1 of 18

DISIPLIN,

KODE ETIK DAN CUTI

​

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BKD WONOSOBO

2 of 18

BERORIENTASI PELAYANAN

1

memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat

a.

ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan

b.

melakukan perbaikan tiada henti

c.

AKUNTABEL

2

melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi

a.

menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

b.

tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

c.

KOMPETEN

3

meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

a.

membantu orang lain belajar

b.

melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

c.

HARMONIS

4

menghargai setiap orang tanpa membedakan

latar belakang

a.

suka menolong

b.

membangun lingkungan kerja yang kondusif

c.

LOYAL

5

memegang teguh UUD 1945 dan setia kepada NKRI

a.

menjaga nama baik ASN, Instansi dan Negara

b.

menjaga rahasia jabatan dan negara

c.

ADAPTIF

6

cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan

a.

terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

b.

bertindak proaktif

c.

KOLABORATIF

7

memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

a.

terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

b.

menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

c.

3 of 18

“Kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”

KONSEP FILOSOFIS

Disiplin bukan instrumen penghukuman, melainkan pengawal integritas dan mutu pelayanan publik.

MENGENAL DISIPLIN

4 of 18

Kewajiban Kebangsaan & Moral

    • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.
    • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaan.
    • Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan didalam maupun diluar kedinasan.
    • Melaporkan dengan segera kepada atasan jika ada hal yang membahayakan keamanan negara/merugikan keuangan daerah.

Kewajiban Kinerja & Kedinasan

    • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang secara profesional dan bertanggung jawab.
    • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedinasan.
    • Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja wajib (37,5 jam/minggu) secara tertib presensi harian.
    • Mencapai target kinerja pegawai (SKP) sesuai perjanjian kerja dan kontrak kinerja.
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo (Pasal 4 huruf h Perbup 33/2022).

Kewajiban Etika & Akuntabilitas

    • Mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan.
    • Menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan.
    • Menyimpan rahasia jabatan sesuai peraturan kedinasan.
    • Melaporkan harta kekayaan (LHKPN/LHKASN) kepada pejabat yang berwenang tepat waktu.
    • Menolak segala bentuk pemberian/gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

KEWAJIBAN ASN

5 of 18

PPPK DILARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA

Apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa/Menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai PPPK

6 of 18

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

PPPK

PERBUP 33/2022

Ringan :

1. teguran lisan

2. teguran tertulis

3. pernyatan tidak puas tertulis

Sedang :

pemotongan gaji 25% selama 6/9/12 bulan, tergantung tingkat pelanggaran

Berat :

1. pemotongan gaji 50% 12 bulan

2. pemutusan hubungan kerja

tidak atas permintaan sendiri

3. pemutusan hubungan kerja

tidak dengan hormat

7 of 18

RENCANA PERUBAHAN KEDEPAN

PPPK

PERBUP 33/2022

Ringan :

1. teguran lisan

2. teguran tertulis

3. pernyatan tidak puas tertulis

Sedang :

pemotongan gaji 25% selama 6/9/12 bulan, tergantung tingkat pelanggaran

Berat :

1. pemotongan gaji 50% 12 bulan

2. pemutusan hubungan

perjanjian kerja tidak atas

permintaan sendiri

3. pemutusan hubungan

perjanjian kerja tidak dengan

hormat

RAPERBUP

Ringan :

1. teguran lisan

2. teguran tertulis

3. pernyatan tidak puas tertulis

Sedang :

PPPK Pemotongan gaji 10% (3 bulan), 15% (6 bulan) dan 20% (9 bulan)

PPPK PW Pemotongan upah 5% (3 bulan), 10% (6 bulan) dan 15% (9 bulan)

Berat :

1. pemutusan hubungan

perjanjian kerja dengan

hormat tidak atas permintaan

sendiri

2. pemutusan hubungan perjanjian

kerja tidak dengan hormat

8 of 18

menyalahgunakan wewenang

menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi

bekerja untuk negara lain/perusahaan asing

menyalahgunakan dokumen negara

pungli

menerima/meminta sesuatu atas jabatan

mangkir

DAN PELANGGARAN LAINNYA

JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

9 of 18

PERCERAIAN

PPPK yang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) dikenakan Hukuman Disiplin

SEGERA URUS IZIN PERCERAIAN apabila MENGGUGAT CERAI atau menjadi TERGUGAT

ALASAN PERCERAIAN

    • Salah satu pihak berbuat zina
    • salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
    • salah satu pihak dipidana penjara 5 tahun
    • salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi
    • salah satu pihak KDRT
    • antara suami/istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran

10 of 18

SYARAT ALTERNATIF (SALAH SATU HARUS TERPENUHI):

    • Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
    • istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan
    • Istri tidak dapat melahirkan keturunan

SYARAT KUMULATIF (SEMUA HARUS TERPENUHI):

    • Persetujuan tertulis istri
    • mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anakn-anaknya
    • jaminan tertulis untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya

PERNIKAHAN

PPPK yang beristri lebih dari satu tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian dikenakan Hukuman Disiplin

11 of 18

MANGKIR

RENCANA KEDEPAN:

LEBIH DARI 20 HARI KERJA MANGKIR PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

12 of 18

PENANGANAN DISIPLIN

PEMERIKSA

    • Ringan (Atasan Langsung)
    • Sedang (Atasan Langsung/Pemeriksa)
    • Berat (Tim Pemeriksa)

Atasan Langsung yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin setingkat lebih tinggi

MERINGANKAN

    • Memberikan jawaban jujur
    • Mengakui/menyesali perbuatan
    • Belum pernah dihukum disiplin
    • Memiliki riwayat kinerja baik
    • Dampak negatif (kerugian) telah dipulihkan

​

MEMBERATKAN

    • Jawaban bertele-tele
    • Tidak menyesali perbuatan
    • Perbuatan pelanggaran berulang
    • Sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin
    • Berdampak luas
    • merusak citra institusi

13 of 18

keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

CUTI TAHUNAN

CUTI SAKIT

CUTI MELAHIRKAN

CUTI BERSAMA

CUTI IBADAH

CUTI PPPK

14 of 18

PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan

Lamanya cuti 12 hari kerja

jika digunakan sebagian?

sisa kuota

2025

sisa kuota cuti diakumulasikan ketahun selanjutnya, maksimal 6

8

kuota

2026

18

2026 tidak menggunakan cuti

18

kuota

2027

18

jika tidak digunakan sama sekali?

sisa kuota

2025

12

kuota

2026

18

kuota 2027

24

akan diakumulasi sampai maksimal 24

kondisi tertentu yang mengesampingkan

syarat 1 tahun masa kerja (PPPK)

ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia

melangsungkan perkawinan pertama

CUTI TAHUNAN

15 of 18

Setiap ASN yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

Lamanya cuti 1 bulan (PPPK)

jika sakit lebih dari 14 hari?

mengajukan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

dapat diperpanjang 1 bulan

jika gugur kandungan?

ASN yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

jika mengalami kecelakaan kerja?

PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

JAGA

SELALU

KESEHATAN

jika sakit dari 1-14 hari?

mengajukan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter

CUTI SAKIT

16 of 18

Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas

cuti melahirkan.

maksud anak pertama?

lamanya cuti adalah 3 bulan

sebelum diangkat ASN

setelah diangkat ASN

tetap berhak cuti melahirkan sampai 3 kali

sudah punya 2 anak

cuti melahirkan harus 3 bulan?

3 bulan dimaksud adalah paling lama, jika berkenan cuti 1 atau 2 bulan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhan

CUTI MELAHIRKAN

17 of 18

CUTI BERSAMA

Cuti bersama mengikuti ketetapan dari Presiden Republik Indonesia

tidak mengurangi kuota cuti tahunan

yang lain cuti

saya tetap kerja

terus bagaimana?

jika tidak bisa cuti bersama akibat jabatan, maka kuota cuti tahunan akan ditambah

CUTI IBADAH

ASN yang telah diangkat dapat diberikan cuti ibadah/perjalanan ibadah

untuk Haji dapat diberikan paling lama 40 hari kerja

SE MENPAN 14/2023

PPPK diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kalinya

pelaksanaan ibadah haji memotong hak cuti tahunan yang bersangkutan

18 of 18

SEKIAN TERIMA KASIH

BKD WONOSOBO

“Disiplin bukanlah sekedar tumpukan bekas dan presensi kehadiran, melainkan panggilan nurani dan kehormatan diri. Di setiap tetes keringat pengabdian kita, terdapat harapan masyarakat dan masa depan Wonosobo yang lebih baik”