PEMANFAATAN DAN IMPLEMENTASI GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)

Forum Perangkat Daerah Urusan PPPA dan PPKB Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Dr. Dadi Roswandi, M.Si

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Bandung, 27 Februari 2023

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1 - Universitas Negeri Jakarta (Geografi)
2. S2 - Universitas Indonesia (Kependudukan Ketenagakerjaan/

Demografi Formal)

1. S3 - Universitas Negeri Jakarta (Manajemen Pendidikan)

​

Dr. Dadi Roswandi, M.Si

RIWAYAT JABATAN

​

1. Kepala Seksi Eval dan Pelaporan Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN (2011)
2. Kepala Seksi Sarana Produksi Media Komunikasi, BKKBN (2012)
3. Kepala Bidang Program dan Kerjasama Diklat, PULAP BKKBN (2018)
4. Analis Kebijakan Ahli Madya (2020)
5. Plt. Kepala Perw. BKKBN Provinsi Banten (2022)
6. Plt. Kepala Perw. BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah (2023)
7. Plt. Kepala Perw. BKKBN Provinsi Jawa Barat (2023 - sekarang)

Dasar Pelaksanaan

1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Perpres No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 🡺 5 Aspek/Dimensi/Pilar
1. Peningkatan Kualitas Penduduk
2. Pengendalian Kuantitas
3. Pembangunan Keluarga
4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas
5. Penataan Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Mendagri No. 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
5. Peraturan Mendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Surat Edaran Mendagri No. 470/3375/Sj dan No. 470/3376/Sj tanggal 5 Juni 2020 tentang Evaluasi GDPK di Daerah

Arah Pembangunan

• Penduduk sebagai Objek dan Subyek Pembangunan
• Pembangunan harus berpusat pada Penduduk (People-Centered) 🡪 Peningkatan SDM untuk menentukan masa depan
• Indonesia akan mengalami Bonus Demografi 🡪 potensi kekuatan, hrs dimanfaatkan optimal

INDONESIA MAJU 2045

INDONESIA

2023

Pembangunan Fisik

Pembangunan SDM

Trend Kependudukan Global

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

Isu Pembangunan Manusia 🡪 Generasi Emas 2045

1. Pengendalian Kuantitas

1. Disparitas Fertilitas antar Provinsi
2. Pernikahan Usia Muda
3. Meningkatnya Penduduk 60+ (Ageing)
4. Kepesertaan KB MKJP
5. Tingginya Unmetneed

1. Ancaman Stunting
2. Disparitas Tingkat Pendidikan
3. Lag in Supply-Demand (Skills)
4. Persiapan Bonus Demografi
5. Kemiskinan Ekstrim
6. Ketimpangan Gender

1. Ketiadaan Program Pengendalian Distribusi
2. Perubahan Pola Migrasi
3. Pesatnya Proses Urbanisasi
4. Peningkatan Mobiltas Non-Permanen
5. Penduduk Optimum

1. Belum Terintegrasinya Data Kependudukan
2. Kepemilikan Dokumen Adminduk
3. Pengelolaan Data di Tk. Desa/Kel

1. Perubahan Sosial dalam Keluarga
2. Perubahan Perilaku Hidup Sehat
3. Konsep Membangun Keluarga 🡪 Pola Asuh dan Pola Didik
4. Kerentanan terhadap Ketahanan Keluarga 🡪 Cerai

4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

5. Tata Kelola Administrasi

3. Pembangunan Keluarga

2. Peningkatan Kualitas

Piramida Penduduk

1. Tren Jawa Barat, semakin Gemuk di tengah, artinya terjadi peningkatan Penduduk Usia Produktif
2. Jumlah Usia Produktif (15-59 Tahun) 🡪 69,96%
3. Kontribusi Penduduk Kelompok Milenial (lahir 1981-1996) terhadap Total Penduduk Jabar 🡪 26,07%
4. Jawa Barat juga mengalami pningkatan Penduduk Usia Lansia (Ageing Population) 🡪 9,25 (SP.2020),

Sumber : Hasil Long Form SP. 2020, BPS

Kondisi Kependudukan

Tren Jumlah Penduduk Jabar (1961-2020)

Sumber : Hasil Long Form SP. 2020, BPS

TFR dan ASFR 15-19 Thn

1. LPP sdh menurun, namun jumlah absolut masih besar
2. Tren Pola Kelahiran (TFR), turun tajam pada periode thn 1990-2000 🡪 Jabar Menuju Replacement Level (SDG’s 2030=2,1)
3. Kelahiran usia 15-19 Thn juga semakin menurun 🡪 24,46/1.000 Kelahiran

​

​

​

​

Tren TFR Jabar (1990-2020)

Tren ASFR 15-19 Thn Jabar (1990-2020)

Sumber : Hasil Long Form SP. 2020, BPS

Prevalensi Stunted

SSGI 2021 🡪 24,5

SSGI 2022 🡪 20,2

Siapa Bertanggungjawab??

Perlu sebuah Design Besar

🡳

Apa yang

didesign??

​

Kuantitas Penduduk

Jumlah?

Struktur?

Persebaran?

Komponen Pertubuhan

Kelahiran?

Kematian?

Migrasi?

Kualitas Penduduk

Sosial?

Ekonomi?

Pendidikan?

Kesehatan?

Budaya?

Lingkungan?

Politik?

Keamanan?

Perlu Dokumen GDPK

GDPK

(Grand Design Pembangunan Kependudukan)

Definisi

Arahan Kebijakan yang dituangkan dalam Program Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk Mewujudkan Target Pembangunan Kependudukan

Manfaat

1. Menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan.
2. Harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya.
3. Membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan nasional

Mengapa Penting?

• Belum optimalnya perencanaan yang berbasis kondisi Kependudukan
• Beragamnya data dan sumber Data Kependudukan
• Meningkatkan political will dan komitmen pemerintah terhadap Kependudukan
• Meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara Isu Kependudukan dengan Pembangunan
• Population Mainstreaming

​

​

​

​

Feedback Mendagri

Perkembangan GDPK Jawa Barat

Perlu Upaya

1. Belum Menyusun/Expired 🡪 Penguatan Advokasi dan Sosialisasi
2. Belum 5 Pilar 🡪 Penyesuaian 5 Pilar (sesuai Perpres, 153/2014)
3. Sedang Menyusun 🡪 Pendampingan dan Fasilitasi
4. Dokumen GDPK sdh tersusun 🡪 arahkan menjadi Perbup/Perwal (lakukan telaah/review Bappeda/Bappedlitbangda, kawal di Biro Hukum dan Setda)
5. Sudah Pengesahan 🡪 Optimalisasi Pemanfaatan

​

​

Perlu Perhatian!!

Dokumen GDPK harus memuat :

​

1. Memiliki SK Pokja/Tim Kerja
2. Analisis harus berdasarkan 5 Pilar
3. Terdapat Perhitungan Proyeksi Penduduk
4. Terdapat Roadmap (5 Tahunan dan Jangka Panjang)
5. Terdapat Implikasi Kebijakan yang bisa dilaksanakan (Implementasi kongkrit)
6. GDPK menjadi kajian teknokratis dan menjadi Dokumen Perencanaan Strategis Daerah yang tersinkron dengan kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional

​

​

Pemanfaatan/Implementasi

Pengendalian Kuantitas

Peningkatan Kualitas

Pembangunan Keluarga

Persebaran Mobilitas

Administrasi Data Kependudukan

​

1. Penduduk Tumbuh Seimbang
2. Pendewasaan Usia Perkawinan
3. Meningkatkan Kesertaan Ber-KB, Penurunan DO dan Unmetneed
4. Penurunan Angka Kematian Ibu/Bayi

​

1. Peningkatan Kesehatan (Kualitas Hidup, Status Gizi, Tidak Ada Stunting, Pengedalian Penyakit, Sanitasi dan Air Bersih)
2. Peningkatan Pendidikan (Penguatan Akses, pengembangan pendidikan Formal, Informal, Nonformal)
3. Meningkatnya kesejahteraan (kesempatan kerja, daya beli)

1. Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri
3. Keluarga berketa-hanan Sosial, Ekonomi, Psikologis
4. Perluasan Jaringan Sosial

1. Pembangunan Daerah yang berkeadilan
2. Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusi
3. Membangun dari Desa
4. Penyediaan fasilitas social, ekonomi, administrasi
5. Perlindungan Tenaga Kerja

1. Tatakelola Database Kependudukan
2. 1 Data Kependudukan
3. Akses Memperoleh dokumen administrasi kependudukan (penerbitan)

Pemanfaatan/Implementasi

1. GDPK menjadi penting 🡪 integrasi dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan nasional di Pemerintah Daerah (Prov dan Kab/Kota)
2. Dasar/Acuan pembangunan kependudukan dalam penyusunan RPJMD
3. Penetapan indikator terukur dan terarah 🡪 sesuai kondisi dan potensi
4. Kondisi kependudukan saat ini menjadi baseline proyeksi
5. Pencapaian sasaran/target dibreakdown dlm Roadmap (RKP 1 Tahunan, RPJMD 5 Tahunan dan RPJPD 25 Tahunan)
6. GDPK dokumen dinamis, bisa disesuaikan berkala (perubahan lingkungan strategis, dsb)
7. Mewujudkan pembangunan SDM yang berkelanjutan, melalui rekayasa kondisi penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan dan persebaran yang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

​

​

​

​

​

​

Pemanfaatan/Implementasi

Penyusunan GDPK

• Proyeksi Penduduk
• Kondisi Saat Ini (Data)
• Kebijakan dan Strategi (Roadmap)

SIPERINDU

• Indikator Kependudukan
• Rencana Aksi

Manual Book

Tools

KAMPUNG KB

• Intervensi Program dan Kegiatan
• Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat

Implementasi (Lokus/Sasaran)

Rumah DataKU

• Forum Data Desa/Kel
• Penyedia Data Indikator Kependudukan

Input

GDPK 🡺 IPBK

IPBK (Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

​

​

​

​

​

​

​

​

Suatu daerah berwawasan kependudukan diukur oleh IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan), dan salah satu indikator IPBK adalah tersusunnya dokumen GDPK

https://bit.ly/IPBKJABAR2020

IPBK Jawa Barat

2020

2021

2022

​

​

​

​

​

Haturnuhun.. Semoga Bermanfaat

Berencana Itu Kereen!!