Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 2 Februari 2024

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi Pendapatan dan Hibah mencapai Rp383,17 Miliar, diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp333,66 Miliar dan PNBP Rp49,52 Miliar.
2. Secara yoy Pendapatan dan Hibah mengalami penurunan 23,39%, dipengaruhi oleh tertahannya pendapatan PBB, Cukai. Sementara PNBP karena masih tertahan masih terbatasnya aktivitas masyarakat dan agenda akademik.

B. Belanja Negara

1. Pagu Belanja Negara TA 2024 di Sulawesi Utara sebesar Rp22,68 Triliun dengan realisasi Rp1,79 Triliun atau 7,87%, terjadi ekspansi 21,22% (yoy) (K/L dan TKD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp525,23 Miliar terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp368,82 Miliar (10,97%), Belanja Barang Rp111,95 Miliar (2,72%), Belanja Modal Rp44,46 Miliar (2,53%) dan Bansos belum terdapat realisasi. TKD terealisasi sebesar Rp1.260,9 Miliar (9,39%) yang berasal dari transfer DAU dan DBH.
2. Kementerian PUPR memiliki pagu tertinggi Rp1.565,37 Miliar dengan realisasi Rp9,6 Miliar, Realisasi masih didominasi Belanja Modal Lainnya.
3. KPPN Manado mengelola 60,1% dari keseluruhan APBN di Sulawesi Utara. Realisasi telah mencapai Rp1.068,9 Miliar atau 59,8% dari keseluruhan realisasi Sulut. Kontribusi realisasi terendah berada di KPPN Kotamobagu.

​

C. Laporan Tematik

1. Secara nominal, realisasi belanja yang menggunakan KKP mengalami peningkatan hingga 50,59%.
2. Kenaikan realisasi belanja dengan menggunakan KKP sejalan dengan peningkatan pagu yang dapat menggunakan KKP.
3. Realisasi belanja yang meningkat tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan penggunaan KKP secara keseluruhan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

1. Penerimaan perpajakan mengalami sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara penerimaan PNBP masih sangat terbatas. Harga komoditas yang telah kembali normal berpotensi menahan pendapatan cukai. Satker, khususnya BLU diharapkan mampu meningkatkan kinerja satker dalam meningkatkan PNBP.
2. Isu pada Belanja Negara, diantaranya:
1. Terdapat pergantian Pejabat Perbendaharaan
2. Satker masih proses penyelesaian transaksi TA 2023 (SPM RPATA, pelaporan capaian output Desember)
3. Terdapat kendala Aplikasi SAKTI (perekaman DRPP)
4. Satker menunggu Revisi DIPA Terpusat
5. Satker masih dalam proses pemenuhan persyaratan pengajuan Uang Persediaan
6. Pemda masih mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran

C. Isu pada Laporan Tematik:

• Pengurusan KKP kepada Bank Penerbit membutuhkan waktu relatif lama (Terpusat)
• Belum banyak vendor yang menyediakan EDC
• Kurang efektif bagi satker yang memiliki alokasi belanja perjadin yang sedikit

3. Kesimpulan/rekomendasi

• Perlunya koordinasi satker dengan Eselon I dalam membuka blokir anggaran, serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
• Satker dengan Sumber Dana PNBP (termasuk BLU) perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta mempercepat pengesahan pendapatan-belanja
• Satker agar berkoordinasi dengan Pemda dalam persiapan lahan
• Satker harus mampu mengontrol belanja sumber dana PNBP sesuai dengan MP PNBP yang disetujui
• Akselerasi proses kontrak dan pengadaan barang dan jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh DAK Fisik untuk selanjutnya menyelesaikan pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik
• Pemda melakukan pendampingan kepada Desa untuk mempercepat pelaporan penggunaan TAYL, Penyusunan APBDes dan dokumen lainyang menjadipersyaratan penyaluran Dana Desa
• Agar dapat mengakselerasi penggunaan KKP, perlu diberikan besaran transaksi minimal selama setahun kepada Satker
• Penyederhanaan proses administrasi KKP di Perbankan (dilakukan di Kantor Cabang)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�per tanggal 2 Februari 2024

Pendapatan Dalam Negeri mengalami penurunan -23,39% yoy, tertahan penurunan pendapatan PBB dan PNBP.

Penerimaan Perpajakan mengalami penurunan -2,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Penerimaan Cukai tercata mengalami penurunan -79,2%

PNBP mengalami penurunan -68,6% yang disebabkan belum dimulainya kegiatan agenda akademik dan operasional satker, serta pengesahan pendapatan BLU

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, run 2 Februari 2024 pukul 21.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

Berdasarkan informasi dari Kanwil DJP dan Kanwil BC, target penerimaan belum dilakukan breakdown hingga ke level kanwil dan kantor layanan

PNBP pada satuan kerja akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktifitas masyarakat dan agenda akademik

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�per tanggal 2 Februari 2024

• Terdapat pergantian Pejabat Perbendaharaan
• Satker masih proses penyelesaian transaksi TA 2023 (SPM RPATA, pelaporan capaian output Desember)
• Terdapat kendala Aplikasi SAKTI
• Revisi DIPA Terpusat
• Satker masih dalam proses pemenuhan persyaratan pengajuan Uang Persediaan
• Pemda masih mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran

​

Sumber:

• data belanja K/L dari OM SPAN run 2 Februari 2024 pukul 21.00 WITA

** data TKD dari SIMTRADA run 2 Februari 2024 pukul 21.00 WITA

• Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 21,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan peningkatan realisasi seluruh jenis belanja, kecuali bantuan sosial dibanding periode yang sama tahun sebelumnya
• TKD mengalami peningkatan sebesar 21,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi masih terbatas pada DBH dan DAU berdasarkan rekomendasi DJPK.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• Masih terdapat blokir pagu
• Proses revisi DIPA Terpusat oleh Eselon I K/L Pusat dan atau menunggu petunjuk teknis kegiatan
• Pergantian Pejabat Perbendaharaan

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP dan belum terdapat realisasi. Dari total pagu Rp25,1 M terdapat blokir sebesar Rp4,7 M. Alokasi pagu didominasi belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

• Kementerian PUPR mengelola Rp1,57 Triliun dengan realisai baru mencapai Rp9,6 Miliar. DI minggu ini terdapat pembayaran pekerjaan renovasi dan rehabilitasi prasarana madrasah senilai Rp3,4 M.
• Realisasi pada Kemendiknas didominasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Realisasi belanja secara umum masih didominasi oleh belanja pegawai (gaji dan tunjangan)

Realisasi belanja pada Kementerian Perhubungan merupakan kelanjutan pekerjaan Bandara Bolmong dan Pelabuhan Laut Marampit

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, merupakan satker dengan kewenangan DK/TP

• Keterlambatan penunjukan pengelola keuangan
• Belum atau terlambat menerima Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan
• pagu yang masih terblokir

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Terdapat pergantian Pengelola Keuangan
• Penolakan SPM karena belum melakukan pemadanan NPWP menjadi 16 digit
• Satker belum selesai mempertanggung jawabkan belanja TA 2023

• Belanja K/L di KPPN Manado sebesar Rp394,47 Miliar atau 75,1% dari total realisasi belanja Satker K/L di Provinsi Sulawesi Utara. Belanja masih didominasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) yang pembayarannya masih belum terpusat. Satker dengan realisasi belanja terbesar adalah Makodam XIII/Merdeka, RSUP Kandou, Korem-131/Santiago

• Belanja K/L KPPN Kotamobagu sebesar Rp49,9 Miliar atau 9,5% dari total realisasi belanja Satker K/L di Provinsi Sulawesi Utara. Belanja didominasi belanja pegawai. Satker dengan realisasi terbesar KPU Kab. Bolaang Mongondow, Polres Kotamobagu dan Polres Bolaang Mongondow

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik : Penggunaan KKP

• Pengurusan KKP kepada Bank Penerbit membutuhkan waktu relatif lama (Terpusat)
• Belum banyak vendor yang menyediakan EDC
• Kurang efektif bagi satker yang memiliki alokasi belanja perjadin yang sedikit

• Secara nominal, realisasi belanja yang menggunakan KKP mengalami peningkatan hingga 50,59%
• Kenaikan realisasi belanja dengan menggunakan KKP sejalan dengan peningkatan pagu yang dapat menggunakan KKP
• Realisasi belanja yang meningkat tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan penggunaan KKP secara keseluruhan

Dalam rupiah

Ket : Prosentase Penggunaan KKP =

Total realisasi belanja K/L untuk belanja

barang dan belanja modal

Nominal realisasi belanja dengan KKP

• Agar dapat mengakselerasi penggunaan KKP, perlu diberikan besaran transaksi minimal selama setahun kepada Satker
• Penyederhanaan proses administrasi KKP di Perbankan (dilakukan di Kantor Cabang)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan