-- PRESS CONFERENCE KINERJA APBN�Bulan Juli 2025�Pada KPPN Klaten�

Isu-Isu Terkini dalam Pengelolaan Fiskal Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa isu krusial dalam pengelolaan fiskalnya yang memerlukan

perhatian strategis:

1

Implementasi Coretax & SPT

Progres program MBG dan pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah kepada WP Non PKP memerlukan adaptasi dan monitoring berkelanjutan.

2

Dampak Penghentian Pembelian Tembakau

Penghentian pembelian tembakau oleh pabrikan di Temanggung mendorong petani menjual ke produsen rokok ilegal, berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal dan mengganggu perekonomian daerah.

3

Pagu Blokir Anggaran

Rp4,46 triliun (12,10%) dari total pagu anggaran diblokir hingga Juni 2025, memengaruhi penyerapan belanja K/L. Pembukaan blokir baru akhir Maret 2025 memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

4

Penyaluran Kredit Program

KUR dan UMi mengalami penurunan penyaluran kumulatif hingga Juni 2025 (masing-masing 8,05% dan 25,24% yoy), menandakan tantangan dalam akses pembiayaan UMKM.

5

Progres Pendanaan Tanah PSN

Realisasi signifikan pada proyek jalan tol, namun sektor bendungan dan kereta api masih perlu percepatan untuk pemerataan pembangunan.

Pendapatan dan Belanja Negara di Jawa Tengah

Data menunjukkan capaian pendapatan dan belanja negara di Jawa Tengah yang mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah. Kinerja ini menjadi indikator penting kesehatan fiskal.

Belanja negara yang terealisasi menggambarkan prioritas pengeluaran untuk sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah

Peningkatan pendapatan daerah merupakan hasil dari optimalisasi sumber-sumber penerimaan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat, menunjukkan kemandirian fiskal yang membaik.

Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.

Kinerja Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

(s.d. 30 Juli 2025)

Demografi & Indeks Pembangunan Manusia

• Jumlah Penduduk: 38,23 Juta Jiwa (2025), naik dari 37,89 Juta (2024).

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,87 (2024), meningkat 0,48 poin dari 73,39 (2023), menunjukkan peningkatan kualitas hidup.

Pertumbuhan Ekonomi & Inflasi

• Pertumbuhan Ekonomi: Triwulan I 2025 sebesar 4,96% (yoy), sama dengan Triwulan IV 2024. Jawa Tengah penyumbang ekonomi terbesar keempat di Jawa (14,49%).

• Inflasi: Juni 2025 tercatat 2,20% (yoy). Inflasi tertinggi di Kab. Rembang (2,67%) dan

terendah di Kab. Wonosobo (1,92%).

Kesejahteraan Masyarakat

• Rasio Gini (September 2024): 0,364 (perkotaan 0,392; perdesaan 0,317).

• Tingkat Kemiskinan (Februari 2025): 4,33%, turun dari 4,39% (Februari 2024),

dengan 3,40 juta penduduk miskin.

Kinerja Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

(s.d. 30 Juli 2025)

Ketenagakerjaan & Keyakinan Konsumen

• Tingkat Pengangguran Terbuka (September 2024): 4,33% dari 21,87 juta angkatan kerja.

• Indeks Keyakinan Konsumen (Juni 2025): 109,9 (level optimis), dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini 102,3 dan Indeks Ekspektasi Konsumen 117,6.

Sektor Pertanian & Ketahanan Pangan

• Nilai Tukar Petani (Juni 2025): 113,72. Kenaikan pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan tanaman pangan.

• Nilai Tukar Nelayan (Juni 2025): 99,07. Kenaikan disebabkan naiknya indeks harga yang diterima petani pada kelompok penangkapan laut (kembung, rajungan, teri, tenggiri).

• Indeks Ketahanan Pangan (2024): 85,34, menunjukkan ketersediaan, akses,

dan pemanfaatan pangan yang baik.

KINERJA FISKAL KABUPATEN KLATEN

DATA TKD PAD APBD KABUPATEN KLATEN 2021 S/D 2025

(dalam miliar rupiah)

STATISTIK KUNCI KABUPATEN KLATEN 2020 S/D 2024

(dalam persen)

• Tren TKD, PAD dan APBD terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan PAD secara siginifikan terjadi pada APBD 2025 dengan nilai PAD lebih dari 506 miliar rupiah.
• Terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten pada kurun 2022 s/d 2024 yang perlu menjadi perhatian.
• Di sisi lain meski terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi namun sejak tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan di tengah kenaikan laju pertumbuhan penduduk.
• Tren positif ini selaras dengan persentase tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun.
• Strutur APBD Klaten tahun 2021 s/d 2025 menunjukkan porsi belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan belanja barang dan belanja modal. Konsistensi adanya pagu SILPA pada struktur APBD menunjukkan masih adanya sisa anggaran yang belum terealisasi pada tiap tahun anggaran.

​

​

​

DATA STRUKTUR APBD KABUPATEN KLATEN 2021 S/D 2025

(dalam miliar)

OVERVIEW KINERJA APBD KLATEN JULI 2025

• Kinerja APBD Klaten pada periode Juli 2025 secara umum mengalami penurunan realisasi dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
• Penurunan realisasi pendapatan daerah di tahun 2025 secara otomatis diikuti dengan penurunan realisasi belanja.
• Penurunan pendapatan daerah terjadi hampir semua pos pendapatan. Penyumbang penurunan terbesar adalah realisasi Tranfers Pemerintah Pusat ke Daerah (TKD) sebesar 218,24 miliar atau 94 % dari total penurunan pendapatan daerah. Hal ini memperlihatkan ketergantungan pemerintah daerah pada TKD (APBN). Penurunan atau kenaikan realisasi TKD sangat mempengaruhi kinerja APBD.
• Satu hal yang positif adalah kondisi realisasi PAD 2025 yang meski secara persentase masih di bawah target namun secara nilai mengalami kenaikan sebesar 39,42 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
• Terdapat beberapa pos baru pada APBD 2025 yaitu pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal daerah sementara pos pencairan dana cadangan dan penerimaan pembiayaan yang sebelumnya ada di tahun 2024 tidak muncul di tahun 2025.

APBD KABUPATEN KLATEN DALAM MILIAR RUPIAH

KINERJA FISKAL KABUPATEN BOYOLALI

DATA TKD PAD APBD KABUPATEN BOYOLALI 2021 S/D 2025

(dalam miliar rupiah)

STATISTIK KUNCI KABUPATEN BOYOLALI 2020 S/D 2024

(dalam persen)

DATA STRUKTUR APBD KABUPATEN BOYOLALI 2021 S/D 2025

(dalam miliar)

• Tren TKD, PAD dan APBD terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan PAD secara siginifikan terjadi pada APBD2023 dan 2025 dengan nilai PAD lebih dari 464 dan 603 miliar rupiah.
• Terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali pada kurun 2022 s/d 2024 yang perlu menjadi perhatian.
• Di sisi lain meski terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi namun sejak tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan di tengah kenaikan laju pertumbuhan penduduk.
• Tren positif ini selaras dengan persentase tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun.
• Strutur APBD Boyolali menunjukkan porsi belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan belanja barang dan belanja modal.
• Konsistensi adanya pagu SILPA pada struktur APBD menunjukkan masih adanya sisa anggaran yang belum terealisasi pada tiap tahun anggaran. Menurunnya SiLPA sejak 2024 menunjukkan optimalisasi pembiayaan dengan lebih memanfaatkan SiLPA.

​

​

​

OVERVIEW KINERJA APBD BOYOLALI JULI 2025

• Kinerja APBD Boyolali pada periode Juli 2025 secara umum mengalami penurunan realisasi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sama seperti tren di Kabupaten Klaten.
• Penurunan pendapatan daerah terjadi hampir semua pos pendapatan. Penyumbang penurunan terbesar adalah realisasi Tranfers Pemerintah Pusat ke Daerah (TKD) sebesar 108,59 miliar atau 85 % dari total penurunan pendapatan daerah. Hal ini memperlihatkan ketergantungan pemerintah daerah pada TKD (APBN) meski dengan persentase yang lebih rendah disbanding Kabupaten Klaten.
• Satu hal yang positif adalah kondisi realisasi PAD 2025 yang meski secara persentase masih di bawah target namun secara nilai mengalami kenaikan sebesar 24,81 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
• Satu hal yang patut dicermati adalah alokasi SILPA 2025 yang cukup kecil sebesar 80 miliar namun melihat dari data tahun 2024 alokasi SILPA juga cukup kecil 55 miliar namun realisasi SILPA di Desember 2024 mencapai 148,79 miliar memungkinkan tren yang sama di 2025.

APBD KABUPATEN BOYOLALI DALAM MILIAR RUPIAH

Kinerja Belanja APBN KPPN KLATEN�Hari Rabu per tanggal 30 Juli 2025

Sumber:

• data belanja K/L dari OM SPAN run (tanggal) pukul (waktu)

** data TKD dari SIMTRADA run (tanggal) pukul (waktu)

Meski pengaruhnya hanya 33.37%, namun belanja satker turut berperan terhadap kualiatas belanja secara keseluruhan:

• secara keseluruhan realisasi belanja negara s/d saat ini Rp.2.902T atau 56,49% mengalami pertumbuhan (yoy)negatif sebesar 5,23%, dimana realisasi belanja K/L mencapai 56,50% atau Rp.676M dengan growth negatif 18,02% dan realisasi TKD sebesar 56,48% atau 2.225 M sedang growth mengalami pertumbuhan negative yaitu 0,51%

• Untuk growth belanja pegawai dibanding periode th sebelumnya meningkat menjadi 4,14% sedang Growth untuk belanja barang dibanding periode th lalu justru mengalami penurunan yg cukup besar yaitu -36,21% hai ini disebabkan salah satunya adanya efisiensi belanja barang disemua KL yg cukup besar sekitar 25% dari pagu.

• untuk Belanja Modal mengalami penurunan growth dibandingkan periode yang sama ditahun lalu yaitu sebesar -76,88%. Realisasi belanja modal sebesar 5,56M atau 15,71% dari pagu.

• pada Belanja sosial terdapat peneingkatan Pagu dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,61M realisasi pada periode ini sangat kecil sebesar 720jt atau 44,58% dari pagu. Realiasi dari belanja sosial yaitu penyaluran bantuan sosial bagi mahasiswa STAHN pemegang KIP

Untuk kinerja Transfer Keuangan Daerah mengalami pertumbuhan yg negatif yaitu 0.51% dimana realisasi TKD mencapai 56,48% atau Rp2.225. Realisasi belanja TKD terbesar pada DAU yaitu 1,276M, disusul oleh Dana Desa sebesar 525,93M sedang untuk DAK Non Fisik mencapai 375,85M , Realisasi DBH mencapai 40,44% atau 43,65M dan realisasi Insentif Fiskal mencapai 11,48 M atau 50% dari realisasi.Sedang untyuk Dak Fisik realisasi sudah meningkat yaitu sebesar 3,85M atau 3,67%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN KPPN Klaten�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Miliar rupiah

Tabel 2

Realisasi 10 K/L Pagu Terbesar Lingkup KPPN Klaten Tahun 2025

Realisasi Belanja 10 Satker dengan pagu 10 K/L terbesar mencapai Rp 668,87 atau 56,39% dari realisasi total belanja satker, growth mencapai 98,89%(YoY) didorong oleh:kegiatan kegiatan pada satker sudah mulai berjalan dan realisasi belanja yg meningkat.

• Growth dan realisasi terbesar pada K/L kementerian kesehatan yaitu Rp.231,86 diikuti oleh kementeri Agama. Realisasi pada belanja modal satker kemenag menambah pencapain realisasi.

​

Realisasi Belanja Satker Lainnya sebesar Rp 7,52 atau 68,40% dari realisasi total belanja satker, mengalami peningkatan sebesar 1,11%(yoy). hal ini didorong oleh telah banyaknya satker K/L lainnya yang melakukan realisasi belanja barang dan modal

1. Dengan dikeluarkannya Inpres no 1 tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja APBN berdampak pada lambat nya pertumbuhan dan rendahnya realisasi belanja dimana ada Efisiensi belanja barang sebesar 25% dari pagu hal ini berdampak juga kepada growth yang yg menurun tajam disbanding tahun sebelumnya.

2. Dampak dari adanya efisiensi membuat satker banyak melakukan pemotongan terhadap UP nya. Adanya blokir atau efisiensi belanja barang membuat pencapaian realisasi belanja barang menjadi rendah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN KPPN Klaten�berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Pada periode ini % realisasi terhadap pagu terbesar pada Mahkamah RI yaitu dengan realisasi sebesar Rp.22,92 atau 68,80% dari pagu

Disusul oleh KPU dengan realisasi sebesar 7,52M atau 68,40% terhadap pagu

Belanja K/L terendah ada pada K/L Kementerian Keuangan sebesar 5,49 M atau 29,63% . Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang cukup besar pada Kementerian Keuangan.

Upaya yang telah dan/atau akan dilakukan KPPN:

1. Mendorong satker untuk mempercepat revolving GU
2. KPPN melakukan komunikasi ke satker terhadap output atau kegiatan yang belum terlaksana untuk segera di laksanakan.
3. Adanya efisien belanja barang pada KL sebesar hampir 25% dari Pagu membuat rendahnya realisasi belanja barang untuk itu diperlukan strategi dalam mendorong realisasi belanja lainnya.
4. Aktif berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan penyaluran TKD

Dalam miliaran rupiah

Lima Kementerian/Lembaga Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga Realisasi Belanja Terendah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih