KEMENKEU MELAYANI LEBIH BAIK

2 Oktober 2025

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025

Sosialisasi PER-17/PB/2025

Pendaftaran Data Kontrak

2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gaji Induk/ Gaji PPPK/ Penghasilan PPNPN bulan Januari 2026

3

Tunjangan kinerja yang dibayarkan tanggal 1 Januari 2026 dengan DIPA TA 2026

19 Desember 2025

(diberi tanggal 1 Januari 2026)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur Desember 2025

4

Uang Makan & Uang Lembur Des 2025

mekanisme UP/TUP Tunai

mempunyai Bendahara Pengeluaran namun tidak memiliki UP

Satker mengajukan permohonan UP ke KPPN

tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran

SPM-LS kepada Penerima

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengajuan SPM-LS Non Kontraktual ke KPPN

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengajuan SPM-UP/GUP/TUP ke KPPN

6

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyelesaian Uang Persediaan

8

1. Bendahara Pengeluaran menyetorkan seluruh sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2025 pukul 22.00 waktu setempat dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP.
2. Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokan data UP/TUP dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran nilai sisa UP/TUP Tunai yang harus disetor yaitu untuk posisi sisa UP/TUP periode tanggal 31 Desember 2025 pukul 15.00 waktu setempat.
3. KPA melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam menyetorkan sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

9

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengeluaran Negara atas Beban DIPA BA BUN

10

​

​

1. Belanja Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Belanja Pensiun;
3. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri;
4. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri.

​

​

​

1. Pengesahan atas SPM untuk transaksi belanja subsidi BM-DTP dan P-DTP;
2. Pengesahan penambahan Investasi Pemerintah dari saldo kas pada BLU;
3. Pengesahan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

​

​

​

1. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
2. Belanja Subsidi;
3. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
4. Belanja Transfer ke Daerah;
5. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
6. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
7. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
8. Pemberian Pinjaman / Penerusan Pinjaman;
9. Penerusan Hibah;
10. Investasi Pemerintah;
11. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
12. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain huruf a s.d. huruf k

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang dapat

dibayarkan s.d. akhir TA 2025

11

1. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
2. Belanja Subsidi;
3. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri;
4. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
5. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
6. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
7. Pemberian Pinjaman / Penerusan Pinjaman;
8. Penerusan Hibah;
9. Investasi Pemerintah;
10. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
11. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain huruf a s.d. huruf j

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban DIPA BA BUN TA 2025 yang disahkan pada TA 2026

12

SPM pengesahan Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

19 Januari 2026

2 HK setelah SPM diterima

(diberi tanggal 31 Desember 2025)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban DIPA BA BUN TA 2026 yang dapat dibayarkan s.d. akhir TA 2025

13

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengajuan SPM Akhir Tahun Anggaran ke KPPN

14

BAST

23-31 Desember 2025

23 Desember 2025

Paling Lambat Diterima KPPN

Rekening Penampungan

Akhir Tahun

Anggaran (RPATA)

Terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran

Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya

Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria

Pembayaran, utk memindah- bukukan ke Rek Penyedia

• Pembayaran, atas prestasi; dan/atau
• Penihilan, mengembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan

Pemberian Kesempatan paling lama 90 HK

Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak selesai, namun tidak memenuhi kriteria RPATA maka:

Pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang belum selesai untuk kegiatan kontrak tahun tunggal/jamak berpedoman pada ketentuan masing-masing PMK/PerUU sesuai sumber pendanaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

SPM Biaya Pemeliharaan (Retensi)

15

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengesahan SP3B BLU

16

Penyampaian

SP3B BLU ke KPPN

​

​

Minimal

1 (satu) kali

​

​

Minimal

1 (satu) kali

​

​

Minimal

2 (dua) kali

Mengikuti ketentuan berikut:

sesuai dengan prosedur standar

operasional dan norma waktu

KPPN melakukan rekonsiliasi Rekening Transito pada tanggal penerbitan SP2B BLU.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengesahan Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Non Anggaran

17

*) Pengesahan Belanja Modal PSN dilakukan oleh Satker yang melaksanakan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional sesuai PMK 139/2020 j.o. PMK 95/2023.

**) Pengesahan Belanja barang/modal:

1. Pengesahan Belanja barang/modal dengan potongan penerimaan BUN 🡪 dilakukan oleh Satker pada Ditjen PDASRH-Kementerian Kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, dengan mitra KPPN Jakarta 7.
2. Pengesahan Belanja barang dengan potongan penerimaan non anggaran 🡪 direncanakan akan dilakukan oleh Satker pada Setjen Kementerian Sekretariat Negara, Setjen Kementerian Agama, dan Setjen Kementerian Kesehatan untuk pembelian premi asuransi BMN (piloting penyaluran dana Pooling Fund Bencana/PFB).

Sumber pendanaan dari BLU LMAN

Sumber pendanaan dari BLU BPDLH

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (1)

18

​

​

​

​

Hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga

Realisasi tahun anggaran yang lalu

Realisasi tahun anggaran 2025

1. Hibah langsung dalam bentuk uang realisasi tanggal 1 Januari 2025 s.d. 19 Desember 2025
2. Hibah langsung dalam bentuk uang realisasi setelah tanggal 19 Desember 2025
3. Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima s.d. tanggal 31 Desember 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (2)

19

Penyampaian SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS ke KPPN dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan untuk bulan Oktober 2025 dan bulan November 2025, diselesaikan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu.

MPHL-BJS

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penarikan PHLN dan PDN

20

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Akuntansi dan Pelaporan (1)

21

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

Satker segera menyelesaikan transaksi keuangan dan transaksi BMN sesuai dengan periode

Tutup periode permanen secara bulanan

LK tingkat UAKPA s.d UAPA mengungkapkan capaian kinerja

Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan

Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Ketentuan Penerbitan SHR

Transaksi Keuangan

Transaksi BMN

Diproses & Disajikan dalam LK

Data LK yang Relevan dan Handal secara periodik

Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data LK secara Harian

1. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara
2. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB
3. Rekonsiliasi UAKPA dengan Pengelola Piutang

REKONSILIASI INTERNAL

1. Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah
2. Pelaksanaan rekonsiliasi secara otomatis sesuai dengan ketentuan OLAP

REKONSILIASI EKSTERNAL

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Akuntansi dan Pelaporan (2)

22

Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga

Penyampaian LPJ Bendahara

​

Satuan kerja

KPPN

Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Dit. PKN

3 HK sebelum Batas akhir rekonsiliasi KPPN dengan UAKPA*)

3 HK setelah batas akhir penyampaian LPJ Satker ke KPPN

3 HK setelah batas akhir penyampaian LPJ KPPN ke Kanwil

Laporan Keuangan Unit Akuntansi lingkup KL

Secara berjenjang dan

batas waktu diatur oleh masing-masing KL

UAKPA

UAPPA-W

UAPPA-E1

UAPA

KPPN

Kanwil DJPb

DJPb c.q Dit. APK

Dilampiri LKjKL

28 Februari 2026

*) Dalam hal terdapat perubahan pencatatan transaksi kas yang mempengaruhi LPJ Bendahara bulan Desember 2025,dapat dilakukan perbaikan dan penyampaian kembali ke KPPN.

Penyampaian Laporan Keuangan pada Bendahara Umum Negara

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyelesaian Retur dan Perencanaan Kas

23

1. Satker BLU menyusun proyeksi penerimaan dan proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober s.d. Desember 2025 paling lambat hari kerja kelima bulan berkenaan kepada Dit PPK BLU.
2. Proyeksi pengeluaran bulanan dimutakhirkan paling lambat hari kerja kesepuluh

​

Paling Lambat Diterima KPPN

Batas Akhir Penyelesaian

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

24

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN

26

8

19