1 of 12

Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 9 Mei 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

2 of 12

Executive Summary

  1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
  2. Pendapatan dan Hibah
  3. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara masih terkontraksi sebesar -29,24% (yoy) yang diakibatkan adanya penurunan realisasi di seluruh sektor penerimaan perpajakan, penyebab utama adalah efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
  4. Realisasi Pendapatan mencapai Rp1.324,73 Miliar, diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp847,67 Miliar dan PNBP Rp477,05 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN dan PNBP BLU.
  5. Pendapatan BLU mencapai Rp326,69 Miliar atau turun sebesar 14,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.
  6. Belanja Negara
  7. Realisasi belanja negara sebesar Rp6.497,82 Miliar atau mencapai 28,61% dari pagu atau secara growth turun sebesar 12,49% (yoy)
  8. Realisasi belanja K/L sebesar Rp2.172,41 Miliar atau mencapai 25,17% dari pagu, yang didominasi oleh belanja pegawai
  9. Realisasi belanja TKD sebesar Rp4.325,40 Miliar atau mencapai 30,72% dari pagu
  10. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.425,11 Miliar dengan realisasi sebesar 5,81%
  11. Realisasi belanja tertinggi pada Kepolisian RI sebesar Rp420,62 Miliar atau 35,66% dari pagu
  12. KPPN Manado mengelola 78,00% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp1.616,12 Miliar atau 24,01% dari pagu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 12

Executive Summary

  1. Laporan Tematik
  2. Pagu pendapatan desa sebesar Rp.976,78 miliar dengan realisasi sebesar 27,31% dari target pagu atau sebesar Rp266,80 miliar untuk 962 Desa dari total 1.507 Desa di Provinsi Sulawesi Utara
  3. Realisasi belanja desa sampai dengan bulan 30 April 2025 sebesar 8,79% atau sebesar 81,72 miliar yang disalurkan ke 962 desa dari total desa berjumlah 1.507 desa.
  4. Pagu terbesar belanja desa pada Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.405,48 miliar dengan realisasi sebesar 8,25% atau sebesar Rp.33,47 miliar.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 12

Executive Summary

    • Analisis/Isu Strategis
    • Isu strategis pendapatan APBN
  1. Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan sampai dengan awal Triwulan II 2025 terutama pada sektor administrasi pemerintahan
  2. Penurunan realisasi yang signifikan juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur Satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.
    1. Isu strategis belanja APBN
    2. Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja
    3. Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
    4. Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.244,90 Miliar atau 14,43% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1. 205,24 Miliar atau 96,81% dari total blokir belanja K/L
    5. Satker dengan nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana.
    6. Isu pada Laporan Tematik:
    7. Terjadi perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I akibat adanya penyesuaian APBDes sebagai bentuk dukungan untuk Ketahanan Pangan (Program MBG)
    8. Perlu adanya Dukungan dari Dana Desa (misalnya biaya notaris dan administrasi legalitas lainnya) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
    9. Peningkatan Pendapatan dan Hasil Penyertaan Modal BUM Desa sebagai pendapatan asli desa Belum Optimal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 12

Executive Summary

  1. Kesimpulan/Rekomendasi
  2. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target
  3. Kemenkeu Satu agar memaksimalkan peran Joint Pokja Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah
  4. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dimana 11 dari 17 Pemda sudah ttd PKS Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024
  5. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-100/PB/2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025
  6. Satker diminta untuk segera menyusun ulang rencana kegiatan sebagai akibat dari pembukaan blokir pagu anggaran
  7. Satker agar berkoordinasi dengan Eselon I terkait dengan penetapan pejabat perbendaharaan
  8. Peningkatan koordinasi dan sinergi aktif tripartit antara DPMD Kabupaten/Kota, Tim Pendamping Desa dan Masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas APBDesa guna mendukung Ketahanan Pangan (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih
  9. Pembinaan serta pendampingan perangkat desa oleh Pemda untuk meningkatkan kapasitas/kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa.
  10. Optimalisasi Penerimaan PADes melalui kontribusi BUM Desa

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 12

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 9 Mei 2025

Isu Pendapatan APBN

Kinerja Pendapatan APBN

  • Realisasi pendapatan mencapai Rp1.324,73 Miliar, turun 29,24% yoy
  • Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp800,45 Miliar
  • Realisasi PNBP mencapai Rp477,05 Miliar yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp326,69 Miliar

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 9 Mei 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

  • Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
  • Penurunan realisasi yang signifikan sampai awal Triwulan II juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.

dalam miliar Rp

Uraian

TA 2024

TA 2025

 

(Miliar Rp)

Target*

Realisasi**

Target*

Realisasi**

Growth (yoy)

Pendapatan dan Hibah

5.780,23

1.872,05

5.160,99

1.324,73

-29,24%

I. Penerimaan Dalam Negeri

5.780,23

1.872,05

5.160,99

1.324,73

-29,24%

1. Penerimaan Perpajakan

4.339,68

1.351,04

3.684,83

847,67

-37,26%

a. Pajak Dalam Negeri

4.294,97

1.335,51

3.669,64

809,16

-39,41%

i. Pajak Penghasilan

2.051,69

861,28

1.745,83

444,22

-48,42%

ii. Pajak Pertambahan Nilai

1.971,14

437,43

1.677,28

356,23

-18,56%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

157,62

10,32

134,12

1,11

-89,26%

iv. Cukai

30,62

7,64

41,01

6,32

-17,34%

v. Pajak Lainnya

83,91

18,84

71,40

1,28

-93,20%

b. Pajak Perdagangan Internasional

44,71

15,53

15,19

38,52

148,00%

2. PNBP

1.440,54

521,01

1.476,16

477,05

-8,44%

II. Hibah

 

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 12

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 9 Mei 2025

Isu Pelaksanaan APBN

  • Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
  • Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
  • Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.244,90 Miliar atau 14,43% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1. 205,24 Miliar atau 96,81% dari total blokir belanja K/L

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 9 Mei 2025 pukul 18.00 WITA

Kinerja Belanja APBN

  • Realisasi belanja negara sebesar Rp6. 497,82 Miliar atau mencapai 28,61% dari pagu
  • Realisasi belanja K/L sebesar Rp2. 172,41 Miliar atau mencapai 25,17% dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai
  • Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp4.325,40 Miliar atau mencapai 30,72% dari pagu

dalam miliar Rp

Uraian

TA 2024

TA 2025

(Miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Growth (yoy)

Belanja Negara

24.546,47

7.425,49

30,25%

22.711,89

6.497,82

28,61%

-12,49%

1. Belanja K/L *

10.812,01

3.096,35

28,64%

8.630,04

2.172,41

25,17%

-29,84%

51- Belanja Pegawai

3.450,23

1.366,29

39,60%

3.434,14

1.409,01

41,03%

3,13%

52- Belanja Barang

5.400,58

1.324,15

24,52%

3.544,52

687,44

19,39%

-48,08%

53- Belanja Modal

1.933,79

393,65

20,36%

1.623,55

63,12

3,89%

-83,97%

57- Bantuan Sosial

27,40

12,27

44,78%

27,83

12,86

46,19%

4,78%

2.TKD **

13.734,46

4.329,14

31,52%

14.081,85

4.325,40

30,72%

-0,09%

61- DBH

571,87

158,87

27,78%

788,41

188,84

23,95%

18,86%

62- DAU

8.959,87

3.288,64

36,70%

9.154,15

3.167,95

34,61%

-3,67%

63- DAK Fisik

1.203,93

-

0,00%

1.138,02

45,99

4,04%

#DIV/0!

64- DID,Otsus & DIY

158,24

3,72

2,35%

90,96

21,79

23,96%

486,22%

65- DAK Non Fisik

1.685,97

371,30

22,02%

1.797,93

524,65

29,18%

41,30%

66- Dana Desa

1.154,58

506,61

43,88%

1.112,37

376,18

33,82%

-25,75%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 12

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terendah

Isu dan Permasalahan

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi

  • K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  • Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI yang didominasi oleh belanja pegawai
  • 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
  • Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis
  • Total pagu blokir di Sulawesi Utara sebesar Rp1.244,90 Miliar atau 14,43% dari total pagu belanja K/L;
  • Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada
  • Realiasi Satker dengan nomenklatur baru, terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 9 Mei 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

(145) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM*

1.425,11

82,75

5,81%

-

3,81%

(060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.179,53

420,62

35,66%

-8,33%

19,36%

(139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI*

1.102,98

190,08

17,23%

-!

8,75%

(012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.051,84

420,35

39,96%

-7,44%

19,35%

(024) KEMENTERIAN KESEHATAN

832,04

242,13

29,10%

-24,33%

11,15%

(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

609,31

148,64

24,39%

-54,87%

6,84%

(025) KEMENTERIAN AGAMA

569,62

190,48

33,44%

-13,86%

8,77%

(137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN*

182,53

39,82

21,81%

-

1,83%

(032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

180,41

48,27

26,75%

-29,98%

2,22%

(006) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

180,22

56,06

31,11%

12,27%

2,58%

Total (sisa) K/L Lainnya

1.316,45

333,21

25,31%

-78,34%

15,34%

Total Seluruh K/L

8.630,04

2.172,41

25,17%

-36,87%

100,00%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 12

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi

Kinerja Belanja 5 K/L Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI dengan realisasi sebesar Rp420,62 Miliar (35,66% dari pagu)
  • Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai
  • Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP
  • Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan K/L dengan nomenklatur baru
  • Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.
  • Kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi penyebab rendahnya realisasi sampai dengan awal Triwulan II ini
  • Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
  • Realiasi Satker dengan nomenklatur baru, terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

* K/L dengan nomenklatur baru

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 9 Mei 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

(060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.179,53

420,62

35,66%

-8,33%

19,36%

(012) KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.051,84

420,35

39,96%

-7,44%

19,35%

(024) KEMENTERIAN KESEHATAN

832,04

242,13

29,10%

-24,33%

11,15%

(025) KEMENTERIAN AGAMA

569,62

190,48

33,44%

-13,86%

8,77%

(139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI*

1.102,98

190,08

17,23%

-

8,75%

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 9 Mei 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

(057) PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

0,096

0,000

0,00%

-100,00%

0,0000%

(090) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

0,277

0,000

0,00%

#DIV/0!

0,0000%

(065) BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

0,306

0,000

0,00%

-100,00%

0,0000%

(136) KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA*

0,505

0,000

0,00%

#DIV/0!

0,0000%

(055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1,026

0,000

0,00%

-100,00%

0,0000%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10 of 12

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

  • Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
  • Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan masih banyak pagu yang terblokir karena kebijakan efisiensi.

Kinerja Belanja KPPN Tertinggi

  • Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 33,31% dari pagu atau sebesar sebesar Rp236,04 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
  • Realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp1.616,12 Miliar yang didominasi belanja pegawai

Kinerja Belanja KPPN Terendah

  • Belanja K/L pada KPPN Tahuna baru mencapai 21,77% dari pagu atau sebesar Rp112,01 Miliar.
  • Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya seluruh jenis belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal

Isu dan Permasalahan

Uraian

TA 2025

(miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

KPPN MANADO

6.731,68

1.616,12

24,01%

51- Belanja Pegawai

2.593,16

1.058,79

40,83%

52- Belanja Barang

2.791,96

510,38

18,28%

53- Belanja Modal

1.318,72

34,10

2,59%

57- Bantuan Sosial

27,83

12,86

46,19%

KPPN TAHUNA

514,46

112,01

21,77%

51- Belanja Pegawai

171,71

71,08

41,39%

52- Belanja Barang

224,48

37,66

16,78%

53- Belanja Modal

118,27

3,27

2,76%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN KOTAMOBAGU

675,33

208,25

30,84%

51- Belanja Pegawai

300,67

127,14

42,29%

52- Belanja Barang

204,43

60,31

29,50%

53- Belanja Modal

170,24

20,80

12,22%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN BITUNG

708,57

236,04

33,31%

51- Belanja Pegawai

368,60

152,00

41,24%

52- Belanja Barang

323,64

79,09

24,44%

53- Belanja Modal

16,32

4,95

30,33%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 12

Analisis Tematik: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Realisasi dalam Miliar

Uraian Akun

Pagu 2025

(dalam miliar)

Realisasi s.d 30 April 2025 (dalam miliar)

%Realisasi terhadap pagu

Pendapatan Desa

976,78

266,80

27,31%

Pendapatan Asli Desa

5,14

0,66

12,76%

Transfer

970,22

266,00

27,42%

Pendapatan Lain-lain

1,42

0,14

10,10%

Belanja Desa

929,28

81,72

8,79%

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

330,72

30,60

9,25%

Bidang Pembangunan Desa

405,48

33,47

8,25%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

43,13

5,56

12,88%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

88,29

7,28

8,25%

Belanja Tak Terduga

61,66

4,81

7,81%

SURPLUS/DEFISIT

47,50

185,08

 389,65%

Data merupakan hasil gabungan 962* Desa dari 1.507** Total Desa

Analisis

Isu dan Permasalahan

Policy Responses

Sumber data :

Data hasil koordinasi Kanwil DJPb dengan DPMD

*) : Jumlah desa yang berhasil diperoleh

**) : Total Desa dalam satu provinsi

  • Terjadi perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I akibat adanya penyesuaian APBDes sebagai bentuk dukungan untuk Ketahanan Pangan /Program MBG
  • Belum adanya dukungan dari pendapatan Desa (misalnya biaya notaris dan administrasi legalitas lainnya) untuk dukungan pembentukan Koperasi Merah Putih.
  • Peningkatan Pendapatan dan Hasil Penyertaan Modal BUM Desa sebagai pendapatan asli desa Belum Optimal
  • Peningkatan koordinasi dan sinergi aktif tripartit antara DPMD Kabupaten/Kota, Tim Pendamping Desa dan Masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas APBDesa guna mendukung Ketahanan Pangan (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih
  • Pembinaan serta pendampingan perangkat desa oleh Pemda untuk meningkatkan kapasitas/kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa.
  • Optimalisasi Penerimaan PADes melalui kontribusi BUM Desa
  • Pagu pendapatan desa sebesar Rp.976,78 miliar dengan realisasi sebesar 27,31% dari target pagu atau sebesar Rp266,80 miliar untuk 962 Desa dari total 1.507 Desa di Provinsi Sulawesi Utara
  • Realisasi belanja desa sampai dengan bulan 30 April 2025 sebesar 8,79% atau sebesar 81,72 miliar yang disalurkan ke 962 desa dari total desa berjumlah 1.507 desa.
  • Pagu terbesar belanja desa pada Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.405,48 miliar dengan realisasi sebesar 8,25% atau sebesar Rp.33,47 miliar.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12 of 12

12

Terima Kasih

© 2025 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

©2025

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

Direktorat Jenderal Perbendaharaan �Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lt III, Jl. Bethesda No. 8, Kec. Sario, Kota Manado

Tel. (0431) 848444

https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/