Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
CDC INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN
PKMK FKKMK UGM
WHO INDONESIA
Mengapa ada sistem kewaspadaan dini?
IHR (international health regulation)
GHPS (Global Health Security Agenda)
NAPHS (National Action Plan for Health Security)
International health regulation (IHR) - 2005
Tujuan: mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan respons terhadap penyebaran penyakit lintas negara dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dalam lingkup risiko kesehatan masyarakat yang dihadapi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional
Peraturan kesehatan yang disepakati dan mengikat negara-negara yang menyetujui (negara mitra)
Negara anggota wajib segera memberi tahu WHO apabila terdapat kejadian penyakit yang berat yang berpotensi untuk tersebar lintas negara yang disebut dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKM-MD (public health emergency of international concern / PHEIC)
Kriteria KKM-MD:
1.Apakah dampak kesehatan masyarakat dari peristiwa ini berpotensi serius?
2.Apakah peristiwa ini tidak lazim atau tidak terduga?
3.Apakah ada potensi penyebaran internasional?
4.Apakah ada potensi pembatasan perjalanan dan perdagangan?
Jika 2 dari 4 kriteria terpenuhi, negara-negara yang bergabung diwajibkan untuk melapor kepada WHO dalam waktu 24 jam.
4 kasus berikut: penyakit cacar, poliomyelitis karena virus polio liar, influenza pada manusia yang disebabkan oleh sub-tipe virus baru, Severe acute respiratory syndrome (SARS), dianggap tidak lazim atau tidak terduga serta dapat memiliki dampak kesehatan masyarakat yang serius. Oleh karena itu, 4 kasus tersebut wajib dilaporkan kepada WHO dalam waktu 24 jam
Yang berwenang untuk memutuskan apakah satu peristiwa termasuk KKM-MD adalah Direktorat Jenderal WHO
Menentukan KKM-MD untuk dilaporkan ke WHO
Kapasitas apa yang
perlu dimiliki negara?
Tujuan: mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan respons terhadap penyebaran penyakit lintas negara dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dalam lingkup risiko kesehatan masyarakat yang dihadapi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional
Kegiatan Surveilans dan Respons pada Otoritas Kesehatan Masyarakat
KAPASITAS INTI APA YANG PERLU DIMILIKI NEGARA?
Surveilans dan Respons pada Otoritas Kesehatan Masyarakat
Lokal
01
02
Menengah
03
Nasional
Surveilans dan Respons di Pintu masuk negara yang telah ditentukan
Masyarakat, bidan desa, Puskesmas, klinik
Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/kota
Kementerian Kesehatan
Bandara, pelabuhan, dan titik perbatasan lainnya
Global Health Security Agenda (GHSA) - 2014
Tujuan: memperkuat kapasitas negara-negara dalam penanganan ancaman penyakit menular dan kesehatan global
inisiatif global yang diluncurkan pada 2014 berupa forum kerjasama antar negara yang bersifat terbuka dan sukarela
Salah satu peran dari GHSA:
Country Assessment Tool yang merupakan penilaian terhadap kapasitas suatu negara dalam mencegah, mendeteksi, dan respon cepat terhadap risiko kesehatan masyarakat --> assessment internal + eksternal --> Joint External Evaluation (JEE)
Rekomendasi JEE:
NAPHS - Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan 2020 - 2024
Visi RAN 2020 - 2024:
mendukung secara aktif upaya global dalam mencegah, mendeteksi dan merespons potensi pandemi akibat agen biologi, kimia dan radio-nuklir.
Untuk mencapai visi tersebut, perlu memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah, mendeteksi dan merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) serta melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat dalam menghadapi KKM-MD.
Memperkuat kapasitas inti
Provinsi, kabupaten/kota
Rumah Sakit, Laboratorium
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB)
Visi RAN 2020 - 2024:
mendukung secara aktif upaya global dalam mencegah, mendeteksi dan merespons potensi pandemi akibat agen biologi, kimia dan radio-nuklir.
Untuk mencapai visi tersebut, perlu memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah, mendeteksi dan merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) serta melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat dalam menghadapi KKM-MD.
04
Permenkes 949/2004
05
Permenkes 45/2014
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa di Indonesia
UU 4/1984
01
02
UU 36/2009
03
UU 6/2018
Wabah penyakit menular, definisi serta hal-hal yang perlu dilakukan terkait peristiwa wabah penyakit menular.
Kewajiban dan wewenang pemerintah dalam menetapkan dan mengumumkan penyakit-penyakit yang berpotensi menular
Kekarantinaan kesehatan: definisi, kegiatan, dan wewenang pemerintah serta pihak-pihak yang terkait
definisi operasional, unit-unit yang terlibat, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit terkait SKD-KLB.
dasar dari pelaksanaan surveilans kesehatan dan respons
PERAN MASING-MASING PIHAK DALAM SKD KLB
1
Kewaspadaan dan kesiapsiagaan KLB
2
Kajian epidemiologi ancaman
3
Peringatan kewaspadaan dini
4
Advokasi dan asistensi SKD-KLB
5
Penetapan peraturan, pengembangan teknologi, SKD darurat
Masyarakat, klinik
Puskesmas, RS, Lab
Dinkes Provinsi / Kabupaten / Kota
LOKAL
LOKAL
LOKAL
MENENGAH
MENENGAH
NASIONAL
Rangkuman
Memperkuat SKD-KLB nasional dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas inti system surveilans, guna menepati kewajiban sebagai negara anggota IHR 2005
Semua pihak, mulai dari lokal (masyarakat), fasilitas Kesehatan milik pemerintah (Puskesmas, RSUD, Labkesda, RSUP) maupun swasta (klinik, RS swasta, lab swasta), memiliki peran dalam mendeteksi dini potensi adanya kejadian luar biasa