Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian
Ekonomi | Fase E | Kelas X SMA/SMK
PINA-245020008
Tujuan Pembelajaran
1
Menjelaskan peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian
2
Menganalisis instrumen kebijakan fiskal dan moneter beserta dampaknya
3
Mengevaluasi kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan pemerintah Indonesia
4
Mengkritisi kebijakan subsidi dan perlindungan sosial
5
Menyajikan gagasan tentang kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat
Pendahuluan: Pemerintah dan Perekonomian
Pengertian Kebijakan Ekonomi
Serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian
Mencapai tujuan makroekonomi:
Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas Harga
Pemerataan Pendapatan
Perluasan Lapangan Kerja
Sukirno (2019)
"Kebijakan ekonomi merupakan usaha-usaha pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian agar berjalan sesuai dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan"
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
Peran dan Fungsi Pemerintah
Menurut Musgrave & Musgrave (2017)
Fungsi Alokasi
Mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak efisien disediakan pasar
Jalan raya
Pertahanan nasional
Layanan kesehatan dasar
Fungsi Distribusi
Mendistribusikan pendapatan dan kekayaan melalui sistem perpajakan dan bantuan sosial
Pajak progresif
Bantuan sosial
Mengurangi kesenjangan ekonomi
Fungsi Stabilisasi
Menjaga stabilitas perekonomian dari gejolak siklus bisnis melalui kebijakan yang tepat
Kebijakan fiskal
Kebijakan moneter
Menjaga stabilitas makroekonomi
Tujuan Kebijakan Ekonomi Nasional
1
Pertumbuhan Ekonomi
PDB tumbuh minimal
5-6%
per tahun
2
Stabilitas Harga
Inflasi terkendali
< 3-4%
per tahun
3
Pemerataan Pendapatan
Koefisien Gini
→ 0
merata
4
Perluasan Lapangan Kerja
Tingkat pengangguran
< 5%
total angkatan kerja
5
Keseimbangan Neraca Pembayaran
Defisit transaksi berjalan
Ter kendali
surplus/defisit yang wajar
Indikator keberhasilan kebijakan ekonomi nasional
Kebijakan Fiskal
Pengertian
Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN
Tujuan
Menstabilkan perekonomian
Mendorong pertumbuhan ekonomi
Definisi APBN
Rencana keuangan tahunan yang disetujui DPR, memuat rincian penerimaan dan pengeluaran negara
Struktur Penerimaan Negara
Penerimaan Pajak
PPh Penghasilan
PPN Pertambahan Nilai
PBB Bumi & Bangunan
Bea Cukai
Penerimaan Bukan Pajak
SDA: minyak, gas, batubara, nikel
Dividen BUMN
PNBP layanan pemerintah
Hibah
Bantuan dari luar negeri/lembaga internasional
Kebijakan Fiskal Ekspansif vs Kontraktif
Kebijakan Ekspansif
Tujuan
Merangsang perekonomian saat resesi
Belanja Negara
Ditingkatkan
Pajak
Diturunkan
Dampak
Meningkatkan agregat permintaan
Contoh: Stimulus COVID-19 2020
Kebijakan Kontraktif
Tujuan
Mendinginkan perekonomian saat inflasi
Belanja Negara
Dikurangi
Pajak
Dinaikkan
Dampak
Menurunkan agregat permintaan
Contoh: Konsolidasi fiskal 2022-2023
Dampak Kebijakan Fiskal
Efek Multiplier Keynes
Penambahan pengeluaran pemerintah sebesar:
Rp1
triliun
→ Pendapatan penerima
→ Konsumsi tambahan
→ Pendapatan baru (siklus berulang)
Contoh Implementasi
Stimulus COVID-19 2020
Paket pemulihan ekonomi:
Rp695,2
triliun
Bantuan sosial
Dukungan UMKM
Dana kesehatan
Risiko Kebijakan Fiskal
Defisit Anggaran Berlebihan
Beban Utang Meningkat
Potensi Inflasi
Crowding-out Effect
Investasi swasta
terganggu
Manajemen Utang Negara
Rasio Utang terhadap PDB:
< 60%
Standar internasional untuk utang yang sehat
Kebijakan Moneter
Pengertian
Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengendalikan:
Jumlah uang beredar
Suku bunga
Gunanya mencapai tujuan ekonomi makro
Bank Indonesia
Bank sentral Indonesia
UU No. 23 Tahun 1999
jo. UU No. 3 Tahun 2004
Tujuan Tunggal BI
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
Kestabilan terhadap barang dan jasa
Inflasi
Kestabilan terhadap mata uang
negara lain
Nilai tukar
Instrumen Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Operasi Pasar Terbuka
BI membeli/menjual Surat Berharga Negara (SBN) di pasar
Beli SBN → JUB bertambah → Suku bunga turun
Jual SBN → JUB berkurang → Suku bunga naik
Fasilitas Diskonto
BI meminjamkan dana ke bank umum dengan suku bunga acuan
Menentukan biaya dana bagi bank
Giro Wajib Minimum
Persentase minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan bank di BI
Mengontrol kredit yang dapat diberikan bank
BI 7-Day Reverse Repo Rate
Suku bunga acuan yang menjadi sinyal arah kebijakan moneter BI
Mempengaruhi suku bunga kredit perbankan
Mempengaruhi suku bunga deposito dan tabungan
Instrumen kebijakan moneter utama yang digunakan harian
Kebijakan Nilai Tukar
Intervensi BI di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah
BI membeli dolar AS untuk menguatkan rupiah
BI menjual dolar AS untuk melemahkan rupiah
Menjaga kurs rupiah tidak terlalu fluktuatif
Kebijakan Moneter Ekspansif vs Kontraktif
Moneter Ekspansif
Tujuan
Mengatasi resesi/deflasi
Suku Bunga
Diturunkan
Jumlah Uang Beredar
Ditambah (easy money)
Kredit
Diperlonggar
Dampak
Mendorong investasi & konsumsi
Moneter Kontraktif
Tujuan
Mengatasi inflasi
Suku Bunga
Dinaikkan
Jumlah Uang Beredar
Dikurangi (tight money)
Kredit
Diperketat
Dampak
Menekan inflasi
Hubungan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Policy Mix
Kebijakan saling berinteraksi dan harus berjalan seiring
Pemerintah
Kebijakan Fiskal
Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN
Bank Indonesia
Kebijakan Moneter
Mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga
Koordinasi Sangat Penting
Menjaga stabilitas makroekonomi
Mencapai tujuan pembangunan nasional
Kebijakan Ekspor
Tujuan Kebijakan
Mendatangkan devisa negara
Membuka lapangan kerja baru
Meningkatkan pendapatan pelaku usaha
Memperkuat posisi Indonesia di pasar global
Devaluasi Mata Uang
Menurunkan nilai tukar rupiah agar produk ekspor lebih murah di pasar internasional
Meningkatkan daya saing harga produk Indonesia
Instrumen Kebijakan
Subsidi & Insentif Eksportir
Tax Holiday
Bebas pajak penghasilan
5-20 tahun
Tax Allowance
Pengurangan pajak
30-50%
Kawasan Berikat
Bebas pajak impor
Bahan baku
Penyederhanaan Prosedur
Penghapusan hambatan birokrasi
Digitalisasi sistem ekspir
Mempercepat proses perizinan
Promosi Ekspor
Pameran internasional (Expo)
Misi dagang ke negara tujuan
Branding produk Indonesia
Kebijakan Impor
Tujuan Kebijakan
Melindungi industri dalam negeri
Memenuhi kebutuhan barang yang belum diproduksi domestik
Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok
Subsidi Produksi Domestik
Bantuan kepada produsen dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor
Contoh implementasi:
Subsidi pupuk untuk petani
Instrumen Kebijakan
Tarif / Bea Masuk
Pajak untuk meningkatkan harga barang impor
Tarif berbeda-beda tergantung jenis barang
Barang yang ingin dilindungi tarifnya tinggi
Kuota Impor
Pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor
Diberlakukan dalam periode tertentu
Contoh:
Kuota garam, kuota gula
Standar Teknis & Regulasi
Persyaratan kualitas, keamanan, dan lingkungan yang harus dipenuhi produk impor
Implementasi:
Standar SNI untuk barang elektronik
Tujuan:
Melindungi konsumen dari produk
tidak aman
Perjanjian Perdagangan Internasional
AFTA
Cakupan
Negara ASEAN
Tujuan
Penghapusan tarif antar negara ASEAN
RCEP
Cakupan
15 negara Asia-Pasifik
Tujuan
Zona perdagangan bebas terbesar di dunia
WTO
Cakupan
164 negara anggota
Tujuan
Aturan perdagangan internasional yang adil
Indonesia-Australia CEPA
Cakupan
Indonesia-Australia
Tujuan
Fasilitasi perdagangan bilateral
Kebijakan Industri dan Investasi
Regulasi Sektor Industri
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Visi Indonesia sebagai negara industri tangguh tahun 2035
Legalitas Investasi
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Omnibus Law menyederhanakan perizinan berusaha
Instrumen Kebijakan Investasi
Tax Holiday & Tax Allowance
Insentif pajak bagi investor di sektor tertentu dan luar Pulau Jawa
Kemudahan Perizinan OSS
Sistem Online Single Submission untuk perizinan berusaha
Pengembangan KEK
Kawasan Ekonomi Khusus dengan insentif khusus
Pengembangan UMKM
Kontribusi UMKM
Kontribusi terhadap PDB
61
%
Penyerapan Tenaga Kerja
97
%
Kebijakan Pemerintah
Akses Permodalan
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pendampingan & Pelatihan
Pelatihan kewirausahaan dan pendampingan UMKM
Pasar Digital
Fasilitasi masuk pasar digital
Perlindungan
Perlindungan dari persaingan tidak sehat
Kebijakan Ketenagakerjaan
Pengaturan Upah
UMP & UMK berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021
Pertimbangan: inflasi, pertumbuhan ekonomi
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Pengawasan K3
Pemeriksaan kondisi kerja
Penyediaan alat pelindung diri
Pelatihan keselamatan kerja
Perlindungan Lain
Pekerja perempuan dan anak
Pengaturan hubungan industrial
BPJS Ketenagakerjaan
JKK
Kecelakaan Kerja
Biaya pengobatan
JKM
Kematian
Santunan kematian
JHT
Hari Tua
Dana pensiun
JP
Pensiun
Pensiun bulanan
JKP
Kehilangan Pekerjaan
Manfaat pengangguran
Program Pengurangan Pengangguran
Kartu Prakerja
• Pelatihan vokasi Rp3,55 juta
• Bantuan Rp600 ribu/bln (6 bln)
Padat Karya Tunai
• Membangun infrastruktur
• Memboskerja tenaga lokal
Magang & Bursa Kerja
• Menghubungkan pencari kerja
• Dengan perusahaan
BLK
• Pelatihan keterampilan gratis
• Di seluruh Indonesia
Kebijakan Subsidi dan Perlindungan Sosial
Subsidi Energi
BBM
Premium, solar, pertalite
Listrik
450-900 VA untuk rumah tangga
LPG 3 kg
Rumah tangga & UMKM
Pro & Kontra
PRO
Menjaga daya beli masyarakat
berpenghasilan rendah
Mengendalikan inflasi
Mendorong produktivitas petani & nelayan
KONTRA
Membebani APBN Rp200-300 triliun/
tahun
Sering salah sasaran
Mendistorsi harga pasar
Mengurangi efisiensi energi
Program Perlindungan Sosial
PKH
Bantuan Tunai Bersyarat
• Rp200 ribu/bulan/keluarga
• Keluarga kurang mampu
• Anak sekolah / ibu hamil
BPNT
Bantuan Pangan Non Tunai
• Rp200 ribu/bulan
• Bantuan sembako
• Melalui kartu elektronik
BLT
Bantuan Langsung Tunai
• Rp500 ribu/bulan
• Terdampak kebijakan/
bencana
• Kenaikan BBM, dll
PIP
Program Indonesia Pintar
• Beasiswa Rp450 ribu –
Rp2,4 juta
• Per semester
• Pelajar kurang mampu
JKN/BPJS
Jaminan Kesehatan
Nasional
• Akses layanan kesehatan
• Kelas 1, 2, 3 sesuai
kemampuan
• Seluruh warga negara
BSU
Bantuan Subsidi Upah
• Rp1,2 juta sekali
• Pekerja bergaji di bawah
Rp5 juta
• Selama pandemi
Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Infrastruktur
Jalan tol
Pelabuhan & bandara
Bendungan & kereta api
Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pemerataan Ekonomi
Dana Transfer ke Daerah
Dana Desa
Infrastruktur wilayah terpencil
Program BBM Satu Harga
Ekonomi Hijau
Net Zero Emission
Target 2060
Energi Terbarukan
Panas bumi, surya, angin
Hilirisasi SDA
Meningkatkan nilai tambah
Pajak Karbon
Implementasi perdagangan karbon
Indonesia berkomitmen pada transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
Rangkuman
1
Peran Pemerintah
Alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian
2
Kebijakan Fiskal
Mengatur pendapatan dan belanja negara melalui APBN
3
Kebijakan Moneter
Bank Indonesia mengendalikan uang beredar dan suku bunga
4
Kebijakan Perdagangan
Melindungi industri dalam negeri dan mendorong ekspor
5
Kebijakan Ketenagakerjaan
Melindungi pekerja dan mengurangi pengangguran
6
Subsidi & Perlindungan Sosial
Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi
7
Pembangunan Berkelanjutan
Diarahkan pada pemerataan dan keberlanjutan lingkungan
Kebijakan Pemerintah Menentukan Masa Depan Ekonomi