-- PRESS RELEASE PELAKSANAAN APBN�Bulan Juni 2025�Pada KPPN Klaten�

OVERVIEW KINERJA FISKAL PROVINSI JAWA TENGAH

1. Implementasi Coretax dan SPT Tahunan penambahan NPWP untuk program MBG, dan pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah kepada WP Non PKP
2. Penghentian pembelian tembakau oleh pabrikan di Temanggung mendorong petani menjual ke produsen rokok ilegal, yang berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal dan mengganggu perekonomian daerah.
3. Hingga akhir Juni 2025, terdapat pagu blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp4,46 triliun atau 12,10% dari total pagu yang memengaruhi penyerapan belanja K/L di Jawa Tengah. Blokir tersebut baru dibuka pada akhir Maret 2025, dan saat ini tengah dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan.
4. Realisasi penyaluran kredit program terdiri dari KUR secara kumulatif mencapai Rp22,18 triliun (turun 8,05%, yoy) dan UMi mencapai Rp489,71 miliar (turun 25,24%, yoy).
5. Hingga akhir Juni 2025, realisasi pendanaan tanah PSN menunjukkan progres signifikan pada proyek jalan tol, namun sektor bendungan dan kereta api masih perlu percepatan agar lebih merata.

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ISU TERKINI PENGELOLAAN FISKAL JAWA TENGAH

OVERVIEW KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jumlah Penduduk

2025: 38,23 Juta Jiwa

2024: 37,89 Juta Jiwa

​

Nasional: 284,44 Juta Jiwa

Pertumbuhan Ekonomi

​

Inflasi

Tingkat Kemiskinan

Rasio Gini

Tingkat Pengangguran

Indeks Pembangunan Manusia

2024: 73,87

2023: 73,39

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Nelayan

s.d. 30 Juni 2025

2

Triwulan I 2025: 4,96% (yoy)

Triwulan IV 2024: 4,96% (yoy)

Februari 2025: 4,33%

Februari 2024: 4,39%

September 2024: 9,58%

Maret 2024: 10,47%

Juni 2025: 113,72

Mei 2025: 111,67

Juni 2025: 99,07

Mei 2025: 98,96

Nasional: 4,87% (yoy)

Jawa Tengah penyumbang perekonomian terbesar keempat di Jawa dengan kontribusi 14,49%.

Juni 2025: 2,20% (yoy)

Mei 2025: 1,66% (yoy)

Nasional: 1,87% (yoy)

Inflasi tertinggi di Kab Rembang 2,67% dan terendah di Kab Wonosobo 1,92%.

Nasional: 75,02

Meningkat 0,65% atau sebesar 0,48 poin

September 2024: 0,364

Maret 2024: 0,367

Nasional: 0,381

Gini Ratio di perkotaan 0,392

Gini Ratio di perdesaan 0,317

Nasional: 4,76%

Angkatan Kerja 21,87 Juta.

TPT Perkotaan 5,27%

TPT Perempuan 3,17%

Nasional: 8,57%

Jumlah penduduk miskin 3,40 juta.

Di perdesaan 1,71 juta orang, di perkotaan 1,68 juta orang.

Nasional: 121,72

Subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan tanaman pangan.

Nasional: 103,29

Kenaikan NTN disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada kelompok penangkapan di laut khususnya kembung (kombong/sumbo), rajungan, teri dan tenggiri.

Indeks Keyakinan Konsumen

Juni 2025: 109,9

Mei 2025: 120,8

IKK masih berada di level Optimis (>100)

Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini 102,3

Indeks Ekspektasi Konsumen 117,6

Nasional: 117,8

Indeks Ketahanan Pangan

2024: 85,34

2023: 84,80

Nasional: 75,11

Menunjukkan wilayah tersebut memiliki ketersediaan pangan yang baik,

akses pangan yang relatif mudah, dan pemanfaatan pangan cukup optimal.

KINERJA FISKAL KABUPATEN KLATEN

DATA TKD PAD APBD KABUPATEN KLATEN 2021 S/D 2025

(dalam miliar rupiah)

STATISTIK KUNCI KABUPATEN KLATEN 2020 S/D 2024

(dalam persen)

• Tren TKD, PAD dan APBD terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan PAD secara siginifikan terjadi pada APBD 2025 dengan nilai PAD lebih dari 506 miliar rupiah.
• Terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten pada kurun 2022 s/d 2024 yang perlu menjadi perhatian.
• Di sisi lain meski terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi namun sejak tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan di tengah kenaikan laju pertumbuhan penduduk.
• Tren positif ini selaras dengan persentase tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun.
• Strutur APBD Klaten tahun 2021 s/d 2025 menunjukkan porsi belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan belanja barang dan belanja modal. Konsistensi adanya pagu SILPA pada struktur APBD menunjukkan masih adanya sisa anggaran yang belum terealisasi pada tiap tahun anggaran.

​

​

​

DATA STRUKTUR APBD KABUPATEN KLATEN 2021 S/D 2025

(dalam miliar)

KINERJA FISKAL KABUPATEN BOYOLALI

DATA TKD PAD APBD KABUPATEN BOYOLALI 2021 S/D 2025

(dalam miliar rupiah)

STATISTIK KUNCI KABUPATEN BOYOLALI 2020 S/D 2024

(dalam persen)

DATA STRUKTUR APBD KABUPATEN BOYOLALI 2021 S/D 2025

(dalam miliar)

• Tren TKD, PAD dan APBD terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan PAD secara siginifikan terjadi pada APBD2023 dan 2025 dengan nilai PAD lebih dari 464 dan 603 miliar rupiah.
• Terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali pada kurun 2022 s/d 2024 yang perlu menjadi perhatian.
• Di sisi lain meski terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi namun sejak tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan di tengah kenaikan laju pertumbuhan penduduk.
• Tren positif ini selaras dengan persentase tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun.
• Strutur APBD Boyolali menunjukkan porsi belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan belanja barang dan belanja modal.
• Konsistensi adanya pagu SILPA pada struktur APBD menunjukkan masih adanya sisa anggaran yang belum terealisasi pada tiap tahun anggaran. Menurunnya SiLPA sejak 2024 menunjukkan optimalisasi pembiayaan dengan lebih memanfaatkan SiLPA.

​

​

​

Kinerja Belanja APBN KPPN KLATEN�per tanggal 30 Juni 2025

Sumber:

• data belanja K/L dari OM SPAN run (tanggal) pukul (waktu)

** data TKD dari SIMTRADA run (tanggal) pukul (waktu)

• secara keseluruhan realisasi belanja negara s/d bulan Juni 2025 sebesar Rp.2.680,78T atau 52,18% mengalami pertumbuhan (yoy)negatif sebesar 18,58%, dimana realisasi belanja K/L mencapai 49,91% atau Rp.597,44M dengan growth negatif 18,58% dan realisasi TKD sebesar 52,87% atau 2.083T sedang growth(YoY) mengalami pertumbuhan negatif yaitu 1,78%

• Untuk growth belanja pegawai dibanding periode th sebelumnya meningkat menjadi 6,10% sedang Growth untuk belanja barang dibanding periode th lalu justru mengalami penurunan yg cukup besar yaitu -37,77% hai ini disebabkan salah satunya adanya efisiensi belanja barang disemua KL yg cukup besar sekitar 25% dari pagu.

• untuk Belanja Modal mengalami penurunan growth dibandingkan periode yang sama ditahun lalu yaitu sebesar -77,67% hal ini disebabkan pagu belanja modal dibanding tahun lalu menurun hampir 70%pada . Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4,7M atau 13,29% dari pagu sebesar Rp.35,40M.

• pada Belanja sosial terdapat peneingkatan Pagu dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,61M realisasi pada periode ini sangat kecil sebesar 9,9jt atau 0,62% dari pagu.

Untuk kinerja Transfer Keuangan Daerah mengalami pertumbuhan yg negatif yaitu 1,78% dimana realisasi TKD mencapai 52,87% atau Rp2.083T. Realisasi belanja TKD terbesar pada DAU yaitu 1,276T, disusul oleh Dana Desa sebesar 400,3M sedang untuk DAK Non Fisik mencapai 363,37M , Realisasi DBH mencapai Rp.43,29M atau 40,11% dan realisasi Insentif Fiskal mencapai 11,48 M atau 50% dari realisasi.Sedang untyuk Dak Fisik realisasi sudah meningkat yaitu sebesar 20Jt atau 0,02%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja Transfer Daerah pada KPPN KLATEN�per tanggal 30 Juni 2025

Sumber:

• data belanja K/L dari OM SPAN run (tanggal) pukul (waktu)

** data TKD dari SIMTRADA run (tanggal) pukul (waktu)

Untuk kinerja Belanja Transfer Daerah pada Wilayah kerja KPPN Klaten Untuk kinerja Transfer Keuangan Daerah mengalami pertumbuhan yg negatif yaitu 1,78% .

Adapun Kinerja belanja Transfer Daerah untuk Kab.Klaten s/d Juni 2025 ini mencapai Rp. 1.145 T dengan growth negative 0,030%, sedang untuk Kab.Boyolali mencapai Rp.948M dengan growth negative 0,003%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN KPPN Klaten�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Miliar rupiah

Tabel 2

Realisasi 10 K/L Pagu Terbesar Lingkup KPPN Klaten Tahun 2025

Realisasi Belanja 10 Satker dengan pagu 10 K/L terbesar mencapai Rp 590,39M atau49,78% dari realisasi total belanja satker, growth mencapai 98,82%(YoY) didorong oleh:kegiatan kegiatan pada satker sudah mulai berjalan dan realisasi belanja yg meningkat.

• Growth dan re alisasi terbesar pada K/L kementerian kesehatan yaitu Rp.211,25Mdiikuti oleh kementeri Agama. Realisasi pada belanja modal satker kemenag menambah pencapain realisasi.

​

Realisasi Belanja Satker Lainnya sebesar Rp 7,05M atau 64,13% dari realisasi total belanja satker, mengalami peningkatan sebesar 1,18%(yoy). hal ini didorong oleh telah banyaknya satker K/L lainnya yang melakukan realisasi belanja barang dan modal

1. Dengan dikeluarkannya Inpres no 1 tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja APBN berdampak pada lambat nya pertumbuhan dan rendahnya realisasi belanja dimana ada Efisiensi belanja barang sebesar 25% dari pagu hal ini berdampak juga kepada growth yang yg menurun tajam disbanding tahun sebelumnya.

2. Dampak dari adanya efisiensi membuat satker banyak melakukan pemotongan terhadap UP nya. Adanya blokir atau efisiensi belanja barang membuat pencapaian realisasi belanja barang menjadi rendah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN KPPN Klaten�berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Sampai dengan bulan Juni persentase realisasi terbeesar terhadap pagu yaitu Komisi Pemilihan Umum yaitu dengan realisasi sebesar Rp.7.05 atau 64,13% dari pagu

Disusul oleh MA dengan realisasi sebesar Rp.20.03M atau 60.15%% terhadap pagu

Belanja K/L terendah ada pada K/L Kementerian Keuangan sebesar 4,78M atau 25,78% . Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang cukup besar pada Kementerian Keuangan.

Upaya yang telah dan/atau akan dilakukan KPPN:

1. Mendorong satker untuk mempercepat revolving GU
2. KPPN melakukan komunikasi ke satker terhadap output atau kegiatan yang belum terlaksana untuk segera di laksanakan.
3. Adanya efisien belanja barang pada KL sebesar hampir 25% dari Pagu membuat rendahnya realisasi belanja barang untuk itu diperlukan strategi dalam mendorong realisasi belanja lainnya.
4. Aktif berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan penyaluran TKD

Dalam miliaran rupiah

Lima Kementerian/Lembaga Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga Realisasi Belanja Terendah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih