1 of 10

Kebijakan

Akreditasi PAUD 2025

Disampaikan dalam Penyegaran Asesor PAUD 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

2 of 10

Instrumen PAUD yang Digunakan Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD tahun 2025 sama dengan 2024.

3 of 10

Proses akreditasi untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang performa kinerja sekolah/madrasah

Data yang menjadi bermakna karena berhubungan dengan kebutuhan data kinerja yang kita cari

Indikasi bahwa satdik sudah berkinerja

Apa yang kita baca, dengar dan lihat

Pemahaman tentang kinerja yang diukur pada butir akreditasi DAN pemahaman tentang bentuk kinerja yang baik pada area tersebut

Saat kita mampu menentukan apakah suatu indikator kinerja sudah terpenuhi berdasarkan berbagai data yang kita kumpulkan

-> di titik inilah kita dapat memberikan pendampingan yang bermakna

4 of 10

PERUBAHAN KUOTA

Surat keputusan Ketua BAN-PDM Nomor 191/BAN-PDM/SK/2025 tentang Penetapan Kuota Visitasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2025, yang menetapkan kuota visitasi sebanyak 2.000 satuan pendidikan

Surat keputusan Ketua BAN-PDM Nomor 204/BAN-PDM/SK/2025 tentang Penetapan Perubahan Kuota Visitasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2025, yang menetapkan kuota visitasi sebanyak 38.227 satuan pendidikan

5 of 10

KRITERIA SASARAN VISITASI PAUD

TAHUN 2025

Prioritas Sasaran Visitasi Satuan PAUD

Semua satuan pendidikan yang menjadi sasaran akreditasi untuk pertama kali (belum terakreditasi);

b. Satuan pendidikan yang telah diakreditasi sebelum tahun 2019 dan belum melakukan akreditasi ulang.

6 of 10

No	PROVINSI	PAUD	KESETARAAN	SM	JUMLAH
1	Aceh	1.151	192	125	1.468
2	Bali	141	22	85	248
3	Banten	2.160	168	207	2.535
4	Bengkulu	113	49	18	180
5	D.I. Yogyakarta	147	33	28	208
6	D.K.I. Jakarta	142	106	236	484
7	Gorontalo	104	24	32	160
8	Jambi	155	80	63	298
9	Jawa Barat	3.652	1.400	612	5.664
10	Jawa Tengah	4.313	486	248	5.047
11	Jawa Timur	7.534	439	438	8.411
12	Kalimantan Barat	192	115	166	473
13	Kalimantan Selatan	117	103	47	267
14	Kalimantan Tengah	120	67	62	249
15	Kalimantan Timur	104	69	40	213
16	Kalimantan Utara	36	1	51	88
17	Kepulauan Bangka Belitung	60	23	27	110

No	PROVINSI	PAUD	KESETARAAN	SM	JUMLAH
18	Kepulauan Riau	45	23	109	177
19	Lampung	138	148	145	431
20	Maluku	97	59	84	240
21	Maluku Utara	33	116	67	216
22	Nusa Tenggara Barat	213	174	160	547
23	Nusa Tenggara Timur	1.261	94	1.025	2.380
24	Papua	291	263	548	1.102
25	Papua Barat	64	60	81	205
26	Riau	131	146	140	417
27	Sulawesi Barat	67	36	40	143
28	Sulawesi Selatan	204	194	168	566
29	Sulawesi Tengah	410	132	66	608
30	Sulawesi Tenggara	113	119	112	344
31	Sulawesi Utara	69	62	45	176
32	Sumatera Barat	155	104	142	401
33	Sumatera Selatan	307	163	365	835
34	Sumatera Utara	2.294	246	796	3.336
Jumlah		26.133	5.516	6.578	38.227

Catatan:

(1). PAUD: termasuk PAUD SPK, (2). Kesetaraan: program pendidikan kesetaraan paket A B dsn C, dan (3) S/M: Sekolah dan madrasah jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk SPK

KUOTA VISITASI

BERDASARKAN PROVINSI DAN JENJANG

7 of 10

Catatan:

(1). PAUD: termasuk PAUD SPK, (2). Kesetaraan: program pendidikan kesetaraan paket A B dsn C, dan (3) S/M: Sekolah dan madrasah jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk SPK

KUOTA VISITASI

PROVINSI ….

Diisi oleh BANP

8 of 10

Linimasa Pelaksanaan Akreditasi PAUD Tahun 2025

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penetapan kuota sasaran akreditasi PAUD
2	Sosialisasi Sasaran Visitasi PAUD
3	PCPA PAUD
4	Penyegaran Asesor untuk Visitasi PAUD
5	Pra Visitasi PAUD
6	Visitasi Akreditasi PAUD
7	Validasi dan Penetapan Akreditasi PAUD

9 of 10

Linimasa Pelaksanaan Akreditasi PAUD

Provinsi …. Tahun 2025

Diisi oleh BANP

10 of 10

terima kasih