Penilaian Mandiri Pelaksanaan �Reformasi Birokrasi (PMPRB)�TAHUN 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
REFORMASI BIROKRASI
LKE
PMPRB
MANAJEMEN PERUBAHAN
DEREGULASI KEBIJAKAN
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN TATA LAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PENGUATAN AKUNTABILITAS
PENGUATAN PENGAWASAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1
2
3
4
5
6
7
8
Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur
DASAR HUKUM
PERPRES RI Nomor 81 Tahun 2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 ttg Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024
PERMENPAN -RB Nomor 26 Tahun 2020 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB
PERGUB JATENG Nomor 28 Tahun 2019 ttg Road Map Reformasi Birokrasi Prov Jateng 2019-2023
Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
1
2
3
4
5
6
Perbup Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ASPEK
PEMENUHAN
ASPEK REFORM
KATEGORI A
SANGAT BAIK
REVIEW INSPEKTORAT TAHUN 2021
NILAI 32,92 (90,70%)
NO | REKOMENDASI INSPEKTORAT LAPORAN HASIL REVIEW PMPRB NO: 700/IP.I/22.1/2021, TANGGAL : 17 November 2021 | TINDAK LANJUT |
1 | Melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi. |
|
2 | Mengimplementasikan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja. | Semua ASN telah menyusun infomasi jabatan berupa : nama jabatan, ikhtisar, kualifikasi, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggungjawab, wewenang, syarat jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, korelasi jabatan & kelas jabatan |
3 | Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (PBK) |
|
NO | REKOMENDASI INSPEKTORAT | TINDAK LANJUT |
4 | Melakukan upaya Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain |
|
5 | Melakukan perbaikan Teknologi Informasi (TI) dilakukan secara terus-menerus. | Perbaikan TI dilakukan secara terus menerus :
|
NO | REKOMENDASI INSPEKTORAT | TINDAK LANJUT |
6 | Pembangunan Zona Integritas (ZI) agar di lakukan secara intensif dan di monitoring serta di lakukan evaluasi. |
|
7 | Melakukan upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) |
|
DOKUMENTASI PENDUKUNG
Usulan diklat Si jari on
Sertifikat Diklat Karyawan
Informasi Jabatan
Penanganan Benturan Kepentingan
Apel Pagi
SK Menpan RB tentang top 99
Objek Penelitian Mahasiswa
Aplikasi Layanan
Sosialisasi ZI
TTD Pakta Integritas
SK Tim UPG
10 Layanan Dinsos
SS Aplikasi Siks NG
Surat Rekom KIS
VISI MISI KEBUMEN
MISI PERTAMA
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAYANAN BIROKRASI YANG RESPONSIF SERTA PENERAPAN E-GOV DAN OPEN-GOV TERINTEGRASI;
MISI KEDUA
PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAIN
MISI KETIGA
MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM, PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL YANG BERBASISKAN AGROBISNIS DAN EKONOMI KERAKYATAN
MISI KEEMPAT
MISI KELIMA
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RUKUN, BERBUDAYA DAN BERMARTABAT
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT
VISI
1. MANAJEMEN PERUBAHAN �
1
2
3
4
Sosialisasi, rakor PMRB per area, WAG, RATL.
Implementasi ASN berakhlak : apel pagi, yel yel, upacara, senam bersama, solat berjamaah, yasinan
8
5 AGEN OF CHANGE & KONTRIBUSI PERUBAHAN
7
6
5
REALISASI RENCANA KERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
SK Nomor 800/1614.b/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Sosial dan P3A
SK Rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi Nomor 900/1643/2022
Surat Tugas Monev nomor 094/1790 tentang SPT MONEV Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinsos P3A
Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi : sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, finalisasi
Keterlibatan 4 Assesor dalam penyusunan PMRB Dinsos P3A , assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas , Berita Acara
DATA DUKUNG AREA 1
SK TIM PMPRB
SK RENCANA KERJA PMRB
Surat Tugas Monev
Sosialisasi, rakor PMRB per area
AGENT OF CHANCE
KETERLIBATAN PIMPINAN
KETERLIBATAN TIM ASSESOR
REALISASI RENCANA KERJA /ROADMAP
2. DEREGULASi KEBIJAKAN
Penyaluran sembako/ BPNT yang tadinya melalui HImbara beralih ke PT. POS
Kurang lengkapnya DTKS dari Kemensos sehingga Prov. Jateng mengeluarkan aplikasi Data Terpadu Jawa Tengah �
DBHCHT yang semula dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda dilimpahkan ke Dinas Sosial
Perbup Bencana yang semula ada 2 Perbup yaitu bencana alam dan kebakaran, untuk efektivitas dijadikan 1 Perbup dan disusun Perkadin
Pengusulan KIS yang semula tidak tentu waktunya, sekarang menjadi sebulan sekali dan sebelumnya untuk berobat harus menggunakan kartu BPJS saat ini bisa menggunakan KTP
Bantuan Ikan bagi Warga Miskin yang semula dikelola Dinas Kelautan perikanan dilimpahkan ke Dinas sosial.
SOTK sebelumnya Dinsos PPKB sekarang berubah menjadi Dinsos P3A
Delegasi wewenang perizinan sebelumnya 5 layanan di kelola DPMPTSP, dengan Perbup baru tupoksi dikembalikan ke Dinas Sosial
1
2
3
4
5
6
7
8
DATA DUKUNG AREA 2
KEBIJAKAN LAMA DAN BARU
SOSIALISASI Bantuan Ikan bagi Warga Miskin
PERBUB SOTK DINSOS PPKB
PERBUB SOTK DINSOS P3A
RAKOR DBHCT
04
01
Jupiter
03
02
Laporan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah sesuai Permenpan RB no 20 tahun 2018
3. PENATAAN
DAN PENGUATAN ORGANISASI
Perubahan bagan/struktur organisasi :
Lama : Dinsos PPKB
Baru : Dinsos P3A
DATA DUKUNG AREA 3
PERBUB SOTK DINSOS PPKB
Desk Pemetaan Tugas dan Fungsi
SK TIM Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
PERBUB SOTK DINSOS P3A
Susunan SOTK DINSOS P3A
DINSOS PPKB 2016 - 2021
DINSOS P3A 2022- SEKARANG
4. PENATAAN TATA LAKSANA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :
01
02
03
MENYUSUN
36 SOP DINAS
MENYUSUN 60
PETA PROSES BISNIS DINAS
DATA DUKUNG AREA 4
SK PETA PROSES BISNIS DINSOS P3A
DESK PENDAMPINGAN DAN FINALISASI PROBIS
PETA PROSES BISNIS
SOP DINAS
SK No. 040/140/KEP/2022 tentang informasi publik yang dikecualikan
KEBIJAKAN PIMPINAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI KEBUTUHAN UNIT KERJA
1
PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
2
PENETAPAN KINERJA INDIVIDU
3
PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/PERILAKU PEGAWAI
4
PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN
5
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
6
INFORMASI JABATAN, PETA JABATAN, ANJAB ABK, PENJENJANGAN KINERJA 23 ASN
23 ASN DAPAT MENGAKSES APLIKASI KEPEGAWAIAN
DATA DUKUNG AREA 5
STRUKTUR ORGANISASI DINSOS P3A
DRAFT ANJAB DINSOS P3A
PETA JABATAN DINSOS P3A
USULAN PELATIHAN
SERTIFIKAT
CONTOH SKP DINSOS P3A
PEGAWAI TELADAN
SIMPEG OPD DINSOS P3A
SIMPEG PERSONAL
KODE ETIK PEGAWAI
MEMANTAU SELURUH PENCAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA : RAKOR INTERNAL BULANAN, PENGUKURAN KINERJA, RAKOR POP
MEMAHAMI KINERJA YG HARUS DICAPAI DALAM JANGKA MENENGAH : RENSTRA
MENINDAKLANJUTI HASIL PEMANTAUAN RENCANA AKSI SECARA BERKALA : LKJIP, RAKOR POP, PK
TERLIBAT LANGSUNG PENYUSUNAN RENSTRA : RANWAL, FORUM RENSTRA, DESK PENDAMPINGAN, KOREKSI DRAFT
TERLIBAT LANGSUNG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA : DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 23 ASN
MEMAHAMI KINERJA YG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN : RENJA, KOREKSI DRAFT RENJA
P�I�M�P�I�N�A�N
��O�P�D
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS
BIMTEK KEUANGAN, SAKIP, SPIP, PBJ
PEMUTAKHIRAN DATA SECARA BERKALA : SIMPEL, SIMDALEV
DATA DUKUNG AREA 6
Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Restra
Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
RAKOR POP
RAKOR INTERNAL BULANAN
7. PENGUATAN PENGAWASAN
SK TIM UPG No. 700/072 tentang pembentukan UPG Dinsos, Penunjukan Admin UPG, Sosialisasi Gratifikasi internal, Banner, Stiker, Website, Laporan ke ITDA, Surat pernyataan 23 ASN, Bukti penanganan gratifikasi, pembinaan melalui apel pagi oleh Ka OPD
GRATIFIKASI
Sosialisasi SPIP, Bimtek SPIP, pembacaan Panca Prasetya Korpri, Kode etik, paraf berjenjang, kartu inventaris tiap ruangan, CCTV di ruang Ka OPD, dokumen register resiko, pembentukan tim penilai mandiri & penjamin kualitas, evaluasi SPIP, Hasil QA
PENERAPAN SPIP
Kotak saran & aduan, facebook, IG, website, telepon aduan hotline, SOP aduan dosaraso, alur aduan SOBATKU, WAG internal tindak lanjut aduan, evaluasi mingguan lapor bupati
PENGADUAN MASYARAKAT
Sosialisasi benturan kepentingan tingkat kabupaten & internal OPD, SK No. 050/037 tentang maklumat pelayanan, pembinaan melalui apel pagi, laporan Monev BK
BENTURAN KEPENTINGAN
Sosialisasi WBS, bukti laporan nihil, monev implementasi WBS,
WBS
ZONA INTEGRITAS
Penandatanganan pakta integritas 23 ASN, piagam pencananganan ZI, menyusun renja ZI, pembinaan melalui apel pagi, Monev ZI
DATA DUKUNG AREA 7
SK TIM UPG DINSOS P3A
SOSIALISASI GRATIFIKASI
BUKTI PENANGANAN GRATIFIKASI
TTD PAKTA INTEGRITAS
WBS
WBS Bukti Laporan NIHIL
SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN
MAKLUMAT PELAYANAN
MEDIA SOSIAL
1
2
3
4
5
PENGELOLAAN PENGADUAN
PENILAIAN KEPUASAN
THD PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN
BUDAYA PELAYANAN PRIMA
8.
PENINGKATAN KUALITAS
YAN PUBLIK
Customer Journey Map
SOSIALISASI MELALUI MEDIA
KOORDINASI DENGAN PEMDES
LAYANAN INFORMASI DAN DATA
FASILITASI JAMINAN KESEHATAN
EVAKUASI LANSIA TERLANTAR
EVAKUASI ODGJ
PEMBERIAN ALAT BANTU KAKI PALSU
PENANGANAN BENCANA
PENYERAHAN LOGISTIK BENCANA
PENJANGKAUAN
TERIMA KASIH
dinsosP3A_kebumen
dinsosp3a@kebumenkab.go.id
Dinsospp PA Kebumen
www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
DINSOS P3A “Peduli, Melayani, Sejahtera”