1 of 46

​

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

KAB. KULON PROGO

BKAD KAB. KULON PROGO

​

2 of 46

ORGANISASI BKAD

Dasar: Perbup 19 Tahun 2023

3 of 46

Tugas Fungsi

Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah (P4D PELAYANAN)

Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P4D PENAGIHAN)

    • Pengelolaan pelayanan Pajak Daerah
    • Pelayanan informasi dan pengaduan Pajak Daerah
    • Pengadaan sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah
    • Pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah
    • Pelaksanaan verifikasi dan validasi pembayaran Pajak Daerah
    • Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek pajak dan wajib Pajak Daerah
    • Pelaksanaan penilaian objek pajak
    • Pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib Pajak Daerah
    • Penyiapan bahan dan penerbitan penetapan Pajak Daerah
    • Pelaksanaan pengendalian penerimaan Pajak Daerah
    • Pelaksanaan penyiapan bahan restitusi Pajak Daerah
  1. Pelaksanaan perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  3. Pengoordinasian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis potensi pendapatan Daerah
  5. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah
  6. Pelaksanaan penyiapan dan pemrosesan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Daerah
  7. Penyelesaian keberatan Pajak Daerah
  8. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah
  9. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah
  10. Pelaksanaan dan pengendalian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

​

4 of 46

Target Realisasi Pajak Daerah �2021 sd. 2024

Realisasi Per Jenis Pajak Daerah

Tahun 2024

URAIAN

ANGGARAN MURNI

ANGGARAN PERUBAHAN

REALISASI

% 1 th

Pajak Daerah

119.230.092.600,00

113.474.897.520,00

78.241.648.605,00

94.630.338.651,00

68,95%

PBJT-Jasa Perhotelan

3.669.000.000,00

6.700.000.000,00

5.202.326.101,00

77,65%

PBJT-Pajak Makanan dan/atau Minuman

16.219.812.300,00

15.422.374.320,00

12.229.565.889,00

79,30%

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

16.100.000,00

16.100.000,00

39.477.680,00

245,20%

Pajak Reklame

702.500.000,00

702.500.000,00

515.490.670,00

73,38%

PBJT-Tenaga Listrik

18.875.500.000,00

18.500.000.000,00

15.857.646.849,00

85,72%

PBJT-Jasa Parkir

3.020.000.000,00

3.020.000.000,00

2.168.627.150,00

71,81%

Pajak Air Tanah

159.381.400,00

200.000.000,00

185.385.166,00

92,69%

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

3.615.694.700,00

2.600.000.000,00

2.062.143.652,00

79,31%

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

46.338.181.000,00

40.700.000.000,00

25.334.561.903,00

16.388.690.046,00

62,25%

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

26.613.923.200,00

25.613.923.200,00

14.646.423.545,00

57,18%

5 of 46

Realisasi Per Jenis Pajak Daerah 2016 - 2023

6 of 46

Alur Pajak Daerah Official Assessment

Pendataan

Penilaian

Penetapan

Pajak Terhutang

NJOP

Form

Pendataan

Wajib

Pajak

Pelayanan

Pembayaran

Penagihan

Pemeriksaan

SKPDKB

LB

Tidak Bayar

Jatuh Tempo

STPD

SPPT/

SKPD

Tidak Setuju

Setuju

Setuju

Pembetulan

PBB P2

Pajak Reklame

Pajak Air Tanah

SISMIOP

SIMPATDA

Keberatan/ Keringanan

Tidak Setuju

Mutasi

SK Pembetulan

SPPT/ SKPD

7 of 46

Alur Pajak Daerah Self Assessment

Pendataan/

Pendaftaran

Pembayaran

Pelaporan

Penelitian

SPTPD

Pembetulan

Penagihan

Pemeriksaan

NPWPD

Sesuai

Tidak Sesuai

Tidak Bayar

Tidak Lapor

10 hr kerja

SKPDKB

STPD

Teguran

BPHTB

PBJT 5

Pajak MBLB

eSPTPD

SIMPATDA

Tidak Lapor

8 of 46

  • Penggalian Potensi
  • Pemutakhiran Data Objek Pajak
  • Kerjasama
  • Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah
  • Pengembangan Sistem Informasi
  • Sosialisasi dan Edukasi Pajak Daerah
  • Apresiasi Wajib Pajak Daerah

Upaya Optimalisasi Pajak Daerah

9 of 46

Penggalian Potensi

  1. Pemantauan/ Identifikasi calon Objek Pajak
  2. Mengundang calon Subjek Pajak
  3. Kunjungan calon Objek Pajak
  4. Edukasi Pajak Daerah
  5. Pertukaran Data
  6. Verifikasi Lapangan BPHTB

​

​

10 of 46

11 of 46

12 of 46

13 of 46

14 of 46

15 of 46

Pemutakhiran Data Objek Pajak

  1. Updating Data setiap Jenis Pajak Daerah
  2. Pendataan Kondisi Usaha Wajib Pajak
  3. Penilaian Individual Objek Pajak PBB
  4. Pemutakhiran NJOP Desa/ Kalurahan

​

16 of 46

17 of 46

18 of 46

19 of 46

Kerjasama

  1. Penambahan Tempat Pembayaran Pajak Daerah (PKS TP)
  2. Intensifikasi PBB Bersama Bupati
  3. SKK dengan Kejaksaan Negeri Wates
  4. PKS dan FGD dengan PLN
  5. Workshop dengan IPPAT
  6. Sosialisasi Bersama Kantah BPN
  7. Monev Usaha Restoran dan Perhotelan

​

20 of 46

21 of 46

22 of 46

Intensifikasi Pajak Daerah Bersama Bupati

23 of 46

Pengembangan Sistem Informasi

  1. e-SPTPD (Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara online)
  2. SIMPATDA (Database Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB)
  3. e-Layanan PBB (Pelayanan PBB secara online)
  4. Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah melaui Kode Billing dan QRIS
  5. e-BPHTB (BPHTB online)
  6. Pendaftaran Wajib Pajak Online
  7. Penandatanganan SPPT SKPD secara Elektronik

​

24 of 46

Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

25 of 46

26 of 46

Pendaftaran Pajak Daerah Online

27 of 46

Mirroring Data Pembayaran Pajak Daerah

28 of 46

Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah

  1. Pojok PajakKu (Pelayanan Konsultasi Pajak Daerah)
  2. MolapadaKu (Mobil Pelayanan Pajak Daerah Kulon Progo)
  3. Kring PajakKu
  4. Aduan Online melalui Lapor

​

29 of 46

30 of 46

Apresiasi Pajak Daerah

  1. Apresiasi bagi Wajib Pajak
  2. Gebyar PBB P2/ Undian Berhadiah bagi Pembayaran PBB sebelum 30 Juni
  3. Apresiasi bagi Kalurahan dan Kapanewon atas Prestasi Capaian PBB P2

​

​

31 of 46

32 of 46

Sosialisasi dan Edukasi Pajak Daerah

  1. Buku Saku elektronik Pajak Daerah
  2. Pertemuan dengan Wajib Pajak
  3. Sosialisasi melalui Media Sosial

​

33 of 46

Buku Saku/ eBook Pajak Daerah

34 of 46

35 of 46

36 of 46

37 of 46

38 of 46

eSPPT, eLayananPBB dan Kring Pajak Daerah

39 of 46

PENGAWASAN PAJAK DAERAH

  1. Untuk Menguji Kepatuhan

Skala Prioritas: nilai pajak ≥ 5.000.000, nilai pajak ≥ 1.000.000, asas kewajaran, nilai pajak ≥ 100.000

Langkah-langkah:

    • Pengumpulan Data
    • Penelitian dan Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
    • Kunjungan Lapangan
    • Pemanggilan Wajib Pajak
  1. Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dengan KPP Pratama Wates
    • Tahun 2024 ada 8 WP sudah terealisasi 4 WP

40 of 46

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

  • Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

Skala Prioritas: nilai pajak ≥ 5.000.000, nilai pajak ≥ 1.000.000, asas kewajaran, nilai pajak ≥ 100.000

​

  • Analisa Risiko : Potensi pendapatan dan profiling WP
  • Metode Pemeriksaan : Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

​

41 of 46

  • Tugas
  • Fungsi

Subbidang Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi �Subbidang Penagihan Pajak

42 of 46

Upaya Penagihan Pajak

Melakukan penagihan pajak daerah secara rutin

Membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Kejaksaan Negeri Wates

Melaksanakan kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) guna monitoring ke lapangan dan pemanggilan Wajib Pajak ke kantor BKAD

Membuat Berita Acara kesanggupan atas tunggakan Pajak Daerah

43 of 46

44 of 46

Langkah Optimalisasi

​

​

  • KPP Pratama Wates
  • Kejaksaan
  • Melalui banner, event, spanduk, flyer
  • Melalui Internet (YouTube, Instagram, Website)

Melakukan Monitoring dan Pengawasan

  • e-SPPT, e-Layanan PBB, e-BPHTB, SIMPATDA,
  • Pembayaran secara elektronik (QRIS)

Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelayanan pajak

  • Pendataan objek pajak (cheker bukan hanya data MBLB)
  • Memanfaatkan data pihak ketiga (PBG, BPN, IPPAT)
  • Penilaian Objek Pajak Individual

Melakukan pemutakhiran basis data

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait

Mensosialisasikan Pajak Daerah lebih masif

Menyusun Raperda Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Perda PDRD

  • Meningkatkan kepastian hukum dalam Pajak Daerah
  • Menyusun dan pemutakhiran SOP Pajak Daerah
  • Pemasangan Tapping Box untuk WP Hotel dan Restoran
  • Pelaksanaan DSPB, Penelitian SPTPD dan Penyampaian Teguran
  • DPMPTSP, Satpol PP,
  • Angkasa Pura I

Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah

  • Mengoptimalkan pelayanan mobil keliling
  • Buku Saku PBB dan Buku Saku BPTHTB

45 of 46

46 of 46

PAD MASIH RENDAH

PERMASALAHAN

​

​

PERAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PAD BELUM OPTIMAL

Potensi obyek pajak masih rendah

Data pajak kurang akurat

Tingkat Kepatuhan WP rendah

Pelayanan pajak daerah belum keseluruhan terhubung Sistem Inform

Kualitas & kuantitas SDM kurang

t

Terbitnya UU 1/2022 tentang hubungan Keuangan Pusat & Daerah

1

2

3

4

5

6

ISU UTAMA