HUBUNGAN INDUSTRIAL �DI INDONESIA

Pemerintah

Pekerja/buruh

​

​

Kenyamanan bekerja

Pengusaha

​

​

​

Kelangsungan berusaha

Hubungan Industrial

• sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa
• terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah
• didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

​

Sarana Hubungan Industrial

• Serikat pekerja/serikat buruh
• Organisasi pengusaha
• LKS Bipartit
• LKS Tripartit
• Peraturan Perusahaan
• Perjanjian Kerja Bersama
• Peraturan Perundang-undangan
• Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Serikat pekerja/serikat buruh

• Dibentuk dari dan oleh pekerja/buruh
• Di perusahaan atau di luar perusahaan
• Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab
• Bertujuan untuk:
• memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh
• meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
• UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh

Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

• Atas dasar sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai kehendak buruh
• Setiap pekerja hanya berhak nebjadi anggota dari 1 (satu) serikat pekerja
• 1(satu) serikat pekerja menghimpun sekurang-kurangnya 10 pekerja/buruh
• Untuk pekerja yang memegang jabatan yang mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja
• Tidak boleh ada diskriminasi keanggotaan
• Hal-hal intern diatur dalam AD/ART
• Pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan 🡪 nomor bukti pencatatan

Organisasi pengusaha

• perkumpulan dari pengusaha
• dibentuk berdasarkan kebutuhan pengusaha
• pengusaha 🡪 orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau bukan miliknya, berada di Indonesia atau sebagai wakil perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Lembaga Kerjasama Bipartit

• Anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja (SP/SB yang tercatat atau perwakilan pekerja), berbanding 1 : 1, antara 6 – 20 orang
• berada di tingkat perusahaan
• sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan
• wajib dibentuk di perusahaan yang pekerjanya 50 orang atau lebih
• sanksi administratif

Lembaga Kerjasama Tripartit

• Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
• terdiri dari organisasi pengusaha, SP/SB dan Pemerintah
• untuk memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan
• didasarkan pada wilayah atau sektor, yang terdiri dari tingkat Nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan perusahaan

• peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha
• memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
• wajib disusun oleh pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang
• perlu pengesahan, dan masa berlaku maksimal 2 tahun
• sanksi pidana denda

Perjanjian kerja bersama

• perjanjian antara SP/SB atau beberapa SP/SB (yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dan anggotanya 50 % dari keseluruhan pekerja atau dukungan atau koalisi anggota) dengan pengusaha atau beberapa/perkumpulan pengusaha
• memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak
• jangka waktu 2 tahun + 1 tahun
• acuan dalam pembuatan perjanjian kerja

Peraturan perundang-undangan

• Hukum nasional
• Pengaruh hubungan internasional, konvensi dan rekomendasi ILO

Ratifikasi Konvensi Dasar ILO

• Konvensi no. 29 tahun 1930
• Konvensi no. 87 tahun 1948
• Konvensi no. 98 tahun 1949
• Konvensi no. 100 tahun 1951
• Konvensi no. 105 tahun 1957
• Konvensi no. 111 tahun 1958
• Konvensi no. 138 tahun 1973
• Konvensi no. 182 tahun 1999

• Stb 1933 no. 261
• Keppres no. 83 tahun 1998
• UU no. 18 tahun 1956
• UU no. 80 tahun 1957
• UU no, 19 tahun 1999
• UU no. 21 tahun 1999
• UU no 20 tahun 1999
• UU no. 1 tahun 2000

​

4 kelompok konvensi ILO dan aplikasinya

• Kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama
• Penghapusan segala bentuk kerja paksa
• Larangan untuk mempekerjakan anak
• Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

🡪 UU Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja, Kepmennakertrans 235 tahun 2003

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

• Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi
• UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI

Peran unsur-unsur tripartit

• Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh 🡪 codetermination
• Pengusaha 🡪 kebijakan
• Partner berproduksi

​

• Pemerintah

Peran Pemerintah

• Menetapkan kebijakan
• Memberikan pelayanan
• Melaksanakan pengawasan
• Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan