1 of 7

Penerapan �“KUHP & KUHAP Era Baru” yang bersinggungan dengan Tugas & Kewenangan BPK

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi | I Nyoman Wara

Diskusi Pemaknaan Lembaga Negara Audit Keuangan dan Pemberlakuan Asas Lex Favor Reo dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan Implikasi Penerapannya

Kamis, 26 Februari 2026 | Badiklat PKN

www.bpk.go.id

1

2 of 7

AGENDA

OVERVIEW

1

PERMASALAHAN BPK PASCA KUHP

2

PERMASALAHAN BPK PASCA KUHAP

3

2

3 of 7

PENERAPAN “KUHP & KUHAP ERA BARU”

DENGAN TUGAS & KEWENANGAN BPK”

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UU No.17/2003

UU No.15/2004

UU No.15/2006

KEWENANGAN

DJPKN

  1. Pemeriksaan Keuangan
  2. Pemeriksaan Kinerja
  3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/DTT

DJPI

  1. Pemeriksaan DTT
    1. Pemeriksaan Investigatif
    2. Penghitungan kerugian negara
  2. Pemberian Keterangan Ahli

KETERKAITAN TUGAS & KEWENANGAN BPK DENGAN APH

  1. Melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana
  2. Melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana ke APH
  3. Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah

KUHP & KUHAP ERA BARU

3

UU No. 1 Tahun 2023 KUHP

Pasal 603, 604

Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan

Relasi dengan SEMA No.2/2024, Putusan MK No. 31/PUU-X/2012

UU No.20 Tahun 2025 KUHAP

Pasal 56

bantuan teknis penyidikan meliputi - Digital Forensic

Pasal 65

Kewennangan Jaksa Agung melakukan denda damai dikaitkan Relasi dengan Ps 4 UU Tipikor

Pasal 235

Alat Bukti dan Bukti Audit

3

4 of 7

PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN

PASAL 603 & 604 UU NO.1/2023 VS SEMA NO. 2/2024

Penjelasan Pasal 603, yaitu:

Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan”

4

LEMBAGA NEGARA AUDIT

BPK

Lembaga Negara

BPKP

Lembaga Pemerintah

Inspektorat, Satker di Instansi Penyidik, KAP

Satuan Kerja Pemerintah, KAP

UUD 45 dan UU 15/2006 “Pemeriksaan”

Perpres No 195/ 2014

“Pengawasan (termasuk Audit)”

Audit? Penghitungan? …?

Berwenang untuk

SEMA NOMOR 2 TAHUN 2024

BPK

Lembaga Negara

BPKP, Inspektorat,

SKPD, KAP

Lembaga Pemerintah

HAKIM

Satuan Kerja Pemerintah, KAP

  • Menyatakan ada tidaknya Kerugian Negara memiliki Kewenangan Konstitusional
  • Melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara
  • Hasilnya dapat dijadikan dasar menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara
  • Dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan

Siapa yang berwenang menghitung kerugian negara?

​

4

5 of 7

​

Penuntut Umum berwenang melakukan penyelesaian denda damai pada tindak pidana ekonomi (pepajakan, pabean dan lainnya) yang merupakan mekanisme penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung

Alat bukti meliputi keterangan saksi, ahli, surat, terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, & alat bukti lain yang sah, serta harus diperoleh secara tidak melawan hukum dan dapat dibuktikan autentikasinya.

PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN

UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

5

​

Pemeriksaan dan pengujian barang bukti dan bukti digital yang harus mendapatkan penanganan khusus

PASAL 56 AYAT (1) HURUF A & E

BANTUAN TEKNIS PENYIDIKAN:

LAB FORENSIK & DIGITAL FORENSIK

PASAL 65 HURUF I & PASAL 66

PENYELESAIAN DENGAN

DENDA DAMAI

PASAL 235

ALAT BUKTI

  • Apakah TIPIKOR termasuk dalam tindak pidana ekonomi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Psl 66 ayat (1)? (Dalam KUHP tidak ada jenis tindak pidana ekonomi)
  • Relasi dengan Pasal 4 UU Tipikor: Pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi
  • Jika auditor telah menemukan adanya indikasi tindak pidana dan kerugian negara yang telah dikembalikan pada saat pemeriksaan, apa sikap yang seharusnya diambil auditor?

Bantuan teknis ini dilaksanakan oleh POLRI dan dapat meminta bantuan lembaga lain. Bantuan BPK antara lain :

  • Digital Forensik.

Apakah hanya terbatas terkait Kerugian Negara? Atau bisa untuk kasus lain?

  • Bantuan teknis lain.

Apakah auditor BPK dapat membantu penyidik di luar audit investigasi dan PKN?

Misalnya : mengidentifikasi bukti-bukti terkait pengelolaan keuangna negara.

  • Bagaimana Bukti Audit menjadi Alat Bukti?
  • Auditor BPK sebagai ahli mewakili Lembaga
  • Auditor sering diminta menjadi saksi untuk suatu kasus, namun auditor tidak melaksanakan audit investigasi/penghitungna kerugian negara.

​

​

5

6 of 7

PENGGUNAAN BUKTI AUDIT – KONVERSI BUKTI

6

BUKTI AUDIT

ALAT BUKTI HUKUM

Kertas Kerja Audit

  • Pengujian Fisik
  • Konfirmasi
  • Pemeriksaan dokumen
  • Prosedur Analitis
  • Wawancara
  • Penghitungan/pelaksanan kembali.
  • Observasi

Keterangan Auditor - Ahli

Laporan Hasil Audit/PKN

Keterangan Saksi

Keterangan Ahli

Surat

Pengamatan Hakim

Keterangan Terdakwa

Bukti Elektronik

Barang Bukti

Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum (Real Evidence)

6

7 of 7

Kasih

Terima

www.bpk.go.id

7