LAKIP

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan

KECAMATAN LAPPARIAJA

2023

A.BAHARUDDIN, S.IP,M.Si

1

You can visit our sister projects:�FREEPIK | FLATICON | STORYSET | WEPIK | VIDEVO

KATAPENGANTAR ��Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat tuhan yang maha kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lappariaja Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Lappariaja Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Lappariaja dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur Dalam Peraturan Menteri Pan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Lappariaja telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Lappariaja. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Lappariaja telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian kedua indikator kinerja utama Kecamatan Lappariaja telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya good governance. demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor Kecamatan Lappariaja di masa mendatang. ���

Leppangeng, 2 Januari 2024�C A M A T,

​

�A.BAHARUDDIN,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina�Nip : 19751121 199803 1 002

2

Argument

Characters

Attraction

Difficulty

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

B. ORGANISASI

C. ISU STRATEGIS

D. ASPEK STRATEGIS

3

B. ORGANISASI

Keys

Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas Wilayah 138,00 Km² dengan Jumlah Penduduk 28,350 Jiwa, laki-laki 13.984 Prempuan 14.366 Jiwa dan Jumlah KK. 7.185 dengan jarak 55 km dari Kota Kabupaten Bone.�Kecamatan Lappariaja termasuk wilayah yang beriklim sedang dengan temperatur udara rata-rata berkisar 28⁰C-32⁰C. Kecamatan Lappariaja terdiri dari 9 (Sembilan) Desa, 1 (Satu) UPT Kesehatan yang berada di Desa Patangkai,1 (Satu) UPT KB/KS, 1 (Satu) UPT Damkar/Pemadam Kebakaran yang terletak di Desa Patangkai dan 1 BPP yang berada di Desa Waekecce’e.���

Secara Geografis berada pada 4’-40 LS dan 119,59’BT, Kecamatan Lappariaja terletak pada sebelah Selatan Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :�

​

​

​

​

​

​

​

​

Kecamatan Lamuru

Kecamatan Tellu Limpoe

Kecamatan Libureng

Kecamatan Bengo

4

Book review

5

Book review

Kecamatan Lappariaja memiliki luas tanah / Lahan 15.719 Ha, lahan tersebut didominasi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, sedangkan dari sektor ekonomi Kecamatan Lappariaja memiliki 2 pasar yang digunakan sebagai sarana dalam perekonomian masyarakat, kedua pasar tersebut merupakan pasar tradisional.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Nasional.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peranturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lappariaja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor : 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

​

Tugas Pokok Kecamatan Lappariaja yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

Tugas Pokok Kecamatan

Dapat di pindai Qr Code :

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
• Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
• Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
• Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
• Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
• Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
• Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
• Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6

CAMAT

SEKRETARIS CAMAT

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1.1 STRUKTUR ORAGANISASI KECAMATAN Lappariaja

SEKSI

PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

SEKSI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI

PEMBANGUNAN, PEMEBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA

SEKSI

PEREKONOMIAN PAD DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI

PELAYANAN UMU

KELURAHAN/DESA

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Lappariaja 2023

SUMBER DAYA KECAMATAN LAPPARIAJA

Dalam pelaksaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lappariaja mempunyai 12 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

​

Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Lappariaja

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Lappariaja 2023

8

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Lappariaja keadaan Bulan Desember 2023

Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

​

9

Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut :

• Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Lappariaja sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
• Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
• Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
• Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
• Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
• Suistainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

​

10

• Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV- 2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertum buhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.
• Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

​

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

​

• Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
• Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
• Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Lappariaja.
• Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. TUJUAN DAN SASARAN
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

D. PERJANJIAN KINERJA

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

12

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023�

Idea 3

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja, maka Kecamatan Lappariaja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

A. TUJUAN DAN SASARAN

​

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan Lappariaja

13

Kecamatan Lappariaja sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

STRATEGIS

Selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui table berikut :

ARAH KEBIJAKAN

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sumber Data: Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan Lappariaja

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

​

14

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama bertujuan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggrakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

​

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

​

15

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan Lappariaja

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN LAPPARIAJA

Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021

My review:

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada Tahun 2021 Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Sesuai Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

​

​

​

​

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, yang disajikan dalam bentuk table berikut ini :

​

D. PERJANJIAN KINERJA

17

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lappariaja Tahun 2023�

1.

2.

3.

​

​

​

​

​

​

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Camat Lappariaja dan DPPA Anggaran 2023

Perjanjian Kinerja

secara lengkap dapat

diakses dengan memindai kode brikut ini :

18

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

​

Untuk indikator predikat SAKIP oleh APIP dalam mengukur persentase capaiannya dikonversi dalam bentuk angka yang disajikan didalam table berikut :

Tabel 2.6 Skor Perhitungan

19

Will you recommend this book to your friends?

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

​

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

20

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, perlu dilakukan pengkuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja meliput :

Capaian kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Lappariaja dengan cara mencapainnya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

21

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator :

Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator :

​

Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

​

22

Title book:

Author:

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

​

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 94,45 % untuk indicator pertama Tercapai, sedangkan untuk sasaran indicator kedua telah Tercapai.

Untuk data pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan Lappariaja selengkapnya dapat dilihat dengan : .

23

2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2023�

​

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Lappariaja apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :

24

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Lappariaja yang dapat disandingkan peresentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

​

​

​

​

​

​

​

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya juga dapat disandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan (dinamis) dengan Predikat A.

25

3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET �JANGKA MENENGAH RENSTRA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja Tahun 2018 – 2023 seperti dalam table berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Sumber Data: Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perubahan T.A 2018-2023 Kecamatan Lappariaja * Data Taksiran

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip telah mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah dan capaian kinerja Tahun 2023 Tercapai.

​

26

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lappariaja dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut :

​

4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Tabel. 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Sumber Data: Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan Lappariaja

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lappariaja tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

27

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

​

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Lappariaja

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lappariaja tahun 2023 dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

​

​

​

​

​

​

Hasil evaluasi oleh Apip adalah penilaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result````` oriented government). Pemanfaatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah tergantung pada pengguna hasil evaluasi/kebijakan pimpinan/unit kerja dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada di masing-masing perangkat daerah secara berkelanjutan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 20218-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Lappariaja Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai 95,45 % (Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Lappariaja menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Lappariaja.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatanya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Lappariaja untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2023 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

​

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja dengan indikator :

Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator :

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.�Jenis pelayanan public pada Kantor Kecamatan wilayah Kabupaten Bone :

1. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
3. Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
4. Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak
5. Pelayanan Pengurusan Mutasi Penduduk
6. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian
7. Pelayanan  Akta Tanah / Jual Beli
8. Pelayanan   Surat Keterangan Ahli Waris
9. Pelayanan Dispensasi Nikah
10. Pelayanan Pernyataan Rekomendasi/Izin
11. Pelayanan Pengurusan Mutasi Pajak
12. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 95,45 % hal ini didukung oleh :

Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis

Terdapat SOP pada setiap jenis layanan

Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Priima kepada beberapa ASN di Kecamatan.

Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

29

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 95,45 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
2. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

​

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Lappariaja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Lappariaja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Lappariaja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

​

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2023 Kecamatan Lappariaja

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Lappariaja terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efesiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 102,64 % dan persentase capaian realisasi anggaran 99,53 %, menunjukkan bahwa efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,27 %.

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Lappariaja sebagai berikut :

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANA/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

​

​

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

34

Sumber Data: LPPD Tahun 2023 Kecamatan Lappariaja

36

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kega galan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja dengan indikator :

Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

​

​

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Upaya Perbaikan :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pada indicator ini yaitu Pada proses perencaan nilai TPP perlu di sinkronkan dgn keadaan riil ASN

​

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator :

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

​

​

​

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

​

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Upaya perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pada indicator ini yaitu :

• Pada proses perencaan nilai TPP perlu di sinkronkan dgn keadaan riil ASN
• Pada proses pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan perlu di Sinkronkan
• Anggaran Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Perlu di Tingkatkan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya  

Upaya perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pada indicator ini yaitu :

• Pada proses perencaan ini diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pagu anggaran belanja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 10.865.805.994,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

​

Tabel 7.1 Realisasi Anggaran

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2023

Kecamatan Lappariaja

BAB IV

PENUTUP

1. SIMPULAN UMUM
2. KENDALA PELAKSANAAN
3. DAN UPAYA PENANGANAN

​

41

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organiasi untuk meningkatkan kinerjanya.

​

SIMPULAN UMUM

.Indikator kinerja utama Kecamatan Lappariaja dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2023 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,64% atau kategori Berhasil.

KENDALA PELAKSANAAN DAN

UPAYA MENGATASI

Kendala Pelaksanaan

• Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
• Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

UPAYA DALAM MENGATASI

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
• Melakukan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

The complete attachment can be accessed by scanning the following code :

LAMPIRAN