Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 16 Mei 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara masih terkontraksi sebesar -21,86% (yoy) yang diakibatkan adanya penurunan realisasi hampir seluruh sektor penerimaan perpajakan, penyebab utama adalah efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
2. Realisasi Pendapatan mencapai Rp1.536,35 Miliar, diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.055,88 Miliar dan PNBP Rp480,47 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN dan PNBP BLU. Realisasi pajak lainnya dan pajak perdagangan internasional tumbuh sangat signifikan.
3. Pendapatan BLU mencapai Rp326,69 Miliar atau turun sebesar 14,69% yoy karena terdapat keterlambatan pembayaran klaim BPJS pada BLU Kesehatan, pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.
2. Belanja Negara
1. Realisasi belanja negara sebesar Rp5.335,83 Miliar atau mencapai 23,49% dari pagu atau secara growth turun sebesar 29,67% (yoy)
2. Realisasi belanja K/L sebesar Rp1.845,23 Miliar atau mencapai 21,38% dari pagu, yang didominasi oleh belanja pegawai dan turun 42,70% yoy.
3. Realisasi belanja TKD sebesar Rp3.490,60 Miliar atau mencapai 24,78% dari pagu
4. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.426,61 Miliar dengan realisasi sebesar 5,90%. Realisasi terhambat karena pagu terblokir seluruhnya hingga Februari.
5. Realisasi belanja tertinggi pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp428,14 Miliar atau 40,70% dari pagu.
6. KPPN Manado mengelola 78,00% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp1.653,44 Miliar atau 24,56% dari pagu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Laporan Tematik
1. Saldo kas BLU mengalami peningkatan dari awal tahun 2020 sebesar Rp152,28 miliar menjadi pada kisaran Rp400 s.d. Rp600 miliar.
2. Alokasi rupiah murni kepada BLU berfluktuasi dalam 6 tahun terakhir di kisaran Rp630 s.d. Rp956 miliar kepada 7 satker BLU sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
3. Realisasi pendapatan BLU cenderung stagnan di kisara Rp1.020 s.d. 1.150 miliar kecuali pada tahun 2022 yang menurun menjadi Rp833,34 miliar.
4. Kinerja realisasi BLU sumber dana rupiah murni terjaga baik, terendah pada tahun 2024 sebesar 94,98% dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 98,19%.
5. Kinerja realisasi BLU sumber dana PNBP BLU masih belum optimal, terendah sebesar 79,31% pada 2024 dan tertinggi sebesar 89,25% pada 2022.
6. Kinerja pendapatan dan belanja PNBP BLU tahun 2025 s.d. 16 Mei sebesar 26,55% dan 23,54%.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

• Analisis/Isu Strategis
• Isu strategis pendapatan APBN
2. Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
3. Penurunan realisasi yang signifikan sampai awal Triwulan II juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.
4. Terdapat keterlambatan pembayaran klaim BPJS pada BLU Kesehatan.
1. Isu strategis belanja APBN
1. Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
2. Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
3. Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.244,90 Miliar atau 14,43% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1.205,24 Miliar atau 96,81% dari total blokir belanja K/L
4. Satker dengan nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana.
3. Isu pada Laporan Tematik:
1. Saldo kas BLU dipertahankan sesuai dengan kebutuhan di kisaran Rp400 s.d. 600 miliar, tetapi belum dioptimalkan dengan baik, terlihat dari rasio optimalisasi kas yang cenderung berada di bawah 4% berdasarkan hasil penilaian maturity rating BLU.
2. Level kemandirian BLU yang tergambar dari besarnya alokasi rupiah murni masih berfluktuasi dalam 6 tahun terakhir, dengan alokasi RM terendah terhadap total pagu belanja pada tahun 2024 sebesar 39,83% tetapi meningkat pada tahun 2025 menjadi 45,74% akibat adanya efisiensi belanja termasuk yang bersumber dari PNBP BLU.
3. PNBP BLU cenderung stagnan dan sempat menurun pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan rumah sakit pada akhir masa pandemi Covid-19.
4. Kinerja belanja PNBP BLU yang belum optimal utamanya disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencapai target dan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Kesimpulan/Rekomendasi
1. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target.
2. Kemenkeu Satu agar memaksimalkan peran Pokja Joint Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah.
3. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dimana 11 dari 17 Pemda sudah ttd PKS Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024.
4. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-100/PB/2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025.
5. Satker diminta untuk segera menyusun ulang rencana kegiatan sebagai akibat dari pembukaan blokir pagu anggaran
6. Satker agar berkoordinasi dengan Eselon I terkait dengan penetapan pejabat perbendaharaan
7. BLU perlu meningkatkan pengelolaan kasnya sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan idle cash untuk meningkatkan pendapatan. PPK BLU perlu merevisi metode penilaian rasio optimalisasi kas menggunakan saldo rata-rata harian bukan saldo akhir pada laporan keuangan.
8. BLU perlu didorong untuk meningkatkan level kemandiriannya dan mengurangi ketergantungan terhadap rupiah murni.
9. BLU perlu melakukan strategi dan/inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatannya namun dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas dan delivery layanan kepada masyarakat.
10. Kinerja belanja BLU masih perlu dioptimalkan terutama dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 16 Mei 2025

• Realisasi pendapatan mencapai Rp1.536,35 Miliar, turun 21,86% yoy
• Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp809,97 Miliar
• Realisasi PNBP mencapai Rp480,47 Miliar yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp326,69 Miliar.

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 16 Mei 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

• Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
• Penurunan realisasi yang signifikan sampai awal Triwulan II juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.
• Terdapat keterlambatan pembayaran klaim BPJS pada BLU Kesehatan.

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 16 Mei 2025

• Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
• Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
• Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.244,90 Miliar atau 14,43% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1.205,24 Miliar atau 96,81% dari total blokir belanja K/L

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 16 Mei 2025 pukul 18.00 WITA

• Realisasi belanja negara sebesar Rp5.335,83 Miliar atau mencapai 23,49% dari pagu
• Realisasi belanja K/L sebesar Rp1.845,23 Miliar atau mencapai 21,38% dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai
• Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp3.490,60 Miliar atau mencapai 24,78% dari pagu

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Keementerian Pertahanan yang didominasi oleh belanja pegawai

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Total pagu blokir di Sulawesi Utara sebesar Rp1.244,90 Miliar atau 14,43% dari total pagu belanja K/L;
• Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada
• Realiasi Satker dengan nomenklatur baru, terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

• Realisasi tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan dengan realisasi sebesar Rp428,14 Miliar (40,70% dari pagu)
• Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP
• Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan K/L dengan nomenklatur baru
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi penyebab rendahnya realisasi sampai dengan awal Triwulan II ini
• Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
• Realiasi Satker dengan nomenklatur baru, terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

* K/L dengan nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
• Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan masih banyak pagu yang terblokir karena kebijakan efisiensi.

• Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 34,02% dari pagu atau sebesar sebesar Rp241,08 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
• Realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp1.653,44 Miliar yang didominasi belanja pegawai

• Belanja K/L pada KPPN Tahuna baru mencapai 22,31% dari pagu atau sebesar Rp114,80 Miliar.
• Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya seluruh jenis belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Kinerja Penyelenggaraan BLU (1/2)

Dalam miliar rupiah

Data merupakan hasil gabungan 7 Satker BLU di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber data : Data hasil koordinasi Kanwil DJPb dengan Satker BLU/Laporan Keuangan BLU

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Kinerja Penyelenggaraan BLU (2/2)

• Saldo kas BLU mengalami peningkatan dari awal tahun 2020 sebesar Rp152,28 miliar menjadi pada kisaran Rp400 s.d. Rp600 miliar.
• Alokasi rupiah murni kepada BLU berfluktuasi dalam 6 tahun terakhir di kisaran Rp630 s.d. Rp956 miliar kepada 7 satker BLU sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
• Realisasi pendapatan BLU cenderung stagnan di kisara Rp1.020 s.d. 1.150 miliar kecuali pada tahun 2022 yang menurun menjadi Rp833,34 miliar.
• Kinerja realisasi BLU sumber dana rupiah murni terjaga baik, terendah pada tahun 2024 sebesar 94,98% dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 98,19%.
• Kinerja realisasi BLU sumber dana PNBP BLU masih belum optimal, terendah sebesar 79,31% pada 2024 dan tertinggi sebesar 89,25% pada 2022.
• Kinerja pendapatan dan belanja PNBP BLU tahun 2025 s.d. 16 Mei sebesar 26,55% dan 23,54%.

• Saldo kas BLU dipertahankan sesuai dengan kebutuhan di kisaran Rp400 s.d. 600 miliar, tetapi belum dioptimalkan dengan baik, terlihat dari rasio optimalisasi kas yang cenderung berada di bawah 4% berdasarkan hasil penilaian maturity rating BLU.
• Level kemandirian BLU yang tergambar dari besarnya alokasi rupiah murni masih berfluktuasi dalam 6 tahun terakhir, dengan alokasi RM terendah terhadap total pagu belanja pada tahun 2024 sebesar 39,83% tetapi meningkat pada tahun 2025 menjadi 45,74% akibat adanya efisiensi belanja termasuk yang bersumber dari PNBP BLU.
• PNBP BLU cenderung stagnan dan sempat menurun pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan rumah sakit pada akhir masa pandemi Covid-19.
• Kinerja belanja PNBP BLU yang belum optimal utamanya disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencapai target dan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

• BLU perlu meningkatkan pengelolaan kasnya sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan idle cash untuk meningkatkan pendapatan. PPK BLU perlu merevisi metode penilaian rasio optimalisasi kas menggunakan saldo rata-rata harian bukan saldo akhir pada laporan keuangan.
• BLU perlu didorong untuk meningkatkan level kemandiriannya dan mengurangi ketergantungan terhadap rupiah murni.
• BLU perlu melakukan strategi dan/inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatannya namun dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas dan delivery layanan kepada masyarakat.
• Kinerja belanja BLU masih perlu dioptimalkan terutama dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13

Terima Kasih

© 2025 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

©2025

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

Direktorat Jenderal Perbendaharaan �Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lt III, Jl. Bethesda No. 8, Kec. Sario, Kota Manado

Tel. (0431) 848444

https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/