No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

1

​

​

​

​

​

• …..

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

​

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

​

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

​

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

​

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

​

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

​

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

​

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

​

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

​

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

​

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

​

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

​

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

​

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

​

No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

2

Sumatera Utara

Perda Lama :

2 Tahun 2017

✔

-

-

• Sudah melakukan pembahasan progres dengan DPRD. Akan ada pembahasan pasal per pasal, belum ada jadwal.
• Belum ada spasial penggambaran batas perairan terkait dengan 4 (empat) pulau yang status administrasinya menjadi Provinsi Aceh. Perlu data dan arahan dari Kemendagri.

Konfirmasi : Sudah menyurati Kemendagri, sudah dikonfirmasi untuk konfirmasi ke Kemendagri. Namun terkendala anggaran.

• Perlu arahan BIG untuk penggambaran garis pantai 2025.

Konfirmasi : akan disesuaikan.

• Belum data shp Zona Rawan Bencana yang disusun oleh Bappenas. Perlu bermohon data SHP
• Perlu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perubahan batas perairan dan garis pantai terkait indikasinya terhadap perubahan muatan pada RZWP3K.

Konfirmasi: menunggu arahan KKP.

• Belum ada data shp SK Kawasan Hutan yang sudah clearance dari Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH).

Konfirmasi: perlu menyurati.

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

BELUM ADA

(sedang menunggu jadwal pembahasan di Bappemperda DPRD Sumut)

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

✔

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

✔

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

✔

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

✔

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

BELUM ADA

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

BELUM ADA

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

✔

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

✔

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

✔

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

✔

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

✔

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

✔

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

✔

No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

3

​

​

​

​

​

• …..

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

​

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

​

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

​

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

​

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

​

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

​

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

​

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

​

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

​

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

​

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

​

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

​

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

​

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

​

No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

4

Kepulauan Riau

Perda No. 1 Tahun 2017

V

-

Telah menyusun Ranperda Revisi RTRW Provinsi

• Proses pembahasan dengan Pansus RTRW DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dimulai sejak Bulan Januari 2025 masih berlangsung hingga kini.
• Penyesuaian materi muatan dengan SK tentang Peta Bangkuh Kawasan hutan di Provinsi Kepri terbaru (SK 10778/2025)
• Penyesuaian terhadap dinamika kebijakan/pembangunan berupa usulan dari kepala daerah terpilih serta usulan rencana investasi yang masih ada hingga kini.
• Perubahan materi perairan pesisir yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut ke Kementerian KKP.
• Pemutakhiran dengan garis pantai terbaru berdasarkan penetapan Kepala BIG No. 235 Tahun 2025 (jawaban atas permintaan data shp garis pantai belum diperoleh dari BIG)
• KP2B sebagai muatan pemutakhiran materi teknis RTRW belum ditetapkan di tingkat provinsi

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

(Belum Ada)

Masih dalam tahapan pembahasan dengan Pansus RTRW DPRD Provinsi Kepri

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

V

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

V

(Perlu pemutakhiran)

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

V

(Perlu pemutakhiran)

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

V

(Perlu pemutakhiran garis pantai 2025, pemutakhiran peta rencana)

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

(Belum Ada)

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

(Belum Ada)

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

V

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

V

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

V

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

V

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

V

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

Berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang ditandatangani oleh Dirjen Tata Ruang Nomor PB.01/205-200/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Tanggapan atas Tindak Lanjut Penetapan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

V

No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

5

Kep. Bangka Belitung

Perda Lama :

2 Tahun 2014

-

✔

-

• Linsek : 14 Agustus 2024
• Persub : B/PB.05.01/2650/IX/2024 tanggal 18 September 2024
• Evaluasi Kemendagri: 20 November 2024
• Tindak Lanjut Evaluasi Kemendagri : 7 Januari 2025 dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terkait batas Administrasi Pulau Dua dan Pulau Tujuh dengan Provinsi Kepulauan Riau

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

​

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

​

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

​

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

​

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

​

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

​

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

​

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

​

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

​

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

​

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

​

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

​

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

​

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

​

No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

6

Kalimantan Tengah

Perda No. 5 Tahun 2015

Proses Revisi

​

​

• Dengan terbitnya peta garis pantai terbaru dari BIG menyebabkan ada perubahan dengan peta kehutanan (ada gap kosong atau kelebihan)
• Terkait overlay KP2B dengan LBS secara provinsi sudah mencapai lebih dari 87 %, tetapi kalau dirinci per Kab ada yang belum mencapai 87 %.
• Beberapa Kab masih belum fix untuk data KP2B-nya
• Persepsi pimpinan dengan revisi RTRW bisa serta merta membuat perencanaan di kawasan hutan.

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

Sudah ada

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

Sudah ada

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

Sudah ada

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

Sudah ada

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

Sudah ada

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

​

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

Sudah ada tapi harus diulang

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

Sudah ada

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

1. Kalteng-Kalbar : BA tanggal 25 Oktober 2024
2. Kalteng-Kalsel : BA No. 50/TR/II/2026 dan No. 600.3.2.1/01/BA/PRP/II/2026 tanggal 23 Februari 2026
3. Kalteng-Kaltim tinggal tanda tangan Berita Acara

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

Sudah ada

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

Sudah ada

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

Sudah ada

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

​

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

Sudah ada

No

Provinsi

Nomor Perda Berlaku

Status RTRW

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perda

7

SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014-2034

Pengembalian dokumen substansi

​

​

• Batas Administrasi Wilayah. Muatan Substansi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

Ada (BA Nomor 3 Tahun 2023)

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

Ada

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

Ada

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

Ada ( B.811/MEN-KP/VIII/2022)

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

Ada

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

Ada

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

Ada

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

KP 1 001/BA/RTRW/IX/2022

KP 2 019/BA/RTRW/XII/2022

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

1. Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor: 640/3625 dan 125.4/4179/DSDA.CKTR

Tanggal 25 Juni 2019

• Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor:

Tanggal : 29 Mei 2019

​

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

Ada (Nomor 8.2/KABIG/IGT.02.04/6/2023)

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

Ada (Nomor: 5.239/Menlhk-PKTL/Pdlkws/Pla.3/2/2023

13 Februari 2023)

​

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

Ada (Nomor: 001/BA/FPR/V/2023)

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

Tidak Ada (Proses Revisi Berdasarkan Keputusan Gubernur berdasarkan hasli Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2018)

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

Ada (Nomor: W27-PP.01.02-86 Tanggal 1 Agustus 2023)

No

RDTR

Status RDTR

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Penetapan Perkada

8

​

​

​

​

• …..

No

RDTR

Nomor Perda/Perkada Berlaku

Status RDTR

Keterangan�(Kendala/Masalah)

Proses Revisi

Proses Persub

Perkada

9

RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat

-

Supervisi Peta Dasar

Tahun 2027

-

• Output kegiatan pada tahun 2026 berupa rekomendasi peta dasar. Proses penyusunan baru akan dilakukan pada tahun 2027 arena adanya keterbatasan anggaran

NO

DOKUMEN KELENGKAPAN

KETERANGAN

1.

Berita acara kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi

x

2.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (*format SHP) dan hardcopy)

x

3.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)

x

4.

Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

x

5.

Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)

a. peta dasar;

b. peta tematik; dan

c. peta rencana

x

6.

Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur

x

7.

Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Gubernur

x

8.

Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)

x

9.

Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan

x (tidak ada)

10.

Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan

Sedang dalam proses

11.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan

x

12.

Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi

x

13.

Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)

X (tidak ada)

14.

BA Harmonisasi Kanwil Kemenkumham

x