2 of 12

Pengaruh berbagai Faktor

Masyarakat Indonesia telah mengenal terhadap sesuatu Yang Maha Kuat bukan sekedar animisme.
Dibukanya hubungan luar negeri.
Masyarakat sudah hidup bersuku-suku yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan (komunal) untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Ada perlindungan atas hak milik anggota kelompok
Sudah muncul sikap gotong royong (khususnya dalam pembuatan rumah-rumah induk, jalan dll).

Budaya Awal/Asli

Pengakuan kepada Yang Maha Kuat diwujudkan dengan penyembahan terhadap Brahma, Wishnu, dan Syiwa (Adi Budha  Paham Budha).
Dimulai hubungan dengan bangsa India dan Cina.
Adanya perkawinan antar bangsa.
Muncul ikatan kebangsaan dalam bentuk kerajaan
Musyawarah telah dilaksanakan.
Raja tidak semata sebagai penguasa yang menuntut untuk ditaati tetapi ia juga berusaha keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (bendungan, jalan, tanggul dll).
Adanya sikap toleransi antar suku dan agama (Hindu dan Budha hidup berdampingan).

Budaya Hindu Buddha

Munculnya pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ajaran tauhid).
Telah terjalin kerjasama dalam bidang perdagangan meski berlainan agama.
Muncul sikap hubbul wathan (pendirian SDI, SI, Jong Islamiten Bond dll.)

Budaya Islam

3 of 12

Pengaruh berbagai Faktor

Muncul rintisan kesatuan/integrasi nasional.
Muncul sikap mandiri dan perjuangan demi kemerdekaan.
Semangat demokratisasi mulai berkembang.

Pengaruh Penjajah/Kolonial

Nasionalis: Indische Partij (1912), Indische Vereeniging (1908), PNI (1927), PNI Baru (1931) dll.  menghendaki negara bercorak sekuler.
Islam: SDI (1911) => SI (1912) dan PSII (1930), Muhammadiyah (1912) dll  Menghendaki negara bercorak Islam.
Marxis: ISDV (1914) yg menjadi PKI atau ISDP (1918)  menghendaki negara sosialis demokratik.
Keseluruhan organisasi di atas bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pengaruh Ideologi

4 of 12

Momen Bersejarah

Pelantikan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat.

Rapat Cuo Sangi In VII

Pengesahan Piagam Jakarta (the Jakarta Charter) sebagai dasar negara

Dibentuk “Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai” (BPUPKI) sebagai perwujudan janji kemerdekaan

Sidang Pertama BPUPKI

Lahir Piagam Charter

14 Juli 1945

22 Juni 1945

18-21 Juni 1945

29 Mei-1 Juni 1945

28 Mei 1945

29 April 1945

Jenderal Kuniaki Koiso atas nama Kaisar Jepang mengeluarkan “janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari”.

7 Sept 1944

5 of 12

29 Mei – 1 Juni 1945 : Sidang Pertama BPUPKI�

Yamin mengusulkan Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Mr. Soepomo menggagas konsep NEGARA INTEGRALISTIK bagi Indonesia merdeka dan mengusulkan Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan bathin, musyawarah dan keadilan rakyat.

Ir. Soekarno mengusulkan 5 prinsip (kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa)

Gagal membuat kesepakatan mengenai dasar negara karena ada perbedaan tajam.

Dibentuk panitia 8.

6 of 12

22 Juni 1945 Lahir Piagam Jakarta (the Jakarta Charter) oleh Panitia 9.�

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 of 12

Kelanjutan Sejarah : 1945

Bom Hiroshima

Jepan menyerah kpd Sekutu

Pengesahan UUD dan Pemilihan Pres/Wapres

Pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI (Dokuritsu Zumbi Iinkai) yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Bom Nagasaki

Kemerdekaan RI, dan Moh. Hatta mengaku mendapatkan informasi dari opsir kaigun (angkatan laut) bahwa kelompok Protestan dan Katholik tidak setuju dicantumkannya kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

18 Agustus

17 Agustus

14 Agustus

9 Agustus

6 Agustus

9 Agustus

Sidang Pleno II BPUPKI mengesahkan rancangan UUD 1945.

17 Juli

8 of 12

18 Agustus 1945�

Pengesahan UUD setelah dilakukan penyempurnaan:

Dasar Negara
“Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diganti dengan “Presiden ialah orang Indonesia asli” [Pasal 6 ayat (1)]
Perubahan Pasal 29 ayat (1) yang disesuaikan dengan Dasar Negara yang telah disetujui
Wakil presiden hanya satu orang dari yang semula diusulkan 2 orang.
Penambahan Bab tentang perubahan UUD.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah darurat.

9 of 12

Rumusan Pancasila

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan Rakyat

Alternatif I:
Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan yang berkebudayaan
Alternatif II:
Sila 1 dan 2 menjadi “Sosio Nasionalisme”
Sila 3 dan 4 menjadi “Sosio Demokrasi”
Ketuhanan Yang Maha Esa
Alternatif III:
Gotong Royong

Konsep Moh Yamin

Konsep Soekarno

10 of 12

Rumusan Pancasila

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Naskah Piagam Jakarta

Pembukaan UUD

11 of 12

Rumusan Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa
Peri Kemanusiaan
Kebangsaan
Kerakyatan
Keadilan Sosial

Ketuhanan Yang Maha Esa
Peri Kemanusiaan
Peri Persatuan
Kerakyatan
Keadilan Sosial

Konstitusi RIS 1949

UUDS 1950

12 of 12

Pancasila dalam UUD 1945 pasca Dekrit 5 Juli 1959

Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia