Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum
Hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan. Segala sesuatu di Indonesia harus senantiasa berdasarkan pada hukum
Roscoe Pounds
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN PER-UU-AN
1. ASAS TINGKAT HIERARKI
2. UU TDK DPT DIGANGGU GUGAT
3. LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS
MATERI MUATAN
Materi muatan UU :
Materi muatan UU juga bisa berasal dari suatu UU untuk diatur dengan UU.
LANDASAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. LANDASAN YURIDIS
FORMAL
MATERIAL
L. FORMAL
BAGI PRESIDEN
Ps. 5 ayat (1) UUD. NRI 1945
Ps. 5 ayat (2) UUD. NRI 1945
2. LANDASAN FILOSOFIS
3. LANDASAN SOSIOLOGIS
CONTOH :
UU NO. ... TAHUN .... TENTANG ......
PASAL ....
SUAMI ISTRI WAJIB SALING CINTA MENCINTAI HORMAT MENGHORMATI, SETIA DAN MEMBERI BANTUAN LAHIR BATIN YANG SATU KEPADA YANG LAIN.
RUMUSAN YANG LEBIH BAIK :
SUAMI ISTRI WAJIB SALING MENCINTAI, MENGHORMATI, SETIA DAN MEMBERI BANTUAN LAHIR BATIN.
UU NOMOR 13 TAHUN 2022
KERANGKA
JUDUL
PEMBUKAAN
PENUTUP
BTG TBH
PENJELASAN
LAMPIRAN
JIKA DIPERLUKAN
PEMBENTK PERATURAN PER-UU-AN
DASAR PEMBENTUKAN�PERATURAN PER-UU-AN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011 Jo UU No 25 Thn 2019 jo UU No. 13 Th 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
* JENIS DAN HIERARKI :
* JENIS PERATURAN PER-UU-AN SELAIN TSB DI ATAS DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMP. KEKT. HK. IKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEH PERAT. PR-UU-AN YG LEBIH TINGGI.
BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN
ADALAH BHS INDONESIA YG TUNDUK PADA KAIDAH BHS INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR.
BERCIRIKAN :
SISTEMATIKA TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frase dengan Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentukan peraturan peruu-an
3. Konsiderans
4. Dasar hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana(jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (Jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)
BAB II HAL-HAL KHUSUS
A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN
D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Lanjutan
BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
C. TEHNIK PENGACUAN
BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. BR UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
B. BENTUK RANCANGAN UU PENETAPAN PP PENGANTI UU
MENJADI UU
C. BR UU PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK
MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA RESMI
D. BR UU PERUBAHAN UU
E. BR UU PENCABUTAN UU
F. BR UU PENCABUTAN PP PENGGANTI UU
G. BR PP PENGGANTI UU
H. BR PP
I. BR PERATURAN PRSIDEN
J. BR PERATURAN DAERAH
(Pedoman teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ke dalam angka 1 sampai angka 2470
Pembukaan perat PER-UU-AN terdiri atas :
PEMBUKAAN
CONTOH :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL
Konsideran diawali dengan kata Menimbang ;
Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan peraturan perundang-undangan ;
Pokok-pokok pikiran pada konsideran PERDA memuat unsur filosofi, yuridis dan sosiologis yang melatarbelakang pembuatannya ;
Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokokpikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian ;
Tiap-tiap pikiran diawal dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yg diawali dng kata bahwa & diakhiri dng tanda baca titik koma
Konsideran
TERIMA KASIH