dokter sipil Eropa

Vereniging van lnlandsche Geneeskundigen (VIG)

Perlakuan diskriminatif dokter Eropa dan pemerintah kolonial

Kesetaraan dengan dokter Eropa (gaji, jam kerja, beban kerja)

Penyebaran ide-ide modernisasi di kalangan masyarakat (Pendidikan, kebersihan)

Mempromosikan kepentingan intelektual dan sosial serta mengembangkan pelayanan kesehatan

Memperjuangkan posisi dokter pribumi dalam sistem kesehatan

Organisasi Profesi Dokter Pribumi

Aktivitas politik anggota VIG

• dr. Wahidin, dr. Soetomo, dr. Goenawan, dr. Soeradji, dr. Soewarno, dr. Angka, dr. Gondo S, dr. M. Soelaiman, dr. Goembrek, dr. M. Saleh (Budi Utomo),
• dr. Cipto Mangunkusumo (Indische Partij, SI),
• dr. Abdul Rivai (Volksraad),
• dr. Soeharto (Jong Java)

• Bentuk perlawanan dokter bumiputera terhadap diskriminasi dari dokter Eropa dan pemerintah kolonial
• Dokter bumiputera dianggap warga negara kelas II
• Dilandasi nasionalisme dan kebangsaan

Program dan Capaian VIG

Memperjuangkan kepentingan anggota (gaji, dana pensiun, dana janda, dan studiefond)

Memperjuangkan pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hoogeschool)

Memproduksi pengetahuan kedokteran melalui jurnal Medische Berichten

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pribumi

Organisasi Profesi Dokter Pribumi

• Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat pribumi

dokter bumiputera yang menjadikannya dasar menjalankan profesi kemudian berkembang menjadi kesadaran akan kebangsaan dan kemanusiaan (profesional sosialis)

• Kedudukan dokter bumiputera dalam sistem kesehatan negara kolonial dalam bidang medis

Cipto Mangunkusumo

Jacob Bernandus Sitanala

Soesilo Soewignyo

Koedijat

Abdul Rivai

R. Moechtar

Latumeten

M. Sardjito

D. Asikin

Abdul Rasyid

Kawilarang

Boentaran

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Otoritas Kewenangan Kesehatan Negara Kolonial

Direktur Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid

Gubernur Jenderal

Dienst der Volksgezondheid (Dinas Kesehatan Rakyat)

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Perangkat Hukum Layanan Kesehatan

• Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk intervensi pertama pemerintah Belanda dalam pelayanan kesehatan di Hindia Belanda
• Pemerintah kolonial melakukan kontrol atau pengawasan terhadap praktik kedokteran.
• Situasi di negara koloni mengikuti apa yang diterapkan di negeri induk yaitu Belanda

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Aspek Kesehatan dibawah Pengawasan Pemerintah

• Penyelidikan keadaan kesehatan masyarakat, dan penunjukan sarana untuk perbaikan dan promosi penerapan sarana kesehatan;
• Penegakan hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan medis negara

• Direktur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid is het Geneeskundig Staatstoezigt, yang kemudian secara hirarkhis mendelegasikan wewenang pengawasannya kepada 1) Kepala dinas kesehatan; 2) Inspektur dinas kesehatan sipil 3) kepala pemerintahan wilayah dan daerah; 4) dewan medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Aspek Kesehatan dibawah Pengawasan Pemerintah

• Direktur Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (DOEN) memastikan bahwa praktik medis, penyembuhan, kebidanan, dan kefarmasian hanya dilakukan oleh orang yang berwenang.
• Direktur Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (DOEN) mengusulkan kepada Gubernur Jenderal langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara praktik kedokteran yang baik dan memadai dalam semua aspeknya dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

​

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Aspek Kesehatan dibawah Pengawasan Pemerintah

• Pengawas pelayanan kesehatan sipil di Jawa dan Madura berada langsung di bawah Kepala Layanan Kesehatan
• Kepala pemerintah daerah melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan kesehatan dan rumah sakit yang ada di wilayahnya.
• Dokter kotapraja dan dokter daerah, tunduk pada kemandirian mereka sebagai dokter yang mempunyai kompetensi mengobati, berada dibawah kepala dinas medis dan petugas kesehatan
• Konsil Kedokteran berkedudukan di tiga ibu kota Jawa (Batavia, Semarang, dan Surabaya).

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Praktik Kedokteran

• Prinsip pemerintahan tidak langsung, diterapkan dalam bidang medis.
• Kompetensi tenaga medis di Hindia Belanda mengacu pada kompetensi tenaga medis yang diterapkan di Belanda
• Dokter yang mempunyai wewenang untuk melakukan praktik di Belanda juga berwenang untuk melakukan praktik di seluruh wilayah Hindia Belanda.
• Termasuk dalam kategori ini adalah dokter, dokter gigi, apoteker atau juru tulis apoteker, dan bidan.

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Praktik Kedokteran

• Praktik kedokteran adalah pemberian bantuan medis, bedah, gigi atau kebidanan, sebagai suatu profesi, yang hanya diperbolehkan bagi mereka yang berwenang untuk itu.
• Pemberian bantuan medis dengan mengeluarkan obat-obatan dari penduduk pribumi (jamu atau herbal) terhadap penyakit yang dianggap mitos bukanlah praktik kedokteran.
• Pemerintah Hindia Belanda dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dipraktikkan oleh para dukun di Hindia Belanda pada waktu itu tidak termasuk dalam praktik kedokteran.

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Praktik Kedokteran dan Izin

• Dokter Belanda atau Eropa yang masih dinas aktif, berwenang melakukan praktik medis di seluruh wilayah Hindia Belanda.
• Berlaku juga untuk bidan dan apoteker, asalkan memiliki ijazah yang sesuai, atau telah lulus persyaratan yang ditentukan.
• Izin untuk melakukan praktik secara umum, atau kedokteran gigi, atau dokter persiapan sebagai apoteker atau asisten apoteker, atau kebidanan sebagai bidan, dapat diperoleh di Hindia Belanda dengan lulus sertifikat dalam ujian praktik

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Praktik Kedokteran dan Izin

• Hanya dokter yang bergelar dokter (arts) lulusan universitas Belanda/Eropa yang diakui UU dapat menyandang gelar dokter.
• Sebelum melakukan praktik, dokter, dokter gigi dan bidan harus memiliki sertifikat kompetensi yang disahkan oleh kepala pemerintah daerah di daerah praktik.
• Praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi dapat dipidana berupa hukuman penjara tiga bulan sampai satu tahun dan denda

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

Praktik Kedokteran

• Negara (pemerintah) mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam pengawasan praktik kedokteran sejak perizinan, ujian kompetensi sampai operasional di lapangan.
• Semua proses dalam praktik kedokteran menjadi tanggung jawab secara langsung Direktur DOEN secara bersama-sama dengan Gubernur Jenderal.
• Negara kolonial dengan mudah melakukan pengawasan praktik kedokteran karena secara politik otorisasi dan kewenangannya bersifat mutlak

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 97 Tahun 1882 tentang Peraturan Layanan Medis

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

BGNI

• Mewajibkan anggotanya untuk berkoordinasi dengan kepala pemerintahan daerah dan pejabat pertama kesehatan daerah (Inspektur Daerah BGD) ketika melakukan praktik di daerah.
• Menempatkan dokter berada dibawah koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan.
• Satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh BGNI adalah Dewan Kehormatan yang hanya ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya yang menentukan tarif jasa dokter diluar tugas utamanya sesuai besluitnya, seperti keadaan darurat atau menjadi saksi ahli di pengadilan.

Reglement op de uitoefening der particuliere praktijk door Gediplomeerde Europeesche Geneesheeren atau (Peraturan tentang pelaksanaan praktek swasta oleh lulusan dokter Eropa) 1903

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

VIG

• Tidak mengeluarkan peraturan mengenai praktik kedokteran.
• Berkonsentrasi melawan diskriminasi yang dialami oleh dokter pribumi,
• Fokus pada mewujudkan kesetaraan posisi antara dokter pribumi dengan dokter Eropa.
• Melalui berbagai cara seperti banyaknya dokter pribumi yang aktif mendirikan organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Indische Partij dan Sarekat Islam.
• Memperjuangkannya melalui Volksraad, dilakukan oleh Dr. Abdul Rivai yang melakukan mosi tidak percaya kepada Menteri Kolonial karena menghapus anggaran peningkatan kesejahteraan bagi dokter pribumi

Kedudukan Organisasi Profesi Dokter Dalam Sistem Kesehatan Negara Kolonial

VIG

• Pada 1938 dalam kongresnya di Semarang mengubah kata Indische menjadi Indonesische sehingga namanya berubah menjadi Vereeniging van Indonesische Geneeskundigen.
• Didasari oleh berkembanganya rasa nasionalisme karena dokter pribumi dijadikan sebagai dokter kelas dua dalam dunia medis kolonial Belanda.
• Mulai saat itu para dokter yang tergabung dalam VIG bukan lagi mengidentifikasi sebagai dokter pribumi namun sebagai dokter Indonesia.

Perkembangan Organisasi Profesi Kedokteran Pasca Kemerdekaan RI

Masa Pendudukan Jepang VIG dibubarkan dan diganti Jawa Izi Hooko Kai

Pasca Proklamasi Kemerdekaan terdapat kesulitan membentuk organisasi profesi dokter karena keberadaan dokter tersebar di wilayah diduduki oleh Belanda dan wilayah RI

Terdapat 3 golongan dokter, yaitu Dokter Jawa lulusan Sekolah Dokter Djawa, Indische Arts lulusan STOVIA dan NIAS, dan Arts lulusan Geneeskundige Hogeschool (GHS).

Pada 1948 didirikan Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI) yang dimotori kalangan dokter muda dibawah pimpinan dr. Darmasetiawan Notohadmojo. Dokter anggotanya sebagian besar lulusan GHS.

Perkembangan Organisasi Profesi Kedokteran Pasca Kemerdekaan RI

Pendirian PDI berdasarkan kehendak situasi dan tuntutan zaman yang berkembang pasca kemerdekaan yang membawa semangat yang baru di kalangan dokter

PDI berfungsi pula sebagai badan perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia

Hampir bersamaan waktunya, didirikan juga Persatuan Thabib Indonesia (Perthabin) di Yogyakarta. Dokter anggotanya sebagian besar lulusan STOVIA dan NIAS.

Perthabin dianggap sebagai kelanjutan dari VIG pada masa kolonial Belanda dan Jawa Izi Hooko Kai pada masa pendudukan Jepang. Ketuanya dr. Abdul Rasyid

Proses Pendirian IDI

Kondisi ini menyulitkan para dokter Indonesia karena tidak mungkin organisasi PDI dan Perthabin sekaligus menjadi wadah bagi dokter Indonesia

Pada 1950 mulai ada pemikiran untuk membuat wadah satu organisasi profesi dokter Indonesia baru yang sesuai dengan pikiran dan jiwa kemerdekaan para dokter Indonesia

Jiwa dan spirit persatuan untuk memajukan dokter Indonesia dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia

Mulai ada gagasan untuk menyatukan 2 organisasi profesi ini, salah satu tokohnya Dr. R. Soeharto dan bersepakat membentuk Dokter Warga Negara Indonesia.

Proses Pendirian IDI

Atas usul dr. Seno Sastroamidjojo dibentuklah suatu panitia penyelenggara Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia (PMDWNI) yang diketuai oleh dr. Bahder Djohan

Panitia ini diberi tugas untuk menyelenggarakan Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia dari tanggal 23– 25 September 1950

Tujuannya mendirikan suatu perkumpulan dokter warga negara Indonesia yang baru dan merupakan representasi dunia dokter dan kedokteran Indonesia

Muktamar dokter warga negara Indonesia akhirnya dilaksanakan di Derca Park, yang dihadiri oleh 181 dokter WNI, 62 diantaranya datang dari luar Jakarta

Proses Pendirian IDI

Dalam muktamar disepakati lahirnya perkumpulan dokter yang baru bernama Ikatan Dokter Indonesia dan Prof. Sarwono Prawirohardjo terpilih menjadi Ketua Umum IDI yang pertama

Dalam muktamar itu juga diputuskan bahwa IDI juga akan mempunyai program kerjasama luar negeri

IDI akan mengupayakan hubungan dan kerjasama yang erat dengan organisasi kedokteran di luar negeri.

IDI akan berusaha meningkatkan kesehatan dan kemakmuran penduduk Indonesia, dan kemanusiaan, terwujudnya perdamaian dunia dan akan melaksanakan tugasnya dengan keberanian dan kemauan baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Proses Pendirian IDI

Dalam Anggaran Dasarnya pada tahun 1952, IDI berkedudukan sedapat-dapatnya di ibukota propinsi Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

Kata “Ikatan” bagi nama depan perkumpulan ini merupakan usul yang dikemukakan oleh Dr. R. Soeharto pada rapat yang kemudian diterima secara bulat

Dr. R. Soeharto sengaja memilih nama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bukan Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI) untuk menghilangkan kesan bahwa Pertabhin-lah yang dilebur ke dalam PDI

Dalam rapat pendirian IDI, Dr. R. Soeharto mengusulkan supaya Prof. Sarwono yang menjadi ketua, dengan pertimbangan psikologis karena Prof. Sarwono merupakan lulusan STOVIA sekaligus GHS.

Anggaran Dasar IDI 1950: Tujuan

Memperjuangkan hak pokok tiap-tiap manusia untuk memperoleh kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan paham keadilan sosial

Mempertinggi derajat kesehatan rakyat

Mempertinggi derajat ilmu Kesehatan dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan itu

Anggaran Dasar IDI 1950: Usaha

Berikhtiar agar supaya semua dokter di Indonesia tergabung didalam perkumpulan

Mengadakan penyelidikan di lapangan ilmu kedokteran dan kesehatan

Mendidik rakyat untuk memeliharan dan memperbaiki kesehatan

Berikhtiar supaya dibentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran

Berikhtiar ikut serta menentukan politik Kesehatan pemerintah

Membangkitkan berbagai dana untuk keperluan usaha perkumpulan dan melaksanakan kedudukan layak bagi anggotanya

Terima Kasih