1 of 22

Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025

Biro Kesejahteraan Rakyat

Disampaikan Oleh:

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.Si. CRBD

Dinsos Provinsi Jawa Barat , 23 Oktober 2024

2 of 22

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Sesuai Bab IV Susunan Organisasi pasal 8

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Paragraf 4 Pasal 8 dan Pasal 9

3 of 22

Pemerintah

Provinsi Jawa Barat

GAMBARAN UMUM

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu unit kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana sebelum tahun 2021 dikenal sebagai Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. TUPOKSI Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan, pengoordinasian, perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang:

Bina mental spiritual;
Kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan
Kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

4 of 22

URUSAN PEMERINTAHAN BERSIFAT “KONKUREN”

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

Biro Kesra (3 Urusan):

Pendidikan (PD)
Kesehatan (PD)
Sosial (PD)

Bukan Biro Kesra (3 urusan):

Pekerjaan umum

penataan ruang

Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
Ketenteraman. Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

Biro Kesra (11 Urusan):

Kepemudaan & Olah Raga (NPD-I)
Kebudayaan(NPD-I)
Tenaga Kerja (NPD-II)
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (NPD-II)
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (NPD-II)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (NPD-II)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (NPD-II)
Statistik (NPD-III)
Persandian (NPD-III)

10. Perhubungan (NPD-III)

11. Komunikasi & Informatika (NPD-III)

Bukan Biro Kesra (7 Urusan)

Pangan
Pertahanan
Lingkungan
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Penanaman Modal
Perpustakaan
Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

Biro Kesra (2 Urusan)

Pariwisata (NPD-I)
Transmigrasi (NPD-II)

Bukan Biro Kesra (6 Urusan):

Kelautan dan

Perikanan

Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Perindustrian, dan;

Catatan:

PD = Pelayanan Dasar

NPD = Non-Pelayanan Dasar Pembagian berdasarkan Permendagri 56 Tahun 2019

Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

5 of 22

URUSAN PEMERINTAHAN BERSIFAT “ABSOLUT”

(Dasar Penyelenggaraan Urusan Keagamaan di Biro Kesejahteraan rakyat)

Pasal 10 UU 23 Tahun 2014

Ayat (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

Politik luar negeri;
Pertahanan;
Keamanan;
Yustisi;
Moneter dan fiskal nasional; dan
AGAMA

Ayat (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

Melaksanakan sendiri; atau
Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI.

6 of 22

STRUKTUR ORGANISASI

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

URUSAN PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
KESEHATAN
SOSIAL

BAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

URUSAN BINA MENTAL SPIRITUAL	URUSAN PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR
URUSAN KELEMBAGAAN	NON PELAYANAN DASAR 1
BINA MENTAL SPIRITUAL	NON PELAYANAN DASAR 1
BINA MENTAL SPIRITUAL
URUSAN SARANA DAN	NON PELAYANAN DASAR 2
PRASARANA SPIRITUAL	NON PELAYANAN DASAR 3

Berdasarkan:

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

7 of 22

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN
NO	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM		TARGET	REALISASI
1	INDIKATOR KINERJA DAERAH/GUBERNUR YANG DIAMPU OLEH PERANGKAT DAERAH		TARGET	REALISASI
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	73,08	74,10
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Point	A	A
2	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	73,08	74,10
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Point	A	A
3	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Bidang Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan keagamaan yang ditindaklanjuti	Persen	95	95
	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindak lanjuti	Persen	95	95

Ket:

Indeks KUB disusun berdasarkan survei nasional kerukunan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hasil capaian menunjukkan bahwa kondisi hubungan antarumat beragama di Jawa Barat meningkat sehingga dikategorikan BAIK
Hasil mengacu kepada hasil Realisasi IRB Tahun 2023 sementara didasarkan pada hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Point-point pengukuran yang digunakan KemenPAN RB dalam evaluasi RB pada Instansi Pemerintah, hasil pengukuran sementara tersebut memperlihatkan adanya peningkatan capaian IRB dari Tahun kemarin, secara kategori, interpretasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meningkat dari “BAIK” menjadi “Memuaskan” kemudian secara Point, IRB meningkat sebesar 11,33 poin atau 14.40% peningkatan ini di dorong oleh adanya kenaikan yang signifikan pada nilai pengungkit sebesar 9,68 point atau 21,44%

8 of 22

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	SATUAN	TARGET
NO	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM		2024	2025
1	INDIKATOR KINERJA DAERAH/GUBERNUR YANG DIAMPU OLEH PERANGKAT DAERAH		2024	2025
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	A
2	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
	Nilai Reformasi Birokrasi General	Point	80,75	80,83
3	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Point	50,15	50,25
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Kategori	90,44	91,34

9 of 22

INDIKATOR KINERJA BIRO KESRA (Detailing)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2023	2024	2025	2026
A	Program Kesejahteraan Rakyat		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Poin	n/a	50,15	50,20	50,20
1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	n/a	70,00	70,70	71,41
	-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	Unit	5	9	9	9
	-	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah lembaga spiritual yang difasilitasi	Lembaga	9	15	15	15
2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	n/a	70,00	70,70	71,41
	-	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi , dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	3	3	3
	-	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi , dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	5	5	5	5
	-	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi , dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	2	5	5	5
3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	n/a	70,00	70,70	71,41
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	5	3	3	3

10 of 22

INDIKATOR KINERJA BIRO KESRA (Detailing)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2023	2024	2025	2026
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	19	5	5	5
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	3	3	3	3
B	Program Administrasi Umum		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Persen	n/a	90,44	91,34	92,25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	n/a	100	100	100
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	9	9	9
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	18	18	18
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang Memperoleh Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Persen	n/a	100	100	100
	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	n/a	3	3	3
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	n/a	100	100	100
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12
			Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	n/a	100	100	100
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12

11 of 22

PAGU ANGGARAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT RP. 404.103.777.551

BELANJA BARANG DAN JASA

RP. 35.094.383.620

BELANJA HIBAH Rp. 364.103.777.551

BELANJA MODAL RP. 4.905.616.380

NO.	NAMA BELANJA	PAGU 2025 (Rp.)
1	FIX COST	15.976.667.181	3,95%
2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.117.716.439	4,73%
3	BELANJA MODAL	4.905.616.380	1,21%
4	BELANJA HIBAH	364.103.777.551	90,10%
TOTAL		404.103.777.551	100%

4,73%

90,10%

1,21% ^3,95%

PAGU ANGGARAN TAHUN 2025

BELANJA BARANG DAN JASA FIX COST BELANJA HIBAH BELANJA MODAL

12 of 22

SANDINGAN ANGGARAN MURNI TA 2024 DAN PAGU TA 2025

NO.	ANGGARAN	MURNI 2024 (Rp.)		PAGU 2025 (Rp.)		SELISIH	%
1	BELANJA BARANG DAN JASA	54.962.819.487	6,41%	35.094.383.620	8,68%	19.868.435.867	-56,61%
2	BELANJA HIBAH	802.148.929.000	93,59%	364.103.777.551	90,10%	438.045.151.449	-120,00%
3	BELANJA MODAL	-		4.905.616.380	1,21%	4.905.616.380
TOTAL		857.111.748.487		404.103.777.551

13 of 22

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Biro Kesra pada Tahun 2025 memiliki 2 Program, 7 Kegiatan, dan 14 Subkegiatan, dengan rincian:

Rp. 17.103.910.670,-

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Rp. 386.999.866.881 ,-

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Rp. 150.000.000,00

Administrasi Umum PerangkatDaerah Rp. 7.226.476.161,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Rp. 396.200.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 9.331.234.509,00

KEGIATAN

Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Rp. 245.399.866.881,00

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Rp. 139.800.000.000,00

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan

Rakyat Non Pelayanan Dasar

Rp. 1.800.000.000,00

14 of 22

RINCIAN PAGU ANGGARAN SUB KEGIATAN

Fix Cost : Rp. 5.204.322.950

Belanja Barang dan Jasa : Rp.235.100.000

Belanja Modal : Rp.4.509.416.380 Hibah : Rp.177.307.470.381

Fix Cost : Rp. 1.441.109.722

Fix Cost : Rp. 9.331.234.509

Belanja Barang dan Jasa : Rp.8.847.250.000 Hibah : Rp. 49.296.307.170

15 of 22

SANDINGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DENGAN PROGRAM PRIORITAS OPD

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	BAGIAN	PAGU (RP.)
Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Hari Santri Nasional Tk. Provinsi Jawa Barat	Bina Mental Spiritual	-
	Monitoring dan Evaluasi Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Bina Mental Spiritual	900.000.000
	Kemitraan dengan Perguruan Tinggi	Pelayanan Dasar	-
	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Bina Mental Spiritual	900.000.000
	Pengelolaan Islamic Centre Jawa Barat Fix Cost : Rp. 15.976.667.181 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Islamic Centre : Rp. 4.509.416.380	Bina Mental Spiritual	18.851.087.707
	Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren	Bina Mental Spiritual	-
Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Dan Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat, Unit Kesehatan Siswa/Madrasah, Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular, Zero New Stunting	Pelayanan Dasar	700.000.000
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial	Bantuan Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat	Bina Mental Spiritual	6.966.000.000
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Fasilitasi Pengusulan Calon Gelar Pahlawan Nasional	Pelayanan Dasar	321.450.000
	Penataan dan Alih Media Digital Arsip Dinamis	Tata Usaha	3.904.868.620
	Fasilitasi Peningkatan Kualitas, Evaluasi dan pemantauan Kebijakan Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Bina Mental Spiritual Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar	1.400.000.000

16 of 22

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS

Urusan Bina Mental Spiritual

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	LOKASI	PAGU ANGGARAN	PERANG KAT DAERAH
1	Hari Santri Nasional Tk. Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya Hari Santri Nasional Tk. Provinsi Jawa barat	Kegiatan	1	Jawa Barat	(belum teranggarkan)	Biro Kesra
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren	Tersusunnya Rumusan Kebijakan pengembangan dan Permberdayaan Pesantren	Dokumen	1	Jawa Barat	-	Biro Kesra
3	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Tersusunnya rencana Aksi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Kegiatan	2	Jawa Barat	900.000.000	Biro Kesra
4	Pengelolaan Islamic Centre Jawa Barat	Terkelolanya Islamic center Jawa Barat	Masjid	11	Jawa Barat	18.851.087.707	Biro Kesra
5	Monitoring dan Evaluasi Hibah Keagamaan dan Pendidikan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Calon Penerima Hibah Tahun 2025	Lokasi	27	Jawa Barat	900.000.000	Biro Kesra

17 of 22

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS

Urusan Pelayanan Dasar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	LOKASI	PAGU ANGGARAN	PERANG KAT DAERAH
1	Kemitraan dengan Perguruan Tinggi	Tersusunnya Mou Dengan Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	70	Jawa Barat	-	Biro Kesra
2	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Dan Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat, Unit Kesehatan Siswa/Madrasah, Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular, Zero New Stunting	Terfasilitasi Penyusunan Kebijakan Dan Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat, Unit Kesehatan Siswa/Madrasah, Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular, Zero New Stunting	Kegiatan	3	Jawa Barat	700.000.000	Biro Kesra
3	Bantuan Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat	Terlindunginya Tenaga Pendidik Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat	Orang	15000	Jawa Barat	6.966.000.000	Biro Kesra
4	Fasilitasi Pengusulan Calon Gelar Pahlawan Nasional	Terusulkannya Calon Gelar Pahlawan Nasional	Orang	3	Jawa Barat	321.450.000	Biro Kesra

18 of 22

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS LAINNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	LOKASI	PAGU ANGGARAN	PERANG KAT DAERAH
1	Penataan dan Alih Media Digital Arsip Dinamis	Tertatanya Arsip Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	3	Jawa Barat	3.904.868.620	Biro Kesra
2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas, Evaluasi dan pemantauan Kebijakan	Terfasilitasinya Penyusunan Kebijakan Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas	Urusan	15	Jawa Barat	1.400.000.000	Biro Kesra

19 of 22

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS ANTAR OPD (STUNTING, KEMISKINAN EKSTREM, KETAHANAN PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI, PENGANGGURAN TERBUKA, PENINGKATAN INVESTASI, OPTIMALISASI BIJB)

NO	PROGRAM/KEGIAT AN STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	LOKASI	PAGU ANGGARAN	ISU STRATEGIS
1	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi dan Koordinasi	Tersusunnya bahan laporan hasil Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Penanganan Stunting	Dok	1	Jawa Barat	-	Stunting
2	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi dan Koordinasi	Tersusunnya bahan laporan hasil Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Dok	1	Jawa Barat	-	Kemiskinan Ektrem
3	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi dan Koordinasi	Tersusunnya bahan laporan hasil Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Penanganan Pengangguran Terbuka	Dok	1	Jawa Barat	-	Pengangguran Terbuka
4	Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi dan Koordinasi	Tersusunnya bahan laporan hasil Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Optimalisasi BIJB	Dok	1	Jawa Barat	-	Optimalisasi BIJB

20 of 22

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS ANTAR OPD (STUNTING, KEMISKINAN EKSTREM, KETAHANAN PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI, PENGANGGURAN TERBUKA, PENINGKATAN INVESTASI, OPTIMALISASI BIJB)

WISUDA SADESHA 2022

Rekor MURI

Wisuda Penghafal Al-Qur'an Terbanyak dalam Satu Hari (2000 Wisudawan)

REKOR MURI PEMBERIAN

PROGRAM JAMSOSTEK

Pemberian Perlindungan Program

Jamsostek Kepada tenaga pendidik Bidang Keagamaan Terbanyak Rekor Indonesia (Muri)

BAZNAS AWARD 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat

menambahkan raihan penghargaan dalam ajang Baznas Award 2022. Tahun ini, Baznas Jabar dinobatkan sebagai Baznas

Provinsi/Kabupapten/Kota dengan Inovasi

Pengumpulan Zakat Terbaik se-Indonesia.

PARITRANA AWARD TINGKAT

NASIONAL TAHUN 2021

Peringkat Terbaik Pertama dari 34 Provinsi di Indonesia Kategori Pemerintah Provinsi
Peringkat Pertama PT. Bank Jabar Banten (Bank BJB) Kategori untuk Perusahaan Skala Besar
Peringkat Ketiga Es Cendol Elizabet Bandung Kategori UKM

PENGHARGAAN SWASTI SABA TIM

PEMBINA PROVINSI TERBAIK TAHUN 2021 dan 2023

Pengharggan dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam

Negeri RI. Anugerah Swasti Saba merupaka penghargaan yang diberikan pemerintah kepada para pemimpin daerah yang berhasil menciptakan kota dan kabupaten yang bersih

PENETAPAN PAHLAWAN NASIONAL

1. KH Ahmad Sanusi PN Tahun 2022

2. KH. Abdul Chalim PN TAHUN 2023

21 of 22

SUCCESS STORY PROGAM/KEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Tahun 2021-2023

KH. Abdul Chalim

PN TAHUN 2023

KH Ahmad Sanusi PN Tahun 2022

Provinsi Jawa Barat Berhasil mengusulkan CPN an. KH. Abdul Chalim Tokoh/Ulama Perjuangan Kemerdekaan asal Majalengka dan memperoleh Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2023

Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 115/TK/Tahun 2023.

Provinsi Jawa Barat Berhasil mengusulkan CPN an. KH. Ahmad Sanusi Ajengan Asal Sukabumi dan memperoleh Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2022

Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 96/TK/2022, setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Dewan Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menkopolhukam, Mahfud MD

1 of 22

2 of 22

3 of 22

4 of 22

5 of 22

6 of 22

7 of 22

8 of 22

9 of 22

10 of 22

11 of 22

12 of 22

13 of 22

14 of 22

15 of 22

16 of 22

17 of 22

18 of 22

19 of 22

20 of 22

21 of 22

22 of 22