KPPN Kutacane

18 Juli 2025

Laporan Kinerja Fiskal APBN TA 2025

​

KPPN Kutacane

Cut Off Data 30 Juni 2025

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

GAMBAR/FOTO TEMATIK

Executive Summary

2

1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
1. Kinerja Pendapatan Negara
1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) s.d. 30 Juni 2025 mencapai Rp 4,276,197,130,- atau 87% dari target;
2. Pendapatan Dalam Negeri bersumber dari PNBP lainya mengalami penurunan sebesar 38,24% year on year (yoy);
3. Pendapatan perpajakan s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp 24.268.476.077,00,-, mengalami kontraksi sebesar Rp. 6.833.972.367,00 ,- atau (-21,97%). PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, PPh Non Migas Lainnya, PPN Lainnya mengalami kontraksi kontraksi >50% sampai dengan bulan Juni 2025.
4. Sebagian Wajib Pajak belum membuat laporan setoran pajak di Coretax sehingga masih tercatat sebagai akun deposit.
2. Kinerja Belanja K/L dan TKD
• Pagu belanja negara sebesar Rp 2.151.802.074.000,- menurun sebesar Rp 61.488.798.000 ,- atau (-2,78%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp 338.867.664.000,- (15,75%) dan pagu TKD sebesar Rp1.812.934.410.000,- (84,25%).
• Realisasi belanja Negara Rp 1.025.964.089.512,- (47,68%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp 179.949.927.736,- (53,10%) dan realisasi belanja TKD sebesar Rp 846.014.161.776,- (46,67%).
• Realisasi Belanja Negara mengalami kontraksi sebesar Rp 133.257.384.442,- (-11,50% yoy), dimana Belanja K/L terkontraksi sebesar Rp 27.484.573.995,- (-13,25% yoy) dan Belanja TKD terkontraksi sebesar Rp 105.772.810.447,- (-11,11% yoy).
• Penyumbang realisasi terbesar adalah Kemenag sebesar 26,65% disusul Kepolisian Negara R.I. sebesar 17,44%.
• K/L dengan Realisasi Tertinggi Terhadap Total Pagu adalah Kementerian Agama sebesar 63,56%, KPU sebesar 60,54% dan Kepolisian Negara R.I. sebesar 59,82%.
3. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker
• DIPA KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 telah terealisasi anggaran sebesar 40,61%, dengan deviasi terhadap RPD sebesar 3,31 %.
• Nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai Satker periode Juni adalah sebesar 100.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3

2. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN
1. Penerapan sistem baru perpajakan Coretax di awal tahun anggaran, menghambat penerimaan negara dan proses penyetoran penerimaan negara. Selain itu, adanya kontraksi belanja pemerintah di awal tahun juga mempengaruhi pergerakan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.
2. Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 masih mengalami kontraksi dibandingkan T.A. 2024 yoy yang disebabkan satker masih kurang belanja dalam rangka implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran serta pada T.A. 2024 terdapat Pemilu serentak.
3. penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi karena di awal tahun terjadi keterlambatan pengesahan APBK dan syarat salur belum dapat dipenuhi di awal tahun anggaran karena menunggu pelantikan Bupati-Wakil Bupati baru. Selain itu, adanya tambahan syarat salur Dana Desa Tahap II yang harus dilampiri dengan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih sedikit menghambat laju penyaluran Dana Desa.
4. Realisasi DAK Fisik terkontraksi paling tinggi karena adanya keterlambatan proses tender.
5. BAR Rekon Pajak untuk Kabupaten Gayo Lues Semester II 2024 belum selesai.
6. Kementerian IMIPAS menjadi satker dengan realisasi terendah dengan realisasi 41,90% salah satunya disebabkan adanya efisiensi belanja atau blokir pagu.
7. Satker tidak memperhitungkan Gaji-13 Tahun 2025 pada Hal III DIPA secara akurat pada periode Juni 2025 sehingga terjadi deviasi sangat tinggi pada periode tersebut dan berimplikasi pada capaian IKPA indikator Deviasi Hal III DIPA.
8. Pembayaran belanja pegawai pada lingkup Kemenag yang belum mendapatkan juknis atau kebijakan atas pembayaran seperti TPG, Gaji Susulan PPPK yang baru dilantik sehingga perencanaan belanja melalui Hal III DIPA menjadi tidak akurat.
9. Penyusunan Hal III DIPA masih belum berdasarkan kebutuhan bulanan satuan kerja terutama untuk K/L Kemenag dan Polri yang memiliki pagu terbesar di wilayah KPPN Kutacane.

3. Kesimpulan dan Saran

• Penerimaan Negara dari Perpajakan dan PNBP sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 yoy;
• Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kontraksi dibandingkan TA 2024 yoy yang disebabkan perlambatan belanja akibat efisiensi anggaran pada K.L. serta penyaluran dana TKD.
• Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 30 Juni 2025 meliputi capaian transaksi CMS: 926 transaksi, KKP : 46 transaksi dan Digipay Satu : 20 transaksi. Salah satu penyebab rendahnya KKP dan Digipay selain terkait sarana prasarana pendukung dan perubahan mindset pengelola keuangan satker, juga karena belanja yang menjadi target pengadaan dengan KKP dan Digipay seperti belanja ATK dan konsumsi serta perjalanan dinas mengalami efisiensi.
• Perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk Belanja K/L dan TKD dengan koordinasi dan monitoring secara intensif dengan KPA dan pimpinan Kepala Daerah agar realisasi belanja di Triwulan III Tahun 2025 dapat tumbuh.
• Perlunya upaya lebih intensif lagi untuk mendorong satker mitra kerja KPPN Kutacane menggunakan CMS, Digipay dan KKP serta dukungan dari BSI.
• Selama bulan Juni 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami deflasi dengan rentang -0,25 sampai dengan -0,80. Komoditas yang memberi andil terhadap deflasi adalah Cabe Merah, Telur Ayam Ras, Bawang Merah dan Bawang.
• Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues selama bulan Juni 2025 terjadi deflasi dengan rentang -0,03 sampai dengan -0,37. Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi adalah Cabe Merah, Cabe Rawit dan Bawang Merah, Gula Pasir.
• Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2024 sebesar 3,59 meningkat bila dibandingkan dari tahun 2023, untuk Gayo Lues sebesar 3,26 menurun sebesar 0,33 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan Triwulan I 2025 utk Kabupaten Aceh Tenggara lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024, hal berbanding terbalik dengan Kabupaten Gayo Lues, dimana pertumbuhan ekonomi Triwulan I mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan IV 2024.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN KPPN Kutacane

4

Kinerja Pendapatan APBN

• Pendapatan APBN yang hanya bersumber dari PNBP Lainnya mengalami kontraksi sebesar Rp 2,64 Miliar atau -38,24% secara YoY.
• Data pendapatan perpajakan wilayah dan Kab. Aceh Tenggara dan Kab.Gayo Lues s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp24,26 Miliar terkontraksi sebesar -21,97%

Penerimaan PNBP – Per 30 Juni 2025

Penerimaan Pajak – Per 30 Juni 2025

Sumber : Data OM SPAN dan Laporan dari KP2KP Kutacane serta Blangkejeren, cut off data 30 Juni 2025

Isu Pendapatan APBN

• Penerapan sistem baru perpajakan Coretax di awal tahun anggaran, menghambat penerimaan negara dan proses penyetoran penerimaan negara.
• Sebagian Wajib Pajak belum membuat laporan setoran pajak di Coretax sehingga masih tercatat sebagai akun deposit.
• Adanya kontraksi belanja pemerintah di awal tahun sehingga mempengaruhi pergerakan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.
• PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, PPh Non Migas Lainnya, PPN Lainnya mengalami kontraksi kontraksi >50% sampai dengan bulan Juni 2025.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN KPPN Kutacane

5

Sumber : Treasury Big Data Per 30 Juni 2025

Kinerja Belanja APBN

• Kinerja belanja negara secara total mengalami penurunan atau kontraksi sebesar -11,50% secara YoY.
• Pertumbuhan terjadi pada realisasi belanja pegawai sebesar Rp 6,17 Miliar,- atau 4,70%, Belanja Modal sebesar Rp 170,58 Juta atau 12,14% serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp 3,5 Milyar,- atau 3,3% secara YoY yang berasal dari DAK Non Fisik.

Isu Belanja APBN

• Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berdampak pada kontraksi belanja pemerintah pusat secara umum.
• Selain itu, penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi karena di awal tahun terjadi keterlambatan pengesahan APBK dan syarat salur belum dapat dipenuhi di awal tahun anggaran karena menunggu pelantikan Bupati-Wakil Bupati baru. Selain itu, adanya tambahan syarat salur Dana Desa Tahap II yang harus dilampiri dengan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih sedikit menghambat laju penyaluran Dana Desa.
• Realisasi DAK Fisik terkontraksi paling tinggi karena adanya keterlambatan proses tender.

Realisasi Belanja – Per 30 Juni 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN per K/L

6

Sumber : OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) Per 30 Juni 2025

Kinerja Belanja per K/L

Isu Belanja per K/L

Realisasi Belanja per K/L – Per 30 Juni 2025

• Penyumbang realisasi terbesar adalah Kemenag sebesar 26,65% disusul Kepolisian Negara R.I. sebesar 17,44%.
• K/L dengan Realisasi Tertinggi Terhadap Total Pagu adalah Kementerian Agama sebesar 63,56%, KPU sebesar 60,54% dan Kepolisian Negara R.I. sebesar 59,82%.

• Kementerian IMIPAS menjadi satker dengan realisasi terendah dengan realisasi 41,90% salah satunya disebabkan adanya efisiensi belanja atau blokir pagu sesuai Inpres No 1 tahun 2025 serta peralihan kode BA dari semula Kemenkumham menjadi IMIPAS pada Tahun 2025.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Progres Penggunaan CMS – KPPN Kutacane

8

Jumlah transaksi CMS sudah sesuai target IKU.

​

Rekomendasi:�1. Penandatanganan MOU dengan satker atas digitalisasi transaksi sebagai syarat pembayaran Honor Pengelola DIPA Bulanan

2. Kunjungan ke satker yang masih dominan tarik tunai serta yang masih menggunakan LS Bendahara untuk pembayaran Perjadin Pegawai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Progres Penggunaan KKP Lingkup KPPN Kutacane

8

Kendala penggunaan KKP:

1. Terbatasnya mesin EDC menyebabkan transaksi KKP oleh Satker menjadi rendah.
2. Efisiensi anggaran pada belanja yang menjadi target pembayaran dengan KKP seperti belanja ATK, peralatan, dan perjalanan dinas.
3. Masih ada satker yang sudah memiliki KKP enggan beralih menggunakan KKP dalam bertransaksi.

​

Rekomendasi:�1. Penandatanganan MOU dengan satker atas digitalisasi transaksi sebagai syarat pembayaran Honor Pengelola DIPA Bulanan

2. Pendataan Vendor Merchant mitra Bank BSI & Bank Aceh

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Progres Implementasi Digipay – KPPN Kutacane

10

Satker yang telah menggunakan Digipay :

1. KPPN Kutacane 527610
2. Kejari Gayo Lues 006203
3. Kankemenag Kab. Aceh Tenggara (298753)
4. Kankemenag Kab. Aceh Tenggara ( 299211)
5. Kankemenag Kab. Aceh Tenggara ( 299210)
6. Kenkemenag Kab. Aceh Tenggara ( 299209)�

Kendala :

1. Mindset satker yang masih enggan menggunakan;
2. UMKM belum familiar dengan sistem Digipay;
3. Proses pembayaran belum real time;
4. Efisiensi anggaran satuan kerja.

Rekomendasi:�1. Penandatanganan MOU digitalisasi transaksi dengan satker sebagai syarat pembayaran Honor Pengelola DIPA Bulanan;

2. Pendataan mitra transaksi ATK persediaan satker;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Capaian IKPA KPPN Kutacane - BUN�s.d. Juni 2025

IKPA KPPN Kutacane - BUN

Per 30 Juni 2025

12

SUMBER : OM-SPAN MONEV-PA

Capaian IKPA KPPN Kutacane sebagai Kuasa BUN periode Juni 2025 sesuai reformulasi IKPA (Perdirjen Perbendaharaan No.5/PB/2024) diperoleh nilai 98,45. Pelaporan caput yang tidak maksimal oleh satuan kerja, pertanggungjawaban UP tidak tepat jumlah, serta akurasi belanja yang masih tidak sesuai hal III DIPA menjadi penyumbang kontraksi nilai IKPA Bulan Juni 2025.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Realisasi Transfer Ke Daerah�KPPN Kutacane�s.d. Juni 2025

Penyaluran TKD 2025 Kab. Aceh Tenggara

13

Sumber OMSPAN TKD : 01 Juni 2025 15.00 PM

NB :

1. Penyaluran DAU tahun 2025 lebih rendah dibandingkan periode sebelumya dikarenakan Rencana penggunaan DAU Spesific Grant yang ada di APBD belum sesuai dengan PMK 120/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
2. Penyaluran Dana Desa tahun 2025 lebih rendah dikarenakan proses pengesahan APBK yang telambat di bulan Februari 2025 dan menunggu pelantikan Bupati yang baru, selain itu untuk penyaluran Dana Desa tahap II harus dilengkapi dengan dokumen pendirian Kopdes Merah Putih;;
3. Tahun 2025 Pemda belum mendapatkan dana alokasi IF;
4. Mekanisme penyaluran Dana Otsus TA 2025 kembali seperti tahun sebelumnya, yaitu dibayarkan dari RKUN ke RKUD Provinsi, setelah itu disalurkan dari RKUD Provinsi ke Kabupaten/Kota sehingga pagu dana Otsus direvisi ke Pemda Provinsi;
5. Dana Desa 2025 Tahap I sudah tersalurkan semua, dan tidak ada yang gagal salur.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyaluran TKD 2025 Kab. Gayo Lues

14

Sumber OMSPAN TKD : 01 Juni 2025 15.00 PM

NB :

1. Penyaluran DAU tahun 2025 lebih rendah dibandingkan periode sebelumya dikarenakan Rencana penggunaan DAU Spesific Grant yang ada di APBD belum sesuai dengan PMK 120/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
2. Penyaluran Dana Desa tahun 2025 lebih rendah dikarenakan pemenuhan kelengkapan menunggu pelantikan Bupati yang baru di bulan Februari 2025, selain itu untuk penyaluran Dana Desa tahap II harus dilengkapi dengan dokumen pendirian Kopdes Merah Putih;
3. Tahun 2025 Pemda belum mendapatkan dana alokasi IF;
4. Mekanisme penyaluran Dana Otsus TA 2025 kembali seperti tahun sebelumnya, yaitu dibayarkan dari RKUN ke RKUD Provinsi, setelah itu disalurkan dari RKUD Provinsi ke Kabupaten/Kota sehingga pagu dana Otsus direvisi ke Pemda Provinsi;
5. Dana Desa 2025 Tahap I sudah tersalurkan semua, dan tidak ada yang gagal salur.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyaluran TKD 2025 Secara Total

15

Sumber OMSPAN TKD : 01 Juni 2025 15.00 PM

NB :

1. Penyaluran TKD 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 masih mengalami kontraksi dibandingkan 2024 yoy disebabkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan syarat salur, efisiensi dan perubahan mekanisme di tahun 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Permasalahan TKD KPPN Kutacane

24

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Wilayah Kerja�KPPN Kutacane

PERKEMBANGAN PROXY INFLASI DI ACEH TENGGARA DAN GAYO LUES

18

1. Selama bulan Juni 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami inflasi dengan rentang -0,25 sampai dengan -0,80. Komoditas yang memberi andil terhadap deflasi adalah Cabe Merah, Telur Ayam Ras, Bawang Merah dan Bawang.
2. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues selama bulan Juni 2025 terjadi deflasi dengan rentang -0,03 sampai dengan -0,37. Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi adalah Cabe Merah, Cabe Rawit dan Bawang Merah, Gula Pasir.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perkembangan Inflasi (IPH) Smt I di Aceh Tenggara

24

• Periode Semester I Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara perkembangan inflasi lebih sering terjadi deflasi sejak bulan Maret, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari.
• Inflasi selama bulan Februari s.d. Juni terkendali di angka +-1%.
• Komoditas penyumbang Inflasi selama semester I didominasi oleh Daging Ayam Ras, Cabe Merah, Minyak Goreng, Bawang Merah, Beras, dan Telur Ayam Ras

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perkembangan Inflasi (IPH) Kabupaten Gayo Lues

24

• inflasi periode Semester I Tahun 2025 di Kabupaten Gayo Lues terjadi fluktuasi, tidak sesuai dengan target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5% +-1%. Inflasi tertinggi pada Minggu V Januari sebesar 5,03%, selanjutnya terjadi deflasi terendah di minggu ke-5 Mei sebesar -3,02.
• Komoditas yang sering menjadi penyumbang Inflasi selama semester I 2025 adalah Cabe Merah, Cabe Rawit, Daging Ayam Ras, Beras, Daging Ayam Ras, dan Gula Pasir.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perbandingan Inflasi (IPH) Kab Aceh Tenggara dgn Gayo Lues Smt 1 Tahun 2025

24

• Perkembangan inflasi selama semester I TA 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara lebih stabil dibandingkan dengan Kabupaten Gayo Lues karena inflasi di bulan Januari lebih rendah dari Kabupaten Gayo Lues, kemudian selama bulan Februari sampai dengan Juni terjadi inflasi atau deflasi diangka plus minus 1.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pertumbuhan PDRB Tahunan Aceh Tenggara dan Gayo Lues

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara secara tahunan mulai tahun 2020 s.d. tahun 2024 mengalami tren kenaikan;
• Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gayo Lues secara tahunan mulai tahun 2020 sd 2023 juga mengalami tren kenaikan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,26, walaupun mengalami kontraksi apabila dibandingkan tahun 2023.
• PDRB tahun 2024 Kab Aceh Tenggara dan Gayo Lues masih dibawah PDRB Prov. Aceh yang sebesar 4,61% dan PDRB Nasional sebesar 5,03%.

​

​

Perkembangan PDRB Triwulanan Aceh Tenggara dan Gayo Lues

24

• Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara secara triwulanan mengalami fluktuasi, di mana pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5,16 kemudian terkontraksi sampai triwulan I tahun 2024 dan mulai tumbuh lagi setelah triwulan III tahun 2024.
• Pada Triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan Triwulan IV 2024

• Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gayo Lues secara triwulanan stabil diawali sebesar 4,86 pada tri I tahun 2023, walaupun sempat terkontraksi di posisi terendah pada tri II tahun 2024 sebesar 1,56% dan kemudian tumbuh lagi lagi sampai tri I tahun 2025 sebesar 4,8 %.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja KPPN Kutacane Sebagai Satker s.d.�Juni 2025

DIGITALISASI KAS NEGARA

25

Jumlah dan nilai transaksi melalui CMS, KKP, dan Digipay oleh KPPN Kutacane selaku Satker

Terdapat penambahan transaksi digitalisasi pengelolaan keuangan di satker KPPN Kutacane baik utk CMS, KPP, maupun Digipay.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Capaian IKPA Juni 2025

26

Nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai Satker periode Juni adalah sebesar 100.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyerapan Anggaran KPPN sebagai Satker Periode Juni 2025

26

SUMBER : OM-SPAN

1. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 telah dilakukan realisasi anggaran sebesar 48,64%, dengan deviasi terhadap RPD sebesar 3,31%.
2. Realisasi telah melampaui target IKPA, dimana belanja pegawai dan belanja barang sebesar 40%.

*Terdapat pagu belanja barang yang masih diblokir dengan nilai Rp241.283.000.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

28

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI