Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Semester : XI/Ganjil

Alokasi Waktu : 2 x 90 menit

Judul Modul : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

​

Kompetensi Dasar

3. 5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

4. 5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan siswa mampu menganalisis kebijakan

moneter dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter untuk dimanfaatkan dalam

kehidupan sehari-hari secara cermat dan bertanggung jawab.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

KEBIJAKAN MONETER

1. Pengertian kebijakan moneter

pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia tidak mencetak uang Rupiah dalam jumlah yang banyak dan dibagikan kepada semua masyarakat. Dalam hal ini tentu Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak tidak baik untuk perekonomian, hal ini karena dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Demikian pula sebaliknya jika pemerintah mencetak uang terlalu sedikit juga tidak baik untuk perekonomian, hal ini bisa menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat sulit mendapatkan uang dan pekerjaan, daya beli yang rendah, pengusaha bisa gulung tikar dan pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perekonomian. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi.

2. Tujuan kebijakan moneter:

1. Menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa.
2. Menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunya produktifitas dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, demikian pula sebaliknya.

c. Meningkatkan kesempatan kerja

Dengan menerapkan kebijakan moneter yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.

d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus.

3. Jenis kebijakan moneter:

1. Tight money policy (kebijakan uang ketat) Tight money policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto), menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan membatasi atau memperketat pemberian kredit.

b. Easy money policy (kebijakan uang longgar)

Easy money policy adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakuakan dengan menurunkantingkat suku bunga (kebijakan diskonto), membeli surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), penurunan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan mempermudah pemberian kredit.

4. Instrumen kebijakan moneter

a. Kebijakan operasi pasar terbuka (open market policy). adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli suratsurat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi, hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke bank sentral. Sebaliknya jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa bank sentral bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar.

b. Kebijakan diskonto (discount policy). Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah (menaikkan atau menurunkan) tingkat suku bunga bank umum. Jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank.

​

Sebaliknya jika terjadi kondisi deflasi dimana jumlah uang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

c. Kebijakan cadangan kas di bank (cash ratio policy). Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi dimana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya jika terjadi deflasi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat

d. Kebijakan kredit selektif: Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syaratsyarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition).

e. Kebijakan dorongan moral (moral suasion). Bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. lsinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KEBIJAKAN FISKAL

Tujuan Pembelajaran:

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan siswa mampu menganalisis kebijakan

fiskal dan menyajikan hasil analisis kebijalan fiskal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan penuh tanggung jawab.

1. Pengertian kebijakan fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara.

Dengan demikian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebiajakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

2. Peran kebijakan fiskal

Pada kenyataannya transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara maju peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangandan neraca pembayaran dll. Sedangkan pada negara berkembang peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat

3. Tujuan kebijakan fiskal:

1. Memperbaiki kedaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y).
2. Meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja.
3. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi.Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat.
4. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila inverstasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara

4. Instrumen kebijakan fiskal

1. Sistem perpajakan: Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, dimana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi.
2. Politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Sedangkan aggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran dari pada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit dimana sisi penerimaan lebih besar dari pada sisi pengeluaran. Anggraan surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

c. Pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat.

5. Jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN

Terdapat empat macam jenis kebijakan anggaran yaitu:

1. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.
2. Anggaran dinamis.

Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding

dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran

sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat.

c. Anggaran defisit: Anggaran defisit memiliki ciri dimana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya: menciptakan uang baru, melakukan pinjaman (dalam/luar negeri). Mulai tahun 2000 APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran surplus

Anggaran surplus memiliki ciri dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

​

***