PENCERDASAN

KEKERASAN SEKSUAL

PERATURAN INTERNAL

&

Akses Perint Di Sini

https://bit.ly/FTAntiKS

Trigger Warning!!

Apa itu Kekerasan Seksual?

​

​

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik.

​

​

Relasi Kuasa? Relasi Gender?

RELASI KUASA

RELASI GENDER

Kondisi yang menunjukkan hubungan hierarkis antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hubungan hierarkis tersebut dapat berupa ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan sehingga menimbulkan dominasi yang merugikan pihak lain dengan posisi yang lebih rendah.

Pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat dan cenderung merugikan perempuan. Hal ini berawal dari pelabelan yang disematkan pada perempuan sebagai gender yang lemah, lembut, dan emosional.

Bentuk dan Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

​

​

PASAL 9

*jadi secara digital juga ya teman-teman

Bentuk dan Jenis Kekerasan Seksual

PASAL 9

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
3. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
4. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
5. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
6. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
7. Dan masih banyak lagi… (cek di perint!)

Emang Bentuk KS itu apa aja?

Piramida Kekerasan Seksual

Tentang Consent..

Pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan (voluntary agreement).

FREELY GIVEN

REVERSIBLE

INFORMED

ENTHUSIASTIC

SPECIFIC

Consent diberikan secara sukarela tanpa adanya ancaman, paksaan, manipulasi, serta pengaruh obat-obatan ataupun alkohol.

Consent tidak bersifat abadi dan dapat ditarik kembali kapan pun.

Consent hanya dapat diberikan ketika pihak yang terlibat sudah terinformasikan dengan jelas dan menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilakukan.

Consent bersifat spesifik terhadap suatu tindakan dalam waktu tertentu sehingga menyetujui suatu tindakan bukan berarti menyetujui tindakan lain yang mengikuti tindakan tersebut.

Consent diberikan secara antusias, yakni kedua belah pihak sama-sama ingin melakukan aktivitas seksual atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena ekspektasi orang lain.

Apa Itu Consent?

Tentang Consent..

Kenapa Consent Itu Penting?

Memberikan atau tidak memberikannya consent (persetujuan) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu. Tanpa adanya persetujuan yang jelas, segala tindakan seksual dapat dianggap sebagai kekerasan seksual

Knowing Bystander Intervention!

Bystander intervention adalah intervensi yang dilakukan saksi untuk mencegah dan menghentikan

kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengintervensi:

1. Menilai situasi, apakah aman atau tidak untuk melakukan intervensi.
2. Mempertimbangkan tindakan apa yang dilakukan untuk melakukan intervensi.
3. Memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak membahayakan diri sendiri ataupun korban.

​

Asas Tujuan dan Ruang Lingkup

Keselamatan dan kerahasiaan identitas Korban dan/atau Pelapor adalah prioritas utama dalam situasi apapun selama Penanganan Kekerasan Seksual

​

​

BAB II Pasal 3

Korban = Prioritas Utama!

Asas Tujuan dan Ruang Lingkup

BAB II Pasal 5

• Mencegah terjadinya segala bentuk Kekerasan Seksual
• Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
• Melaksanakan pemberian sanksi terhadap Terlapor yang terbukti
• Mewujudkan lingkungan kerja BEM FTUI yang aman, kondusif, dan bebas dari Kekerasan Seksual;
• Menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual;
• Menjadi acuan dalam penanganan dugaan tindak Kekerasan Seksual
• Menjamin terselenggaranya penanganan dugaan tindak Kekerasan Seksual

*lengkapnya tolong baca perint

Unsur Pelayanan Dalam Peraturan

Unsur Pelayanan Dalam Peraturan

Alur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Pelaporan

Pelindungan

Pendampingan

Pemulihan

Pengenaan Sanksi

​

​

​

yang Dilakukan oleh Fungsionaris BEM FTUI dan/atau pemangku jabatan program kerja di bawah naungan BEM FTUI

​

​

​

BAB V PASAL 12

Alur Pelaporan HopeHelps UI

• Dalam hal terjadi kekerasan seksual, baik korban maupun pelapor (dengan persetujuan korban) dapat melapor melalui hotline

​

​

• Setelah mendapat laporan, HopeHelps UI akan memberikan psychological first aid kepada korban. Kemudian, HopeHelps UI akan memberikan pilihan yang dapat ditempuh korban untuk memenuhi kebutuhannya.
• Selama dan setelah advokasi berlangsung, baik dalam bentuk pendampingan hukum, psikologis, maupun hal lainnya, HopeHelps UI akan menjaga kerahasiaan identitas korban.

​

​

0822-9978-8860

advokasi.hopehelps@gmail.com

Pendampingan

BEM FTUI memfasilitasi Pendampingan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor, baik selama maupun setelah proses Penanganan Kekerasan Seksual, dengan merujuk Korban, Saksi, dan/atau Pelapor pada lembaga penyedia layanan Pendampingan yang dibutuhkan.

Pendampingan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:

1. Konseling;
2. Layanan kesehatan;
3. Bantuan hukum;
4. Advokasi; dan/atau
5. Bimbingan sosial dan rohani

​

Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.

​

​

BAB V PASAL 13

Pelindungan

Korban, Saksi, dan/atau Pelapor berhak atas Pelindungan yang meliputi

1. jaminan kerahasiaan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
2. jaminan kerahasiaan setiap bukti yang telah diberikan oleh Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
3. jaminan tidak akan ada proses yang membuat Korban harus bertemu secara langsung dengan Terlapor kecuali Korban meminta untuk bertemu dengan Terlapor;
4. jaminan Pelindungan dari sikap dan perilaku para pemroses perkara yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
5. jaminan Pelindungan terhadap Korban dari pemberitaan secara berlebihan dan menjurus kepada identitas Korban;
6. jaminan Pelindungan dari ancaman fisik, nonfisik, serta ancaman keberulangan tindakan Kekerasan Seksual dari Terlapor atau pihak lain dengan memfasilitasi Pelaporan kepada pihak lain yang berwenang;
7. penyediaan informasi dan akses terhadap hak dan fasilitas Pelindungan; dan
8. jaminan Pelindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

​

​

BAB V PASAL 14

Sanksi Administratif

1. Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal Terlapor menurut laporan rekomendasi Tim Khusus terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Internal BEM FTUI ini.

​

• Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian Terlapor dengan tidak hormat.

​

• Pengenaan sanksi administratif tersebut tidak mengesampingkan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

​

​

BAB V PASAL 15

Pemulihan

​

BEM FTUI memfasilitasi Pemulihan kepada Korban, baik selama maupun setelah proses penanganan Laporan, dengan merujuk korban pada lembaga penyedia layanan pemulihan yang dibutuhkan.

​

BAB V PASAL 21

Pemulihan kepada Korban selama proses Penanganan Laporan (berdasarkan persetujuan Korban) meliputi:

1. tindakan medis;
2. Pemulihan fisik;
3. Pemulihan psikologis; dan/atau
4. bimbingan sosial dan rohani.

Pemulihan kepada Korban setelah proses Penanganan Laporan (berdasarkan persetujuan Korban) meliputi:

1. pemantauan keadaan Korban; dan
2. dukungan lanjutan terhadap Korban.
3. ​

Dalam hal Saksi atau Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress), Pemulihan dapat diberikan berdasarkan persetujuannya.

​

​

Terima Kasih!

Lebih lengkapnya, baca perint yaa!

WUJUDKAN FT ANTI KS!