1 of 59

��Penyusunan Program Tahunan�Dangan Memadukan Berbagai Sumber Dana Kesehatan

Muhamad Faozi Kurniawan

Prodi Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

2025

2 of 59

Outline

Bagian 1: Pengantar

Bagian 2: Penyusunan Program dan Sumber dana kesehatan

      • Sumber dana Internasional
      • Sumber dana Nasional
      • Sumber dana Daerah

2

3 of 59

Bagian 1 �Pengantar

4 of 59

Global Health Expenditure

Sumber: WHO, 2024; https://apps.who.int/nha/database

Program di susun berdasarkan sumber dana atau sesuai kebutuhan?

5 of 59

Indonesia Source of Health Expenditure

Sumber: WHO, 2024; https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en

  • Pendanaan Kesehatan meningkat setiap tahun
  • OOP menurun
  • Peningkatan pendanaan progam prioritas

6 of 59

Regulasi Pusat

  • UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • UU No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) 
  • PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  • PP No 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  • UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN
  • UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS
  • UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  • Permendagri No. 90 Tahun 2019
  • Peraturan dan regulasi lainnya…

​

Akses: www.manajemen-pembiayaankesehatan.net

​

7 of 59

Regulasi Daerah

Regulasi APBD

Regulasi Standar Harga/ Biaya Daerah

Regulasi keuangan lain

Sinkronisasi regulasi

Pusat dan Daerah

8 of 59

Bagian 2 �Penyusunan Program dan Sumber Dana Kesehatan

9 of 59

Penyusunan Program

10 of 59

Siapa sasaran program

Program yang bisa memenuhi sasaran

​

Siapa sasarannya?

Apa yang diberikan kepada sasaran?

11 of 59

Sejauh mana perencanaan bisa berdampak

12 of 59

Sistem Kesehatan

Perencanaan Program sampai pelaksanaan belum banyak yang berdasarkan health system

13 of 59

Konsep tailor made

Tailor made

​

Membuat baju sesuai ukuran dari orang yang memakainya.

 

Tailor made

​

Memberikan layanan yang accessible  sesuai dengan kelompok penduduk dan daerah geografi

14 of 59

OUTLET PUBLIC HEALTH

Dimana temapat yang dituju

Apa yang diproduksi

15 of 59

Sumber dana kesehatan

16 of 59

Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

JUMLAH

Harus memadai untuk

menyelenggarakan

yankes dan tidak

menyulitkan masyarakat

yang memanfaatkannya

PENYEBARAN

Harus sesuai dengan

Kebutuhan untuk

Penyelenggaraan yankes

Dan masyarakat

PEMANFAATAN

Harus diatur setepat

mungkin agar tercapai

Efektifitas dan efisiensi

pembiayaan kesehatan

17 of 59

Kerangka Konsep Pendanaan Kesehatan

17

Revenue Collection,

Pooling dan

Purchasing

18 of 59

Rincian Sumber Pendanaan Kesehatan

  • Dana Pemerintah Pusat
    • Dana Kementerian (Dana Program Kemenkes)
    • Dana Dekonsentrasi (Ke Propinsi) dan Tugas Pembantuan (Ke Kab/Kota)
    • Bantuan Operasional Kesehatan
    • PBI APBN
    • JAMPERSAL
  • Dana Pemerintah Propinsi
    • Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi)
    • Bantuan Gubernur
  • Dana Pemerintah Kabupaten Kota
    • Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)
    • Dana Perimbangan/ Dana Transfer (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil – Cukai Tembakau)

​

19 of 59

Fungsi Alokasi Kesehatan dari Pemerintah

  • Dana Pemerintah Pusat
    • Dana Kementrian 🡪(Dana Pembiayaan Program Nasional Kemenkes)
    • Dana Dekonsentrasi 🡪(Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat ke Propinsi)
    • Bantuan Operasional Kesehatan 🡪(Bantuan biaya operasional PUSKESMAS)
    • JAMPERSAL 🡪(Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)
    • JKN🡪 (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)

​

20 of 59

  • Dana Pemerintah Propinsi
    • Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) 🡪 Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional
    • Bantuan Gubernur dan JAMKESDA Prop 🡪 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diluar Jamkesmas dan Jampersal
  • Dana Pemerintah Kabupaten Kota
    • Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD) 🡪 Pendanaan Kegiatan Rutin dan Operasional
    • Dana Perimbangan
      • DAU 🡪 Operasional Kesehatan
      • DAK 🡪 Fisik dan Infrastruktur
      • DAK Non Fisik 🡪 BOK, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi RSUD, Jampersal
      • Dana Bagi Hasil 🡪 Operasional Khusus dan Bencana

21 of 59

DANA ALOKASI KHUSUS

DANA ALOKASI KHUSUS

(DAK)

PEMENUHAN SPM

DUKUNGAN PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

DUKUNGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Jenis DAK yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan SPM adalah DAK reguler

Jenis DAK yang bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional adalah DAK penugasan

DANA ALOKASI KHUSUS

  • Bersumber dari dana APBN untuk mendanai kegiatan daerah
  • Bagian dari pembangunan daerah yang tujuannya untuk mendukung pemenuhan spm, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah

Sumber: Kemendagri, 2021

22 of 59

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

23 of 59

DEFENISI

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

TUJUAN

Pedoman penerimaan & pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat

24 of 59

Perkembangan APBN

25 of 59

PENDAPATAN APBN 2024

26 of 59

Pajak, Cukai

  • Kontribusi PPH berkisar 57% dari total Pendapatan Pajak

​

27 of 59

Pendapatan Negara Bukan Pajak

28 of 59

Hibah

29 of 59

Belanja

30 of 59

31 of 59

Pendidikan - Kesehatan

32 of 59

Target Output Prioritas

  • Penguatan infrastruktur
  • Penguatan SDM Kesehatan
  • Apakah sudah teralokasi dengan adil?

33 of 59

Sosial

  • Mempercepat Penurunan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Jangka Panjang

​

34 of 59

Target Prioritas

  • Integrasi data penerima manfaat program – sinkronisasi data dengan Kesehatan dan BPJS Keseshatan

​

35 of 59

APBN Indonesia-USA

  • USA – besar di pertahanan – kesehatan no 2
  • INA – besar di perlindungan pelayanan umum – kesehatan no. 6

APBN Amerika-2023

APBN Indonesia-2023

36 of 59

APBN 2015 -2025

  • Naik pada saat pandemic
  • Ada kebijakan “tiba-tiba” karena wabah
  • Apakah anggaran ini baik atau buruk??? Atau perlu pengembangan lebih lanjut?

37 of 59

Belanja Kesehatan Indonesia 2014-2023

Sumber: Kemkes, 2024

38 of 59

Sumber Pendanaan, 2019-2023

Sumber: Kemenkes, 2024

39 of 59

Belanja Kesehatan Fungsi

Sumber: Kemenkes, 2024

40 of 59

Dana Unit-Unit di Kementerian Kesehatan

2025

  • 74,7 % untuk JKN – Rp. 48,9 Triliun
  • Kesmas dan Pencegahan Penyakit = 1,4% - Rp. 948 Miliar

41 of 59

Dana Program di Kementerian Kesehatan

  • Anggaran Tinggi - JKN
  • Anggaran Rendah - Riset Kebijakan
  • Infrastruktur???
  • Alat kesehatan??
  • SDM Kesehatan??

42 of 59

APBD�

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

43 of 59

SKEMA PENDANAAN DAERAH

Mendanai kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal)

Mendanai kebutuhan non-reguler

Pengaturan Khusus

Pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah

(seluruh urusan)

Mendanai kebutuhan belanja operasional

Reward

DBH

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin.

DAU

Equalization grant (block grant) berbasis formula fiscal gap + Alokasi Dasar (berbasis Gaji PNSD)

DAU 2019 bersifat final (meningkatkan kepastian pendanaan APBD)

DAK Fisik Penugasan

Dukungan pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu

DAK Fisik Afirmasi

Dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi

DAK Fisik Reguler

Dukungan pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketersediaan sarana dan prasarana

DAK Non Fisik

Dukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis unit cost

Hibah

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah yang bersifat temporer dan dilakukan dengan perikatan perjanjian

Dana Insentif Daerah

Insentif kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja baik

Dana Otsus &

Dana Keistimewaan DIY

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu yg diatur dg UU khusus

​

Dana Otsus

  1. Papua: UU No. 21 Tahun 2001
  2. Papua Barat: UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008
  3. Aceh: UU No. 11 Tahun 2006

Dana Keistimewaan DIY – UU No. 13 Tahun 2012

Pinjaman

Percepatan pembangunan daerah khususnya bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi

  1. BOS
  2. BOP PAUD
  3. BOP Pendidikan Kesetaraan
  4. Tunjangan Profesi Guru PNSD
  5. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
  6. Tunjangan Khusus Guru PNSD
  7. BOK & BOKB
  8. dll.

Kriteria Utama:

  1. Opini BPK atas LKPD
  2. Penetapan Perda APBD yang tepat waktu
  3. Penggunaan e-government
  4. Ketersediaan Pelayanan Satu Pintu

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Kemenkeu, 2020

44 of 59

Dana Kesehatan - APBD

Pelayanan Rujukan

44

Pelayanan Primer

Pajak dan Bukan Pajak

Dana dari Masyarakat langsung

DONOR AGENCY

APBN

Rp

Pemda

Rp

DINKES

Pendapatan Asli Daerah

DAU

DAK

DBH

Rp

BPJS-K

Kapitasi

Non Kapitasi

Klaim

INA-CBGs

DAU

DAK

PAD < Dana Transfer

(DAU, DAK, DBH)

Sumber: Trisnantoro, 2014

PAD Kecil

Trisnantoro, 2014)

45 of 59

Anggaran Program Kesehatan �Dinas Kesehatan

45

  • Prosentase belanja gaji 38% dari total anggaran dinas kesehatan, meskipun belum ada aturan standar besaran tersebut sudah di bawah 50% belanja program dan kegiatan
  • Besaran belanja UKM 14% di bawah belanja UKP 21%
  • Belanja UKP termasuk belanja Jamkesda

46 of 59

Berbagai sumber pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas

APBD

- pemanfaatan fleksibel, sebagian besar untuk gaji

Puskesmas

JKN

-60% jasa pelayanan

-40% biaya operasional

Out-of-pocket

(e.g. user fees)

- pemanfaatan

fleksibel

DAK non-fisik

-biaya operasional

-akreditasi

DAK fisik

-pemeliharaan

-pembelian alkes

DAK fisik obat

-obat PKD

-obat program

DAK

PAD

DAU

Dekon

JKN

Hibah & transfer Lain

Rp

Anggaran

Dinas

Kesehatan

Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan

47 of 59

Pendanaan Kesehatan di Daerah

Belanja kesehatan pemerintah thd total belanja

pemerintah

Proporsi sumber dana pada skema pemda

Skema Publik

Sumber: Kemenkes, 2024

48 of 59

Kesenjangan (Lanjutan)

Begitu juga dengan anggaran kesehatan penduduk yang mayoritas < Rp200 ribu per penduduk

49 of 59

Disparitas Belanja Promotif Preventif sangat berbeda antar Kabupaten/Kota

Belanja Fungsi Promotif dan Preventif di 9 Daerah – DHA

50 of 59

Sumber Dana – Masyarakat - FILANTROPI

51 of 59

Sumber Dana Filantropi

Pasal 1 ayat 9 🡪 Filantropi

Pelaku Filantropi

  1. High-net-worth individual (HNWI) 🡪 A
  2. Retail 🡪 B

​

  1. Korporasi
  2. Non-korporasi
  3. Lembaga yang dibentuk oleh korporasi
  4. Lembaga keluarga
  5. Lembaga keagamaan
  6. Lembaga idependen

52 of 59

Sumber: Data 2018

Sumber Dana Kesehatan Filantropi – Luar Negeri

53 of 59

Sumber Dana Luar Negeri

54 of 59

Sumber Dana Luar Negeri

55 of 59

Penutup

56 of 59

Tantangan:

  • Sumber Pendanaan untuk kesehatan tersedia dari berbagai macam sumber, pemanfaatan tepat waktu dan berkeadilan sosial perlu pemantauan dan dievaluasi?
  • Apakah program Preventif dan Promosi Kesehatan dapat menyerap anggaran?
  • Apakah sebagian besar anggaran akan terdorong untuk Kuratif (Medis klinis, obat, dan pengobatan) 🡪 JKN
  • Bagaimana pelaksanaan programnya?
  • Bagaimana sumber daya manusianya?
  • Monitoring dan Evaluasi? Siapa yang melakukan?

57 of 59

Tantangan ke depan

  • Anggaran kesehatan akan selalu naik, tapi apakah sudah merata secara adil distribusinya?
  • Dana –Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih berpotensi terlambat diturunkan sehingga sulit dilaksanakan tepat waktu dan mempunyai risiko tidak terserap
  • Dana Dekonsentrasi ditingkat Provinsi harus diitegrasikan dalam pelaksanaan nya di tingkat kabupaten/ kota
  • Dana Alokasi Khusus meningkatkan proyek-proyek fisik dan obat
  • Dana Alokasi Khusus Non Fisik perlu pemantauan dan evaluasi yang komprehensif dari Pusat ke Daerah
  • Dana swasta menjadi sumber alternatif untuk ikut serta mendanai program – progam kesehatan

58 of 59

  • Penyerapan anggaran yang masih terkesan berakselerasi di akhir tahun.
  • Pertanggungjawaban pada besarnya serapan dana dengan hasil output masih kurang untuk berorientasi pada outcome /dampak.

​

59 of 59

TERIMA KASIH

www. manajemen-pembiayaankesehatan.net

S A L A M S E H A T